280 likes | 654 Views
KELUARGA KECIL BAHAGIA SEKAHTERA. ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb. RENCANA OPERASIONAL. BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PROV. SULTRA TAHUN 2009. ADVOKASI & KIE PERANSERTA MASYARAKAT. R P J M N 2 0 0 9. VISI MISI. PEMBANGUNAN KELUARGA. K K B S.
E N D
KELUARGA KECIL BAHAGIA SEKAHTERA ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.
RENCANA OPERASIONAL BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PROV. SULTRA TAHUN 2009
ADVOKASI & KIE PERANSERTA MASYARAKAT R P J M N 2 0 0 9 VISI MISI PEMBANGUNAN KELUARGA K K B S MISSION CENTER (KS-PK) VISI MISI PROGRAM KB NASIONAL SERVICE CENTER GRAND STRATEGY MISSION CENTER (KB-KR) GRAND STRATEGY PELAYANAN KB DAN KR
KONDISI SAAT INI • 1. KELEMBAGAAN KB DAN KOMITMEN OPERASIONAL KABUPATEN / KOTA BERFARIASI : • KOMITMEN DAN DUKUNGAN PENENTU KEBIJAKAN DI KABUPATEN/ KOTA TERHADAP PROGRAM KB BERBEDA- BEDA. • JUMLAH DAN KUALITAS PETUGAS LAPANGAN KB MENURUN INSTITUSI MASYARAKAT PENGELOLA PROGRAM KB ( IMP ) • BERKURANG MEKANISME OPERASIOANL TIDAK BERJALAN SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN. 2. INTENSITAS PENYAMPAIAN INFORMASI PROGRAM KB MELALUI MULTIMEDIA CUKUP TINGGI NAMUN PENERIMAAN MASYARAKAT MASIH RENDAH.
3. PENYAMPAIAN INFORMASI SECARA LANGSUNG (WAWAN MUKA ) DALAM PROGRAM KB RELATIF MENURUN. 4. AKTIFITAS KELOMPOK BINA-BINA KELUARGA ( BKB, BKR, BKL ) RELATIF MENURUN 5. KESERTAAN KELUARGA YANG IKUT KEGIATAN BINA – BINA KELUARGA JUGA RENDAH ( BKB : 51,47 %, BKR : 114,89 % DAN BKL : 85, 84 % ) 6. JUMLAH BINA LINGKUNGAN KELUARGA MASIH RENDAH ( 61,59 % ) DARI TARGET MASING-MASING KABUPATEN/KOTA SATU BLK PERCONTOHAN. 7. SOSIALISASI DAN PELATIHAN PROGRAM PKLK MASIH SANGAT TERBATAS BAIK DILINGKUP INTERNAL MAUPUN EKXTERNAL 8. TENAGA PENGELOLA, PENDAMPING DAN PEMBINA KELOMPOK UPPKS SEMAKIN BERKURANG. 9. KETERBATASAN AKSES MODAL KELOMPOK UPPKS, BAIK DARI APBN /APBD MAUPUN MITRA KERJA/SWASTA. 10 CAKUPAN JUMLAH KELURGA PRA S DAN KS I ANGGOTA KELOMPOK UPPKS YANG BERUSAHA BELUM MAKSIMAL ( 79,28 % ) 11. FORUM-FORUM PEMBINAAN DI LINI LAPANGAN TIDAK BERJALAN SECARA OPTIMAL.
PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA MENURUT KAB/KOTA DESEMBER 2008 Lanjutan.....
REALISASI DATA BASIS KELOMPOK UPPKS DAN KELUARGA PRA S DAN KSI ANGGOTA UPPKS YANG BERUSAHA PROV. SULTRA TAHUN 2008
REKAPITULASI ANGSURAN KELOMPOK UPPKS PROV. SULTRA SUMBER DANA DARI APBN PUSAT TAHUN 2006 - 2007
REKAPITULASI ANGSURAN KELOMPOK UPPKS PROV. SULTRA SUMBER DANA DARI APBN PROVINSI TAHUN 2008
REKAPITULASI ANGSURAN KELOMPOK UPPKS PROV. SULTRA SUMBER DANA PERGULIRAN TAHUN 2008
DATA BASIS PETUGAS LAPANGAN KB PROV. SULTRA TAHUN 2009
DATA BASIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PROV. SULTRA TAHUN 2009
KEBIJAKAN • Penggalangan dan pemanfaatan segenap kekuatan dalam pelaksanaan advokasi dan KIE program KB Nasional. 2. Pemantapan infrastruktur program KB di lini lapangan • Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor, LSOM dan swasta di berbagai tingkatan. 4. Pemantapan program-program ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam menunjang terwujudnya KKBS.
GRAND STRATEGI DAN SASARAN 1.Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB. a. Seluruh desa/kelurahan memiliki toga/toma yang melakukan advokasi dan KIE KB. b. Setiap desa/kelurahan memiliki PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa.
2. Menata kembali Pengelolaan Program KB a. Pengelolaan program KB di setiap provinsi mendapat fasilitasi, advokasi dan supervise dari BKKBN Pusat Dan Kab/Kota mendapat fasilitasi advokasi dan supervisi dari Provinsi b. Setiap tingkat wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja 3. Memperkuat SDM operasional program KB. a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih. b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB.
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB a. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif BKB. b. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif. c. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan BKR. d. Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga. 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah.
SASARAN KELUARGA AKTI CATUR BINA BKKBN PROV. SULTRA TAHUN 2009
SASARAN DATA BASIS KELOMPOK UPPKS DAN KELUARGA PRA S DAN KSI ANGGOTA UPPKS YANG BERUSAHA BKKBN PROV. SULTRA TAHUN 2009
SASARAN PENYALURAN MODAL USAHA DANA BERGULIR UPPKS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009
PLAN OF ACTION KONTRAK KINERJA BIDANG KS - PK TAHUN 2009
KESIMPULAN 1. PADA WILAYAH KECAMATAN YANG TIDAK ADA PETUGAS PPLKB/ KA. UPT PERLU DITUNJUK KOORDINATOR KB KECAMATAN ( PLKB/PKB ATAU KASI KESRA DI KECAMATAN ) DENGAN SURAT TUGAS DARI KEPALA OPD.KB ATAU BUPATI/WALIKOTA 2. PADA WILAYAH DESA/KELURAHAN YANG TIDAK ADA PETUGAS LAPANGAN KB ( PLKB/PKB DAPAT DIJALIN KERJA SAMA DENGAN KODIM SETEMPAT UNTUK MEMINTA BANTUAN BABINSA SEBAGAI PEMBINA KB DI DESA TERSEBUT. 3. UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI FORUM-FORUM PEMBINAAN DI LINI LAPANGAN PERLU DILAKUKAN PERTEMUAN BULANAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DENGAN SELURUH JAJARAN PETUGAS LAPANGAN KECAMATAN DAN DESA ( BINDU ) DENGAN MENGEVALUASI HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN MERENCANAKAN KEGIATAN BULAN BERIKUTNYA, DAN KEGIATAN BKKBN PROVINSI DAPAT MENYESUIKAN DENGAN JADWAL BINDU DI KABUPATEN/KOTA. 4. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KELOMPOK BINA - BINA ( BKB, BKR, BKL) PERLU DIBENTUK MODEL PERCONTOHAN BINA-BINA KELUARGA DITINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN.
5. UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN KELOMPOK BKB, BKR, BKL DAN BLK PERLU MEMPERHATIKAN KONSISTENSI PENGISIAN FORMAT LAPORAN F /I/DAL DAN TEMBUSANNYA DISAMPAIKAN KE BKKBN PUSAT. 6. PENGEMBANGAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA ( PKLK ) PERLU DIJALIN KEMITRAAN DENGAN INSTANSI/SEKTOR/LSM TERKAIT DENGAN MEMBERDAYAKAN KELOMPOK – KELOMPOK DASA WISWA YANG TELAH ADA DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN. 7. UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN JUMLAH KELOMPOK UPPKS DARI KELUARGA PRA KS DAN KS I YANG BERUSAHA, PERLU DILAKUKAN KOORDINASI KEPADA PEMBINA KELOMPOK USAHA LAINNYA YANG ADA DI KABUPATEN / KOTA UNTUK DIBERI MUATAN PROGRAM KB - KS DAN DICATAT SEBAGAI KELOMPOK UPPKS ( BLUD, PNPM MANDIRI DLL ) 8. UNTUK MENINGKATKAN AKSES PERMODALAN KELOMPOK UPPKS PERLU DIJEJAKI PELUANG BANTUAN MODAL DARI PEGADAIAN DAN BRI SETEMPAT DAN SUMBER MODAL LAINNYA. 9. UNTUK KEGUNAAN PEMANTAUAN DAN PENELUSURAN BANTUAN MODAL UPPKS APBN PUSAT, APBN PROVINSI DAN DARI DANA PERGULIRAN, MAKA SISTIM PENGEMBALIAN BANTUAN MODAL KELOMPOK UPPKS MELALUI REKENING BKKBN PROV. SULTRA HENDAKNYA DISERTAI DENGAN FOTO COPY SLIP SETORAN DARI BANK DAN DIKIRIM BERSAMAAN DENGAN LAPORANNYA KE BKKBN PROV. SULTRA
SEKIAN & Terima Kasih