KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM

1. KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM Deputi Bidang SDM Aparatur KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi

2. MANAJEMEN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN KONDISI SDM APARATUR SAAT INI ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR: • PNS: • 1. PROFESIONAL: • Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan • Memiliki kecakapan • Memiliki wawasan tentang pekerjaannya • Memiliki dedikasi yang tinggi • Memiliki minat pada tugas jabatannya • 2. BERMORAL dan • 3. SEJAHTERA • Perencanaan Pegawai • Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) • Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) • Penyusunan Pola Karier Pegawai • Pengelolaan kinerja pegawai • Pengembangan kualitas pegawai • Penegakan Disiplin Pegawai • Remunerasi • Pemberhentian/pemensiunan • Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Januari 2013). • Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. • Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya. • Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. • Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONALREGIONAL GLOBAL 2

3. 7 ProgramRB Bidang SDM Aparatur • Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS; • Sistem Seleksi CPNS; • Promosi secara Terbuka; • Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur; • Profesionalisasi PNS; • Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; • Penyempurnaan Sistem Pensiun

4. MORATORIUM PENERIMAAN CPNS

5. KEWAJIBAN INSTANSI SELAMA MORATORIUM PENERIMAAN CPNS • Melaporkan hasil perhitungan kebutuhan PNS; • Menyampaikan hasil analisis jabatan; • Menyampaikan hasil analisis beban kerja; • Menyampaikan Peta Jabatan; • Menyusun Proyeksi Kebutuhan PNS 5 Tahunan; • Menyampaikan Rencana Redistribusi PNS; • Melakukan redistribusi PNS; • Melakukan evaluasi organisasi.

6. ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013

7. ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNSTA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

8. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 237.556.363, Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48 % Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growthsampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional

9. POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga)Pola : • Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. • Zero Growth yaitu alokasi formasi samadenganjumlah PNS yang pensiun. • Growth yaitu alokasi formasi lebih besardari jumlah PNS yang pensiun.

10. MINUS GROWTH • Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun\ • Bagi instansi yang : • Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari 30 % dalam APBD bagi Propinsi

11. ZERO GROWTH • Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai antara25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi

12. Growth • Alokasi formasi lebihbesardarijumlah PNS yang pensiun • Bagiinstansi yang : • Jumlah pegawai sangatkurangberdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari25 % dalam APBD bagi Propinsi

13. Persyaratan pemenuhanusul formasi dariPelamar Umum TA 2013 : Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb : • Instansiyang sudah menyampaikan hasilanalisisjabatandananalisisbebankerja, redistribusidanproyeksikebutuhanpegawai 5 tahun • Instansiyang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II

14. Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun • Anggaran belanja pegawaidalam APBD kurangdari50 % bagiKabupaten/Kota; dan25 % bagiProvinsi • Memperhatikanrasiopegawaidenganpenduduk, rasiopegawaidenganluaswilayah, jumlahkekuranganpegawaidanprioritasjabatan

15. Prioritas Jabatan : Prioritasjabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : • Instansi Pusat • Guru (Guru Kelasdan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa • Dosen • Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir) • Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti

16. Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC

17. Instansi Daerah • Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif)yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis, • Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien; • Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarkat (pro Growth), Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek; Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang; Penguji Kendaraan Bermotor

18. Instansi Daerah • Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Insturktur Tata rias; • Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat; • Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.

19. REFORMASI SISTEMPENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

20. TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS • Untukmemperoleh PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan • PNS yang memilikikarakteristikpribadiselakuPublik Service • PNS yang mampuberperansebagaiperekat NKRI (memilikiwawasankebangsaan) • PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja • PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan • 2. Mewujudkansistemseleksi PNS yang obyektiftransparan, kompetitifdanbebasdarikorupsikolusidannepotismesertatidakdipungutbiaya • 3. Sistempengadaan PNS yang bersihdanberbasiskompetensisebagaipintumasukmembentukprofesionalitas PNS

21. ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 1 Formasi • Usulanformasiwajibberdasarkanhasil : • Analisisjabatan • Analisisbebankerja • Redistribusi PNS • Proyeksikebutuhan PNS 5 Tahun Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat)

22. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan • Penetapanformasiberbasisjabatan : • Namajabatan • Kualifikasipendidikan • Gol/ruang • Jumlahalokasi • Unit kerjapenempatan • Penetapanformasiberbasispangkat/ Golonganruang : • Gol/ruang • Jumlahalokasi

23. Kondisi sebelumnya kondisi perubahan 2. Soal ujian a. Penyusunan soal • 1. Pemerintah menetapkan kisi kisi • Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN • kualitas dan relevansi soal dengan kisi kisi kurang terjamin, • kerahasiaan soal kurang terjamin (shg kualitas PNS tidak sama) • Soal disusun oleh Tim Ahli dari konsorsium 10 PTN • Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah • Dilakukan Uji validitas Soal • Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama • Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin shg PNS kualitasnya sama

24. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan b. Materi Soal • TesKompetensiDasar • TesWawasanKebangsaan • TesIntelegensiaUmum • TesKarakteristikPribadi • 2. TesKompetensiBidang • TesTertulis • Wawancara • TesPsikologiLanjutan • Praktek (performance tes) • DenganPanduan yang dietapkanoleh PPK • 3. Pesertawajib lulus kompetensidasar (Passing Grade) • TesKompetensi • TesPengetahuanUmum • TesBakatSkolastik • TesSkalaKematangan • 2. TesPsikologi

25. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 3. Pengolahan Hasil Ujian • Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN • Bersifat tertutup • Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta • Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK • Kelulusan berdasar Rangking • Penatapan kelulusan olee PPK • (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK) • Dilakukan oleh Konsorsium PTN • Bersifat terbuka • Nilai dapat diketahui oleh peserta • Menggunakan passing grade tertentu • Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK • Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium PTN

26. Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 4. Pengawasan • Pengawasan Internal Pmth • - Pengawas internal instansi • - BPKP • - BIN • - KPK (DeputiPencegahan) • - POLRI (Bareskrim • - Men.PAN-RB DeputiWaskun, Inspektorat) • - BKN (DeputiDalpeg) • PengawasanEkternal • Konsorsium LSM- ICW • Pengawasan internal instansi (inspektorat) • BKN Deputi Dalpeg

27. Arah Kebijakan Pengadaan PNS TA 2013

28. RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013 • SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II • (berdasarkanPeraturanPemerintah 56 Tahun 2012) • SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI • MELALUI FORMASI KHUSUS • (berdasarkanPeraturanPemerintah 56 Tahun 2012)

29. SeleksiTenaga Honorer Kategori II secaraNasional 2013 • berdasarkan PP 56 Tahun 2012 • Penyusunan soal TesKompetensiDasar PNS (TKD) oleh Konsorsium/Tim Ahli; • Penyusunan soal TesKompetensiBidang oleh Instansi PembinaJafung (bidang pelayanan dasar untuk Guru/Dosen oleh Kemdikbud, untuk tenaga kesehatan oleh Kemkes, dan untuk bidang administrasi umum oleh BKN); • Penggandaan dan distribusi soal secaranasional/desentralisasi; • Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli; • Penetapan passing grade Tes Kompetensi Dasaroleh Menpan-RB

30. Pengumumanhasilteskompetensidasaroleh Men-PAN-RB • dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs • dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs • Pelaksanaanseleksi/testenagahonorerkategori II untukKabupaten/Kota dikoordinasikanolehGubernur

31. Jadwal Seleksi Nasional TH II; • Jadwal Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum

32. Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB , DIPA Instansi • Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian Pan – RB 2013 • Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi.

33. PENUTUP • PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS JABATAN, HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS; • ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI. USULAN FORMASIBERDASARKANPERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUNUNTUK MENGISI LOWONGAN JABATANSECARA SELEKTIF • ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, JUGA UNTUK PENGADAAN CPNS PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • SELEKSI TENAGA HONORER SECARA NASIONAL MENGGUNAKAN SISTEM LJK DAN BAGI PELAMAR UMUM MELALUI METODA CAT BAGI YANG TELAH SIAP

34. Sekian Sekian TERIMA KASIH TERIMA KASIH