PEMERINTAH

1. 5 4 3 2 1

2. SEMPIT LUAS PEMERINTAH Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Badan Eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

3. BENTUK NEGARA • 1. NEGARA SERIKAT • 2. NEGARA KESATUAN • A. NEGARA KESATUAN SISTEM SENTRALISASI • B. NEGARA KESATUAN SISTEM DESENTRALISASI

5. BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK MODERN • 1. TEORI POLYBIUS • M – T – A – O – D – O • 2. TEORI ARISTOTELES • M – T – A – O – P – D • 3. TEORI PLATO • A – T – O – D - T

6. BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK MODERN • 1. MONARKI • MONARKI ABSOLUT • MONARKI KONSTITUSIONAL • MONARKI PARLEMENTER • 2. REPUBLIK • REPUBLIK ABSOLUT • REPUBLIK KONSTITUSIONAL • REPUBLIK PARLEMENTER

8. SISTEM PEMERINTAHAN • 1. PRESIDENSIAL • 2. PARLEMENTER • 3. REFERENDUM • A. REFERENDUM OBLIGATUR • B. REFERENDUM FAKULTATIF • C. REFERENDUM KONSULTATIF

9. SEMPIT LUAS PEMERINTAH Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif beserta jajarannya, dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

10. BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS • PLATO • 1. ARISTOKRASI • 2. TIMOKRASI • 3. OLIGARKI • 4. DEMOKRASI • 5. TIRANI

11. BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS • ARISTOTELES • 1. MONARKI • 2. TIRANI • 3. ARISTOKRASI • 4. OLIGARKI • 5. POLITEIA • 6. DEMOKRASI

12. BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS • POLIBYUS • 1. MONARKI • 2. TIRANI • 3. ARISTOKRASI • 4. OLIGARKI • 5. DEMOKRASI • 6. OKHLOKRASI

13. BENTUK PEMERINTAHAN LEON DUGUIT • MONARKI • 1. MONARKI ABSOLUT • 2. MONARKI KONSTITUSIONAL • 3. MONARKI PARLEMENTER • REPUBLIK • 1. REPUBLIK ABSOLUT • 2. REPUBLIK KONSTITUSIONAL • 3. REPUBLIK PARLEMENTER

14. SISTEM PEMERINTAHAN 1.K. PRESIDENSIAL KABINET : K. EKSTRA PARLEMENTER 2.K. MINISTERIAL K. PARLEMENTER - K. PARTAI - K. KOALISI - K. NASIONAL

15. CIRI – CIRI PRESIDENSIAL 1. Presiden sebagai Penyelenggara Negara 2. Presiden adalah Kepala Negara dansekaligusKepalaPemerintahan. 3. Presidendipilihlangsungolehrakyat atausuatuDewan /Majelis. 4. Kabinet ( DewanMenteri ) dibentuk olehPresiden.

16. CIRI – CIRI PRESIDENSIAL 5. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. 6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen 7. Presiden tak dapat membubarkan Parlemen dan sebaliknya 8. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung Parlemen.

17. CIRI – CIRI PARLEMENTER 1. Kepala Negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan Pemerintah 2. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. 3. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. 4. Kepala Negara hanya sebagai simbol Kedaulatan dan Keutuhan Negara.

18. CIRI – CIRI PARLEMENTER 5. Badan Legislatif atau Parlemen adalah badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. 6. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 7. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

19. CIRI – CIRI PARLEMENTER 8. Dalam sistem dua partai, partai politik pemenang pemilu menjadi partai pemerintah sedangkan partai politik yang kalah menjadi partai oposisi 9. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara Koalisi.

20. CIRI – CIRI REFERENDUM

21. CIRI – CIRI REFERENDUM

22. PRESIDENSIAL KELEBIHAN KEKURANGAN 1. Dapatmenciptakan kekuasaanmutlak. 2. Sistem pertanggungjawabannya kurangjelas. 3. Pembuatan keputusan/kebijakan publikseringkalitidak tegasdanlamban 1. BadanEksekutiflebih stabilkedudukannya 2. Penyusunan program kerja disesuaikandenganmasa jabatannya. 3. Legislatifbukantempat kaderisasiuntuk jabatan-jabataneksekutif

23. PARLEMENTER KELEBIHAN KEKURANGAN Kekurangan Kedudukanbadaneksekutif /kabinetsangat tergantungpadamayoritasdukungan parlemensehinggasewaktu-waktukabinet dapatdijatuhkanolehparlementer. Kelangsungankedudukanbadaneksekutif ataukabinettakbisaditentukanberakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-wakfukabinetdapatbubar. Kabinetdapatmengendalikanparlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalahanggotaparlemen dan berasaldari partaimayoritas. Karenapengaruhmereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinetpundapatmenguasaiparlemen. Parlemenmenjaditempatkaderisasibagi jabatan-jabataneksekutif . Pengalamanmereka menjadianggotaparlemendimanfaatkan danmenjadibekalpentinguntukmenjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. • Kelebihan • . Pembuatankebijakandapatditanganisecara • cepatkarenamudahterjadipenyesuaian • pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal • ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif • berada pada satu partai atau koalisi partai. r Garis tanggung jawab dalampembuatandan • pelaksanaankebijakanpublikjelas. r Adanyapengawasan yang kuatdari • parlementerhadapkabinetsehinggakabinet • menjadiberhati-hatidalammenjalankan • pemerintahan.

24. PARLEMENTER KELEBIHAN KEKURANGAN Kekurangan Kedudukanbadaneksekutif /kabinetsangat tergantungpadamayoritasdukungan parlemensehinggasewaktu-waktukabinet dapatdijatuhkanolehparlementer. Kelangsungankedudukanbadaneksekutif ataukabinettakbisaditentukanberakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-wakfukabinetdapatbubar. Kabinetdapatmengendalikanparlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalahanggotaparlemen dan berasaldari partaimayoritas. Karenapengaruhmereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinetpundapatmenguasaiparlemen. Parlemenmenjaditempatkaderisasibagi jabatan-jabataneksekutif . Pengalamanmereka menjadianggotaparlemendimanfaatkan danmenjadibekalpentinguntukmenjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. • Kelebihan • . Pembuatankebijakandapatditanganisecara • cepatkarenamudahterjadipenyesuaian • pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal • ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif • berada pada satu partai atau koalisi partai. r Garis tanggung jawab dalampembuatandan • pelaksanaankebijakanpublikjelas. r Adanyapengawasan yang kuatdari • parlementerhadapkabinetsehinggakabinet • menjadiberhati-hatidalammenjalankan • pemerintahan.

25. REFERENDUM KELEBIHAN KEKURANGAN

26. REFERENDUM KELEBIHAN KEKURANGAN