1 / 20

PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. LATAR BELAKANG. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memantau realisasi APBN dalam rangka percepatan realisasi APBN.

shadi
Download Presentation

PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMANTAUAN REALISASI apbnOLEHDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

  2. LATAR BELAKANG Direktorat Jenderal Perbendaharaanmemantau realisasi APBN dalam rangka percepatan realisasi APBN. • Pembentukan Komite Pemantau Realisasi APBN: Ketua Komite adalah Dirjen Perbendaharaan (Keputusan Menteri Keuangan No.15/KMK.05/2009) • Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Komite Pemantau Realisasi APBN; Para Kanwil anggota Pokja (Keputusan Dirjen Perbendaharaan No.KEP-50/PB/2009) LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

  3. TUGAS POKOK KOMITE • Identifikasi Masalah • Penyebab Timbulnya Masalah • Rumusan Pemecahan Masalahan Mendorong Percepatan Penyerapan APBN Menggunakan Teknologi Informasi (Forum Mailing List) TUJUAN KOMITE SARANA KOMUNIKASI

  4. STRUKTUR ORGANISASIKOMITE PEMANTAU REALISASI APBN KOMITE PenanggungJawab POKJA SekretariatKomite PokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN PokjaPemantauRealisasi Tingkat Wilayah Pokja Data danInformasi

  5. STRATEGI PEMANTAUAN REALISASI APBN • Mengoptimalkan Kelompok Kerja dalam Komite Pemantauan Realisasi APBN. • Arus informasi (Top Down dan Bottom Up) • Objek Pemantauan adalah APBN secara umum dan difokuskan pada Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. • Pokja memformulasikan solusi atas hambatan dan kendala. • Para KaKanwil DJPBN mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya. • Semua elemen komite dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi yang disediakan. • Sharing pengalaman dan tindakan-tindakan yang diambil untuk dicoba diimplementasikan • Proses pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan tepat.

  6. URAIAN TUGAS KOMITE • Memonitoring perkembangan penyerapan APBN • Mengundang Kantor Pusat Satker dan Nara Sumber dalam rangka formulasi kebijakan • Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan • Mengumpulkan informasi dan data realisasi APBN • Menyiapkan sarana komunikasi untuk kelancaran tugas Komite • Menetapkan solusi atas masalah-masalah sebatas kewenangannya • Mengusulkan solusi kepada Komite (diluar batas kewenangan). URAIAN TUGAS POKJA

  7. URAIAN TUGAS KANWIL • Memonitor Penyerapan di Wilayah Kerja • Mengambil Kebijakan Tingkat sebatas wewenang • Mengingatkan KPPN untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan • Mengusulkan Formulasi Kebijakan untuk hal-hal yang di luar kewenangannya • Melakukan pencairan dana • Mengidentifikasi permasalahan pada Satker yang realisasinya rendah • Menginformasikan penyebab rendahnya realisasi ke Kanwil • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kakanwil, Pokja dan Komite. URAIAN TUGAS KPPN

  8. MEKANISME PEMANTAUAN REALISASI APBN OLEH DITJEN. PERBENDAHARAN DirjenPerbendaharan 12 PenanggungJawabPokja 10 11 7 8 PokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapanAPBN Pokja Data danInformasi Kantor PusatSatker 6 PokjaPemantauanRealisasi APB N Tingkat Wilayah (Kanwil DJPB) 5 9 3 4 2 KPPN Satker 1

  9. PenjelasanMekanisme (1) • KPPNmelayanidanmencatatrealisasi APBN padaSatker yang beradapadawilayahkerjanya • KPPNmelaporkanrealisasi APBN keKanwil yang menjadiatasannyatermasukpermasalahan yang terkaitdenganpencairan. • KPPNmenyampaikan data realisasi APBN kepadaPokja Data danInformasi. • Dari hasillaporan KPPN, Kanwilmelaksanakanpemantauanterhadappenyerapan APBN padaSatkerdiwilayahkerjanyatermasukmengambillangkah-langkahdalambataskewenangannya yang dapatmeminisirhambatandalampenyerapan APBN. KanwilsebagaianggotaPokjaPemantauanRealisasi APBN Tingkat WilayahberkoordinasidengananggotaPokjaPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah untukmengambillangkahpemecahanmasalahpenyerapan APBN yang hampirsamapadasetiapwilayah

  10. PenjelasanMekanisme (2) 5Kanwilmengkonfirmasikan data realisasipenyerapan APBN padawilayahkerjanyapadaPokja Data danInformasi • Kanwilmelaporkanperkembanganrealisasipenyerapan APBN padawilayahkerjanyapadaPokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN termasuklangkah yang telahdiambildanhal-hal yang menghambatpenyerapan APBN yang diluarkewenanganKanwiluntukmenyelesaikannya. • Pokja Data danInformasimenyampaikan data realisasipenyerapan APBN kepadaPokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN. • PokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBNdenganberdasarkanlaporandarimasing-masingKanwil DJPB dan data dariPokja Data danInformasimengkoordinasikanhal-hal yang terkaitdenganpermasalahandanpercepatanrealisasipenyerapan APBN padaKementrian/Lembagauntukmengambillangkah-langkah agar penyerapan APBN dapat optimal.

  11. PenjelasanMekanisme(3) 9.Kantor PusatSatkeryang bersangkutandalamberkoordinasidenganPokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN memperolehmasukandariSatkerPelaksanakegiatan APBN. • Pokja Data danInformasimenyampaikan data realisasipenyerapan APBN kepada Dir. PKN sebagaipenanggungjawabKelompokKerjaPenyerapan APBN. • Pokja Data danInformasimenyiapkansarana monitoring dankomunikasiinformasiantara lain milistPokja • PokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN menyampaikanlaporanpelaksanaan APBN kepada Dir. PKN sebagaipenanggungjawabKelompokKerjaRealisasi APBN termasuklangkah-langkah yang telahdiambildanpermasalahan-permasalahan yang menghambatpelaksanaan DIPA termasukrekomendasinya. • Dir. PKNatasdasar data dariPokja Data danInformasidanLaporanPokjaAnalisadanEvaluasiPenyerapan APBN menyampaikanlaporanpelaksanaanpenyerapan APBN kepadaDirjenPerbendaharaanselakuKetuaKomitePematauanRealisasi APBN. • Dirjen PBN mengundang par a anggotakomiteuntukmengambillangkah-langkah yang diperlukandalamrangkamempercepatpenyerapan APBN

  12. PEMANTAUAN REALISASI APBNPADA TINGKAT KANWIL • Kepala Kanwil dalam melaksanakan tugas pemantauan realisasi APBN, membentuk Satuan Tugas (Satgas). • Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil dan Satgas tidak menambah pekerjaan KPPN. • Memberdayakan organ Kanwil dalam pemantauan Realisasi APBN.

  13. MEKANISME PEMANTAUAN REALISASI APBN TINGKAT KANTOR WILAYAH KepalaKanwil (KetuaSatgas/AnggotaPokjaPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah) 4 3 SATGAS PEMANTAUAN REALISASI APBN TINGKAT KANTOR WILAYAH SATKER 2 KPPN 1

  14. Penjelasan Mekanisme (1) KPPN YANG SATU KOTA DENGAN KANWIL • melaksanakanpelayanankepadaSatkersesuaiketentuandan SOP • melakukanpenyusunanLaporanRealisasi APBN (LKP) secaraakuratsetiapharidanmenyampaikannyakekantorpusatsecaratepatwaktu. • mengirimkanLaporanRealisasi APBN (LKP) secaraakuratsetiapharidanmenyampaikannyakepadaSatgasPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah secaratepatwaktu. • melakukanidentifikasipermasalahanpenyerapan APBN danmenyampaikannyasecararegulerkepadaSatuanTugasPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah

  15. Penjelasan Mekanisme (2) KPPN YANG TIDAK SATU KOTA DENGAN KANWIL • melaksanakanpelayanankepadaSatkersesuaiketentuandan SOP • melakukanpenyusunanLaporanRealisasi APBN (LKP) secaraakuratsetiapharidanmenyampaikannyakekantorpusatsecaratepatwaktu. • mengirimkanLaporanRealisasi APBN (LKP) secaraakuratsetiapharidanmenyampaikannyakepadaSatgasPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah secaratepatwaktu. • melakukanidentifikasipermasalahanpenyerapan APBN danmenyampaikannyasecararegulerkepadaSatuanTugasPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah • berkoordinasidanmeberikansolusiatasmasalah yang dihadapiSatker

  16. Penjelasan Mekanisme (3) SatgasPemantauan APBN Tingkat Wilayah • memantaukepatuhan KPPN dalammengirimkanLaporanRealisasi APBN danmenelitikebenaranlaporan yang dikirimkan. • membuatlaporanrealisasi per KelompokBelanja, per Kementerian/Lembagadan Per SatuanKerjaberdasarkan data yang dikirimkanoleh KPPN yang diolahdenganaplikasi yang disiapkanolehDirektoratSistemPerbendaharaan. • melakukankajianpenyerapan APBN padawilayahkerjanya. • membuatformulasiberdasarkanhasilpembahasandengansatkerdanhasilkajian. • memberiLaporandanRekomendasikepadaKepalaKanwilsebagaiKetuaSatgastentangpenyerapan APBN diwilayahkerjanya.

  17. Penjelasan Mekanisme (4) KepalaKanwil • menindaklanjutilaporandanrekomendasi yang dibuatolehSatgasdanmengambilkeputusandalamkewenangannyauntukmempercepatdanmenghilangkanhambatandalampenyerapan APBN. • berkoordinasidengananggotaPokjaPemantauanRealisasi APBN Tingkat Wilayah (KepalaKanwil )lainnyauntukmengambilkebijakandalammenghadapipersoalan yang hampirsama. • melaporanperkembanganrealisasipenyerapan APBN padawilayahkerjanyakepadaKetuaPokja .

  18. DAFTAR INVENTARISASI MASALAH • Revisi DIPA • Dispensasi • ProsesPengadaanBarang Dan Jasa (Procurement) Catatan: Masalah yang relevanlainnyaakandisesuaikandenganhasil survey yang dilaksankanDirektorat PA.

  19. Time Table • KPPNmengirimkanLaporan LKP kekantorpusatdanSatgas Wilayah setiaphari. • KPPNmengirimkanlaporanidentifikasimasalahpenyerapan APBN setiapminggukepadaSatgas Wilayah. • KanwilmengadakanrapatSatgasdanmelaporkanpenyerapan APBN padaminggupertamadanketigasetiapbulannyakepadaKetuaPokja. • KetuaPokjamengadakanrapatpokjadanmelaporkanhasilkerjakelompokkerjanyapadaminggukeduadanminggukeempatsetiapbulannyakepadaPenanggungJawabPokja. • PenanggungJawabPokjamengadakanrapatgabunganpokjadanmelaporkanhasilkerjaseluruhpokjakepadaKomitesetiapakhirbulan. • Komitemengadakanpertemuansetiapawalbulansetelahmenerimalaporandaripokja.

  20. TERIMA KASIH

More Related