650 likes | 1.03k Views
MONITORING DAN SUPERVISI. REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG R I. AREA 1 Manajemen Perubahan. AREA 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. AREA 3 Penataan Organisasi. AREA 4 Penataan Tata Laksana. AREA 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. AREA 6 Penguatan Pengawasan.
E N D
MONITORING DAN SUPERVISI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG R I
STRATEGI DAN LANGKAHDALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RIDENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1
KONDISI OPINI BPK Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2010 DAN 2011 masih mendapat opini WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP)
TARGET OPINI BPK Pimpinan Mahkamah Agung sudah menargetkan bahwa Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012 dan seterusnya HARUS mendapat opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”
TemuanPemeriksaan BPK Tahun 2011 Temuan SPI (Sistem Pengendalian Intern) TemuanKepatuhan • PNBP • Hibah Temuan Lainnya Aset Tetap
Temuanlainnyayang berpotensimempengaruhikewajaranLaporan Keuangan : • PertanggungjawabanBelanjaperjalanandinas yang tidaksesuaidenganketentuandanberindikasikerugiannegara • Pengelompokkanjenisbelanjapadasaatpenganggarantidaksesuaidengankegiatan yang dilakukan • PertanggungjawabanpenggunaanBelanjaBarang, Belanja Modal danBelanjaBantuanSosialtidaksesuaiketentuandanberindikasikerugiannegara • Kesalahan perlakuan pajak atas belanja yang dilakukan oleh K/L sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara • PencatatandanpengelolaanKasdiBendaharaPengeluaranbelumtertib.
Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan • Peningkatan Peran APIP (Badan Pengawasan) mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban • Kegiatan yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas Laporan Laporan Keuangan Mahkamah Agung, antara lain : • Penyusunan Draft Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya • Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Korwil pada 10 wilayah sampling (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, dan Banten)
Lanjutan ......... • Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Seluruh Satuan Kerja dan Korwil di wilayah Banda Aceh dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel • Menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap temuan pemeriksaan • Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) terhadap temuan-temuan pemeriksaan BPK • Koordinasi yang intensif dengan Unit-unit terkait baik internal (Badan Pengawasan, Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum dll) maupun Eksternal (BPK, BPKP, DJPBn, DJKN, DJA, dan DJPU) • Melaksanakan proses pendampingan atas penyusunan laporan keuangan tahun 2012 dari Tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), Tingkat Eselon I, dan Tingkat Lembaga
Strategi dan Langkah-LangkahMewujudkanLaporan Keuangan Yang memperolehopini WTP