KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI P P NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES)

1. MENTERI KESEHATAN KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASIPP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) Jakarta, 7 Februari 2013

2. MENTERI KESEHATAN TUJUAN PP NO. 109 TAHUN 2012 1 2 3 4

3. MENTERI KESEHATAN PRODUKSI • Kewajiban pengujian kadar nikotin dan tar, kec. bagi klobot, kelembak menyan, cerutu dan tembakau iris selama teknologi belum memungkinkan • Larangan menggunakan bahan tambahan, kec. telah dibuktikan secara ilmiah tdk berbahaya bagi kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri 3. Kemasan paling sedikit 20 batang bagi rokok putih mesin (tdk berlaku utk rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, klobot, rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris)

4. MENTERI KESEHATAN PERINGATAN KESEHATAN Kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan seluas 40% pada kemasan depan dan belakang PERINGATAN Ketentuan ini tidak berlaku bagi rokok klobot, klembak menyan, cerutu batangan) MEROKOK MENYEBABKAN KANKER KERONGKONGAN

5. MENTERI KESEHATAN INFORMASI 1. Pencantuman: • kadar tar dannikotin, • Tidak ada batas aman • Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya danlebih dari 43 zat penyebab kanker • Dilarang menjual / memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil • Kode produksi, tanggal-bulan-tahun produksi, nama dan alamat produsen 2. Larangan  kata-kata yang menyesatkan atau bersifat promotif

6. MENTERI KESEHATAN PENJUALAN Larangan menjual: • dengan mesin layan diri, • kepada anak di bawah usia 18 tahun dan • kepada perempuan hamil PENGENDALIAN MEDIA IKLAN • Iklan dalam media cetak • Iklan di media penyiaran • Iklan di media teknologi informasi • Iklan di media luar ruang

7. MENTERI KESEHATAN PENGENDALIAN ISI IKLAN • Mencantumkan peringatan kesehatan • Mencantumkan 18+ • Tidak memperagakan wujud rokok • Tidak mencantumkan nama produk • Tidak menyatakan bahwa merokok bermanfaat bagi kesehatan • Tidak menyesatkan • Tidak merangsang/menyarankan merokok • Tidak menampillkan anak /remaja atau wanita hamil • Tidak ditujukan kepada anak, remaja, wanita hamil • Tidak menggunakan tokoh kartun • Tidak bertentangan dengan norma masyarakat

8. MENTERI KESEHATAN PENGENDALIAN PROMOSI DAN SPONSOR • Promosi • Tidak membagikan cuma2, • Tidakmemberikanpotongan harga/hadiah, • Tidak menggunakan logo atau merk produk tembakau pada barang lain atau pada kegiatan lembaga/perorangan • Sponsorship &CSR • Tidak menggunakan merk atau logo produk tembakau termasuk brand imagenya, • Tidak bertujuan mempromosikan produk tembakau, • Tidak diliput media

9. MENTERI KESEHATAN KAWASAN TANPA ROKOK KTR diberlakukanpada: • fasyankes, • tempat proses belajar mengajar, • tempat anak bermain, • tempat ibadah, • angkutan umum, • tempat kerja Pemda menetapkan KTR di daerahnya

10. MENTERI KESEHATAN PERAN SERTA MASYARAKAT • Penyebaran informasi dan bimbingan-penyuluhan, • Pengawasan dan pelaporan PEMBINAAN • Pembinaan ditujukan untuk: • mewujudkan KTR, • mencegah perokok pemula dan konseling, • memberi informasi dan edukasi, • kerjasama dengan organisasi international, • penghargaan bagi yg berjasa, • pengembangan diversifikasi produk tembakau

11. MENTERI KESEHATAN PENGAWASAN Ketentuan mengenaipengawasan: Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan POM berkoordinasi dengan instansi terkait, dan dapat memberi sanksi: • teguran lisan, • teguran tertulis, • penarikan produk, • rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan • rekomendasi penindakan kepada instansi terkait.

12. MENTERI KESEHATAN PEMBERLAKUAN • Pemberlakuan “peringatan kesehatan” paling lambat 18 bulan sejak diundangkan. • Pemberlakuan tentang promosi, iklan dan sponsorsip paling lambat 12 bulan sejak diundangkan

13. MENTERI KESEHATAN IsuPenting • PP 109 Tahun 2012 tidak melarang pertanian tembakau • Mendorong pengembangan diversifikasi produk tembakau • Memberikan kemudahan bagi produk rokok nasional dan industri kecil • Tidak melarang iklan secara total

14. MENTERI KESEHATAN Kesiapan pemerintah

15. MENTERI KESEHATAN UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN • Menyediakan : • PedomanTeknis Pengembangan dan Pengawasan KTR • Pedoman Advokasi KTR • Pedoman Pengawasan PHW • Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Iklan, Promosi, Sponsor dan Produk tembakau yang Beredar • Modul Konseling Berhenti Merokok • Pelatihan konseling berhenti merokok melalui Pelatihan PTM Terintegrasi di 250 Fasyankes • Pelayanan berhenti merokok di Puskesmas dan RS • Tersedianya gambar untuk PHW

16. MENTERI KESEHATAN Aliansi Bupati-Walikota Dalam Pengendalian Masalah Kesehatan Akibat Tembakau & PTM Walikota dan Bupati sebagai pemegang kebijakan dalam melindungi masyarakat dari dampak rokok Menteri Kesehatan (Alm. dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH) berfoto bersama Walikota/Bupati dalam Pembukaan Pertemuan Walikota/Bupati di Jakarta tanggal 24 Januari 2011

17. MENTERI KESEHATAN KAMI para Walikota, menyadari bahwa : • Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mengancam pertumbuhan ekonomi bangsa, • Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat terutama terhadap generasi muda dan kaum perempuan. • Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap perekonomian terutama keluarga yang miskin • Dukungan terhadap upaya pengendalian masalah kesehatan akibat rokok dan Penyakit Tidak Menular perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kami para Walikota , sepakat dan bertekad serta mendeklarasikan : 1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain 2. Mengupayakan untuk Mengurangi/meniadakan/melarang iklan rokok, promosi dan sponsorship untuk melindungi anak-anak, wanita dan remaja dari inisiasi merokok 3. Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pengendalian faktor risiko kurangnya akitifitas fisik, diet yang tidak sehat, perilaku merokok dan alkohol 4. Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pendekatan pelayanan komprehensif, terintegrasi, dilaksanakan sepanjang hayat yang didukung partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta sesuai dengan kondisi daerah. 5. Mendesak Pemerintah untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Tembakau Bagi Kesehatan. 6. Mengupayakan mengajak Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk mendukung Deklarasi Manado, Manado, 30 Mei 2012

18. MENTERI KESEHATAN DAERAH YANG TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN KTR DI INDONESIA Saat ini sudah ada 59 Kab/Kota di 23 provinsi yang memiliki perda/pergub/perwali/perbub/surat edaran tentang kebijakan KTR

19. MENTERI KESEHATAN WHAT’S NEXT...... • Sosialisasi, edukasi, dan advokasi • Pendekatankepadakomunitas2 yang sadar akan bahaya rokok • Peningkatan peran serta masyarakat dan jejaring • Mengembangkan program berhenti merokok di Puskesmas dan RS • Mempercepat penyusunanaturanturunandari PP • Konsistensi dan ketegasan dalam pelaksanaan (termasuk pemberian sanksi)

20. MENTERI KESEHATAN ATURAN TURUNAN DARI PP • Permenkes tentang Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk tembakau (pasal 16) • Permenkes tentang penggunaan bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi produk tembakau (pasal 12) • Permenkes tentang Produk tembakau, yaitu varian produk tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi kesehatan (pasal 5) • Peraturan Kepala BPOM tentang pelaksanaan produk tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau, serta promosi (pasal 60)

21. MENTERI KESEHATAN OPTIMALISASI PENGENDALIAN TEMBAKAU • Penyusunan Roadmap Pengendalian Tembakau Berupa Rokok Bagi Kesehatan Masyarakat di Indonesia • Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka mempercepat proses aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control=FCTC)

22. MATRIKS TINDAK LANJUT TH 2013

23. MENTERI KESEHATAN TERIMA KASIH