APINDO & Forum Komunikasi Asosiasi – Asosiasi Nasional Jakarta, 14 Juli 2010

1. Permen ESDM No. 07 Tahun 2010 tentang Kenaikan TDL 2010 :Memperburuk Iklim Usaha APINDO & Forum Komunikasi Asosiasi – Asosiasi Nasional Jakarta, 14 Juli 2010

2. Masalah Serius Dunia Usaha 1. Daya saing • Bunga Bank • KebijaksanaanEnergi (EnergiPriman & TDL) • EkonomiBiayaTinggi 2. PerlindunganPasar • SNI & Label • PengamananPasarDalamNegeri • PeningkatanPenggunaan Tingkat KDN 3. PeningkatanEkspor Di Era PerdaganganBebaspermasalahandayasaingsemakinserius.

3. Penjelasan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 11 Juni 2010 di APINDO kepada Asosiasi – Asosiasi :

4. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 11 Juni 2010- PERTIMBANGAN RENCANA KENAIKAN TDL • Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Keppres 104 Tahun 2003. • TDL yang ditetapkan tersebut tidak dapat menutup Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan margin yang diperlukan untuk investasi, sehingga kekurangannya dipenuhi melalui subsidi. • Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010, alokasi anggaran subsidi listrik Rp 55,1 triliun dengan asumsi penyesuaian TDL melalui kenaikan rata-rata 10% pada bulan Juli 2010 untuk menutup kekurangan kebutuhan subsidi Rp 4,8 triliun. • Penundaan kenaikan TDL sebesar 10% akan menambah anggaran subsidi Rp 800 miliar/bulan

5. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 11 Juni 2010- RENCANA KENAIKAN TDL RATA-RATA 10% • Catatan: • 1. Penerapan tarif untuk pelanggan Industri (I), dipertahankan tetap kompetitif dengan tarif Industri di negara ASEAN. • Pelanggan dengan daya 6.600 VA ke atas (RumahTangga/R, Bisnis/B, danPemerintah/P) tidak mengalami kenaikan, oleh karena tarif pelanggan tersebut telah mencapai keekonomian. • Dengan ditetapkannya TDL 2010, maka segala kebijakan tarif (a.l.: Dayamax Plus danMultiguna) yang selama ini diterapkan kepada pelanggan Industri dicabut.

6. Penjelasan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Juni 2010 kepada Forum Komunikai Asosiasi Asosiasi :

7. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 22 Juni 2010- LANDASAN HUKUM • 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009tentangKetenagalistrikan • Pasal 4: • Untukpenyediaantenagalistrik, PemerintahdanPemerintah Daerah menyediakandanauntuk: “kelompokmasyarakattidakmampu”. • Pasal 34: • PemerintahsesuaikewenangannyamenetapkantariftenagalistrikuntukkonsumendenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. • Tariftenagalistrikuntukkonsumenditetapkandenganmemperhatikankeseimbangankonsumendanpelakuusaha. • 2. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN penjelasan pasal 66 ayat 1 (mengenai Kewajiban Pelayanan Umum/KPU): • BUMN diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah, apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan”. • 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010 • Pasal 8: • Subsidi dalam tahun anggaran 2010 diperkirakansebesarRp 55,1 triliun • PengendaliananggaransubsidilistrikdalamTahunAnggaran 2010 dilakukanmelalui: • - Penerapan TDL sesuai harga keekonomian dengan batas hemat 30% konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan pemerintah (P) untuk daya 6.600 VA ke atas; • - Penyesuaian TDL ditetapkanolehPemerintahsetelahmendapatpersetujuandari DPR RI.

8. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 22 Juni 2010- DASAR SUBSIDI LISTRIK • Pada dasarnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP)tenaga listrik sama dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dibayar oleh konsumen, namun saat ini TDL masih dibawah BPP. • Kementerian ESDM selaku regulator menjaga agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan menjaga keseimbangan kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. • Pemerintah melakukan evaluasi BPP PLN, dengan berprinsip pada Allowable Cost dan memaksimalkan efisiensi melalui diversifikasi energi primer dan penurunan losses. • Subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu (450 s.d 900 VA), tarif lainnya ditetapkan sesuai BPP dan keekonomian secara bertahap. • Subsidi diperlukan apabila tingkat TDL dibawah nilai semestinya (biaya pokok penyediaan + margin).

9. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 22 Juni 2010- PERBANDINGAN TDL 2010 9% 12% 16% 9% 6% 16% 6% 15% 15% TR TM TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TM TT Bisnis (B) Industri (I) • Penerapan tarif untuk pelanggan Industri (I), dipertahankan tetap kompetitif dengan tarif Industri di negara ASEAN. • Pelanggan dengan daya 6.600 VA ke atas (R, B dan P) tidak mengalami kenaikan, oleh karena tarif pelanggan tersebut telah mencapai keekonomian. • Dengan ditetapkannya TDL 2010, maka segala kebijakan tarif (a.l Dayamax Plus dan Multiguna) yang selama ini diterapkan kepada pelanggan Bisnis dan Industri dicabut.

10. -PenjelasanresmiPemerintah / KementerianEnergi Dan Sumber Daya Mineralpadatanggal 22 Juni 2010- TARIF LAYANAN KHUSUS (L) Apabilakonsumenmembutuhkanpenyediaanlistriknamun oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku (Sosial, RumahTangga, Bisnis, Industri, Pemerintah, TraksidanCurah), yaitu: ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi; bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang; untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan; untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

11. KETENTUAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL)KEPPRES RI No.104 Tahun 2003 vs PERMEN ESDM No. 07 Tahun 2010

12. Menurut UU No. 30 Pasal 34 tentangketenagalistrikan Pasal 34: • PemerintahsesuaikewenangannyamenetapkantariftenagalistrikuntukkonsumendenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. • Tariftenagalistrikuntukkonsumenditetapkandenganmemperhatikankeseimbangankonsumendanpelakuusaha. sehinggaPermen No. 7 tahun 2010  CACAT HUKUM, karenaseharusnyaberdasarkan KEPPRES

13. II. Ada 3 (tiga)Ketentuan TDL • TDL KEPPRES No. 104 tahun 2003 2. TDL versi PLN  Pelanggaran UU No. 30 tahun 2009 Pasal 34, karenatidakditetapkanolehPemerintahbersama DPR 3. TDL Permen 2010  CACAT HUKUM

17. Simulasi Perhitungan TDL dari Asosiasi berdasarkan : KEPPRES RI No.104 Tahun 2003 vs PERMEN ESDM No. 07 Tahun 2010

18. Simulasi kenaikan Tdl 2010 (I-2 - 131 kva ) Biayabeban (Rp./kVA/bulan KeppressRI No. 76 Th. 2003 Blok LWBP = 440 KeppressRI No. 76 Th. 2003 Blok WBP K x 440 = WBP 2 x 440 = 880 KeppressRI No. 76 Th. 2003 Blok WBP2 (WBP x 2) x pinaltidayamax = WBP2 440 x 2 x 1.5 = 1,320 Golongan I-2/TR Pemakaianpadarekening SelisihbiayaantaraperhitunganKeppres RI No. 76 Th. 2003 dan PermenESDM 07 Th. 2010 ProsentaseKenaikan (setelahmenggunakanPermen ESDM 07 Th. 2010 Dayamax Blok LWBP = 800 Permen ESDM 07 Th. 2010 Blok WBP K x 800 = WBP 1.4 x 800 = 1,120 Permen ESDM 07 Th. 2010 Sumber : API 2010

19. Simulasi kenaikan Tdl 2010 ( I-2 - 131 kva ) Sumber : API 2010

20. PT.X --Simulasi kenaikan Tdl 2010 ( I3 -6930kva ) Blok WBP2 (0 sd 350 jam nyala) (WBP x K) x 1.5 = WBP2 439 x 1 x 1.5 = 659 Blok WBP (0 sd 350 jam nyala) K x 439 = WBP 1 x 439 = 439 KeppressRI No. 76 Th. 2003 Biayabeban (Rp./kVA/bulanGolongan I-3/TR KeppressRI No. 76 Th. 2003 Blok WBP (diatas 350 jam nyala439 KeppressRI No. 76 Th. 2003 Golongan I-2/TR Pemakaianpadarekening SelisihbiayaantaraperhitunganKeppres RI No. 76 Th. 2003 dan PermenESDM 07 Th. 2010 ProsentaseKenaikan (setelahmenggunakanPermen ESDM 07 Th. 2010 Golongan I-3/TR Blok LWBP = 680 Permen ESDM 07 Th. 2010 Dayamax Blok WBP K x 680 = WBP 1.4 x 680 = 952 Permen ESDM 07 Th. 2010 Sumber : API 2010

21. PT.X --Simulasi kenaikan Tdl 2010 ( I3 -6930kva ) Sumber : API 2010

22. PT.Y --Simulasi kenaikan Tdl 2010 ( I3 -2180kva ) data sesuai tagihan real Juni 2010 Sumber : API 2010

23. PT.Y --Simulasi kenaikan Tdl 2010 ( I3 -2180kva ) data sesuai tagihan real Juni 2010 Sumber : API 2010

24. PERHITUNGAN REKENING PLN- 2010Kategori : Industri Makanan Grand Total Pembayaran Rekening LPLN Bulan Januari – Mei 2010: Grand Total Lama : Rp.859.951.029,- Grand Total Baru : Rp. 1. 121.378.007,- Kenaikan : 30 %.

27. Asosiasi Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman

28. PERHITUNGAN REKENING PLN- 2010Industri Besi dan Baja • Kategori : I3 • Kategori I4

29. PERHITUNGAN REKENING PLN- 2010Industri Hotel

30. Rekomendasi :

31. Apabilaketentuan TDL barutetapdipaksakan, yang terjadiadalah : 1 .Timbulnya multiplier effect, dimanaterjadikenaikanpadaharga-hargabarangkebutuhanpokok, transportasi, dankenaikaninflasi 2. Menurunnyadayasaingproduksidalamnegeribaikdidalamnegerimaupundipasarekspor 3. Terjadinyapeningkatanpenggunaanprodukimpor, karenaprodukimporakanlebihstabildanjauhlebihbersaingdariprodukdalamnegeri 4. Terhambatnyainvestasibaru / perluasanusaha 5. Penguranganproduksisampaidenganterhentinyaproduksi yang berujungpadaPemutusanHubunganKerja (PHK). 6. PeningkatanInflasi

32. Rekomendasi : - Untukitu, Forum KomunikasiAsosiasi – AsosiasiNasionalmemintakepadaPemerintahuntuk : membatalkanPermen ESDM No. 07 Tahun 2010tentangKenaikan TDL 2010 • Membahas kembali bersama pelaku usaha untuk mendapatkan angka kenaikan yang tetap kompetitif, dan mendorong pertumbuhan Ekonomi • Pemerintah agar lebih fokus dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

33. Terima Kasih