1 / 23

Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara

Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara. Siklus Penyusunan , Penetapan dan Pelaksanaan APBN Oleh Nurmayani , S.H., M.H. A. Penyusunan , Pembahasan , dan Penetapan APBN. B. STRUKTUR APBN.

jatin
Download Presentation

Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MateriKuliahHukumKeuangan Negara SiklusPenyusunan, PenetapandanPelaksanaan APBN Oleh Nurmayani, S.H., M.H.

  2. A. Penyusunan, Pembahasan, danPenetapan APBN

  3. B. STRUKTUR APBN Struktur APBN saatinimenggunakanStatistikKeuanganPemerintah (Government Financial Statistic/GFS) berbentukI-account, yang berisiuraianatassistemstatistikmakroekonomi, yang dirancanguntukmendukunganalisisfiskalsuatunegara. I Account adalahsistimneracakeuangandimanapenerimaan, pengeluarandanpembiayaananggarandicatatdalamsatukolom.

  4. Padatahun 2000, telahterjadiperubahanmendasarpadasistemanggaranyaitu : • Tahunanggarandaritahunfiskal (April- Maret) menjaditahunkalender (Januari-Desember). Pelaksanaan APBN hanyaberlangsungselamasembilanbulan. • Sistemanggaran, darianggaranberimbangmenjadianggarandefisit, yang menyebabkan format APBN mengalamipenyesuaiandaribentuk T-account menjadi /-account. Berbedadengan I account, maka T-account yang lalumerupakansistimneracakeuangan yang mencatatpenerimaan, pengeluarandanpembiayaananggarandalamduakolomberbedadanmengklasifikasi item anggarandalam debit ataukredit.

  5. Pengelompokan (klasifikasi) ulangatasbeberapajenispenerimaandanpengeluarannegarabertujuanuntukmenyesuaikan, yang berlakusecarainternasional. • Penambahanbeberapa item barudalamrangkamengantisipasipelaksanaandesentralisasifiskalpadatahun 2001 (sebagaiimplementasidariUndang-undangNomor 25 tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerah).

  6. C. Pendapatan Negara danHibah PendapatandanHibahadalahsemuapenerimaannegara yang berasaldaripenerimaanperpajakan, penerimaannegarabukanpajak (PNPB), cost recovery, sertapenerimaanhibahdaridalamdanluarnegeri.

  7. Penerimaan Negara terdiridari : • PenerimaanPerpajakan: • PajakDalamNegeriadalahsemuapenerimaannegara yang berasaldariPajakPenghasilan (PPh), PajakPertambahanNilai ( PPN ), PajakBumidanBangunan(PBB ), Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan(BPHTB), Cukai, danpajaklainnya. • PajakPerdaganganIntemasionaladalahsemuapenerimaannegara yang berasaldari Bea Masukdanbeakeluar.

  8. Penerimaan Negara BukanPajak ( PNBP ) adalahsemuapenerimaan yang diterimanegaradalambentuk: • PenerimaanSumberDayaAlam (Migasdan Non Migas). • BagianLaba BUMN. • PNBP lainnya. • Pendapatanbadanlayananumum (BLU).

  9. Cost recovery: Cost recovery adalahpengembalianatasbiaya-biaya yang telahdikeluarkan (recoverable cost) olehkontraktorkontrakkerjasama (KICKS) denganmenggunakanhasilproduksiminyakbumidan gas bumi (migas) sesuaidenganketentuan/peraturan yang beriaku. • Hibah : Hibahmempunyaipengertianbantuan yang berasaldariswasta, baikdalamnegerimaupunluarnegeri, danpemerintahluarnegeri.

  10. D. BELANJA NEGARA Belanjanegaraadalahsemuapengeluarannegara yang digunakanuntukmembiayaibelanjapemerintahpusatdan transfer kedaerah. • Belanjapemerintahpusatadalahpengeluaran yang dialokasikankepadakementeriannegara/lembaga, sesuaidengan program-program RencanaKerjaPemerintah yang akandijalankan.

  11. menurutjenis, belanjapemerintahpusatterdiridari : • Belanjapegawai, • Belanjabarang, • Belanja modal, • Pembayaranbungautang, • Subsidi, • Belanjahibah, • Bantuansosial, danbelanjatain-lain

  12. Transfer kedaerahadalahpengeluarannegaradalamrangkapelaksanaandesentralisasifiskalberupadanaperimbangan, danaotonomikhusus, dandanapenyesuaian. • Dana perimbanganadalahdana yang bersumberdaripendapatan APBN yang dialokasikankepadadaerahuntukmendanaikebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentralisasi yang terdiriatasdanabagihasil, danaalokasiumum, dandanaalokasikhusus

  13. Dana otonomikhususdialokasikanuntukmembiayaipelaksanaanotonomikhusussuatudaerah. Dana initerbatashanya 20 tahun, yang saatiniuntukProvinsi Papua danNanggroe Aceh Darussalam. • Dana penyesuaiandialokasikanuntukmembantudaerahdalamrangkamelaksanakankebijakanPemerintahPusatdanmembantumendukungpercepatanpembangunandidaerah.

  14. E. KESEIMBANGAN PRIMER Keseimbangan primer adalahselisihantarapendapatandenganbelanjanegaradiluarpembayaranbungautang/ pinjaman.

  15. F. SURPLUS/DEFISIT APBN Surplus/defisitanggaran, ataudikenaljugasebagaikeseimbanganumum, adalahselisihantarapendapatandenganbelanjanegara. APBN dikatakan surplus apabila total pendapatannegaramelebihibelanjanegara, dansebaliknya. APBN menjadiberimbangapabilapendapatannegarasamadenganbelanjanegara.

  16. G. PEMBIAYAAN Pembiayaanadalahsemuajenispenerimaanpembiayaan yang digunakanuntukmenutupdefisitanggarannegaradalam APBN dankebutuhanpengeluaranpembiayaan. Pembiayaandapatdilakukanmelaluidalamdanluarnegeriyaitu : 1. Pembiayaandalamnegeriadalahsemuapenerimaan yang berasaldariperbankandannonperbankandomestik yang terdiriatashasilprivatisasi, hasilpengelolaanaset, penerbitanbersihsuratberharganegara, pinjamandalamnegeri, dikurangipengeluaranpembiayaan yang terdiriatasdanainvestasipemerintah, danabergulir, kewajiban yang timbulakibatpenjaminanpemerintah, penyertaan modal negara, dancadanganpembiayaan.

  17. 2.Pembiayaan luarnegerinetoadalahsemuapembiayaan yang berasaldaripenarikanpinjamanluarnegeri yang terdiriataspinjaman program, pinjamanproyek, danpinjaman yang diteruspinjamkan (subsidiary loan agreement) kepada BUMN, BUMD, dan/ataupemerintahdaerah, dikurangidenganpembayarancicilanpokokpinjamanluarnegeri.

  18. H. DEFISIT ANGGARAN Defisitterjadikarenabelanjanegaralebihbesardaripendapatan. Duakonsepdefisit yang pentingadalah: a) Keseimbanganumum (Overall Balance) merupakanselisihantara total belanjadenganpendapatannegara. b) Primary Fiscal Balance atauKeseimbangan Primer merupakanselisihantarabelanjanegaradiluarpembayaranbungautang/pinjamandenganpenerimaannegara.

  19. Perbedaanantarakeseimbanganumumdankeseimbangan primer dalam APBN dimaksudkanuntukmelihatdanmembedakandampak yang mungkinditimbulkanolehanggaranpadaperekonomiansecaraumum. Yang perludiperhatikanadalahkesimbangan primer dibandingkankeseimbanganumum. Sebab,dapatdilihatberdasarkanukurannya yang nyataantarakemampuanpenerimaannegaradenganpengeluarannya.

  20. Terimakasih…..

More Related