LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM

LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM Zaenal Abidin Ketua Umum PB IDI

AspekPelayananKedokteran ETIK DISIPLIN HUKUM

KODE ETIK KEDOKTERAN Seperangkataturanetikakhusussebagaikonsensussemuaanggotaasosiasiprofesi, yang memuatamar & larangan yang wajibditaatidandilaksanakanolehsemuaanggotaasosiasidalammenjalankanfungsidankegiatanprofesionalnya. 3 bagianutama 1. KewajibanUmum 2. Kewajibanterhadappasien 3. Kewajibanterhadapdirisendiridannsejawatdokter

Pengawasan & PembinaanEtikKedokteran InstitusiPelayanan OrganisasiProfesi KomiteEtik MajelisEtik • Sanksi : • Ringan • Sedang • Berat

DisiplinKedokteran Kepatuhanmenerapkan aturan/ketentuanpenerapan keilmuandalampelaksanaan praktikkedokteran. Sangatberkaitaneratdengan STANDAR

STANDAR PROFESI UU No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan. Pasal 24 Ayat 1 “TenagakesehatansebagaimanadimaksuddalamPasal 23 harusmemenuhiketentuankodeetik, standarprofesi,hakpenggunapelayanankesehatan, standarpelayanan, danstandarproseduroperasional. Ayat 3 “Ketentuanmengenaihakpenggunapelayanankesehatan, standarpelayanan, danstandarproseduroperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanMenteri UU No.24 Tahun 2004 tentangPraktikKedokteran Pasal 51 , Dokterataudoktergigidalammelaksanakanpraktikkedokteranmempunyaikewajiban : • memberikanpelayananmedissesuaidenganstandarprofesidanstandarproseduroperasionalsertakebutuhanmedispasien; `1

DisiplinKedokteran StandarPendidikanDokter BerlakuNasional BerlakuNasional StandarKompetensi BerlakuNasional StandarPelayananProfesi BerlakuLokal StandarProsedurOperasional INVESTIGASI

STANDAR PELAYANAN Tidakmelekatkedokter Standar SDM StandarSaranaPrasara StandarTindakan • Kredensialing • SertifikatKompetensi • STR • RekomendasiIjinPraktikdari OP • SIP • Kredensialing • Syarattempat • Syaratalatkesehatan • Syaratobat-obat • Syarat unit penunjang (farmasi, lab,dll) • Rangkaiantindakankedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx) • RekamMedik & Inform Consent • Rujukan

PenegakanDisplinKedokteran Majelis Kehormatan & Disiplin Kedokteran (MKDKI) DelikAduan • SangsiDisiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK): • Pemberianperingatantertulis • Rekomendasipencabutan STR atau SIP • Kewajibanmengikutipendidikanataupelatihandiinstitusipendidikankedokteran

Dokter adalah bagian dari komunitas (publik) sehingga berlaku kepadanya HUKUM PUBLIK HUKUM PUBLIK Pidana Perdata

SanksiPidanadalam UU No.29 Th 2004 TtgPraktikKedokteran Leg Spesialis • Pasal 75  Praktik tanpa STR • Pasal 76  praktik tanpa SIP • Pasal 77  menggunakan gelar seolah-olah dr/drg yang memiliki STR • Pasal 79  tidak memasang papan praktik, tidak membuat rekam medik, tidak sesuai standar profesi (rasional,merujuk,dll) • Pasal 80  mempekerjakan dr/drg tanpa STR & SIP Berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU -V/2007, sanksi Pidana Kurungan dihapus, namun Pidana Denda tetap ada.

SanksiPidanadalam UU No.36 Th 2009 TtgKesehatan Leg Spesialis • Pasal 190  mempekerjakan Nakes tanpa ijin • Pasal 191  menggunakan obat/alat tradisional menyebabkan kecacatan/kematian • Pasal 192  memperjualbelikan organ • Pasal 193  bedah plastik • Pasal 194  aborsi • Pasal 195  memperjualbelikan darah • Pasal 196  menjual obat/alkes yang belum memenuhi standar • Pasal 197  menjual obat/alkes tanpa ijin

KUH Pidana Leg Generalis • Pasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu • Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan • Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang mati • Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat • Pasal 361 KUHP yaitu karena kesalahannya dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan mati atau luka berat akan dihukum lebih berat • Pasal 322 KUHP tentang Pelanggaran Rahasia Kedokteran • Pasal-pasal tentang abortus provocatus (pasal 346, 347, 348 KUHP) • Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia.

KUH Perdata Leg Generalis • Wan Prestasi, jika hubungan yuridis dokter-pasien adalah perjanjian membawa hasil (resultaatverbintenis) dengan memakai pasal 1239 KUH Perdata, • Perbuatan melawan hukum, jika hubungan yuridis dokter-pasien adalah perjanjian memasang tekad (inspanningsverbintenissen) atau perjanjian teraupetik dengan memakai pasal 1365 KUH Perdata, • Melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab. Artinya, dokter bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat bawahannya (perawat, paramedis) yang secara langsung diawasinya dalam melaksanakan perintah atau petunjuk dokter. Bawahan dokter tersebut merupakan perpanjangan tangan dokter (verlengende arm van de geneesher) dalam melakukan tindakan medik. Pasal yang digunakan adalah pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.

KONTRAK TERAPEUTIK Perjanjian hukum dalam tindakan kedokteran BUKAN pada HASIL (resultatverbintenissen) tapi pada UPAYA (inspanningsverbintenissen)

ETIK DISIPLIN HUKUM Pelanggaran Etik, Disiplin, dan Hukum saling bersinggungan. Pelanggaran Etik & Disiplin tidak serta merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran Hukum, Namun pelanggaran Hukum dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran Etik & Disiplin. Norma Etik seharusnya menjadi norma tertinggi yang dipatuhi oleh dokter.

Guide the doctorsProtect the people

Kontak Kami Telp : 021 – 3150679 , 3158726 Fax : 021 – 3900473 Email : pbidi@idionline.org Website : www.idionline.org Miling List : p2kbidi@yahoogroups.com Twitter : @PBIDI

LINGKUP PELANGGARAN DISIPLIN & PELANGGARAN HUKUM