1 / 13

DUKUNGAN & PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PERLAKUAN UNTUK KORBAN

DUKUNGAN & PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PERLAKUAN UNTUK KORBAN. Adrianus Meliala. Victims’ rights as human rights. Victims’ Rights ( hak-hak korban ) adalah bagian tak terpisahkan (integral) dari human rights ( hak asasi manusia ).

warren
Download Presentation

DUKUNGAN & PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PERLAKUAN UNTUK KORBAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DUKUNGAN & PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK PERLAKUAN UNTUK KORBAN AdrianusMeliala LPSK, 31 Okt 2013

  2. Victims’ rights as human rights. Victims’ Rights (hak-hakkorban) adalahbagiantakterpisahkan (integral) dari human rights (hakasasimanusia). Doak (2008) dalambukunya “Victims’ Rights, Human Rights & Criminal Justice” merumuskanhak-hakkorbankejahatanterdiridarirights ro protection (hakatasperlindungan), rights to participation (hakberpartisipasidalamsistemperadilandanurusan yang terkaitdengannya), rights to justice (hakataskeadilan), danrights to reparation (hakataspemulihan) LPSK, 31 Okt 2013

  3. Wolhuter (2009) mengidentifikasihak-hakkorbanterdiridari : • mendapatkandukungandanpendampingan, • mendapatkaninformasitentangprosespra-peradilandanperadilan, hasilperadilandanpembebasan yang akandiberikankepadapelaku, • mendapatkanperlindungandidalamkondisi yang layak, termasukhal-haldimanakorbanmerasatakutuntukmembuatpengakuanataumengalamiketakutankarenamendapatintimidasidaripelaku, • berpartisipasididalamprosespra-peradilandanprosesperadilan, • mendapatkankompensasi, • mendapatkankebebasandariberbagaibentukdiskriminasidenganmenggunakanhak-hak yang telahdisebutkandiatas. LPSK, 31 Okt 2013

  4. KONSEP PEMULIHAN (REPARATION) Rights to Reparation (hakkorbankejahatanmendapatkanpemulihanataureparasi) merupakanhakasasimanusia. Pemulihanbagikorbankejahatandidasariolehkeyakinanbahwasetiapperistiwakejahatantelahmerusak, merugikan, melukai, menderitakankorban. Maka, pemulihandalamkonteksinidimaksudkanuntukmengembalikankorbankepadasituasidankemampuandiri, mendekatisituasidankemampuandirinyasebelummenjadikorban. Hakatasreparasi (rights to reparation) tidaksajamenguntungkankorban, tetapidapatmemberikankeuntungan yang pentingbagipelanggardanmasyarakatsecaraluas (Zedner, 1994). Pemenuhanterhadaphakreparasijugaberimplikasikepadakeuntungannegara. LPSK, 31 Okt 2013

  5. KonsepReparasiatauPemulihanKorbanKejahatan Tidakmengherankanbiladalamdiskursusperadilanpidana, istilahreparasiseringdihubungkandenganrestorative justicedankonsep “reintegrativeshaming”nya John Braithwaite. Istilah “reparation (reparasi)” digunakansecarabergantiandenganistilahseperti “compensation (kompensasi)”, “damage (gantikerugian)”, “restitution (restitusi)”, atau “restoration (restorasi)”, danmerupakansalahkonsepketikaistilah “reparation” disamakandengankompensasi financial (Doak, 2008) LPSK, 31 Okt 2013

  6. KonsepReparasi (pemulihan) KorbanKejahatan Istilah “reparation” pun bukansinonimdarirestitusi, Lucia Zedner (1994) dalamartikel, “Reparation and Retribution: Are They Reconcilable? “ menyebut reparative models of justice sebagaioposisidari model retributive models of justice. Dalamhalini, konsepreparasimengambilalihprioritaspenghukumansebagaitujuandarisistemperadilanpidana. LPSK, 31 Okt 2013

  7. KonsepReparasi (pemulihan) dalamSistemPeradilanPidana • Reparasiartinyamembuatperubahan, dandalamhukumpidanaartinyaadalahpelakukejahatanmelakukanperbaikanterhadappelanggaran yang dilakukannya. Reparasibisadalamberbagaibentuk, misalnyapermintaanmaaf, perbaikanfisik, menggantiataumemperbaikikerusakanproperty, dansebagainya. • Reparasibisadilakukanterhadapkorbanataupadakomunitas, ataupadakeduanya. LPSK, 31 Okt 2013

  8. VICTIM SUPPORT Victim Support berasaldariInggristahun 1974 dankemudiandinegaraEropa. Victim Support merupakaninstilah yang menggambarkankelembagaan yang memberikansupportdanassistancepadaparakorbankejahatan. Victim Support jugamenggambarkansegalapraktik-praktikperlakuan, dukungandanperlindungankepadakorbankejahatan. Di manadidalamnyatermasukpraktikpemenuhanhakkorbanatasreparasiataupemulihanataskerusakan, derita yang dialamikorban (langsungmaupuntidaklangsung) yang disebabkanolehkejahatan LPSK, 31 Okt 2013

  9. PROGRAM DUKUNGAN BAGI KORBAN KEJAHATAN Di Inggris, selainagenresmisepertiVictim Support, masihbanyakagen-agenataubadanlainnya yang menyediakanbantuanterhadapkorbankejahatanterutamakorbandarikelompoksosial yang tidakseimbang, sepertietnisminoritasdanjuga Lesbian Gay BiseksualTranseksual (LGBT) (Wolhuter, 2009). Victim Support memilikibeberapadimensiyaknipenyediaanjasaataulayanan (service), advokasi, kemitraankerjaantar-lembagakerjadenganinstansiperadilanpidanasertadenganorganisasimasyarakatlainnya. LPSK, 31 Okt 2013

  10. Keluhanatasrespons SPP terhadapkorbankejahatan Sistemhukumberkerjadengan bias danprasangka : bias kelas, bias gender (male centrisbahkansexist), bias mayoritas, danabaiterhadapsituasikerentanandanmarjinalitas yang dialamikelompok social tertentu, mengakibatkanpraktik-praktikperadilanpidanayagsering kali bermasalahdansulitmemberikankeadilankepadakorban. SPP jugabekerjadenganmemilahkorban “ideal victims” dan “deviant victims”, yang berimplikasipadaakseskorbankepada program layanandandukungan yang tersedia. LPSK, 31 Okt 2013

  11. BEST PRACTICE DI BEBERAPA NEGARA Hongkong China Korea Selatan India Inggris LPSK, 31 Okt 2013

  12. PROBLEM IMPLEMENTASI UNTUK INDONESIA • Disharmonisubstansihukum yang relevan. Termasukmerevisibagian yang memberiprioritashanyakepadakorbankejahatan HAM berat. • Kekeliruanparadigmanegara : kewajibandipahamisebagaikebaikannegaraatau charity. • Implikasinya, Victims’ Rights (termasuk rights to reparation) belummenjadi mainstreaming dalamkebijakanpublik (khususnyakebijakankriminal) • Dampaklanjutandansalingmengunciadalahlemahnyakapasitaskelembagaan (khususnyasumberdayamanusia) pihak-pihak yang diberi mandate untukmengimplemetasikanpemenuhanhak-hakkorbankejahatan. • Lemahnyakemauanpolitiklegislatif – eksekutif – yudikatifdalammembangun victims’ rights mainstreaming dalamkebijakanpublik : dalamkonteksininegaradapatdikatakanabaidalampemenuhanhak-hakkorbankejahatan LPSK, 31 Okt 2013

  13. Terimakasih. Semogaberguna adrianusmeliala@gmail.com LPSK, 31 Okt 2013

More Related