210 likes | 609 Views
Hukum Jaminan. Pengertian , penggolongan jaminan , hak-hak dalam hukum jaminan , fidusia , hipotik , gadai. Istilah Hukum jaminan merupakan terjemahan dari security of law, zekerheidstelling, atau zekerheidsrechten Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan.
E N D
HukumJaminan Pengertian, penggolonganjaminan, hak-hakdalamhukumjaminan, fidusia, hipotik, gadai
Istilah Hukum jaminan merupakan terjemahan dari security of law, zekerheidstelling, atau zekerheidsrechten Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan : Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
Pengertian • PengertianJaminandlmkehidupan sehari2 • Jaminanadalahsesuatubendaataubarang yang dijadikansebagaitanggungandarisuatupinjamanuang (hutang). • Jaminanmenurutkamusdiartikansebagaitanggungan {WjsPoerwadarminta, KamusumumBahasa Indonesia}. • Satrio, hukumjaminanadalahperaturanhukum yang mengaturtentangjaminan-jaminanpiutangseorangkrediturterhadapseorangdebitur. Intinyahukumjaminanadalahhukum yang mengaturtentangjaminanpiutangseseorang
Hartono Hadisoepraptomemberikanpengertiantentang “Jaminanadalahsesuatu yang diberikankepadakredituruntukmenimbulkankeyakinanbahwadebiturakanmemenuhikewajiban yang dapatdinilai dg uang yang timbuldrsuatuperikatan”. • ----- Hukumjaminanadalahketentuanhukum yang mengaturhubunganhukumantarapemberijaminanataudebiturdenganpenerimajaminankebendaan (kreditur)
Asas hak jaminan • Asasteritorial • Aksesoir • Preferensi /didahulukan (1133) • Non Distribusi /tidakdapatdibagi-bagikpdbbrpkreditur • Publisitas (wajibdidaftarkanps 13 UUHT) • Eksistensibenda (bendanya hrs benar-benarada) • Eksistensiperjanjianpokok (jaminanbaruadasthadaperjpokok) • Larangankrediturmemilikibendajaminanuntukdirisendiri • Formalism (adaaturan formal dalamperjjaminan) • Mengikutibenda (melekatpadabendadimanapunberada)
Undang-undangnomor 42 tentangJaminanFidusiamengatursecarategasmengenaikewajibanpembebanan, pendaftaransertasanksiakibatadanyakesengajaanataukelalaianapabilaparapihaktidakmembebaniobjekjaminanfidusiadantidakmendaftarkanjaminanfidusiatersebut. OlehkarenaituUndang-undangtersebutdapatmemberikankepastiandankeadilanhukumterutamabagiparapihak yang membuatperjanjiankreditatauperjanjianpengikatanjaminanfidusiaataujugaterhadappihakketigamanakalaPemberiFidusiaatauDebiturwanprestasiterhadaphutangnya. • Undang-undangNomor 4 Tahun 1996 : Haktanggungan
Hipotikmerupakanhakkebendaanatasbendatidakbergerak yang timbulkarenaperjanjian, yaitusuatubentukjaminan yang harusdiperjanjikanterlebihdahulu. Hipotiksebagaihakkebendaanhanyaterbataspadahakuntukmengambilpenggantiandaribendatidakbergerakuntukpelunasansuatuperikatan. • Pasal 1162 danPasal 1163 KitabUndang-UndangHukumPerdata: hipotikmerupakanhakkebendaan yang melekatpadabendatidakbergerak yang dijadikanobyekjaminanhipotikditangansiapa pun bendatersebutberadauntukmengambilpenggantiandaripadanyabagipelunasansuatuperikatan.
Penggolongan jaminan • Jaminanumum (1131)danjaminankhusus (gadai, hipotik, hakretensi, aktapengakuanhutang) • Jaminanpokok (kepercayaan), utama (perjkredit) dantambahan (haktanggungan) • Jaminankebendaandanperorangan (pribadi, perusahaan, bank garansi) hak retensi : hak yang diberikan kepada jurukuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, dinamakan “hak retensi”, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan sesuatu pada barang seorang
Sifat perjanjian jaminan Perjanjianjaminanmempunyaisifataccesoir, yaituperjanjiantambahan yang tergantungpadaperjanjianpokoknya. Perjanjianpokokadalahperjanjianpinjammeminjamatauutangpiutang yang diikutidenganperjanjiantambahansebagaijaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamindanbentuknyadapatberupajaminankebendaanmaupunjaminanperorangan. Sifataccesoirhakjaminandapatmenimbulkanakibathukum, berikutini: 1. Timbulnyaatauhapusnyaperjanjiantambahantergantungpadaperjanjian pokoknya 2. Jikaperjanjianpokokbatal, makaperjanjiantambahanjugabatal 3. Jikaperjanjianpokokberalih, makaperjanjiantambahanikutberalih 4. Jika perjanjian pokok beralih karena Cessie atau Subrogratie maka perjanjian tambahanjugaberalihtanpapenyerahankhusus.