1 / 47

BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional

BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttg Lingkungan Hidup A> Zaman Hindia Belanda B> Zaman Jepang C> Zaman Kemerdekaan. Zaman Hindia belanda : Antara lain : Ordonansi dibidang Perikanan

aida
Download Presentation

BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB III – PERATURAN PERUUAN LANDASAN : 1.Konstitusional 2,Operasional 3,Yuridis UU ttgLingkunganHidup A> ZamanHindiaBelanda B> ZamanJepang C> ZamanKemerdekaan

  2. ZamanHindiabelanda : Antara lain : OrdonansidibidangPerikanan ( Stb 1927 No.144 , tgl 1 September 1927 ) 2. OrdonansidibidangPerlindunganSatwa ( Stb 1931 No.134, tgl 1 Juli 1931 ) 3. OrdonansidibidangGangguan (Stb 1926 No.226 ,tgl 1 Agustus 1926 )

  3. ZamanJepang : Osamu S Kanrei No.6 ZamanKemerdekaan : 1.Tersebar diberbagaimacamperaturan 2.Dapat dibagimenjadi 2 : * SebelumTh 1982 SesudahThn 1982

  4. UUG / HO UUG / HO Stablad / Stb 1836 No.110 (diBelanda ) Di HindiaBelanda

  5. HB Stb 1926 N0.226 tgl 13 Juni 1926 mulaiberlaku pd 1-8-1926 Kemudiandirubah . Di + Stb 1940 No.450

  6. Stb 1926 No.226 PERDA NO.6 / 1999 SK WALIKOTA / SK BUPATI

  7. SURABAYA • SK WALIKOTA a> No.11 / 2001 ,tgl 19-4-2001 b> No.31 / 2003, tgl 23-6-2003 c> No.01 / 2004

  8. SIDOARJO • SK BUPATI A> NO.10 / 2001 B> NO.16 / 2001

  9. SK WALIKOTA • 1.NO.11 / 2001 Tgl 9-4 -2001 14 Bab , 29 Pasal Isinyaantara lain Ttg : +> Jenis2 Tempat Usaha Yang wajibmemilikiIzingangguan Pasal 2 +> Persyaratan2 Untukmemiliki IzinGangguan = Pasal 3

  10. PERDA NO,31 THN 2003 • tgl 23 Juni 2003, 9 Bab , 17 Pasal Lembaran Daerah Kota Surabaya Thn 2003 ,Nomor 22 / D Isinyaantara lain : +> Pasal 2 - ObyekIzinGangguan +> Pasal 3 – Persyaratan Permohonanizin Gangguan +> Pasal 12 – JangkaWaktu

  11. TGL 19 JANUARI 2004 LD KOTA SURABAYA 2004 NOMOR 1 / C 21 BAB , 33 PASAL ISINYA ANTARA LAIN : 1> Pasal 2 – Obyek & SubyekIzin 2> Pasal 4 – Persyaratan & tata Cara memperolehizin PERDA NO.01 TAHUN 2004

  12. 3> Pasal 7 – PenolakanPermohonanIzin 4> Pasal 8 - MasaBerlakuIzin YANG WAJIB PUNYA IZIN GANGGUAN GANGGUAN RINGAN 1.Usaha yang tidakmengerjakan,menyimpan ataumemproduksibahanberbahaya & ber- acun ( B 3 )

  13. 2> Usaha yang tidakmenggunakanperalataproduksi yang dijalankandenganmemakaitenagaaelektro motor maupun motor lain lebihdari 3 KW / 4 PK ; 3> BangunanTempat Usaha tidakbertingkat

  14. GANGGUAN BERAT • = PASAL 1 UUG / UUHO • USAHA –USAHA LAINNYA : 1. DI BIDANG PARIWISATA a. RUMAH MAKAN,RESTAURANT,DEPOT & CAFÉ b.TEMPAT PENGINAPAN c.TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSIK DSB

  15. B> USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 1>Ruang/gedung/tempatpenyimpananpenim- bunanbarang-barangDagangan ; 2> Perusahaan Konveksi 3> Perusahaan Percetakan 4>Pengelolaan gedung2 perkantoran/pertokoan

  16. 5> TokoElektronika 6> bengkelperbaikanSpeda/ speda motor,/motor ,aki , dinamo 7> RuangPamer 8> Tempatpembuatanmakanan & minuman

  17. C> USAHA DIBIDANG KESEHATAN 1.Apotek ,TokoObat 2.Klinik Spesialis / RumahSakitBersalin/ RS /Laboratirium ,BalaiPengobatan . IndustriFarmasi .KlinikKecantikan . 3.Peredaran produkmakanan,minuman,rokok

  18. D.> USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN 1> Stasiun Radio & TV 2> Tempatpenyimpanan / pool container E. USAHA DI BIDANG JASA 1.Tempat PencucianKendaraanBermotor 2.Travel,Perusahaan TKI

  19. F> USAHA DI BIDANG PERTANIAN 1.Tempat PeternakanUnggas , sapi ,sapiperah Dan sebagainya . G.USAHA LAINNYA YANG DITETAP KAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .

  20. UUG / HO • UNDANGUNDANG GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE • Terdiridari 18 Pasal • Diuraikanpasal-pasaltertentu ,antara • Lain Pasal 1 ( 1 ) & Pasal 9 • Pasal 1 : • (1) Dilarangmendirikantanpaizin • tempatusaha yang berikut :

  21. I. Yang dijalankandenganalatkerjakekuatan uap air dangas,demikian pula denganelektro motor & tempatusahalainnya yang memper- gunakanuapair,gasatauuapbertekanan tinggi ; Ada 20 butirdidalamnya, antara lain :

  22. UUG / HOHINDER ORDONANTI • PASAL 1, BUTIR : • XX – WarungDalamBangunanTetap, Begitu JugaSemuaTempat Usaha lainnya yang dapatmenimbulkanBahaya,Kerugian atauGangguan . * BagaimanaMenurutSdr !

  23. XIV TEMPAT PERSEWAAN KENDARAAN * BagaimanaMenurutAnda ? * Apa yang dimaksuddenganKendaraan ? * BagaimanaDengansaatkini?

  24. BUTIR MANA LAGI DARI PASAL 1 YANG MASIH RELEVAN DENGAN SAAT KINI ? • KESIMPULAN ? • PASAL 5

  25. PASAL 1 • PASAL 5 HO : PERAN SERTA MASYARAKAT * PASAL 9 PERIZINAN

  26. SISTEM PERIZINAN *Bentuk TERTULIS Diberikanoleh PENGUASA DalamBentuk BESCHIKKING Merupakan Instrument yang amat penting .

  27. UU 4 / 1982 UU NO.23 / 1997 PASAL 7 ( 2 ) PASAL 18 ( 2 ) ( 3 ) • UU NO.32 / 2009 – Paasal • KesimpulanPasal 1 HO ?

  28. PASAL 9 • IZIN BARU DIPERLUKAN UNTUK : 1.Memperluas Tempat Usaha atauMengadakan lain caramengerjakan yang mengakibatkanperubahansifattempatusahaitu ; 2.Menjalankan kembaliTempat Usaha yang telah 4 Tahunberhenti

  29. 3> Memperbaikisuatutempatusaha yang telah hancurkarenasuatubencanasebagaiakibat daripadasifatataupemakaiantempat usahaitu * KESIMPULAN !!!

  30. UNDANG-UNDANG TTG LINGKUNGAN HIDUP • ( UULH ): • Merupakanpijakan Ix bagiPemerintah • untukmenjalankanrodapemerintahan • nya ; • * Sebelumnyadibentuklah :BAPEDAL

  31. BAPEDAL : • Keppres No.23 / 1990 • tGl : 5 Juni 1990 • Uu no.4 / 1982 : • UUttg ; KETENTUAN POKOK PENGELOLAHAN • LINGKUNGAN HIDUP ; • MerupakanUU Nasionalyang Pertama kali, me- • ngaturMasalahLingkunganHidup.

  32. UU NO.4 / 1982 : * Di sahkan pd tgl 11 Maret 1982 Terdiridari 9 BAB ; 24 Pasal Lembaran Negara Thn 1982 No.12 , TLN No.3215 SISTEMATIKA :

  33. UU NO.23 TAHUN 1997 • Disahkanpadatanggal 19 =9 -1997 • LNRI 1997 No.68 ; TLN No.3699 • Terdiri : 11 Bab , 52 Pasal • Sistematikanya :

  34. UU NO.32 TAHUN 2009 : disahkan :3 -10-2009 LNRI Tn.2009 No.140 TLNRI No.5059 Isi : 17 BAB , 127 Pasal Sistematika :

  35. *Untukdibahaslebihlanjut : 1.Pasal 1 dari UU No.23 / 1997 dan UU No.32 / 2009 2.Cari Pasal=pasal yang memerlukanpengatur- an lebihlanjut ; 3. Dikumpulkan ; * Perbedaanke 2 UU ttg LH

  36. PENJABARAN PASAL: 1.Pasal 1 (19 ) & Pasal 1 ( 25 ) “ SengketaLingkunganHidupadalah Per- selisihanantaraduapihakataulebih yang ditimbulkanolehadanyaataudidugaada – nyapencemarandan / atauperusakan LingkunganHidup “

  37. Pasal 1 (25 ) UU 32 / 2009 : “SengketaLingkunganHidupadalah Per- selisihanantaraduapihakataulebih yang timbuldarikegiatan yang potensialdan/ atau telahberdampakpada Lingkungan Hidup “

  38. PERAN SERTA : * UUHO – Pasal 5 UULH 1.UU No.4 / 1982 2.UU No.23 / 1997 3.UU No.32 / 2009 4.UU yglainnya : +>UU 18/2003 UU 24 / 1992

  39. PERIZINAN : * UU HO / UUG Pasal 1 UU NO.4 / 1982 Pasal 7 UU No.23 / 1997 Pasal 18 UU No32 / 2009 Pasal

  40. * Sebutkanmacam-macambentuk • sanksidariperizinan . • JenisPerizinanLingkungan :a.l • 1> IzinTempat Usaha • ( UUHO .Stb.l926 . Pasal 1 ) • 2> Izin Usaha Industri • UU No.5 / 1984 , Pasa; 13 (1)

  41. 3.Izin Usaha KawasanIndustri :KEPPRES No.53 Thn l989 4.Izin Usaha Perikanan : UU No.9/ 1985 5.Izin Mengambil / MemungutHasilHutan 6. IzinMemperbaikiMonomen,Menghancur kan,MerobahWujud,Bentukataupengguna- annya,Mengambil Benda-benda yang tidak bergerakdarisebuahMonomenatauMemi- sahkankelaintempat Benda-bendabergerak milikMonomenataupunbagiandari Monomen. ( OrdonansiCagarBudaya ,Stb 1931 No.238 ) 7. Dan Sebagainya

More Related