1 / 38

Latar Belakang

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PMK 113/PMK.05/2012 DAN PER-22/PB/2013). Latar Belakang.

amos
Download Presentation

Latar Belakang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERIBAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP(PMK 113/PMK.05/2012 DAN PER-22/PB/2013)

  2. Latar Belakang SuratMenteri PAN dan RB Nomor : S-2491/M.PAN-RB/09/2012 tanggal 6 September 2012 perihal EfisiensiatasAnggaranPerjalananDinasdanKonsinyeringpadaKementerian/Lembaga SuratKPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap SuratSekretarisKabinetNomor: SE-676/Seskab/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Penertiban Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

  3. PRINSIP PERJALANAN DINAS selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; efisiensi penggunaan belanja negara; akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan PerjalananDinasdanpembebananbiayaPerjalananDinas.

  4. Monitoring SuratTugas Atasan sebagai penerbit surat tugas MenentukanJenisPerjadin Memastikan Pelaksanaan Tugas Selektif MengujiCapaianKinerjaatasPerjadin PPK Ketersediaan dana PembebananBiayaPerjadin Prinsip Perjalanan Dinas menurut PMK 113/2012 PP SPM Efisiensi belanja MengujiPembebananBiayaPerjadinSesuai PMK 190/2012 Bendahara Pengeluaran akuntabilitas MelaksanakanPerjadin SegerakembalikeTempatTugas Pelaksana SPD Segera MengSPJkan Pelaksanaan Perjadin

  5. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS ..(1) kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap; 1 tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaranpeserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama; 2 perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; 3 tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; 4 mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia. 5

  6. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS ..(2) Prinsip-prinsip perjalanan dinas wajib dilaksanakan oleh: atasanPelaksana SPD dalammenerbitkandanmengawasipelaksanaanSuratTugas; PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; PPSPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran; Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD; Pelaksana SPD dalammelaksanakanPerjalananDinas.

  7. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(3) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya; AtasanPelaksana SPD/ PenerbitSuratTugas membatasipelaksanaanPerjadindalam Kota hanyas.d. 8 jam, kecualisangatdiperlukanpenyelesaiannyalebihdari 8 jam memastikanpelaksanaanPerjadindalam Kota s.d. 8 jam sesuaiSuratTugas yang dibuktikandengan Form BuktiKehadiran

  8. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(4) pengujiankesesuaianpelaksanaanPerjadindenganpencapaiankinerja; pembebananbiayaPerjadindenganmemperhatikanketersediaananggarandanprioritaspencapaiankinerja; PejabatPembuatKomitmen melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan; pembebananbiayaPerjalananDinasdenganberpedomanpadaStandarBiaya.

  9. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(5) Pelaksana SPD melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan; segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

  10. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(6) PPK, PPSPM, danBendaharaPengeluaranmelakukanpengujiansesuaitugasdankewenangannyadenganberpedomanpada PMK mengenaitatacarapembayaranatasbeban APBN Biaya Perjadin Tidak Dapat dibebankan, apabila terdapat: bukti-buktipengeluaran/dokumen yang palsu; melebihitariftiket/biayapenginapanresmi (mark up); pelaksanaanPerjalananDinasrangkappadawaktu yang sama; pelaksanaandanpembayaranbiayaperjalanandinas yang tidaksesuaidenganketentuandalamperaturanperundang-undanganmengenaiperjalanandinas.

  11. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(7) Monitoring PelaksanaanPerjalananDinas Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) untuk Bulan ____ Tahun ______

  12. IMPLEMENTASI PRINSIP PERJALANAN DINAS …(8) Monitoring PenerbitanSuratTugas Form BuktiKehadiran

  13. STRUKTUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota Perjalanan Dinas Jabatan (11 jenis) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sampai dengan 8 Jam Perjalanan Dinas Pindah (6 jenis) Perjalanan Dinas Dalam Negeriselanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewatibatas Kota dan/ataudalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semuladi dalam negeri. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Batas wilayah Kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

  14. PENERBITAN SURAT TUGAS Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada pihak penyelenggara kegiatan PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK Perjadin Jabatan di dalam Kota s.d. 8 jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. Pembebanan biayanya dicantumkan dalam Surat Tugas. Perjadin dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dilampiri daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja penyelenggara.

  15. Format SPD Halaman 1 Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas

  16. Format SPD Halaman 2 Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau Atasan Pelaksana SPD

  17. DaftarPesertaUntuk SPD Kolektif Lampiran SPD Nomor……… Tanggal ………… (1)

  18. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Komponenbiayaperjalanandinasjabatan: Uangharian; Biayatranspor; Biayapenginapan; Uangrepresentasi; Sewakendaraandalamkota; dan/atau Biayamenjemput/mengantarjenazah.

  19. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN Uangharian (termasukuangsaku) dibayarkansecaralumpsumdenganbesaransesuaiStandarBiayadanmerupakanbatastertinggi; Dibayarkansesuaijumlahhaririilpelaksanaanperjalanandinasdenganmengacujumlahhari yang tercantumdalamSuratTugas; Perjadinuntukmenempuhujiandinas/ujianjabatandanmengikutipendidikan Diploma/S1/S2/S3 dibayarkanuangharian 1 harikedatangandan 1 harikepulangan; Uanghariandapatdiberikankepadapesertadiklat yang tidakdisediakanasrama/penginapandanakomodasitidakditanggungolehpanitiapenyelenggara.

  20. BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN diberikan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan; atau dalam Kota sampaidengan 8 jam diberikan sesuai jumlah penugasan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam satu hari • lumpsum, dan • batastertinggi • sebagaimanadiatur PMK StandarBiaya Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 kali biaya transpor dalam Kota. BiayaTranspor dalam Kota lebihdari 8 jam Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Standar Biaya, kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan. melewatibatas Kota Sesuaibiayariilberdasarkan FasilitasTranspor (PMK 113/2012)

  21. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN ...(1) • Pelaksana Perjadin tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel kota tempat tujuan dengan ketentuan: • Tidak terdapat hotel/tempat menginap lainnya, sehingga menginap ditempat yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; • T erdapat hotel/tempat menginap lainnya, namun tidak menginap di hotel/tempat menginap lainnya tersebut. • Biaya penginapan 30% tidak diberikan untuk: • Perjadin jabatan lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang pada hari yang sama. • Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard. • Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

  22. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS JABATAN ...(2) Pelaksana SPD dalamrangkamengikutipendidikandanpelatihandiberikanbiayapenginapan 1 haripadasaatkedatangandan 1 haripadasaatkepulangansesuaibuktiriil. Biayapenginapanselamamengikutipendidikandanpelatihandapatdiberikandalamhaltidakdisediakanpenginapanolehpanitiapenyelenggarasesuaibuktiriil.

  23. PERJALANAN DINAS PINDAH …(1) Pindahtugasdaritempatkedudukanyg lama keTempatTujuanPindah. PemulanganPejabat Negara/PegawaiNegeri yang diberhentikandenganhormatdenganhakpensiunataumendapatuangtunggudariTempatKedudukankeTempatTujuanmenetap. Pemulangankeluarga yang sahdariPejabat Negara/Pegawai yang meninggalduniadaritempattugasterakhirkeTempatTujuanmenetap. pemulanganpegawaitidaktetap yang diberhentikankarenamasakerjanyatelahberakhirdaritempatkedudukanketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja. pemulangankeluarga yang sahdaripegawaitidaktetap yang meninggaldaritempattugasterakhirketempattujuanmenetap, sepanjangdiaturdalamperjanjiankerja. Pengembalianpejabatnegara/pegawainegeri yang mendapatuangtunggudariTempatKedudukankeTempatTujuan yang ditentukanuntukdipekerjakankembali.

  24. PERJALANAN DINAS PINDAH …(2) • Tempat Tujuan menetap adalah: • Kota tempat pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri/pegawai tidak tetap; atau • Kota tempat kelahiran pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Besaranbiayaperjalanandinaspindahpemulangan (pejabatnegara/pegawainegeri/pegawaitidaktetap/keluarganya) disesuaikandenganketersediaandanapada DIPA Satker yang bersangkutan.

  25. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnyaberdasarkanLampirantersendirisebagaimanatercantumdalamLampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini. √ 2) : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selamamasapengumandahan (Detasering) dalamhaltidaktersediarumahdinas. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. √ 5) :Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Pada PDJ huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/ keluarga, dan biaya penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah.

  26. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM √ 1) : Rincianbiaya PDJ untukmengikutikegiatanrapat, seminar, dansejenisnya berdasarkanLampirantersendirisebagaimanatercantumdalamLampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini. √ 2) : Biaya penginapan dalamhalselama masa Pengumandahan (detasering) tidak tersedia rumah dinas. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumsum sesuai standar biaya. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan k : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf d dan h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

  27. KETERANGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM √ 1) : Rincianbiaya PDJ untukmengikutikegiatanrapat, seminar, dansejenisnyaberdasarkanLampirantersendiri. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. PDJ dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan j diberikan biaya transpor pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf c dan g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

  28. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(1) Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/ diseminasi/workshop/Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan Rapat, Seminar, danSejenisnya Konsinyering Rapatdidalamkantordiluar jam kerja

  29. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(2) • Transkriphasilrapat; • Notulensirapat; dan/atau • Laporan Output Rapat, Seminar, danSejenisnya Output dalamMendukung Penganggaran Berbasis Kinerjaberupa: KelengkapanRapat, Seminar, danSejenisnya • SuratUndangan (ditandatangani minimal setingkateselon II /Kasatker); • SuratTugasbagiPeserta; • DaftarHadirRapat (absensi)

  30. RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA …(3) • Dapat diselenggarakan di luar kantor: • Berpedoman pada PMK mengenai Standar Biaya; • Fasilitas Kantor tidak mencukupi (dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Kegiatan) PersyaratanRapat, Seminar, danSejenisnya Jikadiselenggarakandiluarkota • melibatkan kantor vertikal; • berskala regional/nasional/internasional; dan/atau • mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: • dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar Kota satuan kerja penyelenggara, atau • diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan Kota satuan kerja penyelenggara.

  31. PANITIA DAN NARASUMBER/INSTRUKTUR RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA • Panitia dapat dibentuk dengan jumlah maksimal 10% dari jumlah peserta. • Pendamping Narasumber: • Maksimal 2 orang pendamping sebagai narasumber untuk narasumber setingkat Eselon I dan Eselon II. • Maksimal 1 orang pendamping sebagai narasumber untuk narasumber setingkat Eselon III. • Tanpa pendamping untuk narasumber setingkat Eselon IV. • Jika diperlukan instruktur, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan narasumber.

  32. RAPAT DI DALAM KANTOR DI LUAR JAM KERJA • Uang saku rapat dapat diberikan dengan persyaratan: • Mengikuti PMK mengenai Standar Biaya. • Dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja • Tidak diberikan uang makan dan uang makan lembur • Uang saku rapat sesuai Standar Biaya. • Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari.

  33. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULIA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) ------- LAMPIRAN V

  34. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA II. DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) ------------ LAMPIRAN V

  35. PENGENDALIAN INTERNAL • Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas meliputi: • Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). • Penyusunan Rencana Kerja/Proposal/Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). • Pengawasan penerbitan Surat Tugas. Dan • Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. • TOR dan RAB disusun oleh penanggung jawab kegiatan minimal memuat: • Latar belakang. • Tujuan. • Kinerja yang akan dihasilkan. • Bentuk pertanggungjawaban kinerja. • Personel yang melakukan perjalanan dinas. • Jumlah hari pelaksanaan, dan • RAB

More Related