1 / 49

PERPAJAKAN I

PERPAJAKAN I. PBB. Oleh Wisnu Haryo Pramudya , S.E.,M.Si.,Ak. Dasar Hukum dan Pengertian PBB.

arama
Download Presentation

PERPAJAKAN I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERPAJAKAN I PBB Oleh WisnuHaryoPramudya, S.E.,M.Si.,Ak

  2. DasarHukumdanPengertian PBB PBB adalahpajak yang bersifatkebendaandalamartibesarnyapajakterutangditentukanolehkeadaanobjekyaitubumi / tanahdanataubangunan. KeadaanSubjek ( siapa yang membayar) tidakikutmenentukanbesarnyapajak. DasarHukum PBB UU No 28 Tahun 2009

  3. Obyek PBB ObjekPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanadalahBumidan/atauBangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ataudimanfaatkanolehorangpribadiatauBadan, kecualikawasan yang digunakanuntukkegiatanusahaperkebunan, perhutanan, danpertambangan (UU No 28 Tahun 2009 Tentang PDRD) 3

  4. Obyek PBB BUMI: Permukaanbumidantubuhbumi yang adadibawahnya. Permukaanbumimeliputitanahdanperairanpedalamansertalautwilayah Indonesia BANGUNAN: Kontruksiteknik yang ditanamataudilekatkansecaratetappadatanahdan/atauperairan.

  5. Obyek PBB TermasukpengertianBangunanadalah: jalanlingkungan yang terletakdalamsatukompleksbangunanseperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakansuatukesatuandengankompleksBangunantersebut; jalantol; kolamrenang; pagarmewah; tempatolahraga; galangankapal, dermaga; tamanmewah; tempatpenampungan/kilangminyak, air dan gas, pipaminyak; dan menara.

  6. Obyek yang TidakDikenakan PBB digunakanolehPemerintahdan Daerah untukpenyelenggaraanpemerintahan; digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umumdibidangibadah, sosial, kesehatan, pendidikandankebudayaannasional, yang tidakdimaksudkanuntukmemperolehkeuntungan; digunakanuntukkuburan, peninggalanpurbakala, atau yang sejenis dengan itu;

  7. Obyek yang TidakDikenakan PBB merupakanhutanlindung, hutansuakaalam, hutanwisata, tamannasional, tanahpenggembalaan yang dikuasaiolehdesa, dantanahnegara yang belumdibebanisuatuhak; digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkanasasperlakuantimbalbalik; dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan.

  8. Subyek PBB danWajibPajak PBB • SUBJEK PAJAK adalahOrangpribadiataubadan yang secaranyata: • mempunyaisuatuhakatasbumi, • memperolehmanfaatatasbumi, • memilikibangunan, • menguasaibangunan, • memperolehmanfaatatassuatubangunan • WAJIB PAJAK adalahSubjekPajak yang dikenakanKewajibanmembayarPajak

  9. KlasifikasiBumidalam PBB Faktor-faktor yang diperhatikandalamdalampenentuanklasifikasibumiadalah : Letak; peruntukan; pemanfaatan; kondisilingkungandan lain-lain.

  10. KlasifikasiBangunandalam PBB Faktor-faktor yang diperhatikandalamdalampenentuanklasifikasibangunanadalah : bahan yang digunakan; rekayasa; letak; kondisilingkungandan lain-lain.

  11. DasarPengenaan PBB DasarpengenaanPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanadalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkansetiap 3 (tiga) tahun, kecualiuntukobjekpajaktertentudapatditetapkansetiaptahunsesuaidenganperkembanganwilayahnya. Penetapanbesarnya NJOP dilakukanolehKepala Daerah.

  12. DasarPengenaan PBB NJOP ditentukan per wilayah/daerahberdasarkankeputusanKepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPajakdenganterlebihdahulumemperhatikan : harga rata-rata yang diperolehdaritransaksijualbeli yang terjadisecarawajar; perbandinganhargadenganobjek lain yang sejenis yang letaknyaberdekatandantelahdiketahuihargajualnya; nilaiperolehanbaru; penentuannilaijualobjekpengganti.

  13. DasarPengenaan PBB NJOP MenurutKetetapanMenkeu (PMK-150) SEKTOR P3 Kelas 1 (Rp3.100.000) s/d Kelas 200 (Rp140) untukBumidanKelas I (Rp16.000.000) s/d Kelas 100 (Rp50.000) untukbangunan SEKTOR P2 Kelas 1 (Rp68.545.000) s/d Kelas100 (Rp140) untukBumidanKelas I (Rp15.250.000) s/d Kelas40 (Rp50.000) untukbangunan

  14. KlasifikasiPenetapan NJOP DIBACA PMK 150 Tahun 2010

  15. Tarif PBB TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan (P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanditetapkandenganPeraturan Daerah. Tarif PBB untuk Perkebunan, PerhutanandanPertambangan (P3) ditetapkansebesar 0,5%

  16. NJKP • PP No 25 Tahun 2002 tentangPenetapanBesarnyaProsentase NJKP PBB sebagaiberikut: • UntukObyekPajak P3 NJKP = 40% dari NJOP • Untuk OP Lain (aturan lama): • Nilai > 1 milyaradalah 40% dari NJOP • Nilai < 1 milyaradalah 20% dari NJOP

  17. NJOPTKP NJOPTKP adalahbatas NJOP atasbumidan/ataubangunan yang tidakkenapajak. Besarnya NJOPTKP untuksetiapdaerahKabupaten/Kota serendah-rendahnyaRp 10.000.000,- denganketentuansebagaiberikut : SetiapWajibPajakmemperolehpengurangan NJOPTKP sebanyaksatu kali dalamsatuTahunPajak. ApabilawajibpajakmempunyaibeberapaObjekPajak, maka yang mendapatkanpengurangan NJOPTKP hanyasatuObjekPajak yang nilainyaterbesardantidakbisadigabungkandenganObjekPajaklainnya.

  18. NJOPTKP NJOPTKP adalahbatas NJOP yang tidakkenapajakatasSektor Perkebunan, PerhutanandanPertambangansesuai PMK 67/PMK.03/2011 menetapkanmaksimum Rp24.000.000,00 per WP danditetapkansecara Regional berlaku 1 Januari 2012.

  19. DasarPerhitungan PBB Dasarpenghitungan PBB adalahNilaiJualKenaPajak (NJKP). Besarnya NJKP adalahsebagaiberikut: PBB(P2) = TERIF x (NJOP – NJOPTKP) PBB (P3) = TARIF x NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

  20. DasarPerhitungan PBB Harusselaluingatuntukmenghitung PBB harusdikonversikekelasuntukmendapatkan NJOP ditabelklasifikasi. Contoh: LT: 1.000M2 nilainya 1 M, jadiharga per meternya 1 juta. Dikonversikekelas 065 untukperhitungan PBB per meternyamenjadi Rp1.032.000 Contoh: LT: 400M2 nilainya800 Jt, jadiharga per meternya2 juta. Dikonversikekelas019 untukperhitungan PBB per meternyamenjadiRp1.833.000

  21. SaatTerutang PBB TahunPajakadalahjangkawaktu 1 (satu) tahunkalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurutkeadaanobjekpajakpadatanggal 1 Januari. Tempatpajak yang terutangadalahdiwilayahdaerah yang meliputiletakobjekpajak.

  22. PendaftarandanSuratPemberitahunaObyekPajak (SPOP) Mendaftarkanobjek PBB-nyadenganmengisi SPOP secarajelas, benar, danlengkapsertaditandatanganidandisampaikanke KPPBB/KP4/tempat lain yang ditunjuk yang wilayahkerjanyameliputiletakobjek PBB, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisetelahtanggalditerimanya SPOP olehsubjek PBB. PelaksanaandantatacarapendaftaranobjekpajaksebagaimanadiaturlebihlanjutolehMenteriKeuangan. SPOP adalahsaranabagiWajibPajakuntukmendaftarkanObjek PBB yang akandipakaisebagaidasaruntukmenghitung PBB yang terutang.

  23. PendaftarandanSuratPemberitahunaObyekPajak (SPOP) • Dalampengisisn SPOP harusJelas, BenardanLengkap. Yang dimaksuddenganjelas, benar, danlengkapadalah : • Jelas, berartipenulisan data yang dimintadalam SPOP dibuatsedemikianrupa, sehinggatidakmenimbulkansalahtafsir yang dapatmerugikannegaramaupunWajibPajaksendiri; • Benar, berarti data yang dilaporkanharussesuaidengankeadaan yang sebenarnya; • Lengkapberartiseluruhbagian yang harusdiisiolehWajibPajakterisisemuadanditandatangani.

  24. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) Yang dimaksuddenganNomorObjekPajakPajakBumidanBangunan yang selanjutnyadisingkatdengan NOP adalahnomoridentitasobjekpajakPajakBumidanBangunan (PBB), yang bersifat : unik, yaitusetiapobjekpajak PBB diberikansatu NOP danberbedadengan NOP yang diberikanuntukobjekpajak PBB lainnya; tetap, yaitu NOP yang diberikankepadasetiapobjekpajak PBB tidakberubahdalamjangkawaktu lama; dan standar, yaituhanyaadasatusistempemberian NOP yang berlakusecaranasional.

  25. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) NOP diberikanolehDirektoratJenderalPajakpadasaatdilakukanpendaftarandan/ataupendataanobjekpajak PBB. NOP digunakandalamadministrasiperpajakandansebagaisaranawajibpajakdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakannya.

  26. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) • Struktur NOP terdiridari 18 (delapanbelas) digit, denganrinciansebagaiberikut : • digit ke-1 dan ke-2 merupakankodeprovinsi; • digit ke-3 dan ke-4 merupakankodekabupaten/kota; • digit ke-5 sampaidengan digit ke-7 merupakankodekecamatan; • digit ke-8 sampaidengan digit ke-10 merupakankodekelurahan/desa; • digit ke-11 sampaidengan digit ke-13 merupakankodenomorurutblok; • digit ke-14 sampaidengan digit ke-17 merupakankodenomorurutobjekpajak; • digit ke-18 merupakankodetandakhusus

  27. SuratPemberitahuanPajakTerutang PBB SPPT adalahSuratKeputusanKepala KPPBB mengenaibesarnya PBB terutang yang harusdibayarolehWajibPajakpada 1 (satu) tahunpajaktertentu. SPPT diterbitkanberdasarkan data sebagaimanatertulispada SPOP.

  28. HakWajibPajakatas SPPT Menerima SPPT PBB setiaptahunpajak. Mendapatkanpenjelasansegalasesuatu yang berhubungandenganketetapan PBB. Mengajukankeberatandanataupengurangan. MendapatkanSuratTandaTerimaSetoran (STTS) atauBuktiPelunasanPembayaran PBB dariTempatPembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang tercantumpada SPPT atau ATM) atauTandaTerimaSementara (TTS) daripetugaspemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjukresmidengan SK Walikota/Bupati.

  29. KewajibanWajibPajakatas SPPT Menandatanganibuktitandaterima SPPT danmenyampaikannyakembalikepadaLurah/KepalaDesa/DinasPendapatan Daerah/KP4 untukditeruskanke KPPBB yang menerbitkan SPPT ataumenyampaikannyake KPPBB. Membayar/melunasi PBB terutangpadatempat yang telahditentukan

  30. KEBERATAN • Yang dapatdiajukankeberatan PBB adalahbesarnya PBB terutangsebagaimanatercantumdalam SPPT atau SKP. Keberatandimaksuddapatdikarenakan : • Kesalahanluasbumidanataubangunan; • Kesalahanklasifikasibumidanataubangunan; • Kesalahanpenetapan/pengenaan; • Terdapatperbedaanpenafsiranperaturanperundang-undangan PBB antaraWajibPajakdanfiskus; • KesalahanPenetapanSubjekPajak

  31. Tata Cara Keberatan • Membuatpermohonansecaratertulisdalambahasa Indonesia kepadaKepala KPPBB disertaidenganalasan yang jelas. • Menyampaikanpermohonansecaralengkapsesuaidenganketentuan yang berlakudalambataswaktu 3 (tiga) bulansejakditerimanya SPPT atau SKP, kecualiWajibPajakdapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitutidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaannya. • Diajukan per Objek PBB dan per tahunpajak

  32. Tata Cara Keberatan • Melampirkanfoto kopi sebagaiberikut : • Buktipemilikanhakatastanah/sertifikat; dan/atau • BuktiSuratUkur/Rincik; dan/atau • AktaJualBeli; dan/atau • SPPT/SKP; dan/atau • IzinMendirikanBangunan (IMB); dan/atau • Buktipendukung (resmi) lainnya.

  33. Tata Cara Keberatan • TandapenerimaanSuratKeberatan yang diberikanolehpejabatDirektoratJenderalPajak yang ditunjukuntukituatautandapengirimanSuratKeberatanmelalui pos tercatatmenjaditandabuktipenerimaanSuratKeberatantersebutbagikepentinganWajibPajak. • ApabiladimintaolehWajibPajakuntukkeperluanpengajuankeberatan, DirekturJenderalPajakwajibmemberikansecaratertulishal-hal yang menjadidasarpengenaan PBB. • Pengajuankeberatantidakmenundakewajibanmembayar PBB danpelaksanaanpenagihan.

  34. Tata Cara Keberatan • DirekturJenderalPajakdalamjangkawaktu paling lama 12 (duabelas) bulansejaktanggalSuratPermohonanKeberatanditerima, harusmemberikeputusanataskeberatan yang diajukan. ApabilajangkawaktusebagaimanadimaksudtelahlewatdanDirekturJenderalPajaktidakmemberikansuatukeputusan, makakeberatan yang diajukantersebutdianggapditerima.  

  35. Tata Cara Keberatan • KeputusanKeberatandapatberupa : • menerimaseluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaanterbuktikebenarannya. • menerimasebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaansebagianterbuktikebenarannya. • menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaantidakterbuktikebenarannya. • menambahjumlahpajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaan, mengakibatkanpeningkatanjumlah PBB-nya.

  36. Tata Cara Banding • Wajibpajak yang keberatannyaditolakdapatmengajukan banding keBadanPengadilanPajak (BPP). Ketentuan banding PBB mengikutiketentuandalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun 2000.   • Putusan Banding dapatberupa : • menolak; • mengabulkansebagianatauseluruhnya; • menambahpajak yang harusdibayar; • tidakdapatditerima;

  37. Tata Cara Banding Putusan Banding oleh BPP bukanmerupakanputusan final dandapatdiajukanPeninjauanKembali (PK) keMahkamahAgung.   Apabilaputusan banding menerimasebagianatauseluruhnya, makakelebihanpembayarandikembalikandenganditambahimbalanbungasebesar 2% untukjangkawaktu paling lama 24 (duapuluhempat) bulandihitungsejaktanggalpembayaran yang menyebabkankelebihanpembayaran PBB sampaidenganditerbitkannyaPutusan Banding.  

  38. ContohPerhitungan PBB SOAL 1: Pak Bejomempunyaitanahseluas 500 m2 dengannilaijualRp. 400.000 /m2. Didalam area tanahnyaterdapatbangunanrumahdenganluas 250 m2 dengannilaijual Rp.200.000/m2 .Hitunglahbesarnya PBB jikadiketahui NJOPTKP sebesar Rp.12.000.000 dantarifpajaksebesar 0,2 % ?

  39. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 1: NJOP bumi : 500 x Rp400.000 = Rp 200.000.000 NJOP rumah: 250 x Rp200.000 = Rp 50.000.000 NJOP total = Rp 250.000.000 NJKP = NJOP – NJOPTKP = Rp. 250.000.000 - Rp12.000.000 = Rp 238.000.000 PBB = NJKP x tarifpajak = Rp.238.000.000 x 0,2 % =Rp 476.000

  40. ContohPerhitungan PBB SOAL 2: Pak Brotowalimemilikitanahseluas 1000 meter persegidengan NJOP tanahsebesarRp. 100.000,- permeterpersegi. Laluiajugamemilikirumahdiatasnyaseluas 100 meter persegidengan NJOP bangunanRp. 1.000.000,- permeterpersegi. Tarif yang berlakudidaerahsanaadalah 0,2% dan NJOPTKP 10 juta rupiah.

  41. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 2: PBB = 0,2% x (((1.000 x 100.000) + (100 x 1.000.000)) - 10.000.000) PBB = 0,2% x ((100.000.000 + 100.000.000) - 10.000.000) PBB = 0,2% x (200.000.000 - 10.000.000) PBB = 0,2% x 190.000.000 PBB = Rp. 380.000,-

  42. ContohPerhitungan PBB SOAL 3: Pak JokomempunyaiduaObyek PBB diduadesa. Desa A obyekBumisebesar 10juta, danbangunansebesar 5 juta. UntukDesa B obyekBumisebesar 8 jutadanBangunansebesar 3 juta. NJOPTKP ditetapkan 10 Jutadantarif PBB daerahtersebutditetapkan 0,3%. HitungberapaPajak yang harusditanggung Pak Jokotersebut.

  43. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3:

  44. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3:

  45. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3: UntukDesa B tidakdiberikanfasilitas NJOPTKP karena NJOPTKP sudahdiberikandiDesa A. sehinggaPajakterutang yang harusdibayarkan Pak Jokoadalah : Desa A = Rp15.000.00 Desa B = Rp33.000,00

  46. ContohPerhitungan PBB SOAL 4: Pak JokomempunyaiduaObyek PBB diduadesa. Desa A obyekBumisebesar 7juta, danbangunansebesar 4 juta. UntukDesa B obyekBumisebesar 10 jutadanBangunansebesar 4 juta. NJOPTKP ditetapkan 12 Jutadantarif PBB daerahtersebutditetapkan 0,2%. HitungberapaPajak yang harusditanggung Pak Jokotersebut. 46

  47. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4: 47

  48. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4:

  49. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4: UntukDesa B tidakdiberikanfasilitas NJOPTKP karena NJOPTKP sudahdiberikandiDesa A. sehinggaPajakterutang yang harusdibayarkan Pak Jokoadalah : Desa A = Rp12.000.00 Desa B = Rp4.000,00 49

More Related