Kementerian Keuangan RI: Diklat Dana Pensiun dan Asuransi

1. Jakarta, 22 Februari 2012 Steven Tanner Kementerian Keuangan RI:Diklat Dana Pensiun dan Asuransi Desain Program Pensiun

2. Daftar Isi

3. Daftar Isi

4. Daftar Isi

5. BAGIAN 1 Sistem Kesejahteraan

6. Wajib Sukarela Asuransi UU No. 2/92 Jamsostek UU No. 3/92 UUK-13 No. 13/03 UU SJSN No. 40/04 Dana Pensiun UU No. 11/92 JHT JK JKK JPK Program Asuransi Program Pensiun SJSN=Sistem Jaminan Sosial Nasional JHT=Jaminan Hari Tua; JK=Jaminan Kematian JKK=Jaminan Kecelakaan Kerja JPK=Jaminan Pemeliharaan Kesehatan UP=Uang Pesangon; UPMK=Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH=Uang Penggantian Hak Jaminan Pensiun (JP) UP+UPMK+UPH BAGIAN 1 Sistem Kesejahteraan Ketentuan perundang-undangan Sektor Swasta

7. Asuransi Dana Pensiun PPMP PPIP Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Didirikan oleh perusahaan sebagai pendiri untuk karyawannnya Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank sebagai pendiri untuk perusahaan atau karyawan mandiri BAGIAN 1 (lanjutan) Sistem Kesejahteraan Lembaga yang tersedia Lembaga Individual Account Pooled Fund

8. BAGIAN 1 (lanjutan) Sistem Kesejahteraan Lembaga: pertimbangan 1) Apabila berhenti sebelum usia pensiun dipercepat (10 tahun dari usia pensiun normal) 2) 20% sekaligus and 80% bulanan, atau 100% sekaligus kalau jumlah hak kurang dari ketentuan Menteri 3) Tergantung pada keadaan perusahaan, dalam keadaan untung atau merugi

9. BAGIAN 2 Beban Kesejahteraan

10. BAGIAN 2 Beban Kesejahteraan Program wajib: total 1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata. 2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang. 3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.

11. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan Program wajib: pemberi kerja 1) Tergantung jenis industri – nilai ini adalah nilai rata-rata. 2) Iuran rata-rata – 50% berkeluarga dan 50% lajang. 3) Periksa simulasi perhitungan beban UUK-13.

12. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan Program wajib: UUK-13(1) Mortalita: TMI2-99 Cacat: 10% x Mortalita Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45

13. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan Program wajib: UUK-13(2) Mortalita: TMI2-99 Cacat: 10% x Mortalita Spread = Selisih tingkat investasi dengan tingkat kenaikan upah. Wx = Tingkat pengunduran diri Diasumsikan 10% usia =< 25 dan berkurang secara linear 0.5% sampai 0% usia >= 45

14. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan UUK-13: ilustrasi perhitungan(1) Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 50 25 55 Total masa kerja = 30 Usia masuk Now Asumsi: - Tingkat diskonto sebesar 12% per tahun - Tingkat Kenaikan upah sebesar 10% per tahun - Karyawan tetap bekerja sampai usia 55 tahun

15. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan UUK-13: ilustrasi perhitungan(2) Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 50 25 55 Total masa kerja = 30 Usia masuk Now Upah50 = Rp1,000,000 sebulan Upah55 = Rp1,000,000 x (1 + 10%)5 = Rp1,610,510 Manfaat55UUK-13 = 32.2 x Rp1,610,510 = Rp51,858,422 Nilai Sekarang50 dari Manfaat55 = Rp51,858,422 x (1 + 12%)-5 = Rp29,425,861 Kewajiban Masa Kerja Lalu50 = (25/30) x Rp29,425,861 = Rp24,521,551 Kewajiban Aktuaria50 = Rp24,521,551 x Faktor Aktuaria (Probability)

16. BAGIAN 2 (lanjutan) Beban Kesejahteraan UUK-13: ilustrasi perhitungan(3) Masa kerja lalu (MKL) = 25 MKAD = 5 50 25 55 Total masa kerja = 30 Usia masuk Now Total masa kerja = 30 tahun Manfaat55UUK-13 = 32.2 1 unit manfaat = 32.2 / 30 = 1.07333 Iuran = 1.07333 / 12 bulan x 100% = 8.94444% x Upah Iuran (secara aktuaria) pasti lebih kecil dari 8.94444% x Upah

17. BAGIAN 3 Beban dan Manfaat

18. BAGIAN 3 Beban dan Manfaat Ukuran kesejahteraan hari tua • Kesejahteraan hidup di hari tua dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut replacement rate (R/R) • Rasio penghasilan setelah pensiun pada usia tertentu terhadap penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun • Replacement rateyang dianggap memadai 70%–80% dari penghasilan bulan terakhir dan ini pun diperoleh setelah bekerja lebih kurang 35-40 tahun dengan usia pensiun 60-65 tahun • Dengan masa kerja yang lebih singkat dan usia pensiun yang lebih muda, untuk memperoleh replacement rate sebesar 70% – 80% tentu membutuhkan dana yang lebih besar

19. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Gross replacement rates: di beberapa negara Sumber: OECD (2009), Pensions at a Glance: Retirement-Income Systems in OECD Countries

20. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Usia pensiun: di beberapa negara Sumber: The Economist, 7 April 2011

21. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Harapan hidup (tahun): pada usia 65 Dari berbagai sumber, OECD Library, dan World Life Expectancy Country Indonesia 2009

22. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Akumulasi iuran: JHT Jamsostek

23. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(1)

24. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(2)

25. BAGIAN 3 (lanjutan) Beban dan Manfaat Manfaat dan R/R: JHT dan UUK-13(3)

26. BAGIAN 4 Rancangan

27. BAGIAN 4 Rancangan Rumus manfaat pensiun(1) • Rumus bulanan • Menetapkan besaran manfaat pensiun bulanannya • Misalnya, 1.0% x masa kerja x penghasilan dasar pensiun • Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar pula beban penyelenggaraannya • Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir • Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh dana pensiun • Pembayarannya seumur hidup, turun ke janda/duda dan atau anak • Diselenggarakan melalui DPPK • Umumnya diterapkan oleh BUMN dan lembaga-lembaga sosial • Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?

28. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Rumus manfaat pensiun(2) • Rumus sekaligus • Menetapkan besaran manfaat pensiun sekaligusnya • Misalnya, 1.5 x masa kerja x penghasilan dasar pensiun • Semakin besar faktor penghargaan per tahun masa kerja, semakin besar pula beban penyelenggaraannya • Penghasilan dasar pensiun dapat berupa gaji pokok saja atau seluruh penghasilan, bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir • Administrasi pembayaran manfaat pensiun bulanannya dilakukan oleh • Dana pensiun dengan menggunakan tabel konversi, atau • Dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas (umum dilakukan) • Diselenggarakan melalui DPPK • Umumnya diterapkan oleh perusahaan swasta (nasional dan asing) • Apakah sebagai tambahan dari UUK-13 atau bagian dari UUK-13?

29. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Pembiayaan: PPMP • Dalam menyelenggarakan program pensiun dengan mendirikan DPPK dan menggunakan PPMP untuk beberapa perusahaan yang berasal dari kelompok usaha dengan kepemilikan yang sama, dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan secara cost sharing • Cost sharing, artinya pembiayaannya dilakukan secara merata di antara para pemberi kerja • Salah satu kelemahan dari cost sharing adalah dimungkinkan adanya subsidi silang dalam hal kenaikan gaji antara satu pemberi kerja berbeda dengan pemberi kerja lainnya – umumnya pemberi kerja yang merugi menolak mensubsidi pemberi kerja lainnya

30. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Rancangan iuran pensiun • Dalam PPMP • Iuran pensiun tergantung dari besar faktor penghargaan per tahun masa kerjanya, rumus sekaligus atau rumus bulanan, yang dihitung secara aktuaria • Dalam PPIP, iuran pensiun dapat terdiri dari • Iuran utama (core contribution) pemberi kerja, merata atau meningkat (berdasarkan masa kerja) • Iuran tambahan (matching contribution) pemberi kerja yang merata – dibayarkan apabila karyawan juga ikut membayar iuran, yang dibatasi pada tingkat tertentu, misalnya 2% atau 3% • Iuran karyawan, dapat diwajibkan atau sukarela

31. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Contoh iuran pensiun: PPIP

32. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Integrasi ketentuan • Perlukah melakukan offsetting antara dana yang telah disisihkan – terutama apabila pendanaan suatu imbalan kerja dilakukan melalui lembaga Dana Pensiun – dengan ketentuan dalam UUK–13 (untuk semua kasus pemutusan hubungan kerja, bukan di usia pensiun saja) – termasuk dengan Jamsostek dan SJSN nantinya? • Hal ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan yang saling tumpang tindih

33. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Integrasi ketentuan: dengan UUK-13(1) • Sebagaimana diatur dalam ketentuan UUK-13 dimaksud, bahwa pada saat mencapai usia pensiun, karyawan yang sudah diikutsertakan dalam program pensiun, hak karyawan atas UUK-13 (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak) setelah dikurangi iuran karyawan dalam program pensiun (bila ada), dapat diperhitungkan atas manfaat pensiun yang diperoleh dari program pensiun • Selain program pensiun, apakah perusahaan memberlakukan ketentuan UUK-13 ini?

34. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(2) • Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun normal (55tahun, misalnya), apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiun atau sebagai tambahan untuk mencapai replacement rate yang memadai? • Pada saat karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat (usia >= 45 tetapi < 55 tahun, misalnya) • Apakah manfaat UUK-13 diperhitungkan dari program pensiun atau sama sekali tidak diperhitungkan? • Dalam hal diperhitungkan, besaran manfaat UUK-13 mana yang dijadikan sebagai acuan perbandingan, apakah sama dengan besaran manfaat UUK-13 kalau mencapai usia pensiun normal atau berdasarkan manfaat UUK-13 kalau karyawan berhenti bekerja secara sukarela (uang pisah)?

35. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(3) • Pada saat karyawan berhenti bekerja secara sukarela sebelum mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal • Apakah karyawan memperoleh manfaat berdasarkan UUK-13? • Kalau ya, berapa besaran dan rumusannya? • Kalau ya, apakah manfaat UUK-13 ini akan diperhitungkan dengan manfaat yang diperoleh dari program pensiun? • Pada saat karyawan meninggal dunia atau mengalami cacat atau sakit berkepanjangan, apakah manfaat UUK-13 akan diperhitungkan dari program pensiunatau sama sekali tidak diperhitungkan?

36. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan UUK-13(4) • Dalam hal ingin diintegrasikan dengan UUK-13, perlu melakukan komunikasi dan mencapai kesepakatan dengan karyawan perihal pembayaran bulanan dan penundaan penerimaan manfaat (karena diselenggarakan melalui dana pensiun)

37. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan JHT Jamsostek • JHT Jamsostekmerupakan tambahan dari UUK-13 • Perusahaan perlu memperhatikan apakah iuran JHT yang dibayarkan ke Jamsostek telah dilakukan sejak karyawan mulai bekerja? • Banyak pemberi kerja masih belum sepenuhnya ikut Jamsostek • Bagi yang sudah ikut, mungkin iuran-iuran JHT yang dibayarkan dihitung sejak mulai pertama kali ikut Jamsostek bukan sejak karyawan bekerja – berarti ada gap antara karyawan masuk bekerja dengan mulai saat membayar iuran JHT • Gap ini berpotensi menjadi risiko keuangan bagi pemberi kerja apabila ada tuntutan dari karyawan

38. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Intergrasi ketentuan: dengan SJSN • Semua program SJSN yang juga ada dalam Jamsostek dapat diyakini saling terintegrasi, karena selama ini Jamsostek adalah penyelenggara program-program dimaksud • Jaminan pensiun SJSN adalah program “baru” yang wajib • Dengan memperhatikan prinsip agar beban tidak saling tumpang tindah, seharusnya jaminan pensiun ini akan terintegrasi dengan program pensiun yang sudah dan yang akan diselenggarakan oleh perusahaan

39. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Lembaga penyelenggara • Dalam hal penyelenggaraan oleh dana pensiun, apakah akan menggunakan DPPK atau DPLK? • Untuk PPMP, harus menggunakan DPPK • Untuk PPIP, bisa menggunakan DPPK atau DPLK • Tantangan utama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP terletak pada antara lain, kecanggihan teknologi yang akan dibangun yang memungkinkan pengoperasian dalam iklim investasi yang dinamis dan pemeliharaan saldo dana harian, efisiensi biaya, penerapan GPFG (good pension fund governance) yang memerlukan kepengurusan dengan dedikasi penuh waktu

40. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Menyelenggarakan(1)PPIP: DPPK vs DPLK

41. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Menyelenggarakan(2)PPIP: DPPK vs DPLK

42. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Menyelenggarakan(3)PPIP: DPPK vs DPLK

43. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Menyelenggarakan(4)PPIP: DPPK vs DPLK

44. BAGIAN 4 (lanjutan) Rancangan Menyelenggarakan(4)PPIP: DPPK vs DPLK

45. BAGIAN 5 Ikhtisar

46. BAGIAN 5 Ikhtisar Tahapan keputusan(1) • Jenis program: PPMP atau PPIP • Dalam hal PPMP: rumus sekaligus atau rumus bulanan, pembiayaan secara cost sharing (dalam hal berada dalam kelompok usaha dengan kepemilikan sama) atau sendiri-sendiri • Administrasi pembayaran manfaat pensiun: dalam hal rumus sekaligus, dilakukan sendiri dengan menggunakan tabel konversi atau dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas • Lembaga penyelenggara: dalam hal PPIP, menggunakan DPPK atau DPLK, atau melalui perusahaan asuransi dengan membeli produk tabungan

47. BAGIAN 5 Ikhtisar Tahapan keputusan(2) • Sasaran manfaat: ingin mencapai sasaran replacement rate yang memadai (60 –80%), berarti tambahan atas UUK-13, atau hanya sebatasUUK-13 saja • Sasaran manfaat yang diinginkan menentukan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan besaran iurannya • Rancangan iuran PPIP: merata atau meningkat, core contribution saja atau termasuk matching contribution, peserta ikut membayar iuran atau tidak

48. BAGIAN 5 (lanjutan) Ikhtisar Tahapan keputusan(3) • Integrasi ketentuan: imbalan apa saja dari UUK-13 selain mencapai usia pensiun normal, akan diintegrasikan dengan program pensiun • Komunikasi karyawan: dalam hak UUK-13 diintegrasikan perlu dikomunikasikan dan disepakati mengenai pembayaran bulanan dan penundaan pembayaran manfaat • Seleksi lembaga penyelenggara

49. Lampiran-lampiran

50. Lampiran 1 Jamsostek Umum • Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar jumlah upah sedikitnya sebesar Rp1.000.000 sebulan • Jamsostek mengelola 4 jenis program, yaitu • Jaminan Hari Tua (“JHT”) • Jaminan Kematian (“JK”) • Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (“JPK”)