STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI

1. STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI “BIMTEK Pemerintah Desa di Kabupaten JEPARA”

2. PENGANTAR

3. PARA KADES DALAM SOROTAN

4. MASYARAKAT DESA TIDAK TAHU

5. LSM MENYASAR KADES

6. PERSIDANGAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KADES

7. BADAN PUBLIK Lembagaeksekutif, legislative, yudikatif, danbadan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN/APBD, atauorganisasi non pemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdari APBN/APBD, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri pasal 1 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

8. BADAN PUBLIK DESA lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMDES • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BUMDES badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) • Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

9. INFORMASI PUBLIK

10. APAKAH INFORMASI PUBLIK DESA? Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

11. Informasi Publik Desa BERKALAadalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi INFORMASI PUBLIK DESA • Informasi Publik Desa SERTA MERTAadalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa. • Informasi Publik Desa TERSEDIA SETIAP SAAT adalah informasi publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa • Informasi yang DIKECUALIKANadalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa Pasal 1 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

12. MENGAPA PEMDES WAJIB MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK? SEBAGAI BADAN KEPALA DESA WAJIB PemerintahDesaadalahlembagaeksekutif di tingkatDesa yang memilikifungsi, dantugaspokokterkaitpenyelenggaraannegaradi tingkatDesa, danseluruhatausebagiandananyabersumberdari APBN dan APBD UU NO 6 TAHUN 2014 Pasal26 ayat 1 KEPALA DESA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (danadasanksi administrative bilatidakmelaksanakan (Pasal 28) )

13. INFORMASI PUBLIK DESA

14. INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA ProfilBadanPublikDesa: alamat, visimisi, tugasdanfungsi, strukturorganisasi, danprofilsingkatpejabat laporanpenyelenggaraanPemerintahanDesaakhirtahunanggaran; dan/atau laporanpenyelenggaraanPemerintahanDesaakhirmasajabatan LaporanKinerjaPemerintahDesa Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan : nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa laporan realisasi kegiatan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana sisa anggaran alamat pengaduan LaporanKeuanganPemerintahDesa MatriksProgram masukDesa: program dariPemerintahPusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, danpihakke 3 (tiga) serta data penerimabantuanprogram DokumenRencana Pembangunan JangkaMenengahDesa, RencanaKerjaPemerintahDesadanDaftarUsulanRencanaKerjaPemerintahdanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa DaftarperaturandanrancanganperaturanPemerintahDesa Pasal 2 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa InformasitentanghakdantatacaramendapatkanInformasiPublikDesa PeraturanDesatentangAnggaranPendapatandanBelanjaDesatahunberjalan NB : Pegumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

15. INFORMASI PUBLIK TERSEDIA SETIAP SAAT DaftarInformasiPublikDesa: ringkasanisiinformasi, pejabat/unit yang menguasaiinformasi, penanggungjawabpembuatan/penerbitaninformasi, waktudantempatpembuataninformasi, format informasi yang tersedia, jangkawaktupenyimpananataumasaretensiarsip SeluruhdokumenInformasiPublikDesaBerkalawajibdisediakan Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa ProfilDesa InformasitentangPeraturanDesa, PeraturanBersamaKepalaDesa, PeraturanKepalaDesa, KeputusanBadanPermusyawaratanDesa: Suratperjanjiandenganpihakketigaberikutdokumenpendukungnya SuratmenyuratpimpinanataupejabatPemerintahDesadalamrangkapelaksanaantugaspokokdanfungsinya dokumenpendukungkajianataupertimbanganyang mendasariterbitnyaperaturandan/ataukeputusantersebut peraturandan/ataukeputusandariberbagaipihak; Risalahrapatdari proses pembentukanperaturandan/ataukeputusantersebut; rancanganperaturandan/ataukeputusantersebut; tahapperumusanperaturandan/ataukeputusantersebut; dan peraturandan/ataukeputusan yang telahditerbitkan. Dataperbendaharaanatauinventaris Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa Pasal 4 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

16. BeritaacarahasilmusyawarahBadanPermusyawaratanDesa, MusyawarahDesadanMusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa BeritaAcaraPembentukan, Penggabungandan/atauPembubaran BUM Desa informasimengenaikegiatanpelayananInformasiPublik yang dilaksanakan, saranadanprasaranalayananInformasiPublik yang dimilikibesertakondisinya, sumberdayamanusia yang menanganilayananInformasiPublikbesertakualifikasinya, anggaranlayananInformasiPubliksertalaporanpenggunaannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya StandarOperasionalProsedurPengelolaan BUM Desa

17. INFORMASI DIKECUALIKAN PemerintahDesawajibmembukaaksesInformasiPublikDesabagisetiapPemohonInformasiPublik, selaininformasi yang dikecualikansebagaimanadiaturdalamPasal 17 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik PengecualianInformasiPublikDesadidasarkanpadapengujiantentangkonsekuensi yang timbulapabilasuatuinformasidiberikansertasetelahdipertimbangkandengansaksamabahwamenutupInformasiPublikDesadapatmelindungikepentingan yang lebihbesardaripadamembukanyaatausebaliknya PengeculianInformasiPublikDesadibahasdalammusyawarahDesa Pasal 5 dan Pasal 6 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

18. INFORMASI DIKECUALIKAN Menghambat proses penegakanhukum Merugikankepentinganekonomi Mengganggukepentinganperlindunganhak atas kekayaan intelektual & perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Surat Wasiat Membahayakanpertahanankeamanannegara Dapat mengungkap RahasiaPribadi Mengungkapkekayaanalam Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan Dapat Merugikan kepentingan hubungan luar negeri Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 UU KIP juncto Pasal 5 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

19. Hak Badan Publik Menolak Permohonan Informasi Publik • Informasi yang dapatmembahayakannegara • Informasi yang berkaitandengankepentinganperlindunganusahadaripersaingantidaksehat • Informasi yang berkaitandenganhak-hakpribadi • Informasi yang berkaitandenganrahasiajabatan; dan/atau • Informasipublik yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. Jenis-jenis informasi di atas didetailkan dalam Pasal 17 UU KIP

20. ASAS Pasal 2 UU KIP • Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

21. ASAS • Sesuai dengan Undang-Undang, artinya pengecualian informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan apalagi faktor kebiasaan. • Memperhatikan kepatutan, bahwa membuka dan atau menutup informasi telah sesuai dengan ketaatan pada suatu ketentuan yang berlaku, • Mempertimbangkan kepentingan umum, bahwa membuka dan menutup informasi untuk dan atas nama melindungi kepentingan umum.

22. TATA CARAUJI KONSEKUENSI • Mengidentifikasi Informasi. Apakah sebuah dokumen mengandung atau terdapat informasi yang dikecualikan. • Menyebutkan Informasi yang akan Dikecualikan. Sebutkan secara jelas dan terang suatu informasi yang akan dikecualikan. Ingat, Pengecualian informasi tidak menghalangi hak publik mendapatkan dokumen • Menyebutkan dasar yuridis pengecualian Informasi. Apakah informasi yang dikecualikan termasuk Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 UU KIP. Termasuk dalam hal ini apakah dasar yuridis tersebut masih relevan atau tidak dengan mempertimbangkan kepatutan dan kepentingan umum. • Menyebutkan konsekuensi. Sebutkan secara spesifik konsekuensi yanng timbul apabila informasi tersebut dibuk atau ditutup. • Menyebutkan Retensi Pengecualian. Bahwaa selain informasi pribadi, seluruh informasi yang dikecualikan menurut UU KIP tidak bersifat permanen • Penetapan Informasi yang dikecualikan.

23. NASKAH PERTIMBANGAN

25. SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DESA

26. GRAFIS TRANSPARANSI ANGGARAN

27. PEMANFAATAN WEBSITE

28. KETERSEDIAAN DOKUMEN ONLINE

29. KETERSEDIAAN DOKUMEN ONLINE

30. PPID DESA

31. PERMOHONAN INFORMASI

32. HAK MENDAPATKAN / PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (Pasal 11 Perki 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) PrinsipUmum: SETIAP ORANG BERHAK BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK (Pasal 4 UU KIP) Maka PEMOHON BERHAK memperolehinformasipublikdenganketentuan: Fotokopi KTP, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah BADAN HUKUM Memilikialasan/tujuan; dan Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

33. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Pasal 22 ayat 7 UU KIP) Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik secara tertulis/ tidak tertulis Badan Publik mencatat nama, alamat,subjek permohonan,format informasi,dan cara penyapain informasinya Badan Publik wajib mencacat permintaan informasi publik yang diajukan secara TIDAK TERTULIS Badan Publik wajib memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi berupa NOMOR PENDAFTARAN SAAT PERMINTAAN DITERIMA Jika Permintaan disampaikan langsung/melalui surat elektronik, NOMOR PENDAFTARAn DIBERIKAN SAAT PERMINTAAN Jika permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN BERSAMAAN DENGAN PENGIRIMAN INFORMASI PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Baik informasi tsb berada di bawah penguasaannya ataupun tidak / MENERIMA atau MENOLAK permintaan dengan alasan

34. BILAMANA TIDAK MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PrinsipUmum: SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK WAJIB DILAYANI, SEJAUH MEMENUHI KETENTUAN. Maka LSM atauPeroranganPemohonInformasiWajibdilayani, tanpapengecualian. Sejauhmemenuhiketentuan di atas. ApabilaTidakDilayanimakaberpotensi SENGKETA INFORMASI (KEBERATAN). SengketaInformasidapatterjadiapabila: Pasal 35 UU KIP • Penolakanataspermintaaninformasiberdasarkanalasanpengecualian; • Tidakdisediakannyainformasiberkala; • Tidakditanggapinyapermintaaninformasi; • Permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta; • Tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; • Pengenaanbiaya yang tidakwajar; dan • Penyampaianinformasimelebihiwaktu yang diaturdalamUU yakni dalam waktu 30 hari sejak diterimanya keberatan pemohon

35. KETERBUKAAN PEMDES (TransparansiDesa) Pemdesmembentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Memastikaninformasipublikwajibberkalasudahdisampaikanmelaluisarana yang tersedia PemdesmemilikiPerdestentangPelayananInformasiPublikDesa. InformasiPengadaanBarangdanJasa MenetapkanDaftarInformasiPublikDesa InformasitentangregulasiDesa Di balaidesasediakan Form PermohonanInformasi Informasitentanghakdanmekanismepermohonaninformasi Pemdesmemilikidanmenyediakansaranaprasaranainformasi (elektronikdanatauelektronik) InformasiPublikDesalainnya

36. TRIMAKASIH….