KEWENANGAN BERHAK

1. KEWENANGAN BERHAK DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2. PENGERTIAN KEWENANGAN BERHAK: • Kewenangan berhak yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. • Kewenangan berhak mulai ada sejak manusia dilahirkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 KUH Perdata, kecuali ada kepentingan yang menghendaki maka bayi yang ada dalam kandungan dianggap telah ada asalkan ia terlahir hidup. • Kewenangan berhak seseorang dipengaruhi beberapa faktor yang sifatnya membatasi kewenangan berhak.

3. KEWENANGAN BERHAK DAN KECAKAPAN BERTINDAK Dalam istilah sehari-hari antara kewenangan berhak dan kecakapan bertindak seringkali disamakan. Namun dalam pengertian yuridis berbeda. • Kewenangan berhak disebut juga dengan kewenangan hukum yaitu kewenangan untuk mendukung atau menyandang hak dan kewajiban; • Kewenangan bertindak disebut juga dengan kecakapan berbuat, yaitu kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini disyaratkan apabila seseorang telah dewasa yaitu berusia minimal 18 tahun.

4. Pembatasan Kewenangan Berhak, antara lain:

5. Pembatasan Kewenangan Berhak, antara lain... (Ljt.):

6. Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan: Orang-orang yang tidakcakapuntukmelakukanperbuatanhukumadalah: • a. Orang yang belumdewasa. MenurutPasal 330 KUHPdtorang yang belumdewasaadalahmereka yang belummencapaiumur 21 tahundanbelummelangsungkanperkawinan. Jikamerekatelahkawin, namunperkawinanberakhirsebelumanakitumencapaiusia 21 tahun, merekatidakkembalimenjadianakdibawahumur, merekatetaptelahdewasa. MenurutPasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 dapatdisimpulkanbahwaanak yang belumdewasaadalahanak yang belummencapaiumur 18 tahunataubelumpernahmelangsungkanperkawinan.

7. Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan: • Ketentuan Undang-undang Perkawinan yang menetapkan batas usia dewasa setelah 18 tahun ternyata diikuti oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 477 K/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masrul Susanto alias Tan Kim Tjiang dengan Nyonya tjiang Kim Ho. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung batas umur seseorang yang berada di bawah perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun (Chidir Ali, 1984: 136).

8. AKIBAT KEADAAN BELUM CUKUP UMUR: • Adapunakibatkeadaanbelumcukupumurataubelumdewasaadalahbahwaanak yang belumdewasaitutidakcakapmelakukanperbuatanhukumatasnamanyasendirididalamataudiluarpengadilan. Ketidakcakapanbertindakdarianak yang belumdewasameliputisemualapanganhukum. Apabilaanak yang belumdewasamelakukanperbuatanhukumharusdiwakili. Yang dapatbertindaksebagaiwakildarianak yang belumdewasaialahorangtuanya, jikaanakberadadibawahkekuasaanorangtua, atauwalinyajikaanakberadadibawahperwalian. Orang yang belumdewasaapabilamelakukanperbuatanhukummakaakibatnyaadalahperbuatanhukumtersebutdapatdibatalkanatauvernietigbaar.

9. Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan...(Ljt.): b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit gila, mata gelap, pemboros harus ditaruh di bawah pengampuan. Dalam keadaan yang demikian anggota keluarga dapat meminta kepada hakim agar orang-orang tersebut ditempatkan di bawah pengampuan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum dapat dimintakan pembatalan.

10. Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan...(Ljt.): • Permintaan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berada di bawah pengampuan, dalam hal ini dilakukan oleh pengampunya. Pengampuan berakhir jika sebab-sebab yang mengakibatkan pengampuan telah hilang, yaitu telah sembuh dari sakit gila, mata gelap dan pemboros.

11. Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan...(Ljt.): c. Orang-orang yang dilarang Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya orang yang dinyatakan pailit.Adapun alasan Undang-undang menentukan orang-orang yang yang tidak cakap tersebut maksudnya untuk melindungi orang itu terhadap dirinya sendiri. Undang-undang menganggap bahwa orang-orang itu tidak dapat menyelenggarakan kepentingannya sendiri.