1 / 21

PEMBELAJARAN III

PEMBELAJARAN III. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK. DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK. Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas (accountability). semua pejabat publik secara implicit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat keputusan yg dibuat.

calum
Download Presentation

PEMBELAJARAN III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBELAJARAN III TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

  2. DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK • Pertanggungjawabansebagaiakuntabilitas(accountability). • semuapejabatpubliksecara implicit bertanggungjawabatassetiappengaruh yang takterdugadariakibatkeputusanygdibuat.

  3. DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK • 2. Pertanggungjawabansebagaisebab-akibat (cause). • Jenispertanggungjawabaninimunculsetiaplembagadiharuskanmempertanggung-jawabkanjalannyasuatuurusan(the conduct of affairs).

  4. DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 3. Pertanggungjawabankausal yang eksplisitterdiridariempatunsur, yaitusumber (rescources), pengetahuan, pilihan, danmaksud(purpose).

  5. PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KEWAJIBAN (OBLIGATION). • TANGGUNG JAWAB DLM ARTI KEWAJIBAN BERARTI: • Seseorangharusmenggunakankapasitasuntukmelakukanpertanggungjawabankepada yang memberitugas • Seseorangharusmelaksanakansetiaptahapandarikontribusikausalnyasecaraeksplisit.

  6. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/26/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 FEBRUARI 2004 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

  7. AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK • Adatigajenisakuntabilitas: • AkuntabilitasTradisional(Traditional Accountability) • AkuntabilitasManajerial (Managerial Accountability) • Akuntabilitas Program (Program Accountability)

  8. AkuntabilitasTradisional(Traditional Accountability) • Akuntabilitastradisionaladalahtanggungjawabdariseseorangpejabatpublik yang telahdiberiwewenanguntukmelaksanakanfungsitertentudalamjenjangherarkiorganisasipemerintah.

  9. AkuntabilitasManajerial (Managerial Accountability) • Akuntabilitasmanajerialterkait dg efisiensipenggunaandana, peralatan, tenagakerja, dansumber-sumber lain. • Akuntabilitasmanajerial yang bertanggungjawabadalahseorangmanajer • Manajerharusmempertanggung­ jawabkankpdatasandlmbirokrasi, kepadaPresidendanBadanLegislatif yang memberikansumber-sumber yang digunakanolehbadan-badanpemerintah.

  10. AKUNTABILITAS PROGRAM (PROGRAM ACCOUNTABILITY) Akuntabilitas program berkaitandenganhasilkegiatanpemerintah, misalnyaakuntabilitaspejabatpubliksecara individual maupun unit organisasi, yang kegiatannyasecarabersama-samamenujuefektifitassesuatu program.

  11. TUJUAN AUDIT KINERJA GunaMelihat: • Apakah unit-unit organisasipemerintahhanyamelaksanakankegiatan/program yang telahditentukan, sesuai dg kewenangan, dandptmencapaisasaransecaraefektif. • Apakah program dilakukansecaraefektifdanefisien, sertasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang telahditentukan.

  12. Apakahpenggunaansumber-sumber yang tersediadiawasidandigunakansecaraefektif clan efisien. • Apakahsemuapendapatandanpenerimaanuangdarikegiatan-kegiatantersebuttelahdikumpulkandandibukukansebagaimanamestinya. • Apakahtelahdibuatlaporankeuangansesuaidenganperaturan yang berlaku.

  13. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • Catalitic government, Steering Rather Than Rowing (PemerintahanKatalis, MengendalikanIebihbaikdaripadamengayuh). • PrinsipinimengemukakanbahwapemerintahituseyogianyaIebihbanyakmengaturdanmengendalikandaripadamelaksanakansendirisemuaurusandanpelayanan.

  14. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • Community-Owned Government Empowering Rather Than Serving • Pemerintahmilikmasyarakat, memberdayakanlebihbaikdaripadapelayanan. • 3. Competitive Goverment: Injective Competation Into Service delivery. • Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkansemangatkompetisidalampelayananmasyarakat.

  15. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. • Pemerintah yang digerakkanolehmisi: mengubahorganisasi yang digerakkanolehperaturan. • 5. Result Oriented Government : Funding Outcomes, Not Inputs. • Pemerintahan yang berorientasipadahasil: membiayaihasilbukansumber-sumber yang diperoleh.

  16. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • 6. Costumer-Driven Government Meeting the needs of the costumer, not the Bureaucracy : • Pemerintah yang berorientasikepadapelanggan: memenuhikebutuhanpelanggan, bukanbirokrasi. • 7. Enterprising Government: Earning Rather than Spanding • Pemerintahwirausaha: menghasilkanpendapatan, bukanpembelanjaan.

  17. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • 8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure • PemerintahAntisipatif: mencegahlebihbaikdaripadamengobati. • 9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork. • Pemerintah yang didesentralisasi: darihirarkikepartisipasidantimkerja.

  18. 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA • 10. Market Oriented Goverment: Leveraging Change Through the Market. • Pemerintahan yang berorientasipasar: mencapaiperubahanmelaluimekanismepasar.

  19. IMPLEMENTASI DI INDONESIA • SederhanakanBirokrasi; (Cutting Red Tape) • UtamakanKepentinganMasyarakat; (Putting Customers first) • MemanfaatkandanMemberdayakanBawahan; (Empowering and Energazing Employees to Get Results) • KomitmenpadaVisidanMisiPemerintah / KembalikefungsiDasarPemerintah. (Getting Back to Basic)

  20. ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (RUU EtikaPenyelenggara Negara) JUJUR & ADIL; TEPAT JANJI; TAAT ATURAN; TANGGUNG JAWAB; KEWAJARAN & KEPATUTAN; KEHATI-HATIAN.

  21. TerimakasihSAMPAI JUMPA Drs. Surjadi, M.Si -Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim

More Related