180 likes | 340 Views
PROPOSAL. Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta. LATAR BELAKANG. Hasil survey baseline: RT yang Menerapkan STBM di Lokasi Target
E N D
PROPOSAL Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Sanitasi/STBM di Wilayah DKI Jakarta
LATAR BELAKANG • Hasil survey baseline: • RT yang Menerapkan STBM di Lokasi Target • WVI Perlu melakukan kerjasama & sinergi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam pelaksanaan CLEAN Jakarta agar dapat berjalan lancardan sukses tanpa ada kendala dan hambatan
LATAR BELAKANG DKI Jakarta memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kota lain. Permenkes No.3/2014 dan Kepmenkes No. 852 adalah program lintas sektor, tidak mengamanatkan lintas lembaga. Perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap kelembagaan dan peraturan-peraturan terkait STBM.
TUJUAN Identifikasi & Analisis kebijakan terkait STBM (Perda, Pergub, SK) Identifikasi & Analisis lembaga pemerintah terkait STBM (Struktural, Fungsional, Adhoc) Identifikasi & Analsisi Implementasi Kebijakan terkait STBM (program-proyek-anggaran) Respon Pemerintah DKI terkait Strategi Nasional STBM
LOKASI SASARAN Dengan ruang lingkup materi dikhususkan pada kelembagaan dan peraturan terkait STBM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kota Jakarta Utara
METODOLOGI • Pengumpulan Data • Dokumen: peraturan & laporan • Indepth Interview • FGD • Analisis • Analisis Kebijakan: melalui pendekatan Retrospektif untuk melihat kapasitas Enabling Environment kebijakan tersebut • Analisis Kelembagaan: melalui evaluasi tugas, fungsi dan kewenangan
FGD • Substansi Informasi yang digali: • Kebijakan, sinergi antar kebijakan yang ada mulai tingkat nasional, provinsi, kota dan implementasinya di tingkat kecamatan dan kelurahan • Kebijakan terkait dengan UU, dan peraturan-peraturan dibawahnya • Kebijakan anggaran dan alokasinya di APBD • Keterkaitan antara alokasi anggaran dan persoalan sanitasi di lapangan • Informasi pemahaman tentang Strategi Nasional STBM di kalangan pengambil kebijakan
INDEPTH INTERVIEW Mempertimbangkan kendala waktu dan kondisi eksternal, akan dipilih hanya 4 lembaga/informan dari daftar tersebut. Asisten Gubernur bidang Askesmas atau Asisten Gubernur bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda atau Pokja Sanitasi Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Dinas Pekerjaan Umum (Air) Dinas Kebersihan Pemberdayaan Wanita BPLHD
MATRIKS ANALISIS ANALISIS KEBIJAKAN/PERATURAN TERKAIT STBM ANALISIS KELEMBAGAAN TERKAIT STBM
DIAGRAM ANALISIS Analisis Kebijakan
DIAGRAM ANALISIS Analisis Kelembagaan • Diagram Venn : STBM/Sanitasi Lingkuangan sebagai Center dan melihat SKPD/Lembaga mana yang memiliki Tupoksi terkait • Berdasarkan Tupoksi dipetakan SKPD mana yang memiliki “urusan” terdekat dengan STBM/Sanitasi Lingkungan
RENCANA KERJA Output: Panduan FGD PanduanIndepth Interview List Regulasiterkait STBM List SKPD terkait STBM Draft Laporan Final Report
TIM PELAKSANA • Team Leader (Public Policy Analyst) • UdiMaadi • Institutional Development • AgusPriyatna • STBM Expert • NugrohoTomo • Facilitator • Bambang • NurApriatman
JOB DESCRIPTION • Team Leader (Public Policy Analyst) • Koordinasidanmanajemenkegiatan • Penjadwalan KoordinasidenganPihak WVI • PengembangandesainRencanaKerjadanKualitikontrol • PengembanganPanduan FGD/II Kebijakan • Analisisdan Reporting • Institutional Development • Koordinasidengan Resource Person • PengembanganPanduan FGD/II Kelembagaan • Analisisdan Reporting • STBM Expert • Koordinasidengan Resource Person • Koordinasidengan Facilitator • AnalisisAspekSubstansi STBM dalamKebijakan • AnalisisSubstansi STBM dalamTupoksiLembaga • Facilitator • Pelaksanaan FGD dan II • Pengaturan proses FGD/II di setiap level (Prov, Kota, Camat, Kelurahan) • Notulensi