PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) M-8 Tony Soebijono

2. Konsep Dasar • Barang Jadi : Nilai : Rp. X • Bahan baku : Nilai : Rp. Y • Nilai tambah : (Rp. X – Rp. Y) : Rp. Z • PPN = 10% x Rp. Z Donny Danardono

3. Definisi: • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa  didalam daerah pabean  oleh orang pribadi atau oleh badan Tony Soebijono

4. PPN adalah pajak yang dikenakan atas : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Tony Soebijono

5. DAERAH PABEAN • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Donny Danardono

6. Perihal PPN • PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. • Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. • Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 %. Dasar hukum  Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000. Tony Soebijono

7. Ciri khas PPN 1. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur 2. Setiap terjadinya penyerahan BKP / JKP wajib dibuatkan faktur pajak Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN Faktur pajak bagi penjual  merupakan bukti pajak keluaran Faktur pajak bagi pembeli  merupakan bukti pajak masukan Tony Soebijono

8. Karakteristik PPN • Pajak tidak langsung Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak. • Pajak konsumsi Pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir. • Bersifat NETRAL Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. • Pajak Objektif PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu:keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya

9. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN A. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN • Baranghasilpertambanganatauhasilpengeboran yang diambillangsungdarisumbernya (minyak, gas, batubara, timah, bijibesidll.) • Barang-barangkebutuhanpokok yang sangatdibutuhkanolehrakyatbanyak (sembako). • Makanandanminuman yang disajikandi hotel, restoran, rumahmakan, warung, dansejenisnya, meliputimakanandanminumanbaik yang dikonsumsiditempatmaupuntidak, termasukmakanandanminuman yang diserahkanolehusahajasabogaataukatering. • Uang, emasbatangan, dansuratberharga. Tony Soebijono

10. B. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN • Jasapelayanankesehatanmedis, meliputiantara lain (dokterumum, dokterspesialis, psikologdll. • Jasapelayanansosialmeliputiantara lain (pantiasuhan, pantijompo, jasapemadamkebakaran, jasapenyediaanrumahdukaataujasapemakaman, termasukkrematorium) 3. Jasapengirimansuratdenganperangko, meliputijasapengirimansuratdenganmenggunakanperangkotempeldanmenggunakancara lain penggantiperangkotempel. 4. Jasakeuangan. 5. Jasaasuransi. 6. Jasakeagamaan, 7. Jasapendidikan, 8. Jasakeseniandanhiburan, meliputisemuajenisjasa yang dilakukanolehpekerjasenidanhiburan. Tony Soebijono

11. B. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN (lanjutan) 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 11. Jasa tenaga kerja 12. Jasa perhotelan 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan KTP. 14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/ atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Tony Soebijono

12. Sanksi terkait faktur pajak berdasarkan Pasal 14 UU KUP. 1. Faktur Pajak Tidak Dibuat Atau Dibuat Tidak Tepat Waktu Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (PKP). Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Di samping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang hatus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tony Soebijono

13. 2. Faktur Pajak Diisi Tidak Lengkap • Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP. Tony Soebijono

14. 3. Faktur Pajak Dilaporkan Tidak Sesuai Dengan Masa Penerbitannya • Faktur pajak yang dipungut oleh PKP harus dilaporkan dalam masa pajak diterbitkannya faktur pajak tersebut. Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP. Tony Soebijono

15. Contoh kasus Sepanjang bulan April 2012, PT Berlian mempunyai transaksi sebagai berikut: 02 April: membeli bahan baku seharga 100 juta (dipungut PPN sebesar 10 juta) 05April: Membeli bahan penunjang produksi seharga 40 juta ( dipungut PPN sebesar 4 juta) 15 April: menjual produknya seharga 200 juta (memungut PPN sebear 20 juta) Perhitungan PPN: • Jumlah pajak keluaran 20juta • Jumlah pajak masukan 14 juta • PPN kurang bayar 6 juta Tony Soebijono

16. Tony Soebijono

17. Tony Soebijono

18. Administrasi • Melaporkan usaha menjadi PKP • Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak • Menyampaikan SPT Masa PPN Donny Danardono

19. thx