1 / 51

STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI. BIDANG WILAYAH DAKWAH BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWABARAT (BANJABAR) DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PARTAI. MAJELIS SYURO. DPTP. DPP Cq.Wilda Banjabar. Dewan Pakar. DSP. MPP. DPTW. Dewan

castor-slater
Download Presentation

STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDARISASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI BIDANG WILAYAH DAKWAH BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWABARAT (BANJABAR) DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

  2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PARTAI MAJELIS SYURO DPTP DPP Cq.Wilda Banjabar Dewan Pakar DSP MPP DPTW Dewan Pakar MPW DPW DSW Dewan Pakar DPD Dewan Penasehat DPC Dewan Penasehat DPRa

  3. BAGAN STRUKTUR DPP PRESIDEN SEKRETARIS JENDERAL BENDAHARA UMUM • WAKIL SEKJEN BID. MEDIA WAKIL BENDAHARA UMUM BID. KEUANGAN & PELAPORAN WAKIL SEKJEN BID. KORD. LEMBAGA TINGGI WAKIL BENDAHARA UMUM BID SOSIAL & KESEJAHTERAAN ANGGOTA • WAKIL SEKJEN BID. ADMINISTRASI • WAKIL SEKJEN BID. PROTOKOLER & RUMAH TANGGA • WAKIL SEKJEN BID. ORGANISASI • WAKIL SEKJEN BID. KOMUNIKASI POLITIK • WAKIL SEKJEN BID. DATA & IT • WAKIL SEKJEN BID. ARSIP & PENULISAN SEJARAH • WAKIL SEKJEN BID. PERENCANAAN BID. KADERISASI BID. PEREMPUAN BID. GENERASI MUDA & PROFESI BID.PEMBANGUNAN KEUMATAN BID. KEBIJAKAN PUBLIK BID. KEPANDUAN & OLAHRAGA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI BID. PENGEMBANGAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN BID. KELEMBAGAAN SOSIAL BADAN PEMENANGAN PILKADA BADAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BID. WILAYAH DAKWAH SUMATERA BID. WILAYAH DAKWAH BANJABAR BID. WILAYAH DAKWAH KALIMANTAN BID. WILAYAH DAKWAH JATI JAYA BID. WILAYAH DAKWAH BALI NUSRA BID. WILAYAH DAKWAH SULAWESI BID. WILAYAH DAKWAH INTIM BID. WILAYAH DAKWAH LUAR NEGERI

  4. MAJELIS PERTIMBANGAN WILAYAH (MPW)

  5. DEFENISI • MajelisPertimbanganWilayahadalah struktur organisasiPartai di tingkatprovinsiyangmemberikanpertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dansupervisibagiupayapengokohanorganisasidanpencapaiankesuksesandakwahPartai di tingkatprovinsiyangbersangkutan.

  6. TUGAS MPW • Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; • Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, Lembaga-lembaga Partai di tingkat pusat, musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan musyawarah kerja wilayah; • Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada BendaharaUmum Dewan Pengurus Wilayah; • Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Majelis Pertimbangan Wilayah/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Syari’ah Wilayah atas usul musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan • Menyelenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah secara berkala; • Dengan persetujuan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.

  7. FUNGSI MPW • Pelaksanakebijakan-kebijakanDewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; • Perumusanpertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai sertaPerumusanPeraturan lain di lingkupwilayahtugasnya; • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugasnya; • Fasilitatormusyawarah DPTW; • PengarahDewanPakartingkat Wilayah.

  8. STRUKTUR) MajelisPertimbangan Wilayah memilikikepengurusansebagaiberikut: a. seorangketua, b. seorangsekretaris, dan c. beberapaanggotauntukKomisi-komisi: 1) KomisiLegislasi, Organisasi, danKewilayahan, 2) KomisiPembinaan Kader danKewanitaan, 3) KomisiKebijakanPublikdanKajianStrategis.

  9. BAGAN STRUKTUR MPW

  10. TUGAS & FUNGSISEKRETARIS MPW • TugasSekretarisMPW : MembantuKetua MPW dalammelaksanakanPengadministrasiandanpengelolaandokumenuntukkepentingan internal dan/ataueksternalpengurus MPW. • FungsiSekretarisMPW : • Pengadministrasian, pengelolaan, pendistribusian, danpendokumentasianprodukmaupunKeputusan lain MPW; • Pengelolaandanpemberiandukunganakomodasipendanaanbagipelaksanaankegiatan di internal MPW; • PengkoordinasianSekretarisKomisi; • Perumusan, Pelaksanaan, danPengevaluasianpelaksanaanRenstradanRencanaKinerjaTahunan MPW.

  11. TUGAS & FUNGSIKomisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan MPW • Tugas: MPW MembantuKetua MPW dalammembuatkajiandanaturanterkaitbidangperaturaninternalPartai, keorganisasian, danaspekkewilayahan. • FungsiSekretarisMPW : • Perumusandanevaluasiperaturan internal Partai, keorganisasian, danaspekkewilyahan di lingkupWilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembanganorganisasidankewilayahan di lingkupwilayahnya.

  12. TUGAS & FUNGSIKomisi Pembinaan Kader dan PerempuanMPW • Tugas: MembantuKetua MPW dalammembuatkajianterkaitbidangPembinaankaderdanaspekKewanitaan. • FungsiSekretarisMPW : • PerumusanmengenaipengembangankeanggotaanPartai, dakwah di masyarakat, pengembangankepemimpinansertamasalahPerempuan; • Perumusanrekomendasikebijakanmengenaihal-hal yang terkaitdenganmasalah-masalah yang terjadidalamhalaturan internal tentangpembinaankeanggotaan, dakwah di masyarakat, pengembangankepemimpinansertamasalahPerempuan.

  13. TUGAS & FUNGSIKomisi KebijakanPublikdanKajianStrategisMPW • Tugas: MembantuKetua MPW dalammembuatkajianterkaitbidangKebijakanPublik, PemenanganPilkada/pemilu, danmasalah-masalah lain yang strategis di lingkupwilayahnya. • FungsiSekretaris MPW : • Perumusanmengenaiisu-isustrategis yang menghambatmaupunmengembangkanpopularitasPartai; • Perumusanmengenaikebijakan yang popular di matapublikdanisu-isu lain yang membantudalamhalpemenanganpilkada/pemilu di sebuahdaerah.

  14. DEWAN SYARI’AH WILAYAH (DSW)

  15. TUGAS DSW • Melakukankoordinasidan Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari’ah Pusat, hasil Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; • Menyelenggarakan supervisi atas pelaksanaan aktivitas Partai di wilayah agar sesuai dengan kaidah-kaidah syari`ah dan memberikan jawaban syar’i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Partai, anggotanya, dan masyarakat di daerah kerjanya; • Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syari’ah Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada DPP PKS Bidang Wilda Banjabar; • Menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syari’ah Pusat dengan tembusan kepada DPP PKS Bidang Wilda Banjabar; • Bertanggung jawab kepada Dewan Syari’ah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

  16. FUNGSI DSW • Lembaga fatwa wilayah; • Lembaga qadla *); • Lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam pada organisasi tingkat provinsi dan struktural Partai di bawahnya; • Lembaga yang merepresentasikanpandangandansikapsyari’ah Partai; • Lembaga arbitrase; • Lembagapendidikan dan pelatihansyari’ah; • Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Dewan Syari’ah Pusat. • Pelaksanakajian dan investigasi terhadap perkara-perkara yang dilaporkansecararesmidaritingkatwilayahdandaerahh; • Pelaksanatindakan syar’i dalam masalah-masalah yang diserahkan oleh Lembaga-lembaga Partai di tingkat provinsi maupun Daerah.

  17. STRUKTUR) DewasSyari’ahWilayahmemilikikepengurusansebagaiberikut: • seorangketua, • seorangsekretaris, dan • beberapaanggotauntukLajnah – Lajnah : • LajnahHisbah dan DisplinSyar’I, • Lajnah Kerjasama Keumatan , • LajnahArbitrase, • LajnahSumberDayaInsani

  18. BAGAN STRUKTUR DSW

  19. TUGAS & FUNGSISEKRETARIS DSW • TugasSekretarisDSW : MembantuKetua DSW dalammelaksanakanPengadministrasiandanpengelolaandokumenuntukkepentingan internal dan/ataueksternalpengurus DSW . • FungsiSekretarisMPW : • Pengadministrasian, pengelolaan, pendistribusian, danpendokumentasianprodukmaupunKeputusan lain DSW; • Pengelolaandanpemberiandukunganakomodasipendanaanbagipelaksanaankegiatan di internal DSW. • Pengkoordinasianwakil-wakilsekretarisdanSekretarisLajnah; • Perumusan, Pelaksanaan, danPengevaluasianpelaksanaanRenstradanRencanaKinerjaTahunan DSW .

  20. TUGAS & FUNGSILajnahHisbahdanDisiplinSyar’iDSW • Tugas: • Melakukantau’iyah (pembinaan) tentangwawasandandisiplinsyar’i di jajaran • penguruspartaitingkatpusat; • Melakukanpenegakkandisiplinsyariah di tingkatpusat. • Menerimaajuan banding dariwilayah yang berkaitandenganqadhayasyariah; • MembuatdanMenetapkanputusanatasmasalah-masalahsyar’i yang dilimpahkanolehrapatDewanPimpinan Tingkat Wilayah dan/ataulaporan yang disampaikankepada DSW; • MembentukMajelisQadhaHisbahdan Banding • FungsiSekretarisMPW : • Pembinaanwawasansyar’i (wa’yusyar’i); • Pengawasankomitmendandisiplinsyar’i (hisbah); • Mahkamahhisbah (peradilan) syariahpartaidanmahkamah banding .

  21. TUGAS & FUNGSILajnahKerjasamaKeumatanDSW • Tugas: • Menjalinkomunikasidenganberbagaikomponenumatdalammerealisasikanprogram keumatan; • Menjalinkerjasamadenganberbagaiormas Islam; • Memfasilitasikerjasamaantarulamadankomponenkeumatan. • FungsiSekretaris MPW : • Fasilitatormelalui media maupunsaranalainnyamengenaipemunculanperankeumatanulama PKS. • FasilitatormediasikerjasamaantarulamaMahkamahhisbah (peradilan) syariahpartaidanmahkamahbanding.

  22. TUGAS & FUNGSILajnahArbitrase DSW • Tugas: • Melakukanpenyelidikandanpenyidikan; • Menyelesaikanperselisihan; • Mencatatdanmendokumentasikanseluruhperkara yang ditangani . • FungsiSekretaris MPW : • Pelaksanaishlahterhadappihak-pihak yang berselisih • Pelaksanauntukmenghadirkanpihak-pihakterkait. • Pelaksanauntukmemintaketerangandaripihak-pihakterkait. • Pelaksanauntukmengajukanperkaratertentu yang telahcukupalasanuntukdibawakeQadhaHisbah.

  23. TUGAS & FUNGSILajnahSumberDayaInsaniDSW • Tugas: • Melakukanberbagaipelatihan yang dapatmeningkatkankualitaspersonilDewanSyariah; • Melakukanpendataandanpemetaan SDM syari’ah; • Melakukanpendataandanri’ayahmahasiswabertakhassussyar’i di dalamdanluarnegeri. • Menyiapkan SDM yang bertakhassussyar’I; • Merekomendasikanpenempatan SDM syari’ahdalamrangkamobilitasvertikaldan horizontal . • FungsiSekretaris MPW : • PengelolaanSumber Daya InsaniDewanSyari’ah; • Pengoptimalisasian dan pemberdayaan SDM Syariah; • Pelaksanapelatihan dan pengembangan SDM Syariah; • Pengkoordinasiandengan DSW dalampelaksanaankegiatanyangberkaitandenganpengembangankualitaspersonilDewanSyari’ah.

  24. DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)

  25. TUGAS DPW • TUGAS STRUKTURAL • TUGAS KONSEPSIONAL • TUGAS MANAJERIAL • TUGAS OPERASIONAL

  26. A. TUGAS STRUKTURAL DPW • Melaksanakankebijakan-kebijakanDewanPengurusPusat, PutusanMusyawarah Wilayah, danhasilmusyawarahDewanPimpinan Tingkat Wilayah, • MenarikdanmengelolaIuranAnggotasesuaidenganPanduanDewanPengurusPusat, • MembentukdanmenetapkanstrukturdankepengurusanDewanPengurus Daerah kabupaten/kota, • Menerimawaqaf, hibah, dansumbangansukarela yang halal, sah, dantidakmengikat, • Menyampaikanlaporanpelaksanaan program danrealisasianggaransetiap 6 (enam) bulankepadaDewanPengurusPusat, • BersamaDewanPimpinan Tingkat Wilayah mengusulkannamapasangancalonkepaladaerahprovinsikepadaDewanPengurusPusat,

  27. A. TUGAS STRUKTURAL DPW • Menetapkannamapasangancalonkepaladaerahkabupaten/kotabersamaDewanPimpinan Tingkat Wilayah denganmemperhatikanusulDewanPengurus Daerah terkait, ataspersetujuanDewanPengurusPusat, • MelaksanakanMusyawarah Wilayah, • MenyampaikanlaporanpertanggungjawabankepadaDewanPengurusPusatmelaluiMusyawarah Wilayah, • MengusulkandaftarnamacalonsementaraanggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah provinsikepadaDewanPengurusPusatatashasilmusyawarahDewanPimpinan Tingkat Wilayah, • MelakukanseleksiatasdaftarnamacalonsementaraanggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkanmusyawarahDewanPimpinan Tingkat Daerah melaluiDewanPengurus Daerah, dan • MenetapkancalontetapanggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kotaataspersetujuanDewanPengurusPusat.

  28. B. TUGAS KONSEPSIONAL DPW • Menyusunrencana program dananggarantahunanDewanPengurus Wilayah besertastrukturorganisasiPartai di bawahnya. • Mengkompilasirencana program dananggarantahunanDewanPengurus Wilayah denganrencana program dananggarantahunanMajelisPertimbangan Wilayah danDewanSyari’ah Wilayah, • Mengajukanrencana program dananggarantahunansebagaimanadimaksudpadapoint 2 kepadaDewanPengurusPusat, dan • Menetapkanproduk-produkkonsepsionaluntukbidang-bidangtugasdanstrukturorganisasiPartai di bawahnya.

  29. C. TUGAS MANAJERIAL DPW • MengajukanrancanganstrukturdankepengurusanDewanPengurus Wilayah kepadaDewanPengurusPusat, • MemimpindanmengawasistrukturorganisasiPartai di bawahnya, • AtaspersetujuanDewanPengurusPusat, membentukdanmengkoordinasikanlembaga-lembagapendukungPartaidenganmemperhatikanrekomendasiMajelisPertimbangan Wilayah, • AtasperintahDewanPimpinan Tingkat PusatmelaluiDewanPengurusPusat, membekukanstrukturdankepengurusan, DewanPengurusDaerah. • Mengawasidanmengevaluasipelaksanaan program kerjatahunanDewanPengurus Daerah, serta • Merancangdanmelaksanakanproyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi AnggotaPartai di provinsi

  30. D. TUGAS OPERASIONAL DPW • MenerbitkandanmensosialisasikanpandangandanpernyatanresmiPartai, • Menyelenggarakankaderisasi AnggotaPartai, • MelaksanakankoordinasiAnggotaPartai yang menjabatsebagaianggotalegislatifdaneksekutif, • Menyelenggarakankaderisasi, pendidikandanpelatihan, sertakursus-kursusdakwah, kewilayahan, organisasidanmanajemen, politik, sertakepemimpinan, • AtaspersetujuanDewanPengurusPusatmelaksanakanantugas, fungsi, dankewenanganstrukturorganisasidankepengurusanPartai di tingkatkabupaten/kotatersebutbelumterbentukatautidakefektif.

  31. STRUKTUR DewanPengurus Wilayah memilikikepengurusansebagaiberikut: Seorangketuaumum, SeorangwakilKetuaUmum, Beberapaketuabidang Seorangsekretarisumumdanbeberapawakilsekretarisumum, Seorangbendaharaumumdanbeberapawakilbendaharaumum, serta beberapadeputi.

  32. BAGAN STRUKTUR DPW

  33. TUGAS DAN FUNGSIWAKIL KETUA UMUM DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammerealisasikantugas-tugas DPW dalamhaltugasstruktural, konsepsional, manajerialdanoperasional. • Fungsi: • MewakiliKetuaUmumbilaberhalangan, di internal organisasipartaimaupuneksternal; • MembantuKetuaUmumdalammengelola internal organisasipartai.

  34. TUGAS DAN FUNGSISEKRETARIS UMUM DPW • Tugas: MembantuKetua DPW dalammelaksanakanPengadministrasian, pengarsipan, perencanaan, pengorganisasiansertapenyelenggaraankehumasandanprotokoler. • Fungsi: • Pengadministrasian, pengelolaan, pendistribusian, danpendokumentasian (pengarsipan) produkmaupunKeputusan lain dari DPP, strukturtingkatprovinsidan/ataustruktur yang berada di bawahnya; • Pengelolaankehumasandanprotokoler. • Pengelolaanpelaksanaankegiatanmaupunrapat-rapat di internal DPW maupunstrukturtingkatprovinsilainnya; • Penyusunan, pengkompilasian, pengevalusianrencanadanpelaksanaan program dankegiatan di internal DPW dan/ataustruktur yang berada di bawahnya; • Pengkoordinasian program dankegiatanwilayahdenganstruktur yang berada di bawahnya

  35. TUGAS DAN FUNGSIBENDAHARA UMUM DPW • TugasBendaharaUmumDPW : MembantuKetuaUmum DPW dalammelaksanakanPengadministrasiandanpengelolaankeuanganuntukkepentingan internal dan/ataueksternalpengurus DPW . • FungsiBendaharaUmum DPW: • Pengadministrasian, pengelolaan, danpendistribusiankeuanganbagi internal DPW, MPW, DSW, danstruktur yang berada di bawahnya; • Penyosialisasianproduk-produkkeuangandari DPP dan/ataukebijakantingkatwilayah yang berlakubagistruktur di lingkupwilayahnya; • Penyusunanlaporankeuanganpartaisecararutinsetiapsatutahunsekalibagi internal Partaidan/ataueksternalPartai; • Pengkoordinasian fund raising di tingkatwilayah.

  36. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG KADERISASI DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajiandanaturanterkaitbidangpembinaankaderdankeanggotaansertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, danmengendalikanDeputiKurikulumdan Quran, Unit danSaranaPembinaan, Pelatihan, danPersonaliasertaPengembanganKepemimpinan. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatankaderisasi di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembangankaderisasi di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Penyusunan Rancangan dan Pelaksanaan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi kader Partai di tingkatProvinsi; • PenyusunanStrategiRekrutmensecaraumumdanPeningkatanKualitassertaKuantitasAnggota; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugaskaderisasi di Daerah; • PerumusandanPelaksanaan model pelatihankepemimpinanbagistruktur di tingkatprovinsidanstruktur di bawahnya • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW .

  37. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG GENERASI MUDA DAN PROFESI DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajiandanaturanterkaitbidangpengembangangenerasimudadankeprofesiansertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, danmengendalikanDeputiPembinaan Tunas Bangsa, KepeloporanPemuda, LembagaProfesidanAlmamater, JaringanBuruhTanidanNelayan, PemberdayaanKomunitasHobi, SenidanBudaya. • Fungsi: • PerumusanmengenaiPengembangangenerasi muda dankeprofesian di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugasPengembangangenerasi muda dankeprofesian di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • FasilitatorprogramataukegiatanantaraPusatdanDaerah; • Penyusunanstrategibagirekrutmentokoh di kalangangenerasi muda danprofesi di lingkupwilayahnya. • Pembentukan Deputi-deputi untukmembantubidangtugasnya.

  38. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG PEMBANGUNAN KEUMATAN DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajian dan aturanterkaitbidangpembangunankeumatansertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengendalikanDeputiDakwah, Pendidikan, Kerjasamakelembagaan dan Ormas, JaringanKelembagaanWanita . • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatanpembangunankeumatan di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembanganpembangunankeumatan di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugaskaderisasi di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah; • Penyusunanstrategiuntukmemasukkannilaidakwahkeseluruhsendi-sendikeumatan di lingkupwilayahnya. • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya.

  39. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG KEPANDUAN DAN OLAHRAGA DPW • TugasMembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajian dan aturanterkaitbidangpengembanganKepanduan dan Olahragasertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengendalikanDeputiKepanduan, PemudaLingkungan, Olahraga, dan Pengamanan. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatanKepanduandanOlahraga di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembanganKepanduandanOlahraga di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugasKepanduandanOlahraga di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya; • PembentukandanPengarahanorganisasipemudalingkungan di lingkuptugasdanwilayahnya .

  40. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG PEREMPUAN DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajian dan aturanterkaitbidangPerempuansertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengendalikanDeputiKetahananKeluarga, PeningkatanKapasitas Kader dan Perempuan, KajianPerempuan-Anak dan Keluarga. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatanPerempuan di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembanganPerempuan di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Pengkoordinasiantokoh-tokohpublikperempuan internal (baikalegmaupunistrikepaladaerah) di ruanglingkupwilayahnya. • PembuatanstrategiPerencanaanrekrutmentokohperempuan di ruanglingkupwilayahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugasPerempuan di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya; • Pembentukandanpengarahanorganisasiperempuan di ruanglingkupwilayahnya .

  41. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG KEBIJAKAN PUBLIK DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajianterkaitKebijakanPubliksertamembuatkajiandanaturanterkaitPemenanganPilkada / Pemilu. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatanKebijakanPublik di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaianalisaKebijakanPublik di lingkupwilayahnya. • Pengelolaankebijakandan/isu yang dapatmenurunkanpopularitasdanelektabilitasPartai di ruanglingkupwilayahnya. • PemantauancitraPartai, aleg, dantokohpubliklainnya di semuakalanganmasyarakat; • PerumusandanPerencanaanStrategiPemenanganPilkada / Pemilu di lingkupwilayahnya • Pengkoordinasiantokoh-tokohpublik internal termasukperempuan (baikalegmaupunistrikepaladaerah) di ruanglingkupwilayahnya • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiatasisu-isustrategis di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya.

  42. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajian dan aturanterkaitbidangpengembanganPengembanganEkonomi dan Kewirausahaansertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengendalikanDeputi Data dan InformasiJaringanUsaha, PengembanganUsaha, dan Investasi dan Pembiayaan. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatanPengembanganEkonomidanKewirausahaan di lingkupwilayahnya; • PerumusanmengenaiPengembanganEkonomidanKewirausahaan di lingkupwilayahnya. • Pelaksanaan model pelatihanEkonomidanKewirausahaanbagistruktur di tingkatprovinsidanstruktur di bawahnya; • Perumusanstrategipeningkatanpendapatananggotamelebihi target nishob yang ditentukanPartai; • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugasPengembanganEkonomidanKewirausahaan di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya; • Pembentukanlembaga-lembagaekonomialternatif yang dapatdimanfaatkananggotadanmasyarakat; • Pengorbitananggota internal, simpatisanPartaimaupunmasyarakatumumuntukmenjadiwirausahawanbaru.

  43. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG KELEMBAGAAN SOSIAL DPW • Tugas: MembantuKetuaUmum DPW dalammembuatkajiandanaturanterkaitkelembagaansosialsertamemimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, danmengendalikanDeputi Data danJaringan, AdvokasiLembaga, danpembinaandanpengembanganlembaga. • Fungsi: • Perencanaandanevaluasiataspelaksanaan program dankegiatankelembagaansosial di lingkupwilayahnya; • Perumusanmengenaikelembagaansosial di lingkupwilayahnya. • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugassertasinkronisasinyadenganstruktur di bawahnya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugaskelembagaansosial di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaKetuaUmum DPW; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya; • Pembentukandanpengarahankelembagaansosial yang berada di lingkupwilayahtugasnya.

  44. TUGAS DAN FUNGSIBIDANG DAERAH DAKWAH DPW • TugasMembantuKetuaUmum DPW dalammenyelenggarakan, mengelolakebijakan, memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengendalikanDeputiPengkajian dan PerencanaanDaerah, Pembinaan dan Pengarahan SDM, Pengembangan dan PenataanStrukturkewilayahan, Pemenangan PILKADA dan KebijakanPublik di ruanglingkupwilayahnya. • Fungsi: • Pengawalankebijakannasional di ruanglingkupwilayahnya; • Perumusankebijakanoperasional di ruanglingkupwilayahnya; • PengkoordinasiandanPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugasnya; • Supervisidankoreksiataspelaksanaantugas-tugasstruktur di Daerah; • Penyampaianhasilevaluasi, saran, danpertimbangan di bidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden; • Fasilitator program ataukegiatanantaraPusatdan Daerah sertastruktur di provinsi; • PembentukanDeputi-deputiuntukmembantubidangtugasnya

  45. BAGAN HUBUNGAN KERJA BIDANG WILDA BANJABAR - WILAYAH

  46. DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH(DPTW)

  47. DEFENISI • MusyawarahDewanPimpinanTingkatWilayahyangselanjutnyadisingkat DPTW, adalahsuatuforum konsultasidankoordinasiantaraLembaga-lembagaPartai di tingkatprovinsi, dalamrangkamewujudkanharmonisasipencapaiankinerjasertamembuatkebijakanatasberbagaipermasalahan di lingkupwilayahkerjanya.

  48. TUGAS DPTW • Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, danmenyinkronisasikanpelaksanaantugasPartai di wilayahsecaraberdayagunadanberhasilguna; • Melakukan penilaianatasberbagaipermasalahanlokaldalammasyarakatsertamenentukanlangkah-langkahyangdipandangperluuntukkeberlangsunganDakwah di wilayahtersebut; • Menentukansistemdantatacarapengamananpelaksanaankebijaksanaan/programPartaigunamewujudkanpencapaianKinerjaoptimaldalamrangkamenyukseskanVisi-MisiPartai.

  49. FUNGSI DPTW • PengawalankebijakanPartai di lingkupwilayahkerjanya; • PengkoordinasiandalamPelaksanaankebijakansesuaidenganbidangtugasdanwilayahkerjanya; • Supervisiataspelaksanaantugas-tugasstruktur di Daerah.

  50. KEANGGOTAAN DPTW • Ketua MPW; • Sekretaris MPW; • Ketua DSW; • Sekretaris DSW; • Ketua Umum DPW; • WakilKetua Umum DPW; • Sekretaris Umum DPW; • Bendahara Umum DPW; dan • KetuaBidangKaderisasiDPW.

More Related