1 / 25

LATAR BELAKANG

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 62/PB/2009 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 201 2. LATAR BELAKANG.

channer
Download Presentation

LATAR BELAKANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUALPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor: 62/PB/2009PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH2012

  2. LATAR BELAKANG Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2008. onsultasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 Pada rapat September 2008, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Dokumen Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN berbasis kas, tapi pemerintah bisa memberikan supplementary dokumen pendapatan, piutang, belanja dan utang sehingga pembahasan di panitia anggaran tetap yang berbasis kas, tapi keseluruhan dokumen supplementary mengenai potensial pendapatan/belanja.

  3. LATAR BELAKANG Pasal 26 UU 41/2008 tentang APBN TA 2009, sebagaimanatelahdiubahdengan UU 26/2009, LRA pada LKPP Tahun 2009 dilengkapidenganinformasipendapatandanbelanjasecaraakrual. Informasitentangpendapatandanbelanjasecaraakrualdimaksudkansebagaitahapmenujupadapenerapananggaran yang dilengkapidenganinformasihakdankewajiban yang diakuisebagaipenambahataupengurangnilaikekayaanbersih.

  4. POS-POS YANG DIAKRUALKAN Belanja Yang Masih Harus Dibayar Belanja Yang Dibayar Dimuka Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan Yang Diterima Dimuka Penyusutan, Amortisasi, dan Deplesi?? Penyisihan Piutang Tak Tertagih??

  5. Belanja Yang Masih Harus Dibayar Belanja yang MasihHarusDibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut. Belanja yang masihharusdibayarantara lain terdiridari: BelanjabarangatasTelepon, listrik, air, dansebagainya (transaksiiniterdapatpadasemua KL). Belanja Modal atasserahterimaasettetapibelumdibayar (Transaksiiniterdapatpadasemua KL). Bungaataspinjaman yang belumdibayar (Transaksiiniterdapatpada DJPU selakukuasa BUN).

  6. Contoh Belanja Yang Masih Harus Dibayar (1) Tanggal 1 Maret 20X1 pemerintahmencairkanpinjaman program darilembaga international sebesar Rp20 juta. Bungadibayardibelakangsetiaptanggal 1 September dan 1 Maretdengantarif 12% per tahun. Apabilarealisasibelanjabungatahun 20X1 adalahsebesar Rp2.400.000 (termasukbungatahun 20X0 sebesar Rp600.000) danbunga yang masihharusdibayartahun 20X1 sebesar Rp800.000 (20 jt * 4/12 * 12/100), makainformasitersebutpadainformasiakrualadalahsebagaiberikut:

  7. Pengaruh Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada Laporan

  8. Contoh Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2) Satker A pada tanggal 31 Desember 20X1 belum membayar tagihan listrik untuk bulan desember 20X1 sebesar Rp.500.000. Ketika menyusun Laporan Keuangan berikut tahunan 20X1, Satker harus melaporkan tagihan listrik dimaksud yang belum terbayarkan di tahun 20X1 sebagai Belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000

  9. Pengaruh Belanja Yang Masih Harus Dibayar pada Laporan

  10. Belanja Dibayar Dimuka Belanja DibayardiMukaadalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitasdaripihakketigabelumditerima/dinikmatisatuankerja/pemerintah. Belanjadibayardimukaantara lain terdiridari: Uangmukakerja yang sudahdiperlakukansebagaibelanja (tidakmenggunakanakun non anggaran) Sewa yang dibayardalamjangkawaktutertentutetapibelumsemuanyadinikmatijasanya.

  11. Contoh Belanja Dibayar Dimuka Pada 1 Agustus 20X1, satuan kerja A menyewa gedung kantor selama 1 tahun sampai dengan 31 Juli 20X2. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan di muka sebesar Rp24.000.000. Pada tanggal 31 Desember 20X1 satuan kerja yang bersangkutan harus menyajikan adanya belanja dibayar di muka untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 20X2 sebesar Rp14.000.000 (Rp24.000.000 x 7/12). Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

  12. Pengaruh Belanja Dibayar Dimuka pada Laporan

  13. Pendapatan Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Masih Harus Diterima antara lai: Dividen yang diumumkan BUMN tetapi belum diterima. Bunga yang belum diterima pemerintah atas pinjaman. Iuran Hasil Hutan yang belum disetor wajib bayar. PNBP Lainnya yang belum dibayar oleh wajib bayar. Pajak yang diterbitkan SKPKB dan STP tetapi belum dibayar oleh Wajib Pajak

  14. Contoh Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Realisasi penerimaan PPh Ps. 21 (MA 411121) secara kas tahun anggaran 20X1 sebesar Rp255.000.000.000. Jumlah tersebut termasuk realisasi penerimaan PPh Ps. 21 yang terutang pada tahun 20X0 sebesar Rp3.000.000.000. Jumlah piutang pajak berdasarkan SKPKB atas PPh Ps. 21 selama tahun 20X1 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp5.000.000.000. Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

  15. Pengaruh Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Laporan

  16. Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain: Pemerintah menerima pendapatan atas penyewaan aset untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran

  17. Contoh Pendapatan Diterima Dimuka Pada tanggal 1 Juli 20X1 Satker Departemen ESDM menerima uang hasil sewa penempatan menara BTS sebesar Rp60.000.000 untuk masa 1 Juli 20X1 sampai dengan 30 Juni 20X4. Realisasi pendapatan (akun 423214) Satker Departemen ESDM selama tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp4.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 20X1, bagian dari sewa yang menjadi pendapatan diterima di muka tahun 20X1 adalah 30 bulan (1 Januari 20X2- 30 Juni 20X4) sebesar Rp50.000.000 (30/36 x Rp60.000.000). Pengaruh dari transaksi tersebut disajikan ……

  18. Pengaruh Pendapatan Diterima Dimuka pada Laporan

  19. Penyampaian Informasi Akrual Penyampaian Informasi akrual mengacu pada Perdirjen 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal penyampaian informasi akrual sesuai perdirjen 65/PB/2010 belum dapat diterapkan, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilaksanakan mulai dari tingkat UAPPA-E1.

  20. BA : Eselon I/UAPPA-E1 : UAPPA-W : Satuan Kerja/UAKPA : Format Laporan-Satker

  21. BA : Eselon I/UAPPA-E1 : UAPPA-W : Format Laporan-UAPPAW

  22. BA : Eselon I/UAPPA-E1 : Format Laporan-UAPPA-E1

  23. BA: Format Laporan-UAPA

  24. TERIMA KASIH

More Related