Tindak Pidana Korupsi

1. TindakPidanaKorupsi Choky R. Ramadhan S.H., LL.m. FakultasHukum UI Choky.ramadhan@gmail.com 081808227963

2. ApaituKorupsi?https://pollev.com/chokyramadha668

3. MengapaKorupsidilarang?

4. TindakPidanaKorupsi(UU No. 31/1999 jo UU No. 2/2001 PTPK) • Kerugian keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3); • Suap-Menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d); • Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b, dan c); • Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, f); • Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h); • Benturan kepentingan dalam pengadaan ( Pasal 12 huruf i); • Gratifikasi ( Pasal 12 Bjo, Pasal 12 C).

5. TindakPidana Lain yang BerkaitandenganKorupsi • Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi ( Pasal 21); • Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar ( Pasal 22 jo. Pasal 28); • Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29); • Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ( Pasal 22 jo. Pasal 25) • Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ( Pasal 22 jo. Pasal 36); • Saksi yang membuka identitas pelapor ( Pasal 24 jo. Pasal 31)

6. Merugikan Keuangan Negara Pasal 2 Pasal 3 Setiap orang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundanataudenda paling sedikitRp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah). • Setiap orang • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi • Dengan cara melawan hukum • Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara • dipidanapenjaradenganpenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundandenda paling sedikitRp. 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

7. Unsur Ps. 2 • Unsur “setiap orang” Pasal 1: setiap orang adalah orang perseoranganatautermasukkorporasi. Orang perseoranganadalahsiapasaja, setiap orang, pribadikodrati/manusiaciptaanTuhan (naturlijkpersoon), pengembanhak dan kewajibandalamhukumpidana, yang dapatdimintaipertangggungjawaban di hadapanhukumpidana.

9. 4. Unsur “memperkaya” Menurut KBBI, memperkayadiartikansebagaiperbuatanmenambahkekayaan. Memperkaya juga dapatdiartikansebagaisetiapperbuatan/tindakan yang mengakibatkanbertambahnyaaset dan hartakekayaan.

10. 5. Unsur “dapatmerugikankeuangan negara atauperekonomian negara” Kata “dapat” sejalandenganbagianPenjelasanUmum yang menyatakanTindakPidanaKorupsi yang diatur oleh UU No. 31/1999 sebagaiberjenisdelikformil, yaitudelik yang sempurnadengantelahdilakukannyaperbuatan yang dilarang oleh UU. Kerugiankeuangan negara tidakmenjadisyarat.

11. KerugianKeuanganNeagara • Pengertiankerugiankeuangan negara diatur di dalambagianPenjelasanUmum UU No. 31/1999, yaituKeuangan negara yang dimaksudadalahseluruhkekayaan negara dalambentukapapun, yang dipisahkanatau yang tidakdipisahkan, termasuk di dalamnyasegalabagiankekayaan negara dan segalahak dan kewajiban yang timbulkarena : • a. beradadalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabatlembaga negara, baikditingkatpusatmaupun di daerah. • b. beradadalampenguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atauperusahaan yang menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengan Negara.

12. Perekonomian Negara • PenjelasanUmum UU No. 31/1999 menjelaskansebagaikehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik di tingkatpusatmaupun di daerahsesuaidenganketentuanperundang-undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dan kesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat. • Kerugianperekonomian negara tidaklahmenjadisyaratuntukdapatditerapkannyapasalini.

13. UnsurPasal 3 Pasal 3 • Setiap orang • dengantujuan • menguntungkandirisendiriatau orang lain ataukorporasi • menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atausarana • yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan • yang dapatmerugikankeuangan negara atauperekonomian negara

14. Unsur “setiap orang” Unsurinitelahdijelaskan pada penerapanunsurPasal 2. • Unsur “dengantujuan” Unsurdengantujuanmerupakanpenjabarandariajarankesalahan dan pertanggungjawabanpidana, yaituopzetataukesengajaanataudengansengaja. Dengantujuanmerupakanbentukkesengajaansebagaitujuan.

15. 3. Unsur “menguntungkandirisendiriatau orang lain ataukorporasi” Menurut KBBI menguntungkanberartimendapatkanlabaataumanfaat. Keuntungan yang diperolehharusmerupakankeuntunganmateril. Keuntunganmateriltidakharusberupauang.

16. 4. Unsur“menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atausarana” Syaratutamaditerapkannyaunsuriniadalahbahwapelakuadalah orang yang sungguh-sungguhmempunyaikewenangan, kesempatan, atausarana. Orang yang tidakmemilikinyatidakdapatmenyalahgunakankewenangan, kesempatan, atausarana, dan oleh karenanyadalamhaldemikianterdapatmelawanhukum. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

17. 5. Unsur “yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan” Unsuriniharusdikaitkandenganunsursebelumnya, karenaterdapatalternatif di dalampenerapannyaberupa • penyalahgunaankewenangankarenajabatanataukedudukan; • Penyalahgunaankesempatankarenajabatanataukedudukan; dan • Penyalahgunaansaranakarenajabatanataukedudukan.

18. 6.Unsur “yang dapatmerugikankeuangan negara atauperekonomian negara” Unsurinitelahdijelaskan pada pembahasanatasunsur yang sama yang terdapat pada Pasal 2.

19. Korupsi Pengadaan Perpustakaan UI Wakil Rektor UI terbuktimenetapkanpaguanggaranpengadaan dan pemasangansistemteknologiinformasi (TI) secarasepihak, yaitusebesarRp 50 miliar, yang terbagidalambeberapakategori, sepertipengadaanperangkat TI sebesarRp 21 miliar, pemasanganRp 21 miliar, pembayaranpajakproyekRp 5 miliar, dan disimpan di kas UI Rp 3 miliar. "penetapanpaguanggaranitutidakmelalui proses revisirencanakerjatahunan, tanpapersetujuanMajelisWaliAmanat, sertatidakdidasarkanatasanalisakebutuhankampus dan hanyaberdasarkanperkiraanterdakwa," kata hakim Joko.

20. Wakil Rektor juga tidak membentuk panitia pengadaan dan melanggar proses administrasi karena tidak dilandasi adanya surat keputusan dari Rektor UI dan proyek pengadaan dan pemasangan sistem TI itu tidak memiliki rencana induk. Perbuatan Wakil Rektor dinilai merugikan negara sebesar Rp 13,076 miliar, yang terdiri atas tahap pengadaan sebesar Rp 12,959 miliar, tahap perencanaan Rp 73,68 miliar dan tahap pengawasan Rp 43,488 miliar, dan menguntungkan sejumlah pihak, yaitu Irawan Wijaya selaku Direktur PT Derwiperdana Internasional Persada (Rp 2,16 miliar), manajer PT Makara Mas Dedi Abdul Rahmat Saleh (Rp 2,625 miliar), Dirut PT Makara Mas Tjahjanto Budisatrio (Rp 940,961 juta), Direktur Umum dan Fasilitas UI Donanta Dhaneswara (Rp 1,05 miliar) hingga PT Makara Mas (Rp 1,62 miliar).

21. Pembelajaran • KPA perlumenjaminanggarantidakmenguap, bocorataudijadikankorupsiberjamaah. D • Dalammengambilkeputusanurusanproyektidakdilakukansendiri dan mengikutiprosedur/ketentuanhukum. • Implementasikanprosedurpengadaanbarang dan jasa yang tepat. • Praktiktindakpidanakorupsi di dalampengadaanbarang dan jasaantara lain penyuapan, memecahataumenggabungpaket, penggelembunganharga (mark-up), mengurangikualitas dan kuantitasbarang dan jasa, penunjukanlangsung, kolusiantarapenyedia dan pengelolapengadaanbarang dan jasa.

22. Penyuapan

23. Modus Penyuapan di Kampus • Yang paling banyaklagi [laporannya], yang negeri sebenarnyaadapenerimaanmahasiswabaru yang khusus. Jalur-jalurkhusus," kata Laode di kantor Pusat Studi Anti Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (15/5/2019).  • Aangprofesorkerap kali mematokhargatertentukepadacalonmahasiswa yang akanmenempuhstudispesialisasiKedokteran. • Modus lainnya, diamenambahkan, berhubungandengansyaratuntukmengambilstudispesialisasiperlurekomendasiprofesor. Lagi-lagi, adaharga yang dipatokuntukiniBaca selengkapnya di artikel "KPK Terima Banyak LaporanDugaanKorupsi di Kampus", https://tirto.id/dHYn

24. Pemberi Suap Pasal 13 • Setiap orang • yang memberihadiahataujanji • kepadapegawai negeri • denganmengingatkekuasaanatauwewenang yang melekat pada jabatanataukedudukannya; atau • oleh pemberihadiahataujanjidianggapmelekat pada jabatanataukedudukantersebut.

25. Unsur Ps. 13

28. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian Pegawai Negeri adalahsetiapwarga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugasdalamsuatujabatan negeri, ataudiserahitugas negara lainnya, dan digajiberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku

29. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP Pasal 92 ayat (1) Yang disebutpejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilihdalampemilihan yang diadakanberdasarkanaturan-aturanumum, begitu juga orang-orang yang, bukankarenapemilihan, menjadianggota badan pembentukundang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilanrakyat, yang dibentuk oleh PemerintahatauatasnamaPemerintah; begitu juga semuaanggota dewan waterschap, dan semuakepalarakyat Indonesia asli dan kepalagolongan Timur Asing yang menjalankankekuasaan yang sah.

30. Pasal 92 ayat (2) Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Pasal 92 ayat (3) Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat

31. 4. Unsur “denganmengingatkekuasaanatauwewenang yang melekat pada jabatanataukedudukannya” Unsuriniterkaitdenganunsurpegawai negeri sebagaitujuanpemberianhadiahataujanji. Pegawai negeri yang ditujumemilikikekuasaanataukewenangan, kekuasaanataukewenaangan mana melekat pada jabatanataukedudukannya.

32. 5. Unsur “oleh pemberihadiahataujanjidianggapmelekat pada jabatanataukedudukantersebut” Unsuriniterbuktiapabilasipemberimengetahui, menduga, ataumengira, bahwakekuasaanataukewenangantertentumelekat pada sipejabatsehubungandenganjabatanataukedudukannya.

33. UnsurPasal 5 Pasal 5 ayat (1) huruf a: • Setiap orang • memberiataumenjanjikansesuatu • kepadapegawai negeri ataupenyelenggara negara • denganmaksud • supayapegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebutberbuatatautidakberbuatsesuatudalamjabatannya • yang bertentangandengankewajibannya

34. Unsur Ps. 5 ayat (1) huruf a • Unsur “setiap orang” telah dijelaskan pada bagian terdahulu. • Unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” Unsur ini merupakan alternatif perbuatan berupa memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Serupa dengan Pasal 13, unsur memberi atau menjanjikan mempunyai pengertian yang sama. Apa yang diberi atau diperjanjikan itu adalah “sesuatu” yaitu sangat luas artinya, bukan lagi benda sebagaimana dimaksud Ps. 209 KUHP.

36. 3. Unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” Pengertian pegawai negeri telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Penyelenggara Negara Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi:- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara - Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara - Menteri - Gubernur - Hakim - Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan - Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

38. 6. Unsur “yang bertentangandengankewajibannya” Pelakuharusmengetahuibahwadenganmelaksanakankehendaknyaitusipegawai negeri ataupenyelenggara negara telahtidakmemenuhikewajibannya. Keterangan: mengingatPasal 5 merupakanpasal yang diadopsidari Ps. 209 KUHP, makajurisprudensi yang terdapat pada Ps. 209 KUHP dapatditerapkandalam Ps. 5!

40. Pemberi-PenerimaSuap Ayat 1 Ayat 2 (2)Bagipegawainegeriataupenyelenggaranegara yang menerimapemberianataujanjisebagaimanadimaksuddalamayat (1) huruf a atauhuruf b, dipidanadenganpidana yang samasebagaimanadimaksuddalamayat (1). • (1) Dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahundanataupidanadenda paling sedikitRp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyakRp 250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah) setiap orang yang: • memberiataumenjanjikansesuatukepadapegawainegeriataupenyelenggaranegaradenganmaksudsupayapegawainegeriataupenyelenggaranegaratersebutberbuatatautidakberbuatsesuatudalamjabatannya, yang bertentangandengankewajibannya; atau • memberisesuatukepadapegawainegeriataupenyelenggaranegarakarenaatauberhubungandengansesuatu yang bertentangandengankewajiban, dilakukanatautidakdilakukandalamjabatannya.

41. PenerimaSuap • PASAL 11 • Dipidanadenganpidanapenjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan ataupidanadenda paling sedikitRp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyakRp 250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah) • pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang menerimahadiahataujanjipadahaldiketahuiataupatutdiduga, bahwahadiahataujanjitersebutdiberikankarenakekuasaanataukewenangan yang berhubungandenganjabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikanhadiahataujanjitersebutadahubungandenganjabatannya.

42. Pasal 12 • Dipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundanpidanadenda paling sedikitRp 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah):

43. pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang menerimahadiahataujanji, padahaldiketahuiataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutdiberikanuntukmenggerakkan agar melakukanatautidakmelakukansesuatudalamjabatannya, yang bertentangandengankewajibannya; pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang menerimahadiah, padahaldiketahuiataupatutdidugabahwahadiahtersebutdiberikansebagaiakibatataudisebabkankarenatelahmelakukanatautidakmelakukansesuatudalamjabatannya yang bertentangandengankewajibannya; hakim yang menerimahadiahataujanji, padahaldiketahuiataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutdiberikanuntukmempengaruhiputusanperkara yang diserahkankepadanyauntukdiadili; seseorang yang menurutketentuanperaturanperundang-undanganditentukanmenjadiadvokatuntukmenghadirisidangpengadilan, menerimahadiahataujanji, padahaldiketahuiataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutuntukmempengaruhinasihatataupendapat yang akandiberikan, berhubungdenganperkara yang diserahkankepadapengadilanuntukdiadili; pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang denganmaksudmenguntungkandirisendiriatau orang lain secaramelawanhukum, ataudenganmenyalahgunakan

44. kekuasaannyamemaksaseseorangmemberikansesuatu, membayar, ataumenerimapembayarandenganpotongan, atauuntukmengerjakansesuatubagidirinyasendiri; pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang padawaktumenjalankantugas, meminta, menerima, ataumemotongpembayarankepadapegawainegeriataupenyelenggaranegara yang lain ataukepadakasumum, seolah-olahpegawainegeriataupenyelenggaranegara yang lain ataukasumumtersebutmempunyaiutangkepadanya, padahaldiketahuibahwahaltersebutbukanmerupakanutang; pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang padawaktumenjalankantugas, memintaataumenerimapekerjaan, ataupenyerahanbarang, seolah-olahmerupakanutangkepadadirinya, padahaldiketahuibahwahaltersebutbukanmerupakanutang; pegawainegeriataupenyelenggaranegara yang padawaktumenjalankantugas, telahmenggunakantanahnegara yang di atasnyaterdapathakpakai, seolah-olahsesuaidenganperaturanperundang- undangan, telahmerugikan orang yang berhak, padahaldiketahuinyabahwaperbuatantersebutbertentangandenganperaturanperundang- undangan; atau pegawainegeriataupenyelenggaranegarabaiklangsungmaupuntidaklangsungdengansengajaturutsertadalampemborongan, pengadaan, ataupersewaan, yang padasaatdilakukanperbuatan, untukseluruhatausebagianditugaskanuntukmengurusataumengawasinya.

45. Gratifikasi

46. Gratifikasi Dasar Pemikiran: “Tidaksepantasnyapegawai negeri/pejabatpublikmenerimapemberianataspelayanan yang merekaberikan” “Seseorangtidakberhakmeminta dan mendapatsesuatumelebihihaknyasekedariamelaksanakantugassesuaitanggungjawab dan kewajibannya”

47. Gagasan Plato (427 SM – 347 SM) “Para pelayanbangsaharusmemberikanpelayananmerekatanpamenerimahadiah-hadiah. Mereka yang membangkan, kalauterbuktibersalah, harusdibunuhtanpaupacara”

48. Gratifikasimerupakansetiappenerimaanseseorangdari orang lain yang bukantergolongkedalamtindakpidanasuap. Gratifikasikepadapegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungandenganjabatan atau kedudukannyadianggapsuap.

49. Rumus: Suap = Gratifikasi + Jabatan

50. Pembentukundang-undangdalam proses penyusunannyainginmeminimalisirpraktikgratifkasi yang rentanmenjadisuap di masyarakatsehinggaperludibuataturan yang tegasterkaitgratifkasidenganmemuatsegirepresif (penindakan) melaluipenerapansanksipidana yang tinggi dan segipreventif (pencegahan) melaluisistempelaporan