POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. PEBRUARI - 2012

1. POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. PEBRUARI - 2012

2. POWER POINT : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

3. HK ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH PENGANTAR

4. PENGANTAR : DASARNYA HUKUM : PIH + PHI + ILMU NEGARA

5. MKDKH P H I + P I H Hk.PERDATA / HK.PIDANA/ Hk.INTERNASIONAL Hk.ADAT/ Hk.DAGANG / DSB

6. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

7. HUKUM : HUKUM PRIVAAT HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG HUKUM PUBLIEK HUKUM PIDANA HUKUM INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA DAS DAL

8. HUKUM : privaatRecht * isiHk.PerdataHkDagang Hk.Pidana PubliekRecht HI HAN Hk.Tata Negara

9. TEMPAT BERLAKUNYA • SUMBERNYA • BENTUKNYA • WAKTU BERLAKUNYA • FUNGSINYA HUKUM MATERIIL • HUKUM FORMIL

10. Hk PRIVAAT : “Hk yang mengatur hubungan2 antaraorang yang satudenganorang yang lain, denganmenitikberatkankepadake – pentinganperseorangan” Contoh :

11. a>HukumPerdata / BurgerlijkRecht: “ Rangkaian peraturan2 Hukum yang me ngaturhubunganhukumantaraorang yang satudenganoranglain,dengan menitikberatkankepadakepentingan perseorangan “ BW (BURGERLIJK WETBOEK ) / KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK SIPIL

12. Diresmikanpada 1 Oktober 1838 b> HukumDagang: “Keseluruhanaturanhukum yang mengaturdengandisertaisanksiterhadapperbuatanmanusiadidalamusahamerekauntukmenjalankanperdagangan “ • KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia • ( W.K ) – mulaiberlaku 1 Mei 1848

13. HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA : “ Hukum yang mengaturhubunganantaranegaradenganalat-alatperlengkapanatauhubunganantaranegaradenganperseorang an ( Warga Negara ) “ HukumPidana :” Hukum yang mengaturttg pelanggaran & kejahatanthdkepentingan umum “

14. HukumInternasional:” Sekumpulanhukum yang sebagianbesarterdiriatas asas-asas & peraturantingkahlaku yang mengikat Negara2 & karenaitu ditaatidalamhubungan negara2” HK PERDATA INTERNAS & HK PUBLIK INTERNAS

15. Hukum Tata Negara : “Sekumpulanperaturanhukum yang me - ngaturorganisasidarinegara,hubungan antaralatperlengkapannegaradalamgaris vertikal &horizontal,sertakedudukan Warga Negara & Hak-hakAsasi “

16. HUKUM MATERIIL : HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM HUKUM TATA NEGARA FORMIL HUKUM ADMINISTRASI

17. HUKUM MATERILL : “Merupakanpedomanbagiwargamasyarakattentangbagaimana orang selayaknyaberbuatatautidakberbuat di dalammasyarakat “ Contoh: HUKUM FORMIL : “Kumpulan ketentuan-ketentuantentangcarabagaimana orang harusmenyelesailanmasalah-masalahdanmendapatkankeadilandari Hakim apabilakepentingannyaatauhak-haknyadilanggaroleh orang lain dansebaliknyabagaimanacaramempertahankankebenarannyaapabilaiadituntutoleh orang lain .” *Kesimpulan

18. HUKUM FORMIL : HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANA PLKH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

19. BAB I – PENDAHULUAN • PENGANTAR • OBYEK ( NEGARA ) • ISTILAH HAN • LETAK HAN • DEFINISI HAN • RUANG LINGKUP HAN

20. OBYEK NEGARA ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA FH HK ADMINISTARSI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA

21. HTN + HAN Tidakadaperbedaanprinsip hanyakhususdidalamhukum ADMINISTRASI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA Beda HK ADMINISTRASI NEGARA

22. HAN AdministratiefRecht – Belanda DroitAdministratief - Perancis Administrative Law - Inggris VerwaltungsRecht - Jerman

23. ISTILAH HAN : 1.H T P SK Mendikbud RI N0 : 0198/V/1978; pernahdigunakandiUnair,UGM , Unibraw; Unpad 2.HTUP WiryonoProjodikoro 3.HTUN UU No.14 / 1970 Tap II / MPR / 1983 UU No.5 / 1986

24. HTUN : UUDS 1950 → Pasal ……. KRIS → Pasal …… UU No.14 / 1970 → Pasal ….. UU No.8 /1974 → Pasal 35 Kurikulum UI

25. LETAK HAN DLM KERANGKA HUKUM • HTN DalamartiLuas 2. MerupakanHukumAntara, artinya : TerletakantaraHukumPerdata & Pidana ( Sehinggamempunyaipengaruhterutama Watak & Sifat )

26. HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK PIDANA & HUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA NEGARA

27. KEDUDUKAN HTN HTN sebagai ilmu dasar hukum (juridische basic wetenschapt), artinya HTN mendasari ilmu-ilmu hukum lainnya.

28. RUANG LINGKUP HAN 1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsipUmumdari HAN. 2.Hukum tentangOrganisasi 3.Hukum tentang Aktivitas2 daripadaAdmNeg 4.Hk ttg Sarana2 daripadaAdm Negara 5.Hk AdministrasiPemerintah Daerah 6.Hk ttgPeradilanAdministrasi Negara

29. DEFINISI HAN 1.LOGEMANN “ Hukum yang mengaturbagaimanacaraPemerintahikutberperandidalamkehidupanSosial “ 2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO “ AdalahHukummengenaiselukbeluk Administrasi Negara “

30. 3. GERANDO “Hukum yang mengaturhubungantimbalbalikantaraPemerintahdan yang dipemerintah “ 4. VAN VOLEN HOVEN “ Rangkaian & peraturan yang mengatur organ tertinggi & organ rendahsetelah organ tersebutmelakukankewenangannya .”

31. 5. DE HANN “ MerupakanInstrumenyuridisbagiPemerintah / Penguasauntuksecaraaktifmengendalikankehidupanmasyarakat .” PEMERINTAH WARGA

32. KESIMPULAN : DEFINISI HAN