1 / 51

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN. PERENCANAAN Penyediaan Rumah Khusus. Oleh : Ir. Dedy Permadi, CES. P ejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya. Disampaikan dalam rangka : Pelatihan Penyelenggaraan Rumah Khusus,

dmathis
Download Presentation

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN PERENCANAAN Penyediaan Rumah Khusus Oleh : Ir. Dedy Permadi, CES Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya Disampaikan dalam rangka : Pelatihan Penyelenggaraan Rumah Khusus, Semarang, 17 Oktober 2018

  2. Daftar isi A. PERENCANAAN UMUM 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. RencanaPembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukiman (RP3KP) 3. Program & Anggaran B. PERENCANAAN TEKNIS 1. Tipologi 2. SpesifikasiTeknis, RKS RencanaAnggaranBiaya Perizinan

  3. Yogyakarta , 16 Mei 1961 SarjanaArsitektur UGM, 1984, CES Science de l’habitatENTPE, France, 1989 KaryawanKementerianPUPR( IV C), sejak tahun 1985 Pendidikan/kursussingkat non gelar: kursus PIL AMDAL Dep.PU (1991), PenataranManajemenProyek Pembangunan Bid. CiptaKarya (1993), Pelatihan Manajemen Perkotaan (Medan, 1995), TOT PersyaratanTeknisBangunanGedung (1999), Training Programme for Overseas Professionals on Urban Infrastructure, planning and Management (New Delhi, India, 2001),Training ’Inner City Revitalization’ (Rotterdam, Belanda, 2003) danTOT Bidang Perkotaan dan Perdesaan (2004). Diklatpenjenjangan : diklat ADUM (1999), SPAMA (2001), diklat PIM 2 (2010), dan Program PendidikanRegulerAngkatan (PPRA) LIII Lemhannas RI, tahun 2015. Riwayat jabatan : Eselon IV (1999-2005), eselon III (2005-2013), DirekturPembinaanPenataanRuang Daerah Wilayah I, DitjenPenataanRuang (2013-2015) dan DirekturPerencanaanPenyediaanPerumahan, DitjenPenyediaanPerumahan (2015-2016),pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya (2016-sekarang), Advisor pada Kementerian PUTK, RDTL (2017), Kepala PIU-National Affordable Housing Program (2018-sekarang) Penghargaan: SatyalancanaKaryaSatya 10, 20 dan 30 tahun, SatyalencanaKebaktianSosial (2005), danSatyalancana Wira Karya (2010). BIODATA NARASUMBER Ir. Dedy Permadi, CES

  4. KOMPETENSI DASAR Padaakhirpembelajaranpesertapelatihandiharapkanmampumemahamiperencanaanumumdanmenerapkanperencanaanteknisdalampenyediaanrumahkhusus.

  5. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelahmengikutipembelajaranini, pesertadiharapkanmampu : MampumenjelaskanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); MampumenjelaskanRencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukiman (RP3KP); 3. Mampumenjabarkanproses pemrogramanpenyediaanrumahkhusus; 4. Mampumenjelaskanpenganggaranpenyediaanrumahkhusus; 5. Mampumenerapkanperencanaanteknispenyediaanrumahkhusus.

  6. MateriPokokdan Sub-MateriPokok • PerencanaanUmum, meliputi : • RTRW • RP3KP • Pemrograman • Penganggaran • PerencanaanTeknis, meliputi : • LingkupPerencanaanTeknis • Pra-Rencana • PengembanganRencana • SpesifikasiTeknis • RencanaAnggaranBiaya (RAB) • Perizinan

  7. PERENCANAAN UMUM A

  8. adalah rencana spatial untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang berdasar hirarkhi wilayah administratif, meliputi RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW kab/kota • RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) 1

  9. RencanaUmum Tata Ruang Rencana Pembangunan RencanaRinci Tata Ruang RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN RPJP Nasional RTRW Nasional RPJM Nasional RTR KSP RPJP Provinsi RTRW Provinsi RPJM Provinsi RP3KPProvinsi RDTR Kabupaten RTR KSK RPJP Kab/Kota RTRW Kab RPJM Kab/Kota RDTR Kota RTR KSK RTRW Kota RP3KPKab/kota

  10. RENCANA WILAYAH PERENCANAAN RTRW Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota HUBUNGAN RTRW, RDTR, & RTBL RDTR BWP Sub BWP RTBL

  11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2 Adalah dokumenperencanaanumumpenyelenggaraanperumahandankawasanpermukiman yang terkoordinasidanterpadu secaralintassektoraldanlintaswilayahadministratif a. berdasarkan RTRW; b. mendukung program dankegiatanjangkapendek, jangkamenengah, danjangkapanjang; dan c. lintasdaerahkabupaten/kota. PERMENPERA NOMOR 12 TAHUN 2014tentang PedomanPenyusunanRencana Pembangunan Dan PengembanganPerumahan Dan KawasanPermukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota,

  12. Jenis dokumen Limgkup isi dokumen Buku Data danAnalisis; Dokumen RP3KP Daerah Provinsi Dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota BukuRencana (RumusanKonsep RP3KP) berlakusampaidengan20 (duapuluh) tahun, sertawajibdilakukanpenyesuaianapabiladilakukanrevisi RTRW. Album Peta

  13. PROGRAM & ANGGARANPenyediaan RumahKhusus • MekanismePerencanaanPenyediaanRumahKhusus, • Proses Pengajuan Proposal, • Verifikasiterhadap Proposal, dan • PenetapanPenerimaPenyediaanRumahKhusus. 3 DesaKalola,. Mamuju Utara Polewali Mandar, Sulbar

  14. PENGERTIAN UMUM RumahKhususadalahrumah yang diselenggarakanuntukmemenuhikebutuhankhusus. (UndangUndang No. 1 Tahun 2011) Bangunanmemilikipondasitapak/panggungdenganluaslantaibangunan paling rendah28 m2 dan paling tinggi45 m2 (th 2019) • JenisBantuanPenyediaan • Pembangunan barubesertaPSUnya, • RevitalisasiRumahKhusus, • Meubelair (hanya di wilayahperbatasan) Pengusuladalahkementerian/ lembagadanpemerintahdaerahkabupaten/kota.  bertanggungjawabataskebenaran proposal yang diusulkan;  bertanggungjawabatasketepatansasaranPenerimaManfaatPenyediaanRumahKhusus

  15. PROGRAM DIREKTORAT RUMAH KHUSUS Pembangunan RumahKhususReguler Pembangunan RumahKhususmelalui DAK Afirmasi - Berdasarkan SE No.21/SE/DR/2018 - HanyauntukProvinsi Papua dan Papua Barat (KawasanPerbatasandanTerpencil) 3. Revitalisasi Hanyauntukrumah yang dibangunoleh PUPR danbelumdiserahterimakankePengusuldengantujuanmendorongpenghunian. 4. PadatKarya Penyediajasaberkewajibanuntukmemberdayakanmasyarakatlokal di sekitarlokasipembangunanrumahkhususdenganmempekerjakannyasebagaiTenagaKerja Non Terampil/Tidakterlatih

  16. PENERIMA MANFAAT

  17. MEKANISME PENYEDIAAN TugasdanFungsiSubditPerencanaanTeknis

  18. TahapanProses

  19. Persyaratanpermohonanbantuan • PersyaratanAdministrasi: • SuratPermohonan • Suratpermohonanditanda-tanganiPimpinanKementerian/Lembaga/Pemda /InstansiLainnya (K/L/P/I) danditujukankepadaDirjenPenyediaanPerumahanKementerian PUPR • 2. Proposal • Berisitentanggambaranumumdankondisikebutuhan • rumahkhusus (Rusus) dilokasi yang diusulkan, Rencana • pengelolaanRusus, dandaftarcalonPenerimaManfaat. • 3. SuratDukungan • Berisikesanggupandari K/L/P/I untukmemberikandukungandalampenyelenggaraanpenyediaanpembangunanRusus • 4. SuratPernyataan • KepemilikantanaholehPemda yang dibuktikandengansertifikathakatastanahatausuratketerangankepemilikandantidakdalamkeadaansengketa (clear); • Kesediaanmenyediaantanah yang siapbangun (clean) • dantidakakanmemindahkanlokasipembangunan yang diusulkan; • Kesediaanmembantupengurusan IMB. RumahPrajurit TNI Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat • 5. Kepemilikan Tanah • MenyampaikanSuratpenguasaantanah; • Menyampaikanbuktikepemilikantanah • Apabilatanahmasihdalamprosessertifikasi, menyampaikanfotokopibuktipendaftarandariBadanPertanahan Negara.

  20. A. PersyaratanAdministrasi Suratpermohonanusulanpenyediaanrumahkhusus

  21. B. FORMAT GAMBARAN UMUM GAMBARAN UMUM PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS BAB I PENDAHULUAN. 1.1. LatarBelakang 1.2. MaksuddanTujuan 1.3. Sasaran BAB II GAMBARAN UMUM CALON PENERIMA PENYEDIAAN DAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS. 2.1. GambaranUmumCalonPenerimaPenyediaanRumahKhusus a) Data UmumCalonPenerimaPenyediaan; b) Maksud, TujuandanSasaranUsulanPenyediaanRumahKhusus; c) RencanaKebutuhanHuniandanPengembangan. 2.2. GambaranUmumcalonpenerimaManfaatRumahKhusus. a) Data UmumCalonPenerimaManfaat; b) JumlahKebutuhanRumahSesuaiKelompokSasaran; c) Data IdentitasCalonPenerimaManfaat. BAB III PROFIL LOKASI USULAN DAN KONDISI EKSISTING. 3.1. ProfilLokasiUsulan a) GambaranUmumLokasiUntuk Pembangunan RumahKhusus; b) Lokasi Tanah Untuk Pembangunan RumahKhusus; c) Luas Tanah Untuk Pembangunan RumahKhusus; d) Kondisi Tanah Untuk Pembangunan RumahKhusus; e) Status Tanah Untuk Pembangunan RumahKhusus. 3.2. ProfilKondisiEksisting a) KondisiLingkunganEksistingSekitarLokasi Pembangunan RumahKhusus; b) KondisiInfrastrukturEksistingLokasi Pembangunan RumahKhusus: 1. AksesibilitasKeLokasi Pembangunan RumahKhusus; 2. KetersediaanSumberDayaListrikdanSumber Air Minum Di SekitarLokasi Pembangunan RumahKhusus; 3.3. FasilitasUmum, Sosial, danKomersil di SekitarLokasi Pembangunan RumahKhusus. BAB IV RENCANA PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN LOKASI, DAN PEMBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS. BAB V PENUTUP. • A. PersyaratanAdministrasi • Gambaranumummeliputi: • gambaranumumcalonpenerimapenyediaanRumahKhususdanpenerimamanfaatPenyediaanRumahKhusus; • profillokasiusulandankondisieksisting; dan • rencanapengelolaan, pengembanganlokasi, dan • pemberdayaanpenerimamanfaatPenyediaanRumahKhusus.

  22. KOP SURAT (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) SURAT DUKUNGAN No. ...................................... Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …………………….………………………………………….................. Jabatan : …………………….………………………………………….................. Intansi : …………………….………………………………………….................. Alamat : …………………….………………………………………….................. Telepon : …………………….………………………………………….................. Fax : …………………….…………………………………………............ bertindak atas nama Pemerintah Provinsi ...……………………………….................. Alamat : …………………….………………………………………….................. Telepon/Fax : …………………….………………………………………….................. Dengan ini memberikan dukungan kepada (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) selaku pemohon bantuan pembangunan rumah khusus, untuk memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan, yaitu: melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; memberikan bantuan teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD provinsi. Demikian surat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Khusus. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd dan cap)  Tembusan kepada : 1. Kementerian/Lembaga atau instansi pemerintah daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) selaku Pemohon ybs. *) Dilengkapi tanda tangan dan cap dari Kepala Daerah Provinsi (gubernur) --------------------------------- *) • A. PersyaratanAdministrasi • b) SuratpernyataanolehPemerintah Daerah provinsi yang menyatakanbahwa: • a. telahmelaksanakankoordinasidansinkronisasiperencanaanPenyediaanRumahKhusus; • b. memberikanbantuanterhadappengelolaanPrasarana, Sarana, danUtilitasUmum; dan • c. melakukankoordinasipengawasanpembangunanRumahKhusus.

  23. D. FORMAT SURAT PERNYATAAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KOP SURAT (KABUPATEN/KOTA) SURAT PERNYATAAN No : ………………………………………. Saya yang bertanda-tangan di bawahini : Nama :…………………………………………………………………………………………………………………….. Jabatan :……………………………………………………………………………………………………………………. Intansi :……………………………………………………………………………………………………………………. Alamat :…………………………………………………………………………………………………………………… Telepon :…………………………………………………………………………………………………………………… Fax :…………………………………………………………………………………………………………………… bertindakatasnamaPemerintahKabupaten/Kota……………………………………………………… Alamat :………………………………………………………………………………………………………………….. Telepon :………………………………………………………………………………………………………………….. Fax :………………………………………………………………………………………………………………….. Denganinimenyatakanbahwa: a. melakukanpengawasandalampelaksanaanpembangunan; b. memberikankemudahan proses perizinandalampenerbitanIzinMendirikanBangunan (IMB); c. membantupengurusanpenyediaanlistrikdan air minum; dan d. menyediakanjalanakses, jaringanlistrik, danjaringan air minumkelokasirumahkhusus. Demikiansuratinidibuatdenganpenuhtanggungjawab, untukmemenuhipersyaratanusulanPenyediaanRumahKhusus. Namakota, tanggal, bulan, tahun (Ttddan cap) *)…………………………… Tembusankepada : 1. Kementerian/LembagaatauPemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) selakuCalonPenerimaPenyediaanRumahKhususybs. *) Dilengkapitandatangandan cap dariKepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) • A. PersyaratanAdministrasi • SuratpernyataanolehPemerintah Daerah kabupaten/kotamenyatakanbahwa: • a. melakukanpengawasandalampelaksanaanpembangunan; • b. memberikankemudahan proses perizinandalampenerbitanizinmendirikanbangunan; • c. membantupengurusanpenyediaanlistrikdan air minum; dan • d. menyediakanjalanakses, jaringanlistrik, danjaringan air minumkelokasiRumahKhusus.

  24. E. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS KOP SURAT (CalonPenerimaPenyediaanRumahKhusus) SURAT PERNYATAAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No : ………………………………………. Saya yang bertanda-tangan di bawahini : Nama:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Jabatan:…………………………………………………………………………………………………………………………………… BertindakatasnamaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selakuCalonPenerimaPenyediaanRumahKhusus : Alamat: Telepon: Fax : Denganinimenyatakanbahwa : a. tanahtidakdalamsengketa; b. kondisitanahsiapbangun; c. tidakmemindahkanlokasipembangunan; d. bersediamembantupengurusan IMB; e. tidakmengalih-fungsikanbangunanrumahkhusus; f. bersediamenerimadanmengelolaRumahKhusussetelahselesai; dan g. bersediamelaksanakanpenghunianolehPenerimaManfaat. Demikiansuratinidibuatdenganpenuhtanggungjawab, untukmemenuhipersyaratanusulanPenyediaanRumahKhusus, danuntukdipergunakansebaik-baiknyadanditanda-tangani di atasmaterai yang cukup. Namakota, tanggal, bulan, tahun (Ttd, cap, danmaterai) *)…………………………… Tembusankepada : 1. SekretarisJenderalKementerian PUPR; 2. DirekturJenderalPenyediaanPerumahan;dan 3. Gubernur/Bupati/Walikota. *) Dilengkapitandatangandan cap dariPimpinan (CalonPenerimaPenyediaanRumahKhusus) : 1. Kementerian/Lembaga;atau 2. Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota). • A. PersyaratanAdministrasi • SuratpernyataandaricalonpenerimaPenyediaanRumahKhususmemuat: • tanahtidakdalamsengketa; • kondisitanahsiapbangun; • tidakmemindahkanlokasipembangunan; • membantupengurusanizinmendirikanbangunan; • tidakmengalihfungsikanbangunanRumahKhusus; • menerimaasetdanmengelolaRumahKhusussetelahpembangunanselesai; dan • melaksanakanpenghunianRumahKhususolehpenerimamanfaatPenyediaanRumahKhusus.  

  25. Persyaratanpermohonanbantuan • PersyaratanTeknis: • Lokasi • SesuaidenganRencana Tata Ruang Wilayah denganperuntukanperumahandanpermukiman; • Tidakberadadalamkawasanrawanbencana. • 2. Lahan • Tanah bebasdaribangunanpermanen; • Tanah bebasdaritanaman yang mengganggupelaksanaanpembangunan; • Kondisitanahdatarsampailandaidengankelerengan ≤ 15%. • Tidakmemerlukanpematanganlahan • 3. Infrastruktur • Tersediajalanakses yang memadai; • Tersediasumber air minumdansumberdayalistrik. RumahNelayanKab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

  26. KendaladanMasalah di Lapangan • Kendaladanmasalah di lapanganantaralain : • Beberapalokasi di lahankonflik, • Lahanmasihperlupematangan, belumdalamkondisiclean and clear; • Aksesmenujulokasisulitditempuhuntukmengirimmaterial. • Solusi agar di proyekselanjutnyatidakterulangadalah : • Saatverifikasilahan, semuapersyaratanharusdicekkesiapannya; • PerludipertegaskepadaPemdaunutkmenyediakanlahan yang tidakbermasalah di kemudianhari; • Kontraktorperlumelakukan survey sebelumkontrakditandatangani

  27. VERIFIKASI TERHADAP USULAN • Verifikasi Administratif/Proposal • Lingkup kegiatan verifikasi administratif meliputi keabsahan kelengkapan persyaratan dokumen sebagai berikut: • a. Surat Usulan; • b. Gambaran Umum; • c. Surat Pernyataan Pemda; • d. Surat Pernyataan Calon Penerima; • e. Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW; • f. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah; • g. Dokumen Lingkungan Hidup. • Verifikasi Teknis/Lapangan • Lingkup kegiatan verifikasi teknis meliputi : • a. Keabsahan surat-surat usulan (surat pernyataan dan surat dukungan); • b. Keabsahan legalitas lahan terhadap penguasaan lahan; • c. Melakukan pengecekan terhadap infrastruktur, jalan akses ke lokasi, sumber air minum dan listrik; • d. Melakukan pengecekan terhadap lokasi, lahan siap bangun, daya dukung tanah, jenis tanah, kepadatan tanah, kemiringan lahan dan luas lahan; • e. Kesesuaian rencana lokasi dengan tata ruang. • .

  28. PENETAPAN PENERIMA MANFAAT Ketentuanmengenaipenetapanpenerimainitermuat di Permenpupera No. 20 Tahun 2017 yaitu : a) PenyusunandaftarcalonpenerimaPenyediaanRumahKhususberdasarkanpadahasilverifikasilapangan. b) DaftarcalonpenerimaPenyediaanRumahKhususselanjutnyadiajukankepadaDirekturJenderalsebagaicalonpenerimaPenyediaanRumahKhususdenganmemperhatikanalokasianggaran. c) DirekturJenderalmenyampaikancalonpenerimaPenyediaanRumahKhususuntukditetapkanolehMenteri.

  29. PENGANGGARAN Penganggaranadalahpedomantindakan yang akandilaksanakanpemerintah yang meliputirencanapendapatan, belanja, transfer, danpembiayaanyang diukurdalamsatuanrupianyang disusunmenurutklasifikasitertentusecarasistematisuntuksatuperiodetertentu. Padasektorpublik, penganggaranmerupakan proses pengalokasiansumberdayakeuangannegara yang terbatas, untukdigunakansebagaipengeluaranpadasetiapunit-unit pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan

  30. DIPAadalahdokumenpelaksanaananggaran yang disusun, dilaksanakandandipertanggungjawabkanolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran.

  31. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara

  32. Anggaranuntuksektorperumahan yang dikelolaolehKementerianPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat (sebelumnyaKementerianPerumahan Rakyat), berasaldari : • BelanjaPusat, yang terdiridari : • BagianAnggaran 033 untukbelanjaKementerian PUPR (sebelumnya BA 091 Kemenpera); • BagianAnggaran 999 untukpembiayaan, yang dilaksanakanolehSatker BLU PPP • Belanja Daerah, yaitu transfer daerahmelalui Dana AlokasiKhusus (DAK) PerumahandanPermukiman. • Belanjauntukpembangunanfisik regular terdiridari : • BelanjaBarang/Jasa, • Kegiatanbelanjabarangantara lain : • - Pembangunan RumahKhusus • - Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana, danUtilitas) • - KawasanPerumahandanPermukiman • PenataanLingkunganPermukimanKumuh • Belanja Modal • Kegiatan : Pembangunan RumahSusunSewa (Rusunawa). • BelanjaBantuanSosial • Kegiatan : • Pemberianbantuansosialpadakegiatanpembangunanperumahanswadaya yang dilaksanakanatasprinsippemberdayaanmasyarakat, yaitudenganprakarsadanupayamasyarakat, baiksecarasendiriatauberkelompok. Sumber : Materi-Rakortek-Penyediaan-Perumahan-TA-2015, Dirjen. Anggaran I Kemen. Keuangan, Agustus 2015.

  33. B PERENCANAAN TEKNIS

  34. SkemaLingkupPerencanaanTeknis

  35. PenyusunanPra-Rencana PenyusunanPra-RencanaTeknismencakupkriteriadesain, skematikdesain, proses diagram blok plan, rencanatapak, potongan, denah, gambarsituasi/site plan tataruang, estimasibiaya. Untukkriteriadesainrumahkhusus, alternatif yang perludipertimbangkandalampenyusunanpra-rencanaantara lain adalahpendekatankearifanlokal, pemanfaatansistem modular (RISHA atauRIKa), danbangunantahangempauntuklokasi yang rawanbencana.

  36. PendekatanKearifanLokalpadaPerencanaanRumahKhusus • PerencanaanTapak(site plan) • Perencanaantapakmeliputipemintakaatan (zoning), polakonfigurasibangunan, polasirkulasi, danorientasibangunan. Kearifanlokalmenjadipertimbanganpadasuatulokasi yang masihmemegangbudayadantradisisetempat, sertakondisilingkunganalam yang masihperludipertahankan. • BentukdanBahanBangunan • Tiapdaerah di Indonesia, terutama di daerah yang masihterpencilatausuku-sukutertentu, mempunyaikekhasanpadabentukbangunannya, Inimerupakanrumahvernakular, yang secaraturunmenurundibangununtukmeresponkondisialammerekadansesuaidengankebiasaandanbudayamereka. • Susunandanfungsiruangdalambangunan • Dalam proses desain, suatu bentuk tidak harus mengambil tipologi dari bentukan lama (tradisional), tetapi mengambil esensi ruang atau detail tradisi yang ada. Esensi ruang misalnya pada perletakan ruang yang mengikuti nilai budaya lokal, • Nilai tradisi (agama dan kepercayaan) pada rumah tradisional, menciptakan hunian dengan identitas simbol pada bangunan dan hirarki pada ruang

  37. Penerapan RISHA (RumahInstanSederhanaSehat) RISHA merupakanrumahdengankonsepknock down, di mana proses pembangunannyatidakmembutuhkan semen danbata, melainkandenganmenggabungkan panel-panel betondenganbaut. Makapembangunanrumahinidapatdiselesaikandenganwaktujauhlebihcepat. RumahInstanKayu (RIKa) denganTeknologi Laminated Veneerlumber (LVL) Kayu LVL memilikikeunggulan-keunggulansebagaiberikut: - Dibuatdaribahanalam yang dapatdiperbaharuidanlestari - teknologiramahlingkungan - memilikikekuatansetaradengankayu solid - dapatdibentuksesuaidengankebutuhan - tanpacacatkayu

  38. RumahSetengahTembokTahanGempa

  39. PengembanganRencana GambarKerja (Prototype) dan DED RumahKhusus a) RumahTapakKayu T-36 untuk Daerah TerpencildanPulauTerluar

  40. b) RumahTapakTembok T-36 untuk Daerah TerpencildanPulauTerluar

  41. c) RumahPanggungKayu T-36 untuk Daerah TerpencildanPulauTerluar

  42. d) RumahPanggungTembok T-36 untuk Daerah TerpencildanPulauTerluar

  43. RumahInstanSederhanaSehat (RISHA)

  44. TIPOLOGI RUMAH KHUSUS th 2019 Note : KetersediaanAnggarandanperubahandapatmenyebabkantipologi yang sudahditetapkanberubah

  45. TIPOLOGI RUMAH KHUSUS (TIPE 36) TampakDepan TampakSampingKanan TampakSampingKiri TampakBelakang

  46. TIPOLOGI RUMAH KHUSUS (TIPE 28) TampakDepan TampakSampingKanan TampakSampingKiri TampakBelakang

  47. SpesifikasiTeknis

  48. Rencanakerjadansyarat-syarat (RKS) merupakansebuahbuku yang berisitentangsyarat-syaratadministrasiberupainstruksikepadapenyediajasa, berisiinformasi yang diperlukanolehpelaksana - kontraktoruntukmenyiapkanpenawarannyasesuaidenganketentuan yang ditetapkanolehpenggunajasa. RKS memuat : Bagian I PersyaratanUmumdanPekerjaanPendahuluan Bagian II PekerjaanStruktur Bagian III PekerjaanArsitektur Bagian IV PekerjaanSanitari Bagian V PekerjaanMekanikal/Plumbing danElektrikal

  49. RencanaAnggaranBiaya RAB (RencanaAnggaranBiaya) adalahperkiraanbiaya yang diperlukanuntuksetiappekerjaandalamsuatuproyekkonstruksisehinggaakandiperolehbiaya total yang diperlukanuntukmenyelesaikansuatuproyek. • Peraturan SNI 2013 untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) rumah tinggal. • SNI 2013 Pekerjaan Persiapan • SNI 2013 Pekerjaan Tanah • SNI 2013 Pekerjaan Pondasi • SNI 2013 Pekerjaan Beton • SNI 2013 Pekerjaan Lantai • SNI 2013 Pekerjaan Dinding • SNI 2013 Pekerjaan Pengecatan • SNI 2013 Pekerjaan Kayu • SNI 2013 Pekerjaan Kunci dan kaca • SNI 2013 Pekerjaan Plafond • SNI 2013 Pekerjaan Sanitasi dan pemipaan • SNI 2013 Pekerjaan pembesian dan aluminium • SNI 2013 Pekerjaan penutup atap

  50. PERIZINAN • IzinMendirikanBangunan (IMB) • MengisiformulirPengajuan IMB di kantorpemerintahkotasetempat • Fotokopi KTP (KartuTandaPenduduk) • Fotokopi NPWP (NomorPokokWajibPajak) • Fotokopi SPPT danBuktiPembayaranPajakBumidanBangunanTahunBerjalan • FotokopiSuratKepemilikan Tanah • Gambarrancanganarsitekturbangunan • Gambarkonstruksidenah, tampak, dan site plan.

More Related