PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNDANG-UNDANG NOMO 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 Diedit kembali oleh :Bambang Sumantri

2. PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PPN ADALAHPAJAK ATAS KONSUMSIBARANG ATAUJASA DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH -ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN;

3. CIRI KHAS PPN • PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR • SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN

4. DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU YANG MENGATUR MENGENAI KEPABEANAN MELIPUTI WILAYAH DARAT D A N RUANG UDARA DI ATASNYA PERAIRAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN

5. B A R A N G Ps. 1 angka 2 BARANG ADALAH BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD BARANG BERGERAK • CONTOH : • HAK ATAS MEREK • DAGANG • HAK PATEN • HAK CIPTA BARANG TIDAK BERGERAK

6. BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 ADALAH BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

7. PENYERAHAN BKP Ps. 1 angka 4 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH : SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

8. J A S A Ps. 1 angka 5 YANG MENYEBABKAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERMASUK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

9. JASA KENA PAJAK (JKP) Ps. 1 angka 6 JASA YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

10. PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK

11. PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 & 10 ADALAH : SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 10

12. IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12 ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEANKE DLM DAERAH PABEAN IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MENGELUARKANBARANG DARI DLM DAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEAN EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG, TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKARBRG TANPA MENGUBAHBENTUKATAUSIFATNYA PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12)

13. B A D A N Ps. 1 angka 13 SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD; FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN ORGANISASI LAIN; LEMBAGA; DAN BENTUK BADAN LAINNYA; TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN BUT

14. PENGUSAHA Ps. 1 angka 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA • - MENGHASILKAN BARANG; • - MENGIMPOR BARANG; • - MENGEKSPOR BARANG; • - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; • MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; • MELAKUKAN USAHA JASA, TERMASUK MENGEKSPOR JASA; • MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

15. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN

16. MENGHASILKAN Ps. 1 angka 16 A. KEGIATAN MENGOLAH MELALUI PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUK ASLINYA MENJADI BARANG BARU MEMPUNYAI DAYA GUNA BARU B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS

17. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Ps. 1 angka 17 HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN

18. HARGA JUAL Ps. 1 angka 18 NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BKP TIDAK TERMASUK PPNYG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK

19. PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASA KARENA PENYERAHAN JKP, EKSPOR JKP ATAU EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD TIDAK TERMASUK PPNYG DIPUNGUT MENURUT UU PPN& POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLMFAKTUR PAJAK ATAU NILAI BERUPA UANG YANG DIBAYAR ATAU SEHARUSNYA DIBAYAR OLEH PENERIMA JASA KARENA PEMANFAATAN JKP DAN/ATAU PENERIMA MANFAAT BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

20. NILAI IMPOR Ps. 1 angka 20 NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAKBERDASARKAN KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK IMPOR BKP TIDAK TERMASUK PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN

21. PEMBELI DAN PENERIMA JASA Ps. 1 angka 21 & 22 BADAN ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU SEHARUSNYA MENERIMA PENYERAHAN BKP/JKP & YANG MEMBAYAR ATAU SEHARUSNYA MEMBAYAR HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN ATAS JKP TSB.

22. FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP JKP

23. PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP KARENA PEROLEHAN BKP PEROLEHAN JKP D A R I PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD LUAR DAERAH PABEAN PEMANFAATAN JKP IMPOR BKP

24. PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 YANGMELAKUKAN PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP PENYERAHAN BKP / JKP, EKSPOR BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU EKSPOR JKP

25. NILAI EKSPOR Ps. 1 angka 26 NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH EKSPORTIR

26. PEMUNGUT PPN Ps. 1 angka 27 - BENDAHARAWAN PEMERINTAH; - BADAN; - INSTANSI PEMERINTAH. YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMUNGUT PAJAK YG TERUTANG OLEH PKP ATAS PENYERAHAN BKP/ JKP KEPADA PEMUNGUT PPN MENYETOR MELAPORKAN

27. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD Ps. 1 angka 28 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI DALAM DAERAH PABEAN DI LUAR DAERAH PABEAN

28. EKSPOR JKPPs. 1 angka 29 SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN JKP KE LUAR DAERAH PABEAN

29. TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps. 1 A ayat (1) ADALAH : PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI, DAN/ ATAU PERJANJIAN LEASING PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA (KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI PENYERAHAN BKP OLEH PKP DALAM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH, YANG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP

30. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps.1 A ayat (2) ADALAH : PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG, DALAM HAL PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA DENGAN SYARAT PIHAK YANG MENGALIHKAN DAN YANG MENERIMA BKP ADALAH PKP BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN YANG PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SBG MANA DIMAKSUD PADAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN C

31. HUBUNGAN ISTIMEWA Ps. 2 ayat (1) DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA MAKA HARGA JUAL ATAUPENGGANTIAN SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR HARGA PASAR WAJAR PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN

32. HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA DALAM HAL Ps. 2 ayat (2) HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK DITEKAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR YANG DISEBABKAN OLEH : • FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN • LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SEBESAR • 25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA LAINNYA, • ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA • DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH • FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN • ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI 3.FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT DAN KESAMPING SATU DERAJAT

33. CONTOH FAKTOR KEPEMILIKAN / PENYERTAAN (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) PENYERTAAN LANGSUNG (PL) PT D PT A P T L > 25 % P T L P T L P L > 50 % PT B P L > 50 % PT C PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG

34. CONTOH FAKTOR PENGUASAAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA CONTOH : - PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT. - ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGAN ISTIMEWA

35. CONTOH FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) SEMENDA SEDARAH AYAH + IBU MERTUA PKP 10KE ATAS 10KE ATAS 10 KE SAM PING 10 KE SAM PING SAUDARA KANDUNG PKP + ISTRI IPAR PKP 10 KE BAWAH 10 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK TIRI PKP SEDARAH SEMENDA

36. KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP Ps. 3 A ayat (1), (1a) dan (2) • PENGUSAHAYANGMELAKUKAN : • PENYERAHAN BKP • PENYERAHAN JKP • EKSPOR BKP BERWUJUD • EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD • EKSPOR JKP KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG BATASANNYA DITETAPKAN MENKEU (68/PMK.03/2010) WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP MEMUNGUT PPN DAN PPN BM TERUTANG MENYETORKAN MELAPORKAN

37. KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 3A ayat (3) ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANGMEMANFAATKAN : - BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN WAJ IB MEMUNGUT PPN YG TERUTANG MENYETOR, DAN MELAPORKAN PENGHITUNGAN & TATA CARANYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (40/PMK.03/2010)

38. OBJEK PAJAK Ps. 4 PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP ATAU JKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHA IMPOR BKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR BKP TAK BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR JKP OLEH PKP

39. BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JKP YANG EKSPORNYA DIKENAI PPN Ps. 4 ayat (2) BATASAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN DIATUR DENGANPERATURAN MENTERI KEUANGAN 70/PMK.03/2010

40. SYARAT SUATU PENYERAHAN UNTUK DAPAT DIKENAKAN PPN Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c. PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA APABILA BARANG BERWUJUD DAN JASA YG DISERAHKANADALAH BKPATAU JKP; BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DISERAHKAN ADALAH BKP TIDAK BERWUJUD; PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAMDAERAH PABEAN; PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKAKEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANPENGUSAHA

41. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (2) JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB : BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN , RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT ATAU TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA KATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

42. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (3) JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA PELAYANAN SOSIAL JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA KEUANGAN JASA ASURANSI JASA KEAGAMAAN JASA PENDIDIKAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI YANG MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN USARA LUAR NEGERI JASA TENAGA KERJA JASA PERHOTELAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA ATAU KATERING

43. OBYEK PPn BM Ps. 5 ayat (1), (2) Ps. 5 (1) PPn BM DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)

44. DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM Penjelasan Ps. 5 (1) ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

45. BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Penjelasan Ps. 5 (1) YANG DIMAKSUD DENGAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH AADALAH : BARANG YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG YANG DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT TERTENTU BARANG YANG PADA UMUMNYA DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN TINGGI BARANG YANG DIKONSUMSI UNTUK MENUNJUKKAN STATUS

46. TERMASUK PENGERTIAN MENGHASILKAN Penjelasan Ps. 5 (1) ADALAH KEGIATAN MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB. MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU

47. PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKEMBALIKAN/DIBATALKAN Ps. 5A ayat (1), (2) & (3) PPN ATAU PPn BM atas : PENYERAHAN BKPYANG DIKEMBALIKAN PENYERAHAN JKPYANG DIBATALKAN SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DAPAT DIKURANGKAN dari : PPN ATAU PPnBM YANG TERUTANG PPN YANG TERUTANG DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PEMBATALAN TATACARA PENGURANGAN PPN/PPnBM DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (65/PMK.03/2010)

48. TARIF PPN & PPn BM Ps. 7 & Ps. 8 10 % DENGAN PP TARIF PPN (Ps. 7) TARIF PPN DAPAT DIUBAH ATAS EKSPOR BKP/JKP 0% SERENDAH-2 NYA 5 % SETINGGI-2 NYA 15 % PALING RENDAH 10% TARIF PPn BM (Ps. 8) PALING TINGGI 200 % ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0%

49. KELOMPOK & JENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM Ps. 8 ayat 3 dan 4 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DIATUR KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

50. CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG Ps. 8A PPN TERUTANG TARIF PPN X DPP DPP MELIPUTI :* HARGA JUAL* PENGGANTIAN* NILAI IMPOR* NILAI EKSPOR* NILAI LAIN KETENTUAN MENGENAI NILAI LAIN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (75/PMK.03/2010)