1 / 13

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL. PENYIMPANGAN HUKUM PIDANA KHUSUS DI BIDANG HUKUM FORMAL. BEBAN PEMBUKTIAN JENIS ALAT BUKTI PERADILAN IN ABSENTIA UPAYA PAKSA PENYIDIK RAHASIA BANK SURAT DAKWAAN. JENIS ALAT BUKTI. KUHAP DIATUR DALAM PASAL 184 KUHAP: KETERANGAN SAKSI KETERANGAN AHLI SURAT

donnel
Download Presentation

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

  2. PENYIMPANGAN HUKUM PIDANA KHUSUS DI BIDANG HUKUM FORMAL • BEBAN PEMBUKTIAN • JENIS ALAT BUKTI • PERADILAN IN ABSENTIA • UPAYA PAKSA • PENYIDIK • RAHASIA BANK • SURAT DAKWAAN

  3. JENIS ALAT BUKTI • KUHAP DIATUR DALAM PASAL 184 KUHAP: • KETERANGAN SAKSI • KETERANGAN AHLI • SURAT • PETUNJUK • KETERANGAN TERDAKWA • UU KHUSUS • INFORMASI • PETUNJUK

  4. BEBAN PEMBUKTIAN • BIASA JPU • TERBALIK Terdakwa • TERBALIK TIDAK MUTLAK Terdakwa dapat diminta membuktikan

  5. BEBAN PEMBUKTIAN • KUHAP BIASA ADA BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK • TP KHUSUS

  6. PERADILAN IN ABSENTIA • PENGERTIAN • Persidangan tanpa dihadiri terdakwa • KUHAP • Acara pemeriksaan cepat • Pelanggaran Lalu Lintas • Tindak Pidana Ekonomi • Tindak Pidana Korupsi • TP KHUSUS

  7. UPAYA PAKSA • PENANGKAPAN • PENAHANAN • PENGGELEDAHAN • PENYITAAN

  8. Penangkapan • Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. • Pasal 19 ayat (1) Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

  9. Penangkapanpada UU Khusus

  10. Jangka Waktu Penahanan menurut KUHAP

  11. PENYIDIK • KUHAP • POLISI • PPNS • POLISI • PPNS • JAKSA • KPK • TP KHUSUS

  12. RAHASIA BANK • Berdasarkan UU Pokok Perbankan, dalam perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada hakim untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan terdakwa.

  13. SURAT DAKWAAN Syarat formal, yang meliputi: • identitas terdakwa • diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum Syarat material, yang meliputi: • uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan • menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ( tempus dan locus delicti) Di dalam tindak pidana korupsi waktu terjadinya kejahatan sulit disebutkan secara spesifik, sehingga di dalam tindak pidana korupsi tempus delicti tidak begitu disebutkan secara spesifik.

More Related