PENAGIHAN PAJAK

1. PENAGIHAN PAJAK

2. DASAR HUKUM DAN ALUR PENAGIHAN 1

3. DasarHukumTindakanPenagihan

4. PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK SERANGKAIAN TINDAKAN AGAR PENANGGUNG PAJAK MELUNASI UTANG PAJAK DAN BIAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN:

5. DasarHukum: UU PPSP UU KUP PP No 74 Tahun 2011 PMK No 85/PMK.03/2010 ALUR DAN JADWAL PELAKSANAANPENAGIHAN PAJAK • UTANG PAJAK & BIAYA PENAGIHAN LUNAS • PUTUSAN PENGADILAN ATAU PUTUSAN BADAN PERADILAN PAJAK ATAU DITETAPKAN LAIN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PermohonanAngsuran/Penundaan Langsung,Pos, Ekspedisi/kurirdgnbuktikirim PENCABUTAN SITA SPSS • STP • SKPKB • SKPKBT • SK Pembetulan • SK Keberatan • Putusan Banding • PutusanPeninjauanKembali 7 hari* LUNAS SURAT TEGURAN SP SPMP/ PENYITAAN BarangBergerak 1 X 21 hari 2X24 jam 14 HARI TDK LUNAS PENGUMUMAN LELANG • SPMP • JURUSITA + 2 SAKSI • BAP SITA • BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK • BRG YG DISITA DILARANG: • DIPINDAHTANGANKAN • DISEWAKAN • DIPINJAMKAN • DISEMBUNYIKAN • DIHILANGKAN • DIRUSAK • PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK YANG DIDAHULUI DENGAN PEMBLOKIRAN Jatuhtempo pembayaran 1 bulan • PARATE EXECUTIE • DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK • DIBUAT BAP SP BarangTdkBergerak 2 X 14 hari PELAKSANAAN LELANG PENCEGAHAN PENYANDERAAN • SYARAT: • UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt • DIRAGUKAN ITIKAD BAIK JANGKA WAKTU: 6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN AKIBAT: UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN * KEP / IJIN MENKEU * = tergantungadatidaknyaupayahukumdari WP

6. CAKUPAN PIUTANG PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH DJP

7. PENELITIAN • PEMERIKSAAN PAJAK HASIL AKHIR UPAYA HUKUM DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK Yang menyebabkanjumlahpajak yang masihharusdibayarbertambah

8. PEJABAT PENAGIHAN PAJAK DAN JURUSITA PAJAK 2

9. Pejabatditunjukoleh: PEJABAT PENAGIHAN PAJAK PajakPusat Pajak Daerah DitunjukolehMenteriKeuangan DitunjukolehKepala Daerah Berwenang 1. mengangkatdanmemberhentikanJurusitaPajak. 2. menerbitkan : • SuratTeguran, SuratPeringatanatauSurat lain yang sejenis • SuratPerintahPenagihanSeketikadanSekaligus; • SuratPaksa; • SuratPerintahMelaksanakanPenyitaan; • SuratPerintahPenyanderaan; • SuratPencabutanSita; • PengumumanLelang; • SuratPenentuanHarga Limit; • PembatalanLelang; dan • Suratlain yang diperlukanuntukpelaksanaanpenagihanpajak.

10. PEJABAT PENAGIHAN PAJAK PAJAK DAERAH GUBERNUR ATAU KEPALA DAERAH TINGKAT II PAJAK PUSAT MENTERI KEUANGAN DJP DLM HAL INI : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK - KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI ATAU -KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA

11. TUGAS DAN WEWENANG JURUSITA PAJAK 1. melaksanakanSuratPerintahPenagihanSeketikadanSekaligus; 2. memberitahukanSuratPaksa; 3. melaksanakanpenyitaan; dan 4. melaksanakanpenyanderaan. TugasJurusitaPajak 1. memasukidanmemeriksaruangantermasukmembukalemari, laci, atautempat lain untukmenemukanobjeksita. 2. memintabantuankepadaKepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangihukumdanperundang-undangan, Pemdasetempat, BPN, DirjenPerhubunganlaut, PN, Bank, ataupihak lain dalamrangkapelaksanaanpenagihanpajak. 3. menjalankantugasnyadiwilayahkerjaPejabatygmengangkatnya, kecualiditetapkan lain denganKeputusanMenteri/Kepala Daerah. Wewenang Jurusita Pajak

12. JURUSITA PAJAK

13. TAHAPAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK 3

14. 3 TAHAPAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS SURAT TEGURAN SURAT PAKSA PENYITAAN PELELANGAN PENCEGAHAN PENYANDERAAN

15. Apabila Diterbitkan SPPSS olehPejabatsebelum SP PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Tindakanpenagihanpajak yang dilaksanakanolehJurusitaPajakkepada PP tanpamenunggutanggaljatuh tempo pembayaran yang meliputiseluruhutangpajakdarisemuajenispajak, masapajak, dantahunpajak • PP akanmeninggalkan Indonesia untukselama-lamanyaatauberniatuntukitu; • PP memindahtangankanbarang yang dimilikiatau yang dikuasaidalamrangkamenghentikanataumengecilkankegiatanperusahaanataupekerjaan yang dilakukandi Indonesia; • Adanyatanda-tanda PP akanmembubarkanbadanusahanya, ataumenggabungkanusahanya, ataumemekarkanusahanya, ataumemindahtangankanperusahaan yang dimilikiataudikuasainya,ataumelakukanperubahanbentuklainnya; • Badanusahaakandibubarkanolehnegara; atau, • terjadipenyitaanatasbarang PP olehpihakketigaatauterdapattanda-tandakepailitan. a. nama WP/ WP dan PP b. besarnyautangpajak c. perintahuntukmembayar d. saatpelunasanpajak

16. SURAT PAKSA denganberkepala “DemiKeadilanBerdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa” • Mempunyaikekuataneksekutorial. • KedudukanhukumSuratPaksa = putusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap. • nama WP/WP&PP • dasarpenagihan • besarnyautangpajak • perintahuntukmembayar memuat Diterbitkanapabila: • PP tidakmelunasiutangpajak s/d tgljatuh tempo & kepadanyatelahditerbitkan ST atauSuratPeringatan; • Terhadap PP sudahdilaksanakan PSS; atau • PP tidakmemenuhiketentuandalamkeputusanpersetujuanangsuranataupenundaanpembayaran.

17. PENYITAAN • Dilakukanberdasarkan SPMP jika PP tidakmelunasiutangpajaksetelahlewat 2x24 jam setelah SP diberitahukan. • OlehJurusitaPajakdengan 2 (dua) orangsaksi. • Penyitaandapatdilakukan, meskipun PP tidakhadirasalkansalahseorangsaksidariberasaldariPemda, dan BAPS ditandatanganioleh PP dansaksi-saksi • SetiappenyitaanJurusitaPajakmembuat BAPS ditandatanganiolehJurusitaPajak, PP, dansaksi-saksi • Dalamhal PP adalahbadanmaka BAPS ditandatanganiolehpengurus, kepalaperwakilan, kepalacabang, PP, pemilik modal ataupegawaitetapperusahaan • Walaupun PP tidakhadir, penyitaantetapdapatdilaksanakan • BeritaAcaraPelaksanaanSitatetapmempunyaikekuatanmengikatmeskipun PP menolakuntuktandatangan. • Salinan BAPS dapatditempelkanpadabarangbergerak/tidakbergerakygdisitaatauditempatbarangbergerak/tidakbergerakygdisitaberada, ditempatumum • Atasbarangygdisitaditempelsegelsita

18. OBYEK SITA Penyitaandilaksanakanterhadapmilik PP yang beradapadatempattinggal, tempatusaha, tempatkedudukan, atautempat lain, termasuk yang penguasaannyapadapihak lain atau yang dijaminkansebagaipelunasanutangtertentu Terhadap PP Badandilaksanakanterhadapbarangmilikperusahaan, pengurus, kepalaperwakilan,kepalacabang, PP, pemilik modal, ditempatkedudukan, tempattinggaldantempat lain Barang Bergerak mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain Barang Tidak Bergerak tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu Sampai dengan nilai barang yg disita cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak Penyitaandapatdilakukanterhadapbarangmilikperusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepalacabang, penanggungjawab, pemilik modal. Hak lain yg dapat disita diatur dengan PP

19. PENCABUTAN SITA BERDASARKAN SURAT PENCABUTAN SITA Ditetapkan lain oleh Menteri/ Kepala Daerah Lunas Putusan PN Putusan BPSP Barang yang disitakepemilikannyaterdaftar, tindasan SPS disampaikankeinstansitempatbarangtersebutterdaftar

20. PENYITAAN KEKAYAAN PP DI BANK Pemblokiran: • PemblokirandiajukanolehKepala KPP disertaidenganSalinan SP dan SPMP • Pimpinan bank ataupejabat bank yang ditunjukwajibmelaksanakanpemblokiranseketikasetelahmenerimapermintaanpemblokiranKepala KPP • Pimpinan bank ataupejabat bank yang ditunjukmembuatberitaacarapemblokiran yang tindasannyadisampaikankepada PP danKepala KPP • Sebelumdilakukanpenyitaan, PP dapatmengajukanpermohonankepadaKepala KPP menggunakanharta yang diblokirtersebutuntukmelunasibiayapenagihanpajakdanutangpajak

21. PENJUALAN BARANG YG DISITA oleh Kantor Lelang Barangygdisita Dijual secara lelang Kecuali terhadap : • uangtunai disetor ke Kas Negara/Kas Daerah • depositoberjangka, tabungan, saldorekeningkoran, giro, ataubentuk lain ygdipersamakandgnitu dipindahbukukan ke rekening Kas Negara/Kas Daerah • Yg diperdagangkan di bursa efek: • di jual di bursa. • Yg tidak diperdagangkan di bursa efek: dijual oleh Pejabat. • obligasi, saham, atau surat berharga lainnya • piutang • penyertaan modal pada perusahaan lain dibuat berita acara pengalihan hak dari PP ke Pejabat Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan barang yang disita

22. PROSEDUR PEMBLOKIRAN & PENYITAANREK. WP/PP DI BANK 6 USULAN MEMBERITAHU SALDO REK. BANK 5 MENKEU USULAN MEMBERITAHU SALDO REK. BANK TDK MEMINTA KUASA KPP JURUSITA DJP c.q. DIT P2 7 4 YA 3 8 1 MEMINTA USULAN PEMBLOKIRAN SITA 2 SURAT PAKSA SPMP 3 2 GUB BI 1 BERITA ACARA PEMBLOKIRAN BANK PERINTAH WP 9

23. LELANG Pengumumanlelang minimum 14 harisetelahpelaksanaanpenyitaan Pelaksanaanlelang minimum 14 harisetelahpengumumanlelang • Pengumumanlelang: • Barangbergerakdilakukansebanyak 1 kali • Barangtidakbergerakdilakukansebanyak 2 kali • NilaibarangkurangdariRp 20 jutatidakharusmelalui media massa • mengajukanpemintaanlelang. • menghadiripelaksanaanlelang: • - menentukandilepasnyabarang; • - menandatanganiRisalahLelang. Pejabat • danJurusitapajakbesertakeluarganyadilarangmembelibarangsitaanygdilelang. sanksisesuaiketentuanygberlaku.

24. PELAKSANAAN LELANG walaupun WP mengajukankeberatan & belummemperolehkeputusankeberatan. tetapdapatdilaksanakan tanpadihadiri PP. Lelang • PP melunasi; • Putusan PN; • Putusan BPSP; • objeklelangmusnah. tidakdilaksanakan

25. PENCEGAHAN SyaratKuantitatif : Utangpajaksekurang-kurangnyasebesar Rp100 juta. SyaratKualitatif : diragukanitikadbaiknya. BerdasarkankeputusanMenteriataspermintaanPejabat/atasanPejabat. memuat : identitas PP, alasan & jangkawaktu. Jangkawaktupencegahanuntukmasa 6 bulan, dptdiperpanjangselama-lamanya 6 bulan Keputusanpencegahandisampaikankepada : PP, MenteriKehakiman, Pejabat, atasanPejabatybs., Kepala Daerah setempat Dapatdilaksanakanthdbeberapaorangsbg PP WP Badanatauahliwaris Pencegahantidakmengakibatkanhapusnyautangpajakdanterhentinyapelaksanaanpenagihanpajak

26. PENCEGAHAN

27. PROSEDUR PENCEGAHAN USULAN PENCEGAHAN USULAN PENCEGAHAN MENKEU 1 2 4 KPP DJP c.q. DIT P2 3 5 4 3 7 2 6 1 SURAT KPD MENKEH 5 4 3 2 1 KMK PENCEGAHAN • KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHAN • PP BEPERGIAN KE LN, SALINAN • DIBERIKAN KPD: • MENKEH & HAM • DIRJEN PAJAK • DIR. P2 • KAKANWIL • KPP • PP YBS

28. PENYANDERAAN (PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP) pengekangansementarawaktukebebasan PenanggungPajakdenganmenempatkannya ditempattertentu (Pasal 1 angka 21 uu PPSP) PenanggungPajakygmempuyaiutangpajaksekurang-kurangnya sebesar Rp100 jutadandiragukanitikadbaiknya Jangkawaktupenyanderaanpaling lama 6 bulan, dpt diperpanjanguntukselama-lamanya 6 bulan

29. PENYANDERAAN TDK BOLEH DILAKSANAKAN PENANGGUNG PAJAK PENANGGUNG PAJAK BERIBADAH SIDANG RESMI PENGADILAN BERIBADAH SIDANG RESMI PEMILIHAN UMUM PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

30. PENANGGUNG PAJAK YG DISANDERA DILEPAS

31. PROSEDUR PENYANDERAAN USULAN IZIN PENYANDERAAN USULAN IZIN PENYANDERAAN MENKEU 1 2 KPP DJP c.q. DIT P2 3 5 4 3 JURU SITA + 2 SAKSI 2 1 SPP IZIN PENYANDERAAN • SURAT PERINTAH • PENYANDERAAN • DISERAHKAN KPD: • JURU SITA • PP • KEPALA RUTAN BERITA ACARA PENYANDERAAN • TTD: • JURUSITA • KEPALA RUTAN • SAKSI2

32. UTANG PAJAK YANG DISANDERA DAN TEMPAT PENYANDERAAN Penyanderaanterhadap PP tidakmengakibatkanhapusnyautangpajakdanterhentinyapelaksanaanpenagihanpajak Tempatpenyanderaan, tatacarapenyanderaan, rehabilitasinamabaikdanpemberiangantirugi PeraturanPemerintah

33. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 4

34. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIHAPUSKAN JIKA TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI, KARENA: WajibPajakdan/atauPenanggungPajakmeninggalduniadantidakmempunyaihartawarisanataukekayaan; WajibPajakdan/atauPenanggungPajaktidakdapatditemukan; Hakuntukmelakukanpenagihanpajaksudahdaluwarsa; Dokumensebagaidasarpenagihanpajaktidakditemukandantelahdilakukanpenelusuransecara optimal sesuaidenganketentuanperundang-undangandibidangperpajakan; atau Haknegarauntukmelakukanpenagihanpajaktidakdapatdilaksanakankarenakondisitertentusehubungandenganadanyaperubahankebijakandan/atauberdasarkanpertimbangan yang ditetapkanolehMenteriKeuangan.

35. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DIHAPUSKAN JIKA TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI, DISEBABKAN KARENA: WajibPajakbubar, likuidasi, ataupailitdanPenanggungPajaktidakdapatditemukan; Hakuntukmelakukanpenagihanpajaksudahdaluwarsa; Dokumensebagaidasarpenagihanpajaktidakditemukandantelahdilakukanpenelusuransecara optimal sesuaidenganketentuanperundang-undangandibidangperpajakan; atau Haknegarauntukmelakukanpenagihanpajaktidakdapatdilaksanakankarenakondisitertentusehubungandenganadanyaperubahankebijakandan/atauberdasarkanpertimbangan yang ditetapkanolehMenteriKeuangan.

36. TerimaKasih