1 / 26

penagihan Pajak

penagihan Pajak. Univeritas Brawijaya Malang. Penagihan Pajak. Abstraksi

joella
Download Presentation

penagihan Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. penagihanPajak Univeritas Brawijaya Malang

  2. Penagihan Pajak Abstraksi Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur, mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat Paksa, Mengusulkan Pencegahan, melaksanakan penyitaan, melAksanakan Penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  3. Jumlahpajak yang terutang yang tidakdibayarolehPenanggungPajaksesuaidenganjangkawaktu STP SKPKB SKPKBT ditagih dengan Surat Paksa Objek Penagihan Pajak SK Pembetulan SK Keberatan Putusan Banding tidakataukurangdibayarsampaidengantanggaljatuh tempo pembayaran tidakataukurangdibayarsampaidengantanggaljatuh tempo penundaanpembayaran tidakmemenuhiangsuranpembayaranpajak Tambahanjumlahpajak yang harusdibayar

  4. Siapakah Penanggung Pajak… Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

  5. Apa yang dimaksud dengan utang pajak ? Pajak Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Dibayar Sanksi Bunga, Denda, SKP

  6. Jurusita pajak Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Apa saja tugas juru sita pajak ? melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; memberitahukan Surat Paksa; melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

  7. Tindakan Penagihan-ST Tindakan Penagihan Pajak dimulai dengan penerbitan Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. ST diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan Surat tegoran tidak diterbitkan terhadap penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

  8. Tindakan Penagihan-SP Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP,SKP, SKPKBT dan SK pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding serta putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tdk dibayar oleh PP sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa Jangka waktu pelaksanaan pemberitahukan SP: setelah lewat 21 hari sejak tgl disampaikan ST Sifat SP : Kekuatan Eksekutorial Grosse akte Tidak dapat diajukan banding

  9. Tindakan Penagihan Pajak Seketika Sekaligus! Adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksankan oleh jurusita pajak kepada penaggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak Dilakukan apabila: -PP akan meninggalkan NKRI u/ selama-lamanya -PP memindahtangankan barang2 yg dimilik dlm rangka mengecilkan usaha -Badan usaha akan dibubarkan Terjadi penyitaan oleh pihak ketiga

  10. Penyitaan Aset! Apabila terhadap WP/PP surat paksa sudah diberitahukan namun sampai dengan batas waktu 2 x24 jam sejak Pemberitahuan SP WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka DJP dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik WP/PP tersebut Tujuannya: memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari PP. Dilakukan sampai dengan nilai brang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak u/ melunasi piutang dan biaya penagihan pajak

  11. Pelaksanaan penyitaan Barang Penanggung Pajak yang Dapat disita : Barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain , termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa: Barang bergerak Barang tidak bergerak Barang lain yang memungkinkan adanya perluasan objek sita hak lainnya

  12. 6 Usulan memberitahu saldo rek. bank 5 3 tidak KPP 7 4 iya MEMINTA KUASA SITA Usulan memberitahu saldo rek. bank 1 2 8 PEMBLOKIRAN/PENYITAAN SALDO REKENING WP/PP DI BAK SURAT PAKSA BA PEMBLOKIRAN SPMP Perintah BANK WP

  13. Lelang Abstraksi Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalu kantor lelang. Sekalipun PP telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan lelang tetap dilaksanakan Lelang adalah Penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan dan/atau melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli Pengumuman Lelang Paling singkat 14 hari setelah Penyitaan Waktu Lelang Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

  14. ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK Dasar Hukum : UU No. 19 tahun 2000 UU No. 16 tahun 2009 UU No. 80 Tahun 2007 PMK No.24/PMK.03/2008 • -Utang pajak & • BiayaPenagihan • Putusan • Pengadilan Langsung, Pos, Ekspedisi/Kurir dgn bukti kirim PENCABUTAN SITA SKP SKPKB SKPKBT dll Barang Bergerak 1x Surat Teguran Surat Paksa SPMP / Penyitaan 21 HARI 2x24 jam 14 hari tdk lunas 7 HARI PENGUMUMAN LELANG • - SPMP • - Jurusita + 2 Saksi • Brg bergerak & • brg tdk bergerak • Penyitaan atas rek. • Bank & efek • Barang yg disita dilarang : • Dipindahtangankan • Disewakan • Dipinjamkan • Disembunyikan • Dihilangkan • Dirusak Barang tdk Bergerak 2x 14 HARI >Parate execute >Diberitahukan oleh Jurusita Pajak >Dibuat BAP SP PELAKSANAAN LELANG Pengumuman Penunggak Pajak di Media Masa Pemblokiran Pencegahan Penyanderaan • Syarat: • - Utang pajak ≥ Rp.100 jt • Diragukan i’tikad baik: • Jangka waktu: • 6 bln dpt diperpanjang max 6 bln • akibat: • Utang pajak tdk hapus & • penagihan tetap dilaksankan • - Kep/ijin Menkeu

  15. Form Surat tegoran, SPPSS

  16. SURAT PAKSA

  17. Surat Perintah penyitaan

  18. BA PENYITAAN

  19. BUNGA PENAGIHAN Apabilaataspajak yang terutangmenurutSuratKetetapanPajakKurang Bayar, atauSuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan, dantambahanjumlahpajak yang harusdibayarberdasarkanSuratKeputusanPembetulan, SuratKeputusanKeberatan, atauPutusan Banding, padasaatjatuh tempo pembayarantidakataukurangdibayar, makaatasjumlahpajak yang tidakataukurangdibayaritu, dikenakansanksiadministrasiberupabungasebesar 2% (duapersen) sebulanuntukseluruhmasa, yang dihitungdaritanggaljatuh tempo sampaidengantanggalpembayaranatautanggalditerbitkannyaSuratTagihanPajak, danbagiandaribulandihitungpenuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 1 UU KUP)

  20. CONTOH Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2000 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2001 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayar Rp1.200.000,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2) Rp 216.000,00 Pajak yang masih harus dibayar Rp1.416.000,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober 2001. Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober 2001. Bunga Penagihan: 2% x 1 x 1.416.000,00 = Rp28.320,00 DitagihdenganSuratTagihanPajak (STP)

  21. PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 angka 4 UU KUP jo Kep. Menkeu No: 541/KMK.04/2000 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran atas : Pajak yang terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PPh. DalamhalWajibPajakdiperbolehkanmengangsurataumenundapembayaranpajak, jugadikenakanbungasebesar 2% (duapersen) sebulan, danbagiandaribulandihitungpenuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 2 UU KUP) Permohonan pengangsuran atau penundaan ini dapat dilakukan apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.

  22. Contoh Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB dengan rincian sbb: Jumlah Pokok Pajak Rp40.000.000,00 Jumlah Kredit Pajak Rp30.000.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp10.000.000,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 5.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp15.000.000,00 Misalkanjatuh tempo 10/10/97 Disetujui pembayaran secara mengangsur dengan skedul angsuran: I. 15/11/97; II. 15/12/97; dan III. 15/1/98 masing-masing Rp5.000.000,00. • Perhitungan bunga penagihan: • 2 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp200.000,00 • 3 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp300.000,00 • 4 bulan x 2% x Rp5.000.000,00 Rp400.000,00 • Rp900.000,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

  23. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 20 ayat 3 UU KUP) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000

  24. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. (Pasal 22 angka 1 UU KUP)

  25. TERTANGGUHNYA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ada pengakuan utang pajak dari WP diterbitkan SKPKB atau SKPKBT thd WP yg melakukan tindak pidana fiskal sesuai putusan hakim WP mengajukan permohonan angsuran & penundaan pembayaran utang pajak sebelum tgl jatuh tempo pembayaran. Maka daluwarsa penagihan dihitung sejak tgl surat permohonan diterima oleh Dirjen Pajak. WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan WP diterima Dirjen Pajak. Official Assessment ?? WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. Pasal 22 angka 2 UU KUP dan penjelasannya

  26. PIUTANG PAJAK HAPUS tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi WP ORANG PRIBADI WP BADAN WP bubar, likuidasi, ataupailitdanpengurus, direksi, komisaris, pemegangsaham, pemilik modal, ataupihak lain yang dibebaniuntukmelakukanpemberesanataulikuidator, ataukuratortidakdapatditemukan; tidakdapatditemukanataumeninggalduniadengantidakmeninggalkanhartawarisandantidakmempunyaiahliwaris, atauahliwaristidakdapatditemukan; tidakmempunyaihartakekayaanlagi; tidak mempunyai harta kekayaan lagi; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau sebab lain sesuaihasilpenelitian. sebab lain sesuai hasil penelitian. Kep. Menkeu No: 565/KMK.04/2000 jo No: 539/KMK.03/2002

More Related