BAHAN PAPARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUKSI BATUBARA

1. BAHAN PAPARANKEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUKSI BATUBARA Disampaikan Pada : Focus Group Discussion Edi Prasodjo Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Jakarta, 10 Desember 2013 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2. I. DASAR HUKUM • Pasal 33 UUD 1945: • Ayat (2) Cabang-cabangproduksi yang pentingdan yang menguasaihajathiduporangbanyakdikuasaiolehnegara • Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • UU No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara: • Pasal 95 huruf c “Pemegang IUP dan IUPK wajibmeningkatkannilaitambahsumberdaya mineral dan/ataubatubara” • Pasal 102 “Pemegang IUP dan IUPK wajibmeningkatkannilaitambahsumberdaya mineral dan/ataubatubaradalampelaksanaanpenambangan, pengolahandanpemurnian, sertapemanfaatan mineral danbatubara” • Pasal 103 ayat (1) “Pemegang IUP dan IUPK OperasiProduksiwajibmelakukanpengolahandanpemurnianhasilpenambangandidalamnegeri” • Pasal 170 “PemegangkontrakkaryasebagaimanadimaksuddalamPasal 169 yang sudahberproduksiwajibmelakukanpemurniansebagaimanadimaksuddalamPasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahunsejakUndang-Undanginidiundangkan”

3. DASAR HUKUM (LANJUTAN) • PP No 23 Tahun 2010, tentang PelaksanaanKegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara: • Pasal 84 ayat (1) “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri” • Bab VIII (pasal 93 – 96) mengenaiPeningkatanNilaiTambah, PengolahandanPemurnian Mineral dan Batubara • Pasal 112 angka 4 huruf c “Kuasapertambangan, suratizinpertambangandaerah, dansuratizinpertambanganrakyat, yang diberikanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangansebelumditetapkannyaPeraturanPemerintahinitetapdiberlakukansampaijangkawaktuberakhirsertawajibmelakukanpengolahandanpemurniandidalamnegeridalamjangkawaktu paling lambat 5 (lima) tahunsejakberlakunyaUndang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara” • PerMen ESDM No. 34/2009, tentangPengutamaanPemasokanKebutuhanMinerbauntukKepentinganDalamNegeri • PerMen ESDM No. 17/2010, tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

4. II. KONDISI SAAT INI SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATUBARA (BADAN GEOLOGI, 2012) TOTAL SUMBER DAYA 159,7 Milyar Ton* TOTAL CADANGAN 31,78 Milyar Ton Very High ( >7.100 kal/gr ) High ( 6.100 – 7.100 kal/gr ) Medium ( 5.100 – 6.100 kal/gr ) Low (< 5.100 kal/gr ) *) 41 Milyar Ton merupakansumberdayatambangdalam

5. COAL PRODUCTION, SALES, AND DMO (2008-2013) Note : *) plan on 2013 ***) DMO started on 2010 DMO= Domestic Market Obligation

6. 120 104 95 87 100 79 80 million tones 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 0 0.6 0.9 1.3 Briquette 0.9 1.1 1.2 1.3 Fertilizer 0.6 0.7 0.8 0.8 Paper Pulp 2 2.3 2.3 2.3 Textile 0.4 0.5 0.5 0.5 Metallurgy 8.9 9.4 10.1 11.2 Cement 66.3 71.5 79.1 87.7 Electricity PROJECTION OF COAL DOMESTIC CONSUMPTION ٭>Coal domestic consumption is determined on the basis of coal user demand projection

7. DIAGRAM ALIR PERAN BATUBARA Sumberdaya, cadangan, Infrastruktur SumberEnergi pembangkitlistrik industri usahakecildanrumahtangga BATUBARA export APBN Penerimaan Negara Blending /upgrading Liquefaction / gasifaction /briqueting plant

8. LIQUEFACTION GASIFICATION COAL ADDED VALUE Power Plant DIRECT USE Industry CWM Liquid COAL CONVERSION Gas Chemical Feedstock COKES ACTIVE CARBON LOW RANK COAL High Rank Coal UPGRADING Clean Coal Technology

9. III. PENGUSAHAAN PNT BATUBARA HARGA BATUBARA UNTUK KEPERLUAN TERTENTU • Salahsatuupayauntukmendukungkelayakanusahapengembangan PNT batubaratermasukgasifikasi batubaradan CWM adalahpemanfatanpotensienergisetempat, pembangunaninfrastukturdanpenetapankebijakanhargabatubarakhususuntukbahanbaku PNT batubara; • Hargajualbatubara IUP/PKP2B secaraumumditetapkansebesar minimal HPB (sesuaiharga market); • PNT batubaradikategorikanBatubara UntukKeperluanTertentu (Permen 17/2010) yang harganyadiaturkhusus.

10. ANATOMI DASAR HUKUMHARGA BATUBARA UU NO. 4/2009 Pasal 6 Ayat 1 K PP NO. 23/2010 (1 Feb 2010) Pasal 85 PerMen No. 17/2010 (23 Sept 2010) Pasal 21 Ayat 4 Pasal 11 Ayat 4 Pasal 13 Ayat 4 Pasal 21 Ayat 4 Pasal 12 Ayat 5 KepMen No. 0617/2011 ttgHarga Batubara ke PLN (3 Maret 2011) PerDirJen (finalisasi) ttg Batubara Jenis & KeperluanTertentu PerDirjen No. 515/2011 ttg Formula Harga Batubara (24 Maret 2011) PerDirjen1348/2011 ttgHarga Batubara untukPembangkit ListrikMulut Tambang (9 Des 2011) PerDirJenNo. 644/2013 sebagaiperubahan 999.K/2011 ttgBiayaPenyesuaian (21 Maret 2013) KepDirJen (finalisasi) ttg Surveyor Batubara KepDirJen ttgHarga Batubara Bulanan HBA HPB Marker & lainnya HPB Coking Coal Catatan : Untuk PKP2B diaturdalamKontrak PKP2B Pasal 12 / 13 Hard Coking Semi Soft Coking Pulverised Coal Injection

11. KONSEP HARGA BATUBARA UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH • ROYALTI/DHPB= • PRODUCT PRICES – ADDED VALUE COST COAL PRICES+ADDED VALUE COST+PROFIT COAL PRICES

12. PENGUSAHAAN UNTUK PENGOLAHAN BATUBARA Dasar Hukum IUP OPK Pengolahan Batubara • UU 4/2009 Pasal 102 s.d. 104 • PP 23/2010 Pasal 36-37 • Kegiatan bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP OP khusus untuk pengolahan • IUP OP Khusus pengolahan Diterbitkan oleh Menteri, Bupati, walikota sesuai kewenangan • Permen ESDM No. 32/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Syarat : administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. 4. SK MESDM No. 0816 K/MEM/2011 tentang Pelimpahan Wewenang MESDM kepada Dirjen Minerba utk Pemberian IUP OPK Khusus.

13. IV. STRATEGI PENINGKATAN NILAI TAMBANG BATUBARA • Penciptaan ikliminvestasi yang kondusifdanjaminankepastianhukum • Pemberianinsentifdandukunganlembagakeuangan • Efektivitas Norma, Standar, ProsedurdanKriteriaPemerintah • Penyediaandanpeningkataninfrastruktur • Pemanfaatanenergisetempat • Peningkatansistemtransportasi • Peningkatankoordinasidanharmonisasikebijakan/peraturan: • LintasSektor/antarKementerian • PemerintahPusatdanPemerintah Daerah • AsosiasiPengusahasektor ESDM • Pelakuusaha/IUP/KK/PKP2B • Pemutakhiransisteminformasipertambanganterpadupeningkatanperanlitbang • Efisiensi proses pengolahanbatubara • Validasiteknologibarudanbelumteruji • Alihteknologidaninovasi • Peningkatankerjasama bilateral dan multilateral

14. V. PENUTUP • Ketentuandalam UU No 4/2009 dan turunannya telahmenjadidasarhukum yang kuatbagiPemerintahgunamendorongpengusahaan peningkatannilaitambahpertambanganbatubaramelaluipengolahanbatubara didalamnegeri. • Pemberlakuan PNT Batubara merupakanbagiandariupayapenerapanasaskonservasidandiversifikasiproduk/energi, sertamemperkokohketahananindustri/energi. • Upaya mendorong PNT batubara diantaranya: • menciptakanikliminvestasi yang kondusif, koordinasidanharmonisasiperaturandanpenyediaaninfrastruktur; • harga Batubara UntukKeperluanTertentu; • Pengusahaan sesuai aturan yang berlaku

15. TerimaKasih

16. LAMPIRAN

17. TEKNOLOGI PENGOLAHAN BATUBARA

18. SYNTHESIS GAS APPLICATION COAL GASIFICATION Products Application ＣＯ、Ｈ2 GT,GE fuel Direct reduction iron syngas COAL GASIFICATION Fuel cell H2 for direct CTL Ammonia (NH3) Shift reaction H2 ＣＯ、Ｈ2 CO2 Brown coal Gas Liquid Synthesis Motor fuel GTL ＤＭＥ Methanol Naphtha Motor fuel Chemical raw material Motor fuel Chemical raw material ＣＯ、Ｈ2 Chemical raw material Example Brown coal 1ton CO, H2 400~700m3N Methanol 200~350L 18

19. H2 Liquefaction Upgrading Coal Coal Raw Liquefied Oil Product Oil Product Oil H2O, O2 F/T Synthesis Gasification Isocracking CO, H2 Gases COAL LIQUEFACTION Direct Proved at pilot plant scale 250bbl/d High energy efficiency more than 60% More oil production from coal than indirect Good oil quality especially for premium gasoline Indirect Proved at commercial scale 160,000bbl/d Low energy efficiency 40 - 45% Less oil production from coal than direct Good oil quality especially for diesel (solar)

20. IV. KEBIJAKAN NILAI TAMBAH BATUBARA 4.2. MATA RANTAI NILAI TAMBAH INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER SDA Usaha Pengolahan Lanjut Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara KegiatanHuluMinerba KegiatanHilirMinerba KegiatanHilirPerindustrian (Meningkatkan Nilai Tambah Pertama) (Meningkatkan Nilai Tambah Kedua) (Menambang dari perut bumi) Mineral Logam ProdukAkhir Cadangan (Bahan Galian) ProdukAntara Pengolahan Pemurnian Eksplorasi Eksploitasi Proses Lanjut Logam Alloy • Separasi • Ekstraksi • Refining • Industri Mesin, logam dasar • dan elektronika (IMELDE) • Industri logam-besi baja Mineral Bukan Logam ProdukAkhir Cadangan Bahan Baku Industri Eksplorasi Eksploitasi Pengolahan Proses Lanjut • Produk olahan • Proses fisik • Tepung • Pellet • Proses Kimia • Katalis • Filler • Coater, dll • Penggerusan • Pencampuran • Upgrading • Industrikimiadasar • Aneka industri • Kimia (sabun, obatdll) • Konstruksi SumberDaya Mineral dan Batubara Batuan Cadangan ProdukAkhir Eksplorasi Eksploitasi Pengolahan Pemolesan/ pemotongan • Crushing • Grinding • Sizing • Barangseni • BahanBangunan Batubara Batubara Batubara Cadangan Eksplorasi Pemanfaatan Pengolahan Eksploitasi • Kokas • Briket • CWM/CWF • Gas batubara • Minyakbatubara • Blending/Mixing • Upgrading • Konversi • Rumahtangga • Transportasi • Industri • Pembangkitan

21. KEEKONOMIAN PENGOLAHAN BATUBARA