1 / 21

DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG

TIM PENYELENGGARA CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI : TOBA-ASAHAN DAN WILAYAH SUNGAI : BELAWAN-ULAR-PADANG PROVINSI SUMATERA UTARA. DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG.

fahim
Download Presentation

DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TIM PENYELENGGARA CALON ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI : TOBA-ASAHAN DAN WILAYAH SUNGAI : BELAWAN-ULAR-PADANGPROVINSI SUMATERA UTARA DISAMPAIKAN OLEH Ir. LAUREN GULTOM, M.ENG

  2. Diangkat Berdasarkan : SK DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR, DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM NO. 187/KPTS/D/2008 TGL. 26 September 2008 Dengan Susunan Sebagai berikut : Ketua : Ir. Lauren Gultom, M.Eng Merangkap anggota Sekretaris : Ir. Robert Nababan, MT Merangkap Anggota Anggota : 1. Ir. Surung Siregar, Dipl.HE 2. Ir. H. Adam Brayun Nasution, M.Si 3. Ir. Redikton Hutauruk 4. Ir. Salmonsius Girsang, M.Si 5. Ir. Junjungan Saragi, ME

  3. Dibantuoleh : • AmatPurba, ST Balai Wilayah Sungai Sumatera II • Ir. AronLumbanbatus.d.a • M.Zains.d.a • TitinPangaribuans.d.a • DiharwanSimatupang, SE s.d.a • ErniLubiss.d.a • Ir. Tetty Magdalena Nasution, M.SiBappedaProvinsi Sumatera Utara • Ir. Taufiks.d.a • Igbal, STP s.d.a • DiangkatBerdasarkan : SK KepalaBalai Wilayah Sungai Sumatera II • No. 18 /KPTS/BWS.SII/2010.

  4. DasarHukum : • Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentang • SumberDaya Air • PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2008tenangDewanSumberDaya Air. • PeraturanMenteriPekerjaanUmum No. 04/PRT/M/2008 • tentangPedomanPembentukanWadahKoordinasiPengelolaanSumberDaya Air Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai.

  5. KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) DAN SEKRETARIAT WS. TOBA-SAHAN DAN WS BELAWAN-ULAR-PADANG • Pendahuluan. • Untuk membentuk wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah wilayah sungai strategis nasional. Dengan Dasar Hukum adalah Undamg-Undang Nomor 7 tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Repubil Indonesia Nomor : 12 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2008 tanggal 06 Mei 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota dan Wilayah Sungai serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota dan Wilayah Sungai.

  6. Maksud dan Tujuan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Strategis Nasional Toba-Asahan dan WS Belawan-Ular-Padang. Kerangka Acuan Kerja ini (KAK) ini dibuat sebagai untuk lebih memperjelas secara lebih terperinci atau lebih opersaional agar pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA di daerah dan wilayah sungai Toba-Asahan dan WS Belawan-Ular-Padang dapat berlangsung secara tertib.

  7. LingkupPelaksanaan • Pembentukan Tim Persiapan/ pemilihancalonanggota Tim KoordinasiPengelolaanSumberDaya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Btoba-Asahan. • PenetapanjumlahanggotadariunsurPemerintah, pemerintahkab/kotapada TKPSDA Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan. • ProsesseleksiCalonanggotadariunsur non pemerintahdanurutankegiatan yang harusdilakukan. • Pengaturanjumlahangota TKPSDA Wilayah Sungai StrategisNasionalBelawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan. • Penyelenggaraan fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA dari unsur non pemerintah • PembentukanKomisi-komisi • Laporantertulis TKPSDA Wilayah Sungai StrategisNasionalBelawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan. • PembentukanSekretariatWadahKoordinasi TKPSDA Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan .

  8. Keanggaotaan TKPSDA WS Strategis nasional Toba-Asahan. • a. Wakil instansi Pemerintah : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. • b. Wakil instansi Pemerintah Provinsi terdiri dari 5 (lima) Instansi Yaitu : • Bappeda Provinsi Sumatera Utara • Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara • Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara • Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara • Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara • c. Waki instansi Kabupaten/Kota terdiri dari 9 (Sembilan) Instansi yaitu : • Pemerintah Kabupaten Simalungun • Pemerintah Kabupaten Samosir • Pemerintah Kabupaten Toba Samosir • Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara • Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan • Pemerintah Kabupaten Dairi • Pemerintah Kabupaten Karo • Pemerintah Kabupaten Asahan • Pemerintah Kota Tanjung Balai

  9. Keanggotaan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang. • Dari Unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah • Kabupaten/Kota. • Wakil instansi Pemerintah : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. • Wakil instansi Pemerintah Provinsi terdiri dari 5 (lima) Instansi Yaitu : • Bappeda Provinsi Sumatera Utara • Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara • Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara • Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara • Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara • Waki instansi Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Instansi yaitu : • Pemerintah Kabupaten Simalungun • Pemerintah Kabupaten Karo • Pemerintah Kabupaten Deli Serdang • Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai • Pemerintah Kota Medan • Pemerintah Kota Tebing Tinggi

  10. Ketetapan Menteri PU

  11. 5). KriteriaPemilihanAnggota • 1. Pengajuan anggota TKPSDA WS strategis nasional dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) didasarkan kriteria sebagai berikut: • pejabat wakil instansi Pemerintah sebagai pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan adalah pejabat setingkat eselon II atau setingkat eselon III pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air. • pejabat wakil instansi pemerintah provinsi setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota dewan sumber daya air provinsi yang bersangkutan. • dalam hal dewan sumber daya air provinsi belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional yang berasal dari wakil instansi pemerintah provinsi terdiri atas pejabat setingkat eselon II yang menjabat sebagai anggota PTPA. • dalam hal dewan sumber daya air provinsi dan PTPA belum terbentuk, keanggotaan TKPSDA WS strategis nasional terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari instansi pemerintah provinsi yang bersangkutan yang membidangi perencanaan daerah, membidangi sumber daya air, membidangi pertanian dan membidangi kehutanan. • pejabat wakil instansi pemerintah kabupaten/kota setingkat eselon II pada wilayah sungai yang bersangkutan yang membidangi sumber daya air dan/atau yang terkait langsung dengan sumber daya air.

  12. 2. Anggota dari unsur nonpemerintah didasarkan kriteria sebagai berikut: • wakil yang diusulkan oleh kelompok organisasi/asosiasi pengguna atau pengusaha sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1); • organisasi/asosiasi yang sudah berbadan hukum dan terdaftar pada pemerintah provinsi serta telah berperan aktif dibidang sumber daya air sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan • organisasi/asosiasi berkedudukan di provinsi pada wilayah sungai yang bersangkutan. • Atau : • Berbadanhukum Indonesia (bukanperwakilanorganisasiasing) sebagaiorganisasiatauasosiasidenganmelampirkanaktapendirianorganisasidan AD/ART. • Organisasi/asosiasi/badantingkatnasional (untuk DSDA-N) atauregionl (untuk TKPSDA Wilayah Sungai) yang bergerakdibidangsebagaimanakelompokorganisasi yang diumumkandanbukanLembagaSwadayaMasyarakat (LSM) • Organisasi/asosiasi/badan yang telahdidirikansebelumtanggal 18 Maret 2005 (1 tahunsetelahdiundangkannya UU no.7 tahun 2004 tentangSumberDaya Air) • Mengisiformulirpendaftaran yang telahdisediakan, ditandatanganiKetuadanSekretarisorganisasi/asosiasi/badan yang bersangkutandanmelampirkandaftarkegiatanorganisasiselama 2 (dua) tahunterakhir.

  13. Sekretariat TKPSDA WS Toba-Asahandan • WS Belawan – Ular – Padang. • Agar TKPSDA WS Toba-Asahandan WS Belawan-Ular-Padang yang telahdibentukdapatmelaksanakantugasdanfungsinyaperludidukungsekretariat yang bersifatpenuhwaktudanbukan ex officiosebagaimanaterjadiselamaini. • Tugasdanfungsiutamasekretariatadalahmemberikandukunganteknis, admnsitratifdankeuangan, sertakeahlianbagi TKPSDA. • SekretariatsecaraorganisasiberadadikantorBalai Wilayah Sungai Sumatera II. • Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. • Sekretaris dapat ditetapkan tersendiri sebagai pejabat eselon III, atau untuk permulaan dapat ditunjuk pejabat eselon III yaitu Kepala Bidang/Kepala Seksi di Balai Wilayah Sungai Sumatera II. • Staf sekretariat adalah PNS dengan jumlah sesuai yang dibutuhkan, bersifat penuh waktu (full time). • Sekretariat dapat dibantu tenaga ahli yang bersifat paruh waktu bila diperlukan khususnya untuk membantu menyiapkan substansi persidangan TKPSDA.

  14. Jadwal Pelaksanaan

  15. KUOTA CALON ANGGOTA TKPSDAWS TOBA – ASAHAN. • Unsur Pemerintah : 1. Balai Wilayah Sungai Sumatera II : 2 OrANG • Unsur Pemerintah Provinsi : 1. Bappeda Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang 2. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang 3. Dinas Pertanian Provinsi Sum.Utara : 1 Orang 4. Dinas Kehutanan Provinsi Sum. Utara : 1 Orang 5. Badan Lingkungan Hidup Provsu : 1 Orang • Usnsur Pemerintah Kabupaten/Kota : 1. Kab. Simalungun : 1 Orang 2. Kab. Samosir : 1 Orang 3. Kab. Toba Samosir : 1 Orang 4. Kab. Tapanuli Utara : 1 Orang 5. Kab. Humbang Hasundutan : 1 Orang 6. Kab. Dairi : 1 Orang 7. Kab. Karo : 1 Orang 8. Kab. Asahan : 1 Orang 9. Kota Tanjung Balai : 1 Orang Jumlah ……………….. : 16 Orang

  16. Dari unsurOrganisasi/Asosiasi : 16 OrangJumlahAnggota TKPSDA WS TOBA-ASAHAN Terdididari :- Dari UnsurPemerintah : 16 Orang- Dari UnsurOrnop : 16 Orang ------------------------TOTAL ………….. : 32 Orang

  17. KUOTA CALON ANGGOTA TKPSDAWS BELAWAN - ULAR - PADANG. • Unsur Pemerintah : • 1. Balai Wilayah Sungai Sumatera II : 1 Orang • Unsur Pemerintah Provinsi : • 1. Bappeda Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang • 2. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara : 1 Orang • 3. Dinas Pertanian Provinsi Sum.Utara : 1 Orang • 4. Dinas Kehutanan Provinsi Sum. Utara : 1 Orang • 5. Badan Lingkungan Hidup Provsu : 1 Orang • Usnsur Pemerintah Kabupaten/Kota : 1. Kab. Simalungun : 1 Orang 2. Kab. Karo : 1 Orang 3. Kab. Deli Serdang : 1 Orang 4. Kab. Serdang Bedagai : 1 Orang 5. Kota Medan : 1 Orang 6. Kota Tanjung Balai : 1 Orang Jumlah ……………….. : 12 Orang • Dari Unsur ORNOP Diambil : 12 Orang • Total…………………. : 24 Orang

  18. Tupoksi TKPSDA WS Linprov-Stranas

  19. Tim Persiapan/Pemilihan Unsur Pemerintah Mengkaji calon anggota yg dapat dipertimbangkan sebagai anggota • yang beranggotakan : • Instansi yg membidangi SDA • Kehutanan • Lingkungan hidup • Pertanian • Sekretariat daerah Unsur Non Pemerintah • Proses seleksi yg terdiri dari : • Pengumuman secara terbuka melalui media cetak/elektrolit • Pendaftaran • Pengelompokan • Pengalokasian quota anggota • Fasilitasi penetapan bakal calon • Pengajuan calon Mekanisme Pemilihan Anggota (lanjutan) menetapkan Menteri/ Menyiapkan & mengajukan draft surat keputusan 3 Melaporkan hasil seleksi calon anggota utk mendapatkan penetapan 2 1

  20. Hubungan Kerja Antar Wadah Koordinasi Wil. Administrasi Wil. Sungai Dewan SDA Nasional TKPSDA WS Lintas Prov & TKPSDA WS Stranas Dewan SDA Provinsi TKPSDA WS Lintas Kab/Kota Dewan SDA Kabupaten/Kota TKPSDA WS Dalam Kab/Kota Saling berkoordinatif dan konsultatif

  21. SekiandanTerimaKasih

More Related