1 / 46

Kenalan Dengan Pajak

Kenalan Dengan Pajak. Oleh : Jakarta, 3 Juni 2014. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak ?.

fell
Download Presentation

Kenalan Dengan Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KenalanDenganPajak Oleh: Jakarta, 3 Juni 2014

  2. ApakahAndatermasukWajibPajak?

  3. WajibPajakadalahorangpribadiataubadan, meliputipembayarpajak, pemotongpajak, danpemungutpajak, yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan per-pajakan. • 1) OrangPribadi, dan • 2) Badan.

  4. OrangPribadi • SebagaiSubjekPajakyaituWarga Negara Indonesia (orang yang dilahirkandi Indonesia) atauorangasing yang tinggaldi Indonesia lebihdari 183 haridalamjangkawaktu 12 bulan. • Sedangkan yang dikategorikanbatasanpenghasilanadalahjikapenghasilannetonyadiatasPenghasilanTidakKenaPajak (PTKP).

  5. Badan • Sedangkansebagaibadan, yaitusekumpulanorangdan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukanusahamaupun yang tidakmelakukanusaha yang meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamiliknegaraataubadanusahamilikdaerahdengannamadandalambentukapa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasisosialpolitik, atauorganisasilainnya, lembagadanbentukbadanlainnyatermasukkontrakinvestasikolektifdanbentukusahatetap.

  6. Melaporkan Usaha untukDikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak

  7. JikaperedaranbrutosudahmelebihiRp 4,8 milyardalamsatutahunpajakataudalambagiantahunpajak (misalnya, jumlahtersebutdiperolehbulanAgustus), makasudahwajibmelaporkanusahanyasebagai PKP. WalaupunperedaranusahabelummencapaiataumelebihiRp 4,8 milyar, bukanberartipengusahatersebuttidakdapatmelaporkanusahanyauntukdikukuhkansebagai PKP. Sah-sahsaja, namuntidakwajib.

  8. MengisiSuratPemberitahuandenganTidakBenar, LengkapdanJelas

  9. SuratPemberitahuan • SPT Masa, yaitu SPT yang digunakanuntukmelaporkankewajibanpajakuntuksuatuMasaPajak; • SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakanuntukmelaporkankewajibanpajakuntuksuatuTahunPajakatauBagianTahunPajak.

  10. Cara MengisiSuratPemberitahuan • Benaryaitubenardalamperhitungan, termasukbenardalampenerapanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, dalampenulisan, dansesuaidengankeadaan yang sebenarnya;

  11. Lengkapyaitumemuatsemuaunsur-unsur yang berkaitandenganobyekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalam SPT; • Jelasyaitumelaporkanasal-usulatausumberdariobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalam SPT.

  12. TidakatauTerlambatMenyampaikanSuratPemberitahuan

  13. Tidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanadimaksud; • Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah) untukSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilai, • Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah) untukSuratPemberitahuanMasalainnya, dansebesar

  14. Rp 1.000.000,00 (satujuta rupiah) untukSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanWajibPajakbadan, sertasebesar • Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah) untukSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanWajibPajakorangpribadi.

  15. Setiaporang yang dengansengaja: • TidakmenyampaikanSuratPemberitahuan; sehinggadapatmenimbulkankerugianpadapendapatannegaradipidanadenganpidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 6 (enam) tahundandenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlahpajakterutang yang tidakataukurangdibayardan paling banyak 4 (empat) kali jumlahpajakterutang yang tidakataukurangdibayar.

  16. SPT yang DianggapTidakDisampaikan • SPT tidakditandatanganisebagaimanamestinya • SPT tidaksepenuhnyadilampiriketerangandan/ataudokumensebagaimanamestinya; • SPT yang menyatakanlebihbayardisampaikansetelah 3 (tiga) tahunsesudahberakhirnyaMasaPajak, bagianTahunPajakatauTahunPajak, dan WP telahditegursecaratertulis; atau

  17. d. SPT disampaikansetelahDirekturJenderalPajakmelakukanpemeriksaanataumenerbitkansuratketetapanpajak.

  18. KapanSuratPemberitahuanDisampaikan? • Untuk SPT MasaPPh, paling lama 20 (duapuluh) harisetelahakhirMasaPajak; • Untuk SPT Masa PPN, paling lama akhirbulansetelahakhirMasaPajak; • Untuk SPT TahunanPajakPenghasilan WP orangpribadi, paling lama 3 (tiga) bulansetelahakhirTahunPajak; atau • Untuk SPT TahunanPajakPenghasilan WP badan, paling lama 4 (empat) bulansetelahakhirTahunPajak.

  19. TerimaKasih Jl. SungaiGerong No. 19 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 12920 Indonesia Telp : +62 21 31903700 Fax : +62 21 31904200 www.lf-consult.com

  20. Bentuk Usaha Tetap • …. Ataubentukusaha yang dipergunakanolehorangpribadi yang tidakbertempattinggaldi Indonesia, orangpribadi yang beradadi Indonesia tidaklebihdari 183 haridalamjangkawaktu 12 bulan, danbadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia untukmenjalankanusahaataumelakukankegiatandi Indonesia, yang berupa: tempatkedudukanmanajemen; cabangperusahaan; kantorperwakilan; gedungkantor; pabrik; bengkel; gudang; ruanguntukpromosidanpenjualan; pertambangandanpenggaliansumberalam; wilayahkerjapertambanganminyakdan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,ataukehutanan; proyekkonstruksi, instalasi, atauproyekperakitan; pemberianjasadalambentukapa pun olehpegawaiatauorang lain, sepanjangdilakukanlebihdari 60 (enampuluh) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan; orangataubadan yang bertindakselakuagen yang kedudukannyatidakbebas; agenataupegawaidariperusahanasuransi yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia yang menerimapremiasuransiataumenanggungrisikodi Indonesia; dankomputer, agenelektronik, atauperalatanotomatis yang dimiliki, disewa, ataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankankegiatanusahamelalui internet.

  21. PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PPh Final 1% atasPenghasilanBrutoTertentu SEPTEMBER 2013

  22. Siapa yang Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46? • Orang pribadi • Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, • yang menerimapenghasilanbruto/kotor dariusahatidakmelebihiRp4,8 miliardalam 1 (satu) TahunPajak.

  23. Pengecualian • WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnyapedagangmakanankeliling, pedagangasongan, warungtendaditrotoar, dansejenisnya. • WP badanyang belum beroperasi secara komersial atau yang dalamjangkawaktu 1 (satu) tahun setelah beroperasisecarakomersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

  24. Dasar Penentuan Penghasilan Bruto • Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasukdariusahacabang, tidak termasuk penghasilan bruto dari: • Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; • penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; • usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan • penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

  25. SaatMulaiBerlakunya PP PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggal 1 Juli 2013

  26. Kapan Wajib Pajak • Dikenakan PPh • Berdasarkan PP 46? • Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8 Miliar, dalam hal penghasilan tersebut merupakan penghasilan penuh 12 bulan.

  27. 2013 2014 • Contoh Kasus: CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah danmemiliki penghasilan bruto: • Januaris.dDesember 2013 sebesarRp4.000.000.000,00 Omzet perdagangan Rp4 miliar • dikenai PPh bersifat final 1% 2013 2014 penghasilanBruto ≤ Rp4,8 miliarMemenuhiKriteriauntukDikenaiPPhBersifat Final

  28. Kapan Wajib Pajak • Dikenakan PPh • Berdasarkan PP 46? • Apabila WP Orang Pribadi baruterdaftarantara Januari-Juni 2013  dasarpenghasilanbrutoadalah: akumulasipenghasilanbrutodaribulanberdiris.d. bulan Juni 2013, yang disetahunkan.

  29. Contoh Kasus Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 1 April 2013 30 Juni 2013 1 Juli 2013 TerdaftarsebagaiWajibPajak MulaiBerlakunya PP 46 Tahun 2013 penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000

  30. Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh • Berdasarkan PP 46? • Dalamhal WP Orang Pribadi baruterdaftarsetelah Juli 2013 •  dasarpenghasilanbrutoadalah: penghasilanbrutobulanpertamadisetahunkan.

  31. Contoh Kasus Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

  32. Kapan Wajib Pajak • Dikenakan PPh • Berdasarkan PP 46? • Khusus WP Badan yang baru mulai beroperasi secara komersial •  dasarpenghasilanbrutoadalah: penghasilan bruto setahun pertama sejak beroperasi secara komersial.

  33. Contoh Kasus PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara komersial bulan November 2013. Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya Baru menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014. Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru tetap menggunakan PPh tarif umum. Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.

  34. Penentuan Penghasilan Bruto Dasar Pengenaan PP 46

  35. Penerapan Tarif PajakPenghasilanterutangdihitungberdasarkantarif 1% (satu persen)dikalikandengan dasar pengenaan pajak,yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha PPhTerutang = 1% x penghasilanBrutoSetiapBulan

  36. PenerapanTarif Contoh PT Daya Tangkap memenuhikriteria WP yang dikenaiPPhyang bersifat final sesuai PP ini. Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00 = Rp 500.000,00

  37. AngsuranMasa • Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46 merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) • Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. • Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum. • Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan tarif umum.

  38. AngsuranMasa • Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: • bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan • bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, • besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

  39. PenyetorandanPelaporan • Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. • SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). • Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. • SPT Tahunan : • Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final. • Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013

  40. Pemotongan/PemungutanPPh • Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolehWP yang dikenaiPPhbersifat final menurut PP ini,yang berdasarkanketentuan UU PPhwajibdilakukanpemotongandan/ataupemungutanPPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskandaripemotongandan/ataupemungutanPPh oleh pihak lain. • Pembebasandaripemotongandan/ataupemungutanPPholeh pihak laindiberikanmelaluiSuratKeteranganBebasdengan Tata Cara sebagaimanadimaksud PER-01/PJ/2011 Contoh: • Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPhPasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput. • Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri.Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecualipemilik toko memiliki SKB Potput.

  41. Kompensasi Rugi Ketentuan kompensasi rugi adalah : • berturut-turut sampai dengan 5 tahun. • tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. • kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

  42. KompensasiRugi Contoh Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkanketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. 2012 2014 2011 2013 2015 DikenaiPPh Final danmengalamikerugian 2010 JangkaWaktuKompensasiKerugian RugipadaTahunPajak 2010 Kerugiandari penghasilan yang dikenai PPh Final padaTahunPajak2014 tidakdapatdikompensasikeTahunPajakberikutnya

  43. SimulasiPengisian SSP • Diisidengan: • KodeAkunPajak411128 (UntukJenisPajakPPh Final) dan • KodeJenisSetoran420 (untukpembayaranPPh Final penghasilanbrutotertentu) 0 4 1 Penghasilan Usaha WP yang MemilikiPeredaranBrutoTertentu 4 2 0

  44. PengisianSPT TahunanPPh Wajib Pajak OrangPribadi DiisidenganJumlahPPhPasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor DiisiJumlahpenghasilanBrutoSelamaSatuTahunPajak

  45. PengisianSPT TahunanPPh Wajib Pajak Badan DiisidenganJumlahPPhPasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor DiisiJumlahpenghasilanBrutoSelamaSatuTahunPajak Diisidengan “Penghasilan Usaha WP yang MemilikipenghasilanBrutoTertentu” Penghasilan Usaha WP yang MemilikipenghasilanBrutoTertentu

  46. Lain-lain • Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli 2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2) • Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2) • Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum. • Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib melaporkan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2)

More Related