Materi-13 PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

1. Materi-13PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UMY Dipresentasikan pada: Training Hukum Pertanahan yang diselenggarakan oleh PT Fresh Consultant, tanggal 1-3 November 2011, Hotel IBIS Arcadia-Jakarta.

2. Dasar Hukum: • Pasal 27 UUDS 1950 atau dalam Pasal 26 KRIS: Pencabutan Hak Milik (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan undang-undang. • Pasal 18 UU No. 5 Th. 1960: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari Rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak, menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Dasar Hukum: • Pasal 1 UU No. 20 Th. 1961: untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

4. PENGERTIAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH: • Adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak ata tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum

5. Perbedaan antara Pencabutan Hak dengan Pembatalan Hak: Pencabutan Hak: PembatalanHak: • Dalam pencabutan hak, pencabutan hak hapus karena dicabut secara paksa oleh Negara tanpa si pemegang hak melakukan suatu pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya. • Dalam pembatalan hak, hapusnya hak atas tanah karena si pemegang hak melanggar atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang tadinya dipersyaratkan harus dipenuhi/dipatuhi oleh si pemegang hak sebagai kewajiban hukumnya.

6. Perbedaan antara Pencabutan Hak dengan Konfiskasi: Konfiskasi: PencabutanHak: • Dalam konfiskasi ada unsur “perampasan” hak oleh Negara berdasar keputusan Hakim karena benda yang dihaki itu terlibat dalam suatu tindakan pidana. • Dalam pencabutan hak tidak ada unsur “perampasan”, tetapi ada unsur kepentingan umum.

7. Syarat-syarat dalam melakukan Pencabutan Hak: • Dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan; • Memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak; • Dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang; • Pemindahan hak menurut jalan umum tidak mungkin lagi dilakukan (misalnya jual-beli atau pembebasan hak).

8. TUJUAN PENCABUTAN HAK: • Untukmenyelenggarakankepentinganumum; • Batasankepentinganumum, diaturdalamInstruksiPresiden No. 9 Th. 1973 tentangPedomanPelaksanaanPencabutanHak, menyebutkan: (1) Suatukegiatandalamrangkapelaksanaanpembangunanmempunyaisifatkepentinganumumapabilakegiatantersebutmenyangkut: a. KepentinganBangsadan Negara dan/atau b. Kepentinganmasyarakatluasdan/atau

9. Instruksi Presiden No. 9 Th. 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak…(ljt.): c. Kepentinganrakyatbanyak/bersamadan/atau d. Kepentingan Pembangunan. • Bentuk-bentukkegiatanpembangunan yang mempunyaisifatkepentinganumum, antara lain: a. Pertahanan; b. Pekerjaanumum; c. Perlengkapanumum; d. Jasaumum; e. Keagamaan.

10. Instruksi Presiden No. 9 Th. 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak…(ljt.): f. Ilmupengetahuansosialdansenibudaya; g. Kesehatan; h. Olahraga; i. Keselamatanumumterhadapbencanaalam; j. Kesejahteraansosial; j. Makam/kuburan; k.PariwisatadanRekreasi; l. Usaha-usahaekonomi yang bermanfaatbagikesejahteraanumum.

11. Instruksi Presiden No. 9 Th. 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak…(ljt.): (3) Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainya kecuali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menurut pertimbangannya perlu bagi kepentingan umum.

12. SUBYEK PENCABUTAN HAK: • Penetapan pencabutan hak-hak atas tanah dilakukan oleh Presiden, dengan mendengarkan pendapat menteri terkait; • Pemohon adalah instansi-instansi pemerintah/badan-badan pemerintah maupun usaha-usaha swasta; • Untuk pemohon dari swasta maka rencana proyeknya harus disetujui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

13. Obyek Pencabutan Hak: • Berdasarkan UU No. 20 Th. 1961: adalah tanah dan benda-benda yang ada di atasnya beserta hak-hak yang melekat padanya, yaitu barang-barang yang tergolong sebagai benda tak bergerak.

14. ASAS HUKUM PERBUATAN PENCABUTAN HAK MILIK: • ASAS KEADILAN; • Dalam implementasinya pemerintah perlu melaksanakan kebijaksanaan yang didasarkan kepada etika kepentingan umum, dan diikuti dengan kesadaran administratif dalam pelaksanaan etik pemerintahan; • Pengembangan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.