HUKUM KEWARISAN ISLAM Oleh : Drs. H. Habiburrahman, MHum

1. HUKUM KEWARISAN ISLAM Oleh : Drs. H. Habiburrahman, MHum Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya msng2

2. RUKUN WARIS PEWARIS AHLI WARIS HARTA WARISAN MUTLAK MNDPT : ANAK, AYAH, IBU, SUAMI/ISTERI RIIL MENINGGAL • SETELAH DISISIHKAN : • - BIAYA-BIAYA; • HUTANG; • WASIAT; dan • ½ BAGIAN HARTA • BERSAMA BL PASANG • ANNYA MSH HIDUP DPT BILA TDK MAHJUB KAKEK,NENEK, PAMAN, SAUDARA MENINGGAL DG PUTUSAN PENGGANTI Anak Angkat

3. Asas-asas Hukum kewarisan Ijbari Peralihan harta otomatis, Tidak terikat dg kehendak Pewaris atau ahli waris Bilateral Mewaris dari kerabat Laki-laki maupun prm Waratsa Peralihan harta setelah kematian Keadilan & keseimbngn Besar - kecilnya bagian seimbang dg hak & tgjwb Tsulutsailmal Wasiat/hibah tidak boleh Melebihi 1/3 harta warisan Individual Harta waris dapat dibagi Kpd ahli waris unt dimiliki

4. TEORI PENJAJAH (BELANDA) RECEPTIO IN COMPLEXU 1882 – 1937 Van Den Berg • RECEPTIE • - 1945 • Snouck Hurgronje dan • Van Vollen Hoppen Snouck Hurgronje, Th 1874 kuliah teologi di Leiden, cita-citanya ingin jadi pendeta, oleh Dosennya (A. Kuenan, CP. Tiele, dan LWE Rauwenhoff), dia diperkenalkan dengan pemikiran teologi modern yang kemudian mempengaruhinya menyusun gagasan-gagasan tentang Islam & politik kolonial

5. Pembekalan Politik berpura-pura ma suk Islam (tgl 16 Jan 1885 di Jedah). Gub Jedah mere komendasikan masuk Mak kah sbgi tamunya. Inilah kunci sukses besarnya men jalankan politik pengke birian Islam di Ina. Nama Islamnya Abdul Gaffar. Cara memandang al-Kitab & kitab wahyu lainnya spt AQ hanyalah sbgai piagam keagamaan insani. Peradab an Barat lebih tinggi, Islam mrpkan kemunduran perUUan mencekik Pribumi & politik anti Islam, harus di artikan sbgai pem- berkatan bg pribm

6. Snouck selesai di teologi, kmd mnmph pndidikan bahasa & sastra Arab di Leiden. Kemudian ke Jedah (mntp slm 6 bl-1885/’86). • Dia ke Hindia Bld mempljri Islam di Ina dl rangka suksesnya poitik penjajahan, jd penasehat unt ursn pribumi sejak 1889 – 1906. • Kmbl ke Bld & jadi penasehat menteri unt daerah2 koloni, trtm bid pddkn & agama. • Mnrt Snouck : Islam mnjd sangat kaku & tak mampu lagi menyesuaikan dg abad baru, hanya melalui pendidikan yg berskala luas & universal, netral scr agamis, pem kolonial dpt “membebaskan” muslimin dr agama mereka. Politik ini diimbanginya dg penguatan & pemurnian aktual jurisprudensi Islam – ditandai dg compendium Cirebon, Banten, dll. • Politik ini ditempuh Snouck, karena dengan berbagai taktik unt tetap eksisnya pem Bld di Indonesia telah kontra pruduktif- yang ditandai dengan timbulnya pemberontakan2 - : perang Paderi (1821 – 1827), perang Diponegoro (1825 – 1830), perang Aceh (1873 – 1903), dan • lain-lain

7. Pem Bld di bid agama bersikap netral terhadap agama (Ps 119 RR (Ps 173 IS), akantetapi prakteknya • mereka campur tangan a l sbb : • Mengatur peradilan agama (sejak 1882); • Menempatkan Penghulu sebagai penasehat peradilan umum; • Pengawasan terhadap ntcr bagi orang Islam 1905; • Ordonansi Perkawinan di Jawa & Madura 1929, diubah 1931; • Ordonansi Perkawinan di Luar Jawa 1932: • Pengawasan terhadap pendidikan Islam; • Ordonansi Guru 1905, diubah 1925; • Pengawasan terhadap kas masjid, sejak 1893; • Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji

8. Snouck & Politik Islam Kebijaksanaannya Politik Islamnya • Dl Islam tdk dikenal • lapisan kependetaan • sbgmn dl Kristen • Kiyai tdk apriori politik • Penghulu mrpkn bwhn • pem pribumi • Ulama independen bkn • komplotn jahat, sbb mrk • hanya ingin ibadah • Pergi haji ke Makkah pun • bukan berarti fanatik • berjiwa pemberontak • Pd hakekatnya or Isl di Ina itu • penuh damai, berkemampuan politik • fanatisme Islam; • Musuh kolonialisme bukanlah Islam • sbgai agama, ttp sbgai doktrin politik; • Perlawanan Islam adl thd Kristen • dan asing; • Harus dibedakan : • - Islam ag murni (ibadah)- pem Bld • bersikap netral; • - sosial kemasyktn : perkawinan, wa • risan – dihormati; • - Islam sbgai kektn sosial politik – di • larang/tidak boleh ada.

9. Politik adalah alat untuk merebut kekuasaan, dengan kekuasaan di tangan segala gagasan dan kebijaksanaan akan lebih mudah diwujudkan. Kebijaksanaan di bidang hukumpun demikian, Badan Eksekutif (Pemerintah) bersama-sama dengan Badan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk undang-undang dalam rangka menertibkan masyarakat Dalam Hukum Islampun demikian, madzhab yang dilahirkan oleh Imam Mujtahid demikian banyaknya, akan tetapi hanya madzhab yang direstui Pemerintah (Sulthan/Raja) saja yang dapat berkembang dengan baik, meskipun pendapat Imam Madzhab yang tidak didukung Pemerintah tersebut lebih baik, pendapat tersebut tidak berkembang dan terpinggirkan

10. Kompilasi Hukum Islam telah berjalan lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, diyakini sebagai hasil kesepakatan Ulama Indonesia dan didukung oleh Pemerintah, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo Kepmenag Nomor : 154 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang menerima demikian saja teori Hazairin tentang ahli waris pengganti, yang hanya dikenal dalam hukum adat; KHI tentang ahli waris pengganti perlu dikaji ulang, selain beliau tidak pantas untuk disejajarkan dalam deretan Ulama, tidak selayaknya didudukkan sebagai pembaharu di bidang hukum Islam, Menilik riwayat hidup dan latar belakang pendidikan beliau , dan cemoohan beliau kepada Allah Ta’ala, yang isinya lebih kurang, bahwa Al Qur’an menganut sistem patrilineal, dalam hal ini Tuhan tidak melihat ada sistem perkawinan materilineal. Menjawab sang gahan H. Toha Jahja, MA (seminar Th 1963) mengatakan :”Dalam hukum berlandaskan Quran hanya ada satu sistem perkawinan, sehingga hukum kewarisannya satu macam pula”.