1 / 38

PERPAJAKAN II

PERPAJAKAN II. PPh Bagian 2. Oleh Wisnu Haryo Pramudya , S.E.,M.Si.,Ak. Pengertian Penghasilan.

huey
Download Presentation

PERPAJAKAN II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERPAJAKAN II PPhBagian 2 Oleh WisnuHaryoPramudya, S.E.,M.Si.,Ak

  2. PengertianPenghasilan PajakPenghasilansehubungandenganpekerjaan, jasa, dankegiatan yang dilakukanolehwajibpajakorangpribadi yang disingkatPPh Ps 21 atauPPh Ps 26 adalahpajakataspengasilanberupagaji, upah,honorarium, tunjangan, danpembayaran lain dengannamadandalambentukapapunsehubungandenganpekerjaanataujabaan, jasa, dankegiatansebagaimanadimaksuddalamPasal 21 danPasal 26 UU No 7 Th 1983 tentangPajakPengasilansebagaimanatelahdiubahterakhirdengan UU No 36 Tahun 2008.

  3. PemotongPajak PemotongpajakPPh Ps 21 dan Ps 26 adalah: pemberikerja yang membayargaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sebagaiimbalansehubungandenganpekerjaan yang dilakukanolehpegawaiataubukanpegawai; bendaharapemerintah yang membayargaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sehubungandenganpekerjaan, jasa, ataukegiatan; danapensiunataubadan lain yang membayarkanuangpensiundanpembayaran lain dengannamaapa pun dalam rangka pensiun;

  4. PemotongPajak badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagaiimbalansehubungandengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukanpekerjaanbebas; dan penyelenggarakegiatan yang melakukanpembayaransehubungandenganpelaksanaansuatukegiatan.

  5. PenerimaPenghasilan yang DipotongPPh Ps 21 dan Ps 26 Penerimapenghasilan yang dipotongPPh Ps 21 dan Ps 26 berdasarkankeputusaniniadalahorangpribadi yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubungandenganpekerjaanataujabatan, jasa, dankegiatandaripemotongpajak.

  6. TidakTermasukPenerimaPenghasilan pejabat-pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat-pejabat lain darinegaraasingdanorang-orang yang diperbantukankepadamereka yang bekerjapadadanbertempattinggalbersamasamamerekadengansyaratbukanwarganegaraIndonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperolehpenghasilandiluarjabatanataupekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikanperlakuantimbalbalik;

  7. TidakTermasukPenerimaPenghasilan pejabat-pejabatperwakilanorganisasiinternasional, dengansyaratbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia sesuai dengan KMK No 611/KMK.04/1994 dan telah diubah dengan KMK No 314/KMK.04/1998.

  8. Penghasilan Yang DipotongPajak Penghasilan yang dipotongPPh Ps 21: Penghasilan yang diterimaataudiperolehsecarateraturberupagaji, uangpensiunbulanan, upah, honorarium, premibulanan, uanglembur, uangsokongan, uangtunggu, uanggantirugi, tunjangan –tunjangan yang diperoleh, beasiswa, danpenghasilanlainnya yang diterimateraturdengannamaapapun. Penghasilan yang tidakditerimaterarur yang sifatnyatidaktetap. Upahharian,upahmingguan, upahsatuandanupahborongan.

  9. Penghasilan Yang DipotongPajak Penghasilan yang dipotongPPh Ps 21: Uangtebusanpensiun, uangpesangon, uang Tabungan HariTuaatauJaminanHarituadanpembayaran lain sejenis. Honorarium, uangsaku, hadiahataupenghargaandengannamadanbentukapapun, komisi, beasiswa, danpembayaran lain sebagaiimbalansehubungandenganpekerjaan, jasa, dankegiatan yang dilakukanoleh WP DN. Gaji, gajikehormatandantunjangan-tunjangan lain yang terkaitdengangaji yang diterimaolehpejabatnegara, PNS, sertauangpensiundantunjangan lain ygterkaitdenganuangpensiun yang diterimapensiunantermasukjandaataududadaatauanak-anaknya

  10. Penghasilan Yang DipotongPajak Penghasilan yang dipotongPPh Ps 26: Adalahimbalandengannamadandalambentukapapun yang diterimaataudiperolehorangpribadidenganststus WP LN sehubungandenganpekerjaandasardankegiatan

  11. TidakTermasukdalamPengertianPenghasilan yang DipotongPPh Ps 21 • Pembayaranasuransidariperusahaanasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa. • Penerimaandalambentuknaturadankenikmatankecuali yang diberikanoleh yang bukanwajibpajak. • Iuranpensiun yang dibayarkankepadadanapensiun yang pendiriannyatelahsidyahkanolehMenteriKeuangandaniuranJaminanHariTuakepadabadanpenyelenggaraJamsostek yang dibayarolehpemberikerja.

  12. TidakTermasukdalamPengertianPenghasilan yang DipotongPPh Ps 21 • Penerimaandalambentuknaturadankenikmatanlainnyadengannamaapapun yang diberikanpemerintah • Kenikmatanberupapajak yang ditanggungpemberikerja • Zakat yang diterimaolehorangpribadi yang berhakdaribadanataulembagaamilzakat yang dibentukataudisyahkanolehPemerintah.

  13. Pengurangan yang Diperbolehkan • Besarnyapenghasilannetopegawaitetapditentukanberdasarpenghasilanbrutodikurangidengan: • Biayajabatanuntukmendapatkan,menagiuh, danmemeliharapenghasilansebesar 5% daripenghasilanbrutodenganmaksimal Rp6.000.000,00 setahunatau Rp500.000,00 sebulan. • Iuran yang terkaitdengangajiygdibayarolehpegawaikepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisyahkanMenteriKeuanganataubadanpenyelenggara Tabungan HariTuaataujaminanHariTua yang dipersamakandengandanapensiun yang pendiriannyatelahdisyahkanMenteriKuangan

  14. Pengurangan yang Diperbolehkan Besarnyapenghasilannetopenerimapensiunditentukanberdasarpengkasilanbruto yang berupauangpensiundikurangidenganbiayapensiun, yaitubiayauntukmendapatkan, menagih, danmemelihara yang pensiunsebesar 5% daripenghasilanbrutoberupapensiundenganjumlahmaksimumadalah Rp2.400.000,- setahunatau Rp200.000,- sebulan

  15. Pengurangan yang Diperbolehkan • BesarnyaPenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) • Rp24.300.000,00 (duapuluhempatjutatigaratusribu rupiah) untukdiriWajibPajakorangpribadi; • Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahanuntukWajibPajak yang kawin; • Rp24.300.000,00 (duapuluhempatjutatigaratusribu rupiah)) tambahanuntukseorangisteri yang penghasilannyadigabungdenganpenghasilansuamisebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (1); dan

  16. Pengurangan yang Diperbolehkan Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)tambahanuntuksetiapanggotakeluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garisketurunanlurussertaanakangkat, yang menjaditanggungansepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) oranguntuksetiapkeluarga. Dalamhalkaryawatikawin,PTKP yang dikurangkanhanyauntukdirinyasendiri, dandalamhaltidakkawin, selainuntukdirinyasendiriditambahdengan PTKP untukkeluarga yang menjaditanggungansepenuhnya.

  17. Pengurangan yang Diperbolehkan Dalamhalkaryawatikawin,PTKPdenganmenunjukkansuratketerangandaripemerintahsetempatbahwasuaminyatidakmenerimaataumemperolehpenghasilan, diberikantambahan PTKP sejumlah2.025.000 setahundanditambah PTKP untukkeluarganya. Besarnya PTKP ditentukanberdasarkankeadaanpadaawaltahuntakwim. Adapunpegawai yang barudatangdanmenetapdi Indonesia dalambagiantahuntakwim, besarnya PTKP tersebutdihitungberdasarkankeadaanpadaawalbulandaribagiantahuntakwim yang bersangkutan.

  18. TarifdanPenerapannya TarifbagiWajibPajakDalamNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 17) dapatdiatursebagaiberikut:

  19. TarifdanPenerapannya • TarifbagiWajibPajakDalamNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 17) dapatdiatursebagaiberikut: • BesarnyaPenghasilanKenapajak: • Bagipegawaitetapadalahpenghasilanbrutodikurangidenganbiayajabatan,iuranpensiuntermasukIuran Tabungan HariTuaataujaminanAhritua yang dipersamakandengandanapensiundan PTKP • Bagipenerimapensiun yang dibayarkansecarabulananadalahpenghasilanbrutodikurangidenganbiayapensiundan PTKP

  20. TarifdanPenerapannya • TarifbagiWajibPajakDalamNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 17) dapatdiatursebagaiberikut: • BesarnyaPenghasilanKenapajak: • Bagipegawaitidaktetap, pemagang, calonpegawaiadalahpenghasilanbrutodikurangidengan PTKP • Bagi distributor perusahaan MLM atau direct selling dankegiatansejenislainnyaadalahpenghasilanneto (50% X Bruto) setiapbulandikurangidengan PTKP per bulansepanjangmempunyai NPWP dantidakmemperolehpenghasilanlainnya).

  21. TarifdanPenerapannya • TarifbagiWajibPajakDalamNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 17) dapatdiatursebagaiberikut: • Honorarium danpembayaran lain yang diterimaolehTenagaAhli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Penilai, Aktuaris, KonsultanPajak, KonsultanHukum) Badanatau BUT yang membayarkanpenghasilansebesarPerkiraanpenghasilanneto (50% X Bruto) dikurangi PTKP

  22. TarifdanPenerapannya • TarifbagiWajibPajakDalamNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 17) dapatdiatursebagaiberikut: • Upah yang diterimaolehTenagaHarianLepasPenerimaupah: • Di atas200.000/haritetapitidaklebihdariRp2.025.000/bulan(tidakdibayarblnan) 5% (PB-200.000) • TidaklebihRp. 200.000/bulantetapilebihdariRp. 2.025.000/bulan(tidakdibayarblnan) 5% (PB – (PTKP:360)) • DasarHukum : • NOMOR 206/PMK.011/2012

  23. TarifdanPenerapannya • TarifbagiWajibPajakLuarNegeri (UU N0 36 Th 2008 Ps 26) dapatdiatursebagaiberikut: • TarifPPh Ps 26 sebesar 20% danbersifat final diterapkanataspenghasilanbruto yang diterimaataudiperolehsebagaiimbalanataspekerjaan, jasadankegiatan yang dilakukanolehorangpribadidenganststus WP LN denganmemperhatikanketentuanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda yang berlakuantara RI dengannegaradomisili WP LN tersebut.

  24. HakdanKewajibanPemotongPajak • KewajibanmelakukanpemotonganPPhPasal 21 • PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 danPenerimaPenghasilan yang DipotongPPhPasal 21 wajibmendaftarkandirike Kantor PelayananPajaksesuaidenganketentuan yang berlaku

  25. HakdanKewajibanPemotongPajak KewajibanmelakukanpemotonganPPhPasal 21 PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 wajibmenghitung, memotong, menyetorkandanmelaporkanPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 yang terutanguntuksetiapbulankalender. KetentuanmengenaikewajibanuntukmelaporkanpemotonganPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 untuksetiapbulankalendertetapberlaku, dalamhaljumlahpajak yang dipotongpadabulan yang bersangkutannihil

  26. HakdanKewajibanPemotongPajak KewajibanmelakukanpemotonganPPhPasal 21 PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 wajibmembuatcatatanataukertaskerjaperhitunganPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 untukmasing-masingpenerimapenghasilan, yang menjadidasarpelaporanPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 yang terutanguntuksetiapmasapajakdanwajibmenyimpancatatanataukertaskerjaperhitungantersebutsesuaidenganketentuan yang berlaku

  27. HakdanKewajibanPemotongPajak Kewajibanmembuatbuktipotong PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 harusmemberikanbuktipemotonganPPhPasal 21 ataspenghasilan yang diterimaataudiperolehpegawaitetapataupenerimapensiunberkala paling lama 1 (satu) bulansetelahtahunkalenderberakhir. DalamhalpegawaitetapberhentibekerjasebelumbulanDesember, buktipemotonganPPhPasal 21 harusdiberikan paling lama 1 (satu) bulansetelah yang bersangkutanberhentibekerja.

  28. HakdanKewajibanPemotongPajak Kewajibanmembuatbuktipotong PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 harusmemberikanbuktipemotonganPPhPasal 21 ataspemotonganPPhPasal 21 selainpegawaitetapdanpenerimapensiunberkala, sertabuktipemotonganPPhPasal 26 setiap kali melakukanpemotonganPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26.

  29. HakdanKewajibanPemotongPajak Kewajibanmembuatbuktipotong Dalamhaldalam 1 (satu) bulankalender, kepadasatupenerimapenghasilandilakukanlebihdari 1 (satu) kali pembayaranpenghasilan, buktipemotonganPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 dapatdibuatsekaliuntuk 1 (satu) bulankalender

  30. HakdanKewajibanPemotongPajak Kewajibanmenyetordanmelaporkan PPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 yang dipotongolehPemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 untuksetiapMasaPajakwajibdisetorke Kantor Pos atau bank yang ditunjukolehMenteriKeuangan, paling lama 10 (sepuluh) harisetelahMasaPajakberakhir.

  31. HakdanKewajibanPemotongPajak Kewajibanmenyetordanmelaporkan PemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 wajibmelaporkanpemotongandanpenyetoranPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 untuksetiapMasaPajak yang dilakukanmelaluipenyampaianSuratPemberitahuanMasaPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 ke Kantor PelayananPajaktempatpemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 terdaftar, paling lama 20 (duapuluh) harisetelahMasaPajakberakhir.

  32. HakdanKewajibanPemotongPajak • Kewajibanmenyetordanmelaporkan • Dalamhaltanggaljatuh tempo penyetoranPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 danbataswaktupelaporanPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 bertepatandenganhariliburtermasukhariSabtuatauhariliburnasional, penyetorandanpelaporanPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 dapatdilakukanpadaharikerjaberikutnya

  33. HakdanKewajibanPemotongPajak HAK PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DalamhaldalamsuatubulanterjadikelebihanpenyetoranpajakatasPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 yang terutang, olehPemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26, kelebihanpenyetorantersebutdapatdiperhitungkandenganPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 yang terutangpadabulanberikutnyamelaluiSuratPemberitahuanMasaPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26.

  34. HakdanKewajibanPenerimaPenghasilan yang DipotongPajak KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pegawai, Penerimapensiunberkala, sertabukanpegawaisebagaimanapenerimapenghasilan yang dipotongpph 21 wajibmembuatsuratpernyataan yang berisijumlahtanggungankeluargapadaawaltahunkalenderataupadasaatmulaimenjadiSubjekPajakdalamnegerisebagaidasarpenentuan PTKP danwajibmenyerahkannyakepadaPemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 padasaatmulaibekerjaataumulai pension

  35. HakdanKewajibanPenerimaPenghasilan yang DipotongPajak Dalamhalterjadiperubahantanggungankeluargabagipegawai, penerimapensiunberkaladanbukanpegawai yang dipotongpph 21 wajibmembuatsuratpernyataanbarudanmenyerahkannyakepadaPemotongPPhPasal 21 dan/atauPPhPasal 26 paling lama sebelummulaitahunkalenderberikutnya

  36. HakdanKewajibanPenerimaPenghasilan yang DipotongPajak DalamhalWajibPajak yang telahdipotongPPhPasal 21 dengantarif yang lebihtinggi (120%) mendaftarkandiriuntukmemperolehNomorPokokWajibPajak, lalumenyampaikanSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan yang menyatakanjumlahlebihbayarmakapenyampaiannyaharusdilakukandalamjangkawaktu paling lama 3 (tiga) tahunsejakberakhirnyatahunpajak yang bersangkutan. DalamhalSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan yang menyatakanjumlahlebihbayardisampaikansetelah 3 (tiga) tahunsesudahberakhirnyatahunpajak yang bersangkutandanWajibPajaktelahditegursecaratertulis, tidakdianggapsebagaiSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan.

  37. HakdanKewajibanPenerimaPenghasilan yang DipotongPajak HAK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK JumlahPPhPasal 21 yang dipotongmerupakankreditpajakbagipenerimapenghasilan yang dikenakanpemotonganuntuktahunpajak yang bersangkutan, kecualiPPhPasal 21 yang bersifat final. (JumlahpemotonganPPhPasal 21 atasselisihpenerapantarifsebesar 20% (duapuluhpersen) lebihtinggibagipegawaitetapataupenerimapensiunberkalasebelummemilikiNomorPokokWajibPajak yang telahdiperhitungkandenganPPhPasal 21 terutanguntukbulan-bulanselanjutnyapadatahunkalenderberikutnyatidaktermasukkreditpajak)

  38. HakdanKewajibanPenerimaPenghasilan yang DipotongPajak HAK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK DalamhalWajibPajak yang telahdipotongPPhPasal 21 dengantarif yang lebihtinggimendaftarkandiriuntukmemperolehNomorPokokWajibPajakmakaPPhPasal 21 yang telahdipotongtersebutdapatdikreditkandalamSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanWajibPajakOrangPribadiuntuktahunpajak yang bersangkutan.

More Related