1 / 29

PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN

PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU 2013. AGENDA. PENDAHULUAN. I. II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU. III. PENUTUP. I. PENDAHULUAN. Pendahuluan.

hyatt-sutton
Download Presentation

PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN SATKER BLU OlehKanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU 2013

  2. AGENDA PENDAHULUAN I. II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU III. PENUTUP

  3. I. PENDAHULUAN

  4. Pendahuluan Pembinaansatker BLU telahdilakukanolehKanwil DJPBN denganmenyelenggarakanforum komunikasi(Focus Group Discussion). Pembentukan forum komunikasimendapatapresiasisangattinggidaripihaksatker BLU, sebagai media komunikasiantarsatker BLU maupunantarasatker BLU denganKanwil DJPBN, denganharapandapatmempercepatmenyelesaikanpermasalahansatker BLU dilapangan. Permasalahansatker BLU yang teridentifikasiselamapembinaandilatarbelakangioleh: Tingkatpemahaman SDM satker BLU terhadapketentuanpengelolaankeuangan BLU masihberagamdanperluuntukditingkatkan. Adanyapemahaman yang berbedaantarpengelola BLU, K/L, maupunauditor/BPK mengenaipengelolaankeuangan BLU. Governancesatker BLU yang belumbaik.

  5. Pendahuluan….. • Feedbackataspelaksanaanpembinaansatker BLU olehKanwil DJPBN: • PER-83/PB/20111 perluditindaklanjutidenganpetunjukteknisyang lebihdetil. • PerlusosialisasiketentuanmengenaiBLUDberikutpetunjukteknispembinaannya.

  6. RangkumanTopikPembinaanSatker BLU oleh Forum Komunikasi

  7. RangkumanTopikPembinaanSatker BLU oleh Forum Komunikasi

  8. RangkumanTopikPembinaanSatker BLU oleh Forum Komunikasi

  9. RangkumanTopikPembinaanSatker BLU oleh Forum Komunikasi

  10. II. RUANG LINGKUP PEMBINAANSATKER BLU

  11. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU Ruang lingkup pembinaansatker BLU, yaitu : • Perencanaan dan penganggaran, • PenetapanSatker BLU, • Pengesahanpendapatandanbelanja, • Pengelolaankas, • Tariflayanan, • Remunerasi, • Laporankeuangan , • Tugaspejabatperbendaharaan.

  12. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(1) 1. Perencanaan dan penganggaran Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Penyusunan Rencana Strategis Bisnis, • Penyusunan RBA, • Penyusunan RKA K/L dan DIPA BLU, • Revisi RBA/DIPA BLU dan RKA K/L, • Penggunaan standar biaya.

  13. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(2) 2. PenetapanSatker BLU Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Persyaratansubstantif , • Persyaratanteknis, • Persyaratanadministratif, • MekanismepengajuanusulanmenjadiSatker BLU, • Kewajiban-kewajibanSatker BLU, termasukpadamasatransisi.

  14. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(3) 3. Pengesahanpendapatandanbelanja (SP3B) Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Prosedur pengadaan barang dan jasa, • Pengelolaan PNBP secara efisien, sehinggadihasilkansaldo kas, • Pembayaran tagihan, baik yang bersumber dari RM maupunPNBP, • Mekanisme pengajuan SP3B untuk pertanggung jawaban PNBP, • Pengelolaan Utang dan Piutang BLU, • Pengajuanralat SP3B.

  15. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(4) 4. PengelolaanKas Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Mekanisme pembukaan dan penutupanrekening BLU(pengeluaran, pengelolaankas, operasional, dandanakelolaan), • Mekanismepelaporan pembukaan dan penutupan rekening BLU, • Pengelolaan/penggunaanrekening BLU, • Tata cara penerbitan cek dan bilyet giro.

  16. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(5) 5. Tariflayanan Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Dasarperhitungantarif, • biaya per unit layanan(unit cost) atauhasil per investasidana • Pertimbangantarif, • kontinuitasdanpengembanganlayanan • dayabelimasyarakat • asaskeadilandankepatutan • kompetisi yang sehat • Penyusunandokumenusulantarif, • Mekanismepengajuanusulantarif.

  17. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(6) 6. Remunerasi Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Dasarperhitunganremunerasi, • tingkattanggungjawabdantuntutanprofesionalisme • Pertimbanganremunerasi, • Proporsionalitas -> ukuran (size) danjumlahasetsertatingkatpelayanan • kesetaraan -> industripelayanansejenis • kepatutan -> PNBP BLU • kinerjaoperasional -> indikatorkeuangan, pelayanan, mutudanmanfaatbagimasyarakat • Penyusunandokumenusulanremunerasi, • Mekanismepengajuanusulanremunerasi.

  18. LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(7) 7. Laporankeuangan Satker BLU harus memiliki pemahaman mengenai: • Penyusunan Laporan Keuangan : • Berdasarkan SAP: Neraca, LRA, dan CaLK • Berdasarkan SAK: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan CaLK • Reviu Laporan Keuangan, • Rekonsiliasi LK SAP (termasuk rekon saldo kas BLU), • Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan yg ditetapkan oleh menteri teknis.

  19. 8. Tugas Pejabat Perbendaharaan Pejabat Perbendaharaan meliputi : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara (Pengeluaran/Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM, LINGKUP PEMBINAAN SATKER BLU...(8) Harus PNS

  20. Pengguna Anggaran (PA) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Menunjuk pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. Mengangkat Bendahara Penerimaan untuk tugas pelaksanaan anggaran pendapatan. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk tugas pelaksanaan anggaran belanja. Pasal 4 dan 10 UU No.1/2004

  21. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Menyusunrencanastrategisbisnis (RSB) BLU. Menyusun dan menandatangani DIPA dan RBA. Memberikan arahan kepada PPK dan mengawasi pelaksanaan DIPA dan RKA-K/L. Menerbitkan surat tugas perjalanan dinas. Menanda tangani usulan revisi DIPA. Melakukan pemeriksaan triwulanan terhadap Bendahara.

  22. Kuasa Pengguna Anggaran….. • Menyusun dan menandatangani laporan keuangan. • Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK dan menandatangani BAST. • Bertanggungjawab terhadap kelayakan barang dan jasa yang akan diadakan. • Bertanggungjawab terhadapkinerjakeuangandanlayanan.

  23. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menerima arahan dari KPA berkaitan dengan pelaksanaan RKA-K/L dan DIPA. Mengajukan usulan pejabat pengadaan dan panitia pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh KPA. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dibantu oleh pejabat pengadaan atau panitia lelang.

  24. Pejabat Pembuat Komitmen….. • Menandatangani surat perjanjian kontrak, surat perintah kerja dan kuitansi. • Menyusun dan menandatangani SPP. • Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan BAST. • Bertanggungjawab atas kesesuaianpelaksanaan dengan perencanaan dan jumlah/kualitas barang/jasa.

  25. Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM (PP SPM) • Melakukanpengujianatas SPP. • Memeriksakeabsahandokumenpendukung SPP. • Memeriksaketersediaanpaguanggaran. • Memeriksakebenaranatashaktagih. • Menerbitkandanmenandatangani SPM. • Menyampaikan SPM kepada KPPN. • Mengarsipkanaslibuktipengeluaran. • Melaporkanseluruhkegiatankepada KPA. • Bertanggungjawabataspelaksanaanpengujiansertaakibat yang timbul.

  26. Bendahara Pengeluaran • MengelolaUangPersediaan. • Menatausahakan dan menyusun Laporan pertanggungjawaban bendahara. • Melakukanpembukuanataspengeluaranmelalui UP dan LS (baikmelaluirekeningBendaharaataupihak ke-3). • Menerimadanmenyetorpenerimaanpajakdanpenerimaanlainnya. • Menyiapkan SPP UP, SPP TUP, SPP GUP dan SPP LS untukditandatanganioleh KPA/PPK. • DapatdibantuolehPemegangUangMukaCabang (PUMC). • PUMC bertanggungjawabkepadaBendaharaPengeluaran.

  27. III. PENUTUP

  28. IV. PENUTUP • EfektifitaspembinaanSatker BLU olehKanwil DJPBN akanmenjamin terwujudnya akuntabilitaspelaksanaan PK BLU sebagaimana diamanatkan olehperaturan perundang-undangan, sehingga implementasi PK BLU berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu : • Kinerja layanan meningkat, • Kemandirian pendanaan meningkat, • Efisiensi dan produktifitas pengelolaan BLU meningkat, • Tata kelola BLU yang baik.

  29. TERIMAKASIH

More Related