PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS

1. PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS Oleh : Daniel Zuchron (Anggota Bawaslu) 02 122013

2. BAWASLU: Tugas: • mengawasipersiapanpenyelenggaraanPemilu • mengawasipelaksanaantahapanpenyelenggaraanPemilu • memantauataspelaksanaantindaklanjutpenangananpelanggaranpidanaPemiluolehinstansi yang berwenang; • mengawasiataspelaksanaanputusanpelanggaranPemilu; Wewenang: • menerimalaporandugaanpelanggaranterhadappelaksanaanketentuanperaturanperundang-undanganmengenaiPemilu; • mengkajilaporan , temuan, danmerekomendasikan; • MenyelesaikansengketaPemilu.

3. Bawaslu: Kewajiban: • bersikaptidakdiskriminatifdalammenjalankantugasdanwewenangnya; • melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaantugasPengawasPemilupadasemuatingkatan; • menerimadanmenindaklanjutilaporanyang berkaitandengandugaanadanyapelanggaranterhadappelaksanaanperaturanperundang-undanganmengenaiPemilu; • menyampaikanlaporanhasilpengawasankepadaPresiden, DPR, dan KPU sesuaidengantahapanPemilusecaraperiodikdan/atauberdasarkankebutuhan; dan • melaksanakankewajiban lain yang diberikanolehperaturanperundang-undangan. [Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraPemilu]

4. 1. BawaslumemberdayakanPengawasPemiludisetiapjenjang utk Mengawasi • Bawaslu (tingkatpusat); • BawasluProvinsi; • PanwasluKabupaten/Kota; • PanwasluKecamatan; • PengawasPemiluLapangan; • PengawasPemiluLuarNegeri (belum terbentuk).

5. 2. MelakukanpengawasansecaraAktif DefinisiPengawasanPemilu: “kegiatanmengamati, mengkaji, memeriksa, danmenilaiprosespenyelenggaraanPemilusesuaiperaturanperundang-undangan.”[Pasal 1 angka 23 PeraturanBawaslu No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara PengawasanPemilu] PengawasanPemiludilaksanakandenganstrategi: • Pencegahan; dan • Penindakan. [Pasal 9 ayat (1) PeraturanBawaslu No. 13 Tahun 2012]

6. 2.a. Pencegahan “Pencegahandilakukandengantindakanlangkah-langkah, danupaya optimal mencegahsecaradiniterhadappotensipelanggarandan/atauindikasiawalpelanggaran” Kegiatan Pengawasan setiap Tahapan: a. Verifikasi Peserta Pemilu: - Mendelegasikan pengawasan kpd Bawaslu/ Panwaslu Prov dan Panwas Kab/Kota - Pengawas Pemilu mengawasi pendaftaran dan verifikasi di KPU/KPU Prov/KPU Kab dan Kota - Bawaslu mengiggatkan KPU dan Parpol taat aturan (tertulis dan tatap muka) - Sosialisasi Pengawasan kepada Partai Politik (rodshow).

7. Lanjutan kegiatan pengawasan: b. Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD: - Pengawas Pemilu mengiggatkan KPU dan Parpol taat aturan (tertulis dan tatap muka) - Pengawas Pemilu Mengawasi Pendaftaran pencalonan di KPU • Pengawas Pemilu Melakukan Audit berkas kelengkapan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota - Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan sengketa Pemilu kepada Partai Politik c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih: - Bawaslu melakukan pencermatan DP4, ditemukan kesalahan adm - Pengawas Pemilu mengawasi Pemutakhiran Data oleh Pantarlih

8. Lanjutan kegiatan pengawasan: d. pengadaandandistribusilogistikPemilu - pemetaandaerahrawanlogistik - konsistensi data (rencanadandistribusi) e. Pemungutan dan Penghitungan Suara: - Rencana pelibatan Mahasiswa sebagai relawan pengawasan Pemilu - Rencana pembentukan Mitra PPL f. Pergerakansuaradanrekapitulasihasilpenghitungansuara

9. Perbandingan tahapan penyelenggaraan pemilu Psl 73 (3) UU 15/2011 1. persiapan - rencana & tahapan - rencana logistik - dapil - sosialisasi 2. penyelenggaraan - data pemilih - penetapan peserta pemilu - pencalegan - kampanye - pengadaan logistik - pungut hitung TPS - pergerakan surat suara TPS-PPK - pergerakan tabulasi suara --> KPU kab - rekapitulasi suara - PSU, lanjutan, susulan - putusan DKPP - penetapan hasil pemilu Psl 4 UU 8/2012 - rencana program, anggaran dan peraturan - data pemilih - verifikasi peserta pemilu - penetapan peserta pemilu - jumlah kursi dan dapil - pencalegan DPR, DPD, DPRD - kampanye - masa tenang - pungut hitung - hasil pemilu - sumpah/janji anggota terpilih

10. MekanismePencegahan

11. Strategi Pencegahan HULU Pembuatan Peraturan dan Mekanisme Pengawasan serta Kajian atas Peraturan Teknis Pelaksana (PKPU, Surat Edaran dan SOP Tahapan) beserta Evaluasinya. Konsistensi Penerapan UU, Konsistensi Penerapan Aturan dan Akurasi data Ruang Lingkup Bawaslu RI PERINGATAN DINI dan REKOMENDASI, menyampaikan peringatan dini kepada KPU terkait hasil kajian atas Peraturan Teknis Pelaksana. • SOSIALISASI dan KAMPANYE PUBLIK: • Peraturan perundang-undangan berserta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. • Pengawasan yang sedang berjalan dan akan dilakukan. • Mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran yang merupakan out put kajian hasil pengawasan *Juga dilakukan Oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota PENELITIAN dan SURVEI Penyerapan opini dan aspirasi publik terkait upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan Pencalonan.

12. Strategi Pencegahan TENGAH RAPAT KORDINASI dan BIMBINGAN TEKNIS Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengawasan di jajaran pengawas pemilu. Penanggulangan Potensi Pelanggaran dan Kepastian Berjalanya Mekanisme Pengawasan Ruang Lingkup Bawaslu, Bawaslu RI dan Panwaslu Kab/Kota • KAJIAN , ANALISA dan INOVASI • Konsolidasi hasil pengawasan berbasis hari, minggu dan akhir • Pemetaan Potensi Pelanggaran dan Konflik melalui pendekatan Aktor di setiap wilayah pengawasan. • Kontekstualisasi Model Pengawasan • Peringatan Dini kepada KPU dan Partai Politik atas potensi pelanggaran dan atau potensi konflik. SUPERVISI , INSPEKTORAT dan EVALUASI Melakukan Pembinaan kepada Pengawas Pemilu dibawahnya Melakukan Pengawasan Kinerja dan Integritas Pengawas Pemilu dibawahnya Melakukan Penilaian Kinerja Pengawas Pemilu dibawahnya

13. Strategi Pencegahan HILIR PENGAWASAN MELEKAT atas Sub Tahapan yang dipetakan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan atau Sengketa. Bagian Akhir Upaya Penangkalan Ruang Lingkup Bawaslu, Bawaslu RI dan Panwaslu Kab/Kota PENGAWASAN LAYAR atas Setiap Sub Tahapan melalui fungsi Pencegahan dengan media korespondensi surat menyurat. AUDIT, INVESTIGASI dan VERIFIKASISECARA SAMPLING terhadap prosedur dan materi penyelenggaraan Tahapan dan atau sub tahapan sebagai tindak lanjut dari pengawasan melekat. atas Sub Tahapan yang dipetakan berpotensi menimbulkan pelanggaran dan atau Sengketa. • MEDIA GATHERING • melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu • mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran dan atau sengketa

14. 5 Indikator KATA KUNCI PENGAWASAN TEPAT PROSEDUR TEPAT WAKTU LENGKAP DATA/DOKUMEN/SYARAT ABSAH DATA/DOKUMEN/SYARAT TERBUKA/TRANSPARAN PROSES DAN HASIL

15. 2.b. Penindakan “Memproseslaporan masyarakat dan hasilpengawasan yang berupatemuanpelanggaranmelaluitindakan yang sesuaidenganPeraturanBawaslutentang Tata Cara PelaporandanPenangananPelanggaran”

16. MenjalankanTugasPenangananPelanggaran PenangananPelanggarandigambarkansebagai: “serangkaianproses yang meliputipenerusantemuan, penerimaanlaporan, pengumpulanalatbukti, klarifikasi, pengkajian, dan/ataupemberianrekomendasi, sertapenerusanhasilkajianatastemuan/laporankepadainstansi yang berwenanguntukditindaklanjuti.”

17. AlurPenangananPelanggaran PELAPOR • Pengumumandi Form A-7 KWK: • BukanPelanggaran • PelanggaranAdministrasi • PelanggaranPidana LaporanPelanggaran PENGAWAS PEMILU KAJIAN PLENO TemuanPelanggaran (HasilPengawasan) • Pemberkasan • PengumpulanalatbuktiI, melaluipermintaanketerangan (klarifikasi), permintaan data, dsb. ANGGOTA PANWASLU

18. JenisPelanggaranPemiludanTindaklanjutnya

19. Sentra Gakkumdu PengawasPemilu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu untuk menangani laporan/temuan tindak pidana Pemilu secara terpadu,dalam rangkaian proses: • Temuan/Penerimaan laporan tindak pidana Pemilu; • Pengumpulan alat bukti: dibantu unsur penyidik POLRI; • Pengkajian; • Penerusan laporan hingga proses penuntutan dan peradilan.

20. TerbentuknyaSentraGakkumduPemiluNasional • PengalamanSentraGakkumduPemiluLegislatif 2009 • PengalamanSentraGakkumduPemilukadapadabeberapadaerah • upayakoordinasipembentukanMoUSentraGakkumduNasionaluntukPemilukada, PemiluLegislatif, PemiluPresiden (berlangsungsejak 2010) AmanatPasal 267 UU No. 8 Tahun 2012: “UntukmenyamakanpemahamandanpolapenanganantindakpidanaPemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, danKejaksaanAgungRepublik Indonesia membentuksentrapenegakanhukumterpadu.” [] PembahasanRancanganKesepakatanBersamaantaraBawaslu, KepolisiandanKejaksaan Nota KesepakatanBersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, No. B/02/I/2013, No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentangSentraGakkumdu tertanggal 16 Januari 2013 SOP SentraGakkumdu 8 Mei 2013

21. 3. MelaksanakanFungsiPenyelesaianSengketaPemilu Menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemiluAnggota DPR, DPD, dan DPRD : Pasal 258 ayat (1): “BawasluberwenangmenyelesaikansengketaPemilu.” Pasal 257: “SengketaPemiluadalahsengketa yang terjadiantarpesertaPemiludansengketaPesertaPemiludenganpenyelenggaraPemilusebagaiakibatdikeluarkannyakeputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.” Pasal 259: “KeputusanBawaslumengenaipenyelesaiansengketaPemilumerupakankeputusanterakhirdanmengikat, kecualikeputusanterhadapsengketaPemilu yang berkaitandenganverifikasiPartaiPolitikPesertaPemiludandaftarcalontetapanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

22. WewenangBawasluterkaitSengketaPemiluLegislatif

23. AlurPenyelesaianSengketaPemiludanSengketa TUN Pemilu

24. PengajuanPermohonan PermohonanSengketaPemiludisampaikankepadaBawasludan/atauBawasluProvinsi paling lambat3 (tiga) harikerjasetelahdikeluarkannyaKeputusan KPU, KPU/KIP Provinsidan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (Pasal 5A ayat (1) PerBawaslu No. 1 Tahun 2013) Pengecualian: PermohonanSengketaverifikasiPartaiPolitikPesertaPemiludiajukan paling lambat 16 (enambelas) harikerjasetelahdikeluarkannyaKeputusan KPU.

25. Musyawarah • Dalampelaksanaanmusyawarahtersebut, AnggotaBawaslu, BawasluProvinsi, atauPanwasluKabupaten/Kota bertindaksebagai mediator dandapatdibantuolehpihak lain sebagaiAsisten Mediator. Forum musyawarahiniwajibdihadiriolehPemohon, Termohondan/ataukuasanya. • Musyawarahdirancang agar terciptakesepakatan. Jikadalammusyawarahtersebuttelahdicapaikesepakatan, makadirumuskankesepakatanperdamaiansecaratertulisdanditandatanganiolehPemohondanTermohonserta mediator.

26. PemeriksaanPengambilanKeputusan • Jikatidaktercapaikesepakatan, mediator melaporkankepadaBawaslu, BawasluProvinsi, atauPanwasluKabupaten/Kota untukpengambilanKeputusan. • PengambilankeputusandilakukanmelaluiprosespemeriksaanpengambilanKeputusanolehMajelisPemeriksa. • MajelisPemeriksaterdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu, BawasluProvinsi, atauPanwasluKabupaten/Kota.

27. Lanjutan.... Pemeriksaanpengambilankeputusandilakukandengancara: • mendengarkanmateridisampaikanPemohon, Termohondanpihakterkait; • mencocokkanalatbukti; • mendengarkanketerangansaksidanketeranganahli; dan • melakukanrapatplenoMajelisPemeriksa.

28. TERIMA KASIH