OVERVIEW PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

1. dsp OVERVIEW PELAKSANAAN TUGAS DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN RAPIMTAS DITJEN PERBENDAHARAANPESIAPAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TA 2011 Yogyakarta, Nopember 2011

2. PAPARAN SINGKAT dsp 1 EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) 2 PENGELOLAAN BASIS DATA DJPBN DAN LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN 3 IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN 4

3. dsp EVALUASI PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 1

4. PERMASALAHAN AKIBAT dsp • Kelengkapan pengisian data pegawai pada aplikasi GPP masih belum sesuai dengan ketentuan; Data Aplikasi GPP belumdapatdimanfaatkansecaramaksimaloleh DJA, Taspen, Askes, danKomisiYudisial; • Terdapat kesalahan dalam pengisian data NIP yang tidak sesuai konfigurasi, kesalahan kode hakim dan bukan hakim, kesalahan jenis surat keputusan, dan tanggal lahir yang diragukan kebenarannya; Kesalahan pembayaran gaji dan kesalahan perhitungan pagu gaji (gaji pokok Hakim digunakan oleh PNS bukan Hakim, Batas Usia Pensiun terlampaui, batas usia anak dewasa terlampaui); Dimanfaatkan oleh oknum Satker dan/atau KPPN untuk berbuat curang dan berakibat kerugian negara; • Terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi GPP yang berpeluang terjadi kesalahan pembayaran; Kesalahan pembayaran : pembayaran ganda, pembayaran bukan kepada yang berhak, penerbitan SKPP Pensiun salah. • Terdapat NIP kembar yang digunakan oleh dua orang pegawai yang berbeda pada Satker yang berbeda; • Penerbitan SKPP tidakdiikutipenonaktifan data pegawai. Pembayaran ganda

5. SOLUSI dsp • Komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melengkapi data pegawai pada Aplikasi GPP dengan benar. • Perbaikan Aplikasi GPP, meliputi: • Interkoneksi antara Aplikasi SPM dengan Aplikasi GPP; • Interkoneksi antara Rekon ADK GPP dengan Penerimaan ADK SPM pada Front Office KPPN; • Perbaikan kriteria validasi Menu Gaji lainnya di luar Gaji Induk; • Penerbitan SKPP secara fully electronic.

6. PROGRESRENCANAPENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASIBELANJAPEGAWAISATKER POLRI dsp • Pembentukan Tim Kerja; • Kompilasi peraturan pembayaran belanja pegawai Polri; • Instruksi kepada seluruh KPPN untuk menertibkan kartu pengawasan gaji Polri dan dosir pegawainya; • Penyusunan Draf Peraturan Dirjen; • Survey aplikasi gaji Polri existing dalam rangka pengembangan sistem aplikasi gaji Polri yang standar dan seragam.

7. dsp PERKEMBANGAN SISTEM APLIKASI DJPBN (EXISTING) 2

8. dsp APLIKASI CASH FORCASTING (PERENCANAAN KAS) 1 Renkas Aplikasi Forcasting Dit.PKN AFK Aplikasi Forcasting KPPN AFS Aplikasi Forcasting Satker

9. ALUR PROSES APLIKASI AFS / AFK dsp SATKER POK/AFS KPPN AFK DIT. PKN RENKAS MONITORING KANWIL • IMPOR DATA RKA-KL DIPA • PEREKAMAN SKPA • ISIAN POTONGAN DAN JUMLAH KOTOR/BERSIH • FITUR BANTUAN • SETTING PEJABAT • PENGIRIMAN MELALUI SMS • KONEKSI DENGAN APLIKASI SP2D • MENU EVALUSASI / TK. DEVISIASI • MONITORING SATKER DAN KPPN • MONITORING SATKER DAN KPPN

10. dsp Kendala Satker belum menggunakan Aplikasi AFS secara optimal, sehingga tidak mengirimkan ADK AFS ke KPPN sesuai periode yang telah ditetapkan; Akibat • KPPN tidak bisa menyampaikan ADK AFK ke Dit.PKN secara lengkap; • Dit.PKN tidak bisa menyajikan laporan perencanaan kas seperti yang diharapkan

11. dsp Harapan Dengan akan diterapkannya sanksi mulai 2012 bagi Satker yang tidak patuh, maka: • Diharapkan data AFS lebih lengkap dan akurat • Perlu persiapan (termasuk aplikasi) dan sosialisasi yang memadai agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala; • Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pemantauan dan pembinaan kepada Satker dan KPPN di wilayah masing-masing;

12. dsp 2 Penerapan MekanismeKoreksi dalam setiap perbaikandata Mulai 2012

13. LATAR BELAKANG dsp • Laporan yang dihasilkan KPPN menunjukan data yang berubah-ubah; • Penyebabnya : • Mekanismeperbaikan data denganmengubah data awalpadatanggalterjadinyatransaksi (perbaikanmundurdanbersifatreplace) • Akibatnya : • Data awalmenjadihilangterhapusoleh data perbaikan. • Laporanpadatanggal yang samamenunjukan data yang berbedakarenatelahdilakukanperbaikan. • Keakuratan data laporanmenjadidipertanyakankarenaseringberubah.

14. Koreksi Data BergerakMaju dsp • Mekanismekoreksi data bergerakmajudengantidakmengubah data awal • Diharapkan : • HISTORY • Data awaltidakhilang/terhapusoleh data perbaikannamunakanmembentuk history. • CONSISTENCY • Laporan yang telahdisampaikantidakakanmengalamiperubahanwalaupuntelahdilakukanperbaikan . • ACCURACY • Data yang dilaporkanadalahbenarpadasaatdilaporkandandapatdijadikanbahanpengambilankeputusan. • MATCH DATA • Data Partial match padasaatRekonBawahantara data MPN dan data LKP dapatdiminimalisir/dihilangkankarena data awaltidakhilang.

15. dsp 3 Aplikasi PENGESAHAN POTONGAN SPM KPPN

16. Bisnis Model Aplikasi Pengesahan Potongan SPM Agustus - Desember 2011 dsp Pusintek KPPN KP - DJPB MPN ADK KPPN Aplikasi NTPN baru Db E-Pay Point Cetak BPN & DNP SI DJP WEB BROWSER KP - DJP Rencana Bisnis Model Aplikasi Pengesahan Potongan SPM mulai 2012 KPPN Pusintek Proses NTPN KP - DJPB MPN ADK SPM DSP SPM/ SP2D Cetak BPN & DNP SI DJP KP - DJP

17. Keterangan : • Aplikasipengesahanpotongan SPM tahun 2011 : • Januaris.dJuli 2011 pengesahanpotongandilakukandenganaplikasi e-Paypoint yang lama • Agustuss.dsaatini, setiap ADK KPPN yang dikirimke Kantor Pusat (DSP) untukpotongan SPM secaraotomatisakandiberikan NTPN, sedangkanpotongan SPMKP yang telahmendapat NTPN denganmenggunakanaplikasi e-Paypoint lama karenakodejenissetornyatidak valid (kodejenissetoradalah 100 seharusnya 3xx), secaraotomatisdihapusdandigantidengan yang valid, termasuk data potongan yang belummendapatpengesahanpadaperiodeJanuaris.dJuli 2011 sudahdiberikan NTPN • Saatiniaplikasi e-Paypoint lama tidakdipergunakanlagi, sebagaipenggantinyaadalahAplikasipencetakan BPN dan DNP Desktopversi 1.0 yang di-releasepadatanggal 9 September 2011 padaalamat web intra.perbendaharaan.go.id (S-849/PB.7/2011 tanggal 9 September 2011. • Dalamwaktudekatakandi-release AplikasiPencetakan BPN dan DNP versiWeb. • Aplikasipengesahanpotongan SPM tahun 2012 Direncanakansistempengesahanpotongan SPM akandilakukanpadaAplikasi SPM/SP2D padasaatterbit SP2D. 3. Saatini data-data potongan SPM yang telahmendapatkan NTPN disampaikanke Server MPN potongan SPM yang beradadiPusintek, selanjutnya data tersebutdapatdiaksesoleh Kantor Pusat DJP untukdisampaikankepadaseluruh KPP dsp

18. dsp PENGELOLAAN BASIS DATA, LAYANAN TROUBLESHOOTING SERVER DAN JARINGAN 3

19. PengelolaanBasis Data dsp KondisiSaatIni 1. Replikasi Database (server to server) mempercepatpengirimandanmeningkatkanakurasi data (Kanwil/KPPN ke DSP, dan dari DSP ke Kanwil). 2. Pemanfaatan data oleh : a. Pihak internal (Dit.PA,Dit.PKN,Dit.APK,dll). b. Pihakeksternal (DJA,DJPK,DJP,DJPU,BPK,K/L, Taspen,Askes,dll); Menunjukkandata sudah lebihbaikdandapat dipercaya. • Tugastambahan: • Menanganiproses rekonsiliasi data LKP vs MPN. • Menanganipengesahanpotongan SPM.

20. dsp Harapan/Himbauan a. KPPN konsistenmengirimkan data hariansesuaiprosedur. Kanwil/KPPN memantauvaliditas data pada intranet. Pengamanan data, mengirim data ke Kantor Pusat DJPBN cq. DSP, melakukan backup data sesuaiprosedur, danpengadministrasiannyasecaratertib; Kepala Kanwil/KPPN diharapkan memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengamanan database termasuk aplikasinya.

21. dsp Status Data KirimanMerah/Biru(Validasi) • Cek BA, ES-1 dansatkerdenganreferensi. • CekKodeAkun (menggunakantabelreferensiAkun). • CekKodeAkundanKodeAkundengan KPPN (menggunakantabelreferensiAkundan KPPN-Akun). • CekFungsi (Fungsi-subfungsi-program-kegiatan-output) denganreferensi (DIPA). • Ceklokasi (Wilayah-Dati II) dengantabelreferensi. • Cek register pinjamandenganreferensidari DJPU (data interchange). • Membandingkantransaksi detail dengan data hasil posting. • Membandingkan data GL hariandenganrekaphariterakhir di Seksi Vera.

22. dsp Tip danTrik • Lakukanproses posting dengansegera. • Untuk data tidak valid yang perludikirimulang, lakukanpengirimanuntuktanggalbersangkutandantanggalterakhirsecarabersamaan. • Data tidak valid untuktanggal 1 Januari 2011: • Lakukanpengirimanulang data tanggal 1 Januarisetiap kali adaperubahan data DIPA (revisi-ralat DIPA, revisi POK). • 4. Data belum valid yang berkaitandenganreferensi: • Kirimkan copy dokumenpendukung (DIPA) ke DSP sebagaidasaruntukmelakukan update tabelreferensi.

23. dsp Trend Jumlah SPM/SP2D 3 tahun terakhir Diperkirakan melonjak naik di Des 2011 Jml.SPM/SP2D Bulan

24. REKAP JUMLAH SPM/SP2DTAHUN : 2009, 2010, 2011 dsp ??? Naik Rata2: Nop-Des 2011 > 120% ?

25. dsp PERKIRAAN KENAIKAN JUMLAH SPM PADA KPPN JAKARTA I S.D. V(Berdasarkan Trend Triw IV – 2009,2010,2011) KPPN Jakarta I KPPN Jakarta II C O N T O H KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta V Diperkirakan melonjak naik di Des 2011

26. Himbauan dsp • Kemungkinan akan terjadi lonjakan jumlah SPM/SP2D di akhir tahun 2011 (trend datatahunsebelumnya rata-rata >120%meningkatpada bulan Nop ke Des), penyebabnya a.l. karena mulaitahun 2011 penerapan SPM berdasarkan output; • Mengaturpelaksanaannya di KPPN dengantetapmemperhatikansisikeamanan (sesuaiaturan), kenyamanan, dankelancaranpelayanan; • Kanwil/KPPN agar melakukan pembinaan kepada Satker di wilayah masing-masing agar meningkatkan daya serap (khususnya yang masihrendah) dan menghimbau agar penerbitan SPM tidak menumpuk di akhir TA;

27. dsp LayananTroubleshootingServer dan Jaringan KondisiSaatIni 1. Perbaikan server di Kanwil dan KPPN dilakukan oleh Dit.SP. • Kondisi listrik yang tidak stabil merusak peralatan komputer. • Beberapa daerah yang sulit menggunakan jaringan kabel, maka menggunakan Vsat (KPPN Tobelo dll). • Terkait denganSPAN yang menggunakan jaringan tersendiri, maka jaringan komunikasi data yang ada (existing) tetap digunakan guna melayani komunikasi data non SPAN. • Keterbatasan SDM Dit.SP untuk menangani troubleshooting server dan jaringan, sehingga penyelesaian harus dilakukan dengan antrian. • Transfer knowledgetenaga IT (Supervisor) di KPPN tidak berjalan baik.

28. dsp Harapan/Himbauan Penggunaan server harus mendapatkan perhatian dan pengawasan sebagaimana mestinya (sesuai surat kami Nomor S-9339/PB.7/2011 tanggal 4 Oktober 2011); Peralatan IT (server,PC,printer, dan peralatan IT lainnya) wajib menggunakan UPS dan/atau generator listrik (genset). Jika UPS rusak/tidakberfungsisegeramenghubungiBagianUmumSetditjen PBN atau vendor penyedia UPS jika masih dalam masa pemeliharaan. KepalaKanwil/KPPN mengaturdanmengawasipelaksanaantransfer knowledgedari Supervisor kePetugas yang lain (misalnya, dengan penugasan secara bergantian setiap bulan).

29. dsp IMPLEMENTASI PENYULUHAN PERBENDAHARAAN 4

30. dsp Tenaga PenyuluhPerbendaharaan LingkupKanwil DJPBN kepadaSatker K/L

31. dsp Perkembangan saat ini • Sosialisasi Perdirjen Nomor 6/PB/2011 dan Perdirjen Nomor 29/PB/2011 telah dilaksanakan Juli 2011. • SDM Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat sudah tersedia (421 orang, tersebar di seluruh Kanwil DJPBN). • Telah dilaksanakan pembekalan penyuluh perbendaharaan dengan materi soft competency (kemampuan presentasi dan konsultasi) dan hard competency. • TA 2011 tinggal 2 bulan lagi, implementasi lebih diarahkan pada upaya-upaya persiapan.

32. dsp Langkah-langkahPersiapanImplementasi (DikoordinasikanolehKepalaBagianUmumberdasarkanarahanKakanwil) • Inventarisir nama-nama pejabat dan pegawai yang akan dimasukkan dalam SK Tim. • Identifikasi satker yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan Penyuluhan. • Persiapan penyusunan Rencana Penyuluhan Tahun 2012 beserta Indikator Hasil Penyuluhan. • Penajaman kemampuan Penyuluh melalui GKM secara periodik.

33. dsp Terimakasih BERSAMA KITA LAKSANAKAN NILAI-NILAI KEMENKEU INTEGRITAS, PROFESIONALISME, SINERGI, PELAYANAN, DAN KESEMPURNAAN