PERAN SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK MENDUKUNG KERJA SAMA PERDAGANGAN REGIONAL DAN BILATERAL

1. PERAN SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK MENDUKUNG KERJA SAMA PERDAGANGAN REGIONAL DAN BILATERAL DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2011

2. Dasar Hukum Pembentukan Ditjen. SPK • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; Tugas: • Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen Fungsi: • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; • Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;

3. Struktur Organisasi Ditjen. SPK

4. Standar sebagai Fasilitas Perdagangan Pada “era lama” tarif salah satu instrumen yang dikenal untuk keperluan restriksi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional, dengan adanya berbagai perjanjian yang mengarah dieleminasinya tarif, maka perhatian berubah kepada yang disebut “Technical atau non tarif barriers” atau hambatan non tarif dalam perdagangan, dimana standar merupakan paramater kunci dalam memfasilitasi perdagangan. Infrastuktur Mutu Nasional diperlukan untuk mempersiapkan komoditi ekspor dalam menembus hambatan teknis perdagangan. Infrastruktur Mutu Nasional merupakan kunci untuk dapat berintegrasi dengan mitra-mitra dagang kedalam sistem Perdagangan Internasional.

5. Tantangan Perdagangan Bebas dan Globalisasi Berbagai perjanjian regional dan bilateral mengharuskan adanya pengakuan kompetensi infrastruktur mutu yang setara (ekivalen) sebagai dasar keberterimaan sertifikat mutu. Negara-negara di dunia seharusnya dapat menarik keuntungan dari Globalisasi dan secara effektif dapat melindungi negara itu sendiri dari segala resikonya.

6. Penilaian Kesesuaian Dalam TBT Agreement ..................... Article 6.1:...anggota harus menjamin, bila memungkinkan, bahwa hasil prosedur penilaian kesesuaian dari anggota lain dapat diterima .................... Article 6.1.1. – cukupdankuatnyakemampuanteknisdaribadanpenilaiankesesuaian yang relevandalamAnggotapengekspor, sehinggaadakepercayaanataskehandalan yang berkesinambungandarihasilpenilaiankesesuaian; dalamhalini, pemenuhan yang diverifikasikan, misalnyamelaluiakreditasi, denganpedomanataurekomendasi yang relevan yang diterbitkanolehbadanstandardisasiinternasionalharusdigunakandalampertimbangansebagaitolak ukurkemampuanteknis yang memadai.

7. Penilaian Kesesuaian Dalam TBT Agreement ..................... Article 6.3: anggota didorong, berdasarkan permintaan anggota lain, melakukan negosiasi untuk memperoleh saling keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian Article 9.1: bila regulasi teknis dipersyaratkan dengan jaminan terhadap kesesuaian atau standar, anggota harus dapat memformulasikan dan mengadopsi sistem penilaian kesesuaian internasional, serta berpartisipasi di dalamnya

8. Pemberlakuan Regulasi Teknis • Untuk memfasilitasi perdagangan, • Tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak perlu / sesuai perjanjian WTO (TBT/SPS) • Kebutuhan yang jelas, • Pertimbangan ekonomi, analisa resiko produksi / pemasaran, • Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro/Laboratorium/lembaga inspeksi) • Penegakkan hukum termasuk recall dan lainnya, • Penetapan Sistem sertifikasi Produk (tipe 1b, 5, dll) • Ditetapkan oleh pemerintah (biasanya Menteri)

9. Prinsip Penilaian Kesesuaian • Dilakukan oleh pihak ketiga • Memberikankeyakinanbagipembeliataupenggunaproduk, sertapihak-pihakberkepentingan lain sepertipemerintah, bahwasuatuproduktelahmemenuhiketentuanteknistertentu • Dapatdipergunakanolehprodusenunutkmenunjukanbahwaproduk yang dipasokolehnyatelahdinyatakanmemenuhistandaratauregulasiteknistertentuolehpihak lain (pihakketiga yang memilikikompetensiteknis yang terpercaya) • Dapatdipergunakanolehpemerintahuntukmenyediakanmekanisme yang dapatdipergunakanolehprodusenuntukmembuktikanbahwaproduk yang merekaedarkankepasartelahmemenuhiregulasiteknistertentu

10. Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (1) Permendag 14 Tahun 2007 Pasal 21 LPK yang menerbitkan sertifikat kesesuaian merupakan Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang didukung oleh laboratorium penguji dan atau lembaga inspeksi terakreditasi. Pasal 22 ayat (2) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penilaian Kesesuaian Pasal 22 ayat (3) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat akreditasi dari KAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak penunjukannya

11. Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (2) Pasal 22 ayat (4) • LPK wajibmendaftarkanlembaganyakepadaDirektorat Standardisasidengan persyaratan: • Dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian; • Struktur Organisasi dan Daftar Personel Lembaga Penilaian Kesesuaian • Daftar laboratorium yang relevan • Sertifikat Akreditasi, termasuk ruang lingkup akreditasinya. • Contohsertifikatproduk

12. Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (3) Permendag 14 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (1) LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement /MRA) dengan KAN. Pasal 23 ayat (3) LPK dari luar negeri yang tunduk dalam perjanjian bilateral atau regional yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara ASEAN atau regional lainnya, dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

13. Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (4) Pasal 24 ayat (1) Dalam penilaian terhadap permohonan pendaftaran LPK, Direktorat Standardisasi memperhatikan informasi dari KAN, Pasal 26 Direktorat Standardisasi bersama-sama dengan KAN dapat melakukan verifikasi kepada LPK, apabila ada pengaduan tentang kinerjanya LPK,

14. Perlindungan Konsumen • Pemerintah harus menjamin agar barang yang diperdagangkan : • Tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, serta keamanan negara; • Tidak menimbulkan ancaman terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; • Tidak menimbulkan gangguan operasi atau keselamatan produk lain dan harta benda. • Pemerintah harus mengupayakan terbentuknya kepastian pasar dan persaingan yang sehat

15. Standardisasi Bidang Perdagangan Diperlukansuatusistem inventory informasi yang dapatmenjadi database mengenaikegiatan, sumberdayadanpersyaratan yang dapatmudahdiaksesdandigunakan (user friendly) Sampaisaatinibelumadasuatusistem inventory yang menyediakaninformasiregulasiteknisnegara ekspor danLSProdan Lab Ujiuntukmemenuhipersyaratanteknisdinegaratujuanekspor (c/: ruanglingkup, sistemsertifikasiproduk, referensistandar yang digunakan, dll)

16. Information Management Body (IMB) Visi: • Memberikankemudahanlayananuntukmembantu pelaku usaha dalammemenuhi persyaratanpasarekspor Misi • Menyediakaninformasikepadapelakuusahaterkaitstandar danregulasiteknisdalammendukungekspor

17. Posisi IMB di Indonesia

18. Infrastruktur Mutu Tujuan : • PusatInformasiRegulasiTeknis: meningkatkanaksespasar • PerlindunganDalamNegeri • Menjaminketertelusuranstandarukuran (kepercayaanduniausaha)

19. Terima Kasih Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen KementerianPerdagangan 2011