P ERAN SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK MENJAMIN KEPERCAYAAN PUBLIK

1. PERAN SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK MENJAMIN KEPERCAYAAN PUBLIK Komite Akreditasi Nasional Jakarta, 8Juni 2011

2. NILAI (VALUE) SNI • SNI harus memiliki nilai manfaat (valuable) dan memiliki tingkat kepercayaan (trustworthy) sehingga dapat diterapkan oleh pelaku pasar dengan baik • PP 102 (pasal 13,14): penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi, dan terhadap barang yang telah memenuhi spesifikasi SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI

3. NILAI (VALUE) SNI • Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (PP 102). • Integritas tanda SNI dapat dijamin bila produk yang dibubuhi tanda SNI terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI

4. DasarHukum KAN Aspek Legal Peraturan Pemerintah No. 102 Th. 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 4 ayat 2 : Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Pasal 4 ayat 3 : Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mempunyai tugas menetapkan akreditasi Pasal 4 ayat 6 : Komite Akreditasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 78 Th. 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional 4

5. Penilaian kesesuaian di Indonesia Komite Akreditasi Nasional/ ISO/IEC 17011 • Penilaiankesesuaian • Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan apakah suatu sistem kegiatan dan/atau produk memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku. • Terdiri dari: • Akreditasiadalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga/lab telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu • Sertifikasiadalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat diberikan oleh lembaga/lab yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Demonstration of competence akreditasi LS Demonstration of conformity sertifikasi Industri/ Pelaku usaha

6. Skema Penilaian Kesesuaian di Indonesia KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) (ISO/IEC 17011) AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI AKRDITASI LAB AKREDITASI LEMB. INSPEKSI LAB. UJI/ KALIBRASI ISO/IEC 17025 LAB. MEDIS ISO 15189 LEMBAGA INSPEKSI (ISO/IEC 17020) CERTIFICATION BODY BSN Guide 401-2000 (ISO/IEC Guide 65) Pedoman BSN 1001 KAN Guide 801 -2004 ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17021 Pedoman KAN 901 LSSM, LSSML, LPPHPL, LSSMKP (+ ISO/TS 22003), LS PERSONEL LS Organik LS HACCP LS Ekolabel LSPRO, LVLK Hasil uji/ kalibrasi Sertifikat Inspeksi EKOLABEL Sertifikat Personel SNI ISO 9001, SNI ISO 14001, PHPL, SNI ISO22000 SPPT SNI, LK ORGANIK HACCP Standar, Metode Standar Standar, Persyaratan Personel/ Profesi Pelaku usaha/Industri

7. 26 518 Lab. Penguji SNI ISO/IEC 17025 Lab. Lingkungan SMM : SNI ISO 9001 25 Lemb. Inspeksi Lab. Medik Lab. Kalibrasi 115 ISO 15189 SNI 19-17020 • SNI ISO/IEC 17025 • Permen KLH SNI ISO/IEC 17025 SML : SNI ISO 14001 8 14 HACCP : SNI Codex 4852 6 Sertifikasi SarPras & Peralatan Medik SMKP : SNI ISO 22000 3 15 Sistem Ekolabel :SNI 19-7188 2 • SNI 19-17020 • MOU KAN-KARS • Permenkes ..? SMPO : SNI 01-6729 LP-PHPL (Permenhut 38) 7 11 Produk : ISO Guide 65 LVLK (Permenhut 38) 26 5 LS-Keamanan Informasi LSSM-Pengamanan Personel : ISO/IEC 17024 4 • SNI ISO/IEC 17021 • SNI ISO 27001 • SNI ISO/IEC 17021 • Perkap 24/2008 Akreditasi KAN ISO/IEC 17011 Lemb. Sertifikasi SNI ISO/IEC 17021 Sertifikasi Lab Biosafety .? Status : 31 Mei 2011

8. TANDA SNI

9. Penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok: 1. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah disertifikasi oleh LSPro, dan LSPro tersebut telah diakreditasi oleh KAN 2.a. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregister oleh regulator dan telah diakreditasi oleh KAN 2.b. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregistrasi oleh regulator dan telah diakreditasi oleh KAN, namun diluar ruang lingkup akreditasi 3. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregistrasi oleh regulator dan belum diakreditasi oleh KAN 4. Tanda SNI yang langsung dibubuhkan pada produk oleh industri tanpa lisensi dari LSPro

10. Hasil Uji Produk mengacu SNI 37XX-20YY Sampel/contoh:12 merk Hasil pengujian: 3 merk (25%) memenuhi SNI 37XX-20YY 9 merk (75%) tidak memenuhi SNI 37XX-20YY 10

11. Hasil Uji Produk mengacu SNI 06-72XX-20YY Sampel/contoh:12 merk Hasil pengujian: 12merk (100%) tidak memenuhi SNI 06-72XX- 20YY 11

12. Hasil Uji Produk mengacu SNI 04-62XX-20YY Sampel/contoh:12 merk Hasil pengujian: 12 merk (100%) tidak memenuhi SNI 04-62XX-20YY 12

13. Hasil Uji Produk mengacu SNI 04-62XX-20YY Sampel/contoh:12 merk Hasil pengujian: 1 merk (8,3%) memenuhi SNI 04-62XX-20YY 11 merk (91,7%) tidak memenuhi SNI 04-62XX-20YY 13

14. LPK LPK Regulasi – Akreditasi - Pertanggunggugatan BSN KAN REGULATOR RUUStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian Regulasi Teknis (GRP) Terakre ditasi Registrasi (Listed) INDUSTRI Sertifikasiasi Produk Belum Terakreditasi PASAR (Konsumen) Ketidaksesuaian→ Pertanggunggugatan ?

15. LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN Prosedur akreditasi yang efisien dan efektif (advisory visit, tim asesmen sebagai elemen utama, keputusan akreditasi oleh satu orang, komunikasi sekretariat dengan LPK, dll) Mindset LPK bahwa akreditasi adalah kebutuhan (komitmen tinggi, menyadari hak dan kewajibannya, dll) Akreditasi menjadi persyaratan regulasi dan juga dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder

16. TERIMA KASIH