1 / 14

Negara Hukum (rule of Law)

Negara Hukum (rule of Law). Bentuk Penyelenggaraan Negara. Machstaats -- > negara yang didasarkan atas kekuasaan yang cenderung absolute dan tidak terbatas Rechstaats -- > negara yang didasarkan atas hukum / konstitusi. Negara Hukum. Ibarat dua sisi mata uang dengan demokrasi

kellsie
Download Presentation

Negara Hukum (rule of Law)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Negara Hukum(rule of Law)

  2. BentukPenyelenggaraan Negara • Machstaats -- > negara yang didasarkanataskekuasaan yang cenderung absolute dantidakterbatas • Rechstaats -- > negara yang didasarkanatashukum/konstitusi

  3. Negara Hukum • Ibaratduasisimatauangdengandemokrasi • Adanyasupremasihukumdimanahukumadalahkedaulatantertinggi • Hukumbersumberdarikonstitusi yang menganutfahamkonstitusionalisme (adanyapembatasankekuasaandanjaminanakan HAM) • Bersandarpadaidedasarhukum (1) keadilan, (2) kemanfaatan, (3) kepastian.

  4. Penyelenggaraankekuasaan/pemerintahandidasarkandandipertanggungjawabkansecarahukumPenyelenggaraankekuasaan/pemerintahandidasarkandandipertanggungjawabkansecarahukum • Selainitukekuasaanjugauntukmenyelenggarakanketertibanhukum. • Konsepnegarahukum : (1) negarahukum formal, (2) negarahukummateriil

  5. Negara hukum formal • Lahirpadaabadke 19, negarahukumklasik/negarapenjagamalam (watchdog state). • Pemerintahanbersifatpasif -- > hanyasebagaiwasitdanpelaksanakeinginanrakyat yang disampaikanolehwakil-wakilrakyatmelaluiparlemen. • Pemerintahtidakbolehcampurtanganterlalubanyakdalamkehidupanwarganegarakecualimenyangkutkepentinganumum.

  6. Pemerintahhanyaakanbertindakjikaadahak-hakwarganegara yang dilanggar/ketertibanumum yang terancam • Pemerintahan yang baikadalahpemerintahan yang mengatur paling sedikitkehidupanrakyat. • Laizzez faire, laizzezaller: jikawargadibiarkanmengurussendirikepentinganekonominyamakadengansendirinyanegaraakansehat.

  7. Di kritikolehbanyakkalangankarenamelahirkankesenjanganekonomi. • Memunculkantuntutan agar pemerintahbertanggungjawabataskesejahteraanrakyatnyadanharusaktifmengaturkehidupanekonomidansosialwarganegara. • Melahirkankonsepnegarakesejahteraan “welfare state”

  8. Negara hukummateriil • Negara yang pemerintahnyamemilikikekuasaanuntukturutcampurtangandalamurusanwarganegaradengandasarbahwapemerintahikutbertanggungjawabterhadapkesejahteraanrakyatnya. • Pemerintahandiberitugasmembangunkesejahteraandiberbagaibidanghidupwarganegara.

  9. Pemerintah (eksekutif) diberihak (1) inisiatif : tanpapersetujuanparlemenbisamembuataturanhukum (2) delegasi : membuataturanperundangandibawahaturanundang-undang (3) droitemmersen : menafsirkanaturan yang masihenunsiatif

  10. Ciri-cirinegarahukum • Eropakonstitental (Julius Stahl) • HAM • TriasPolitika (pembagiankekuasaan) • Pemerintahanberdasarkanaturan • Peradilanadiministrasidanperselisihan • Anglo Saxon (AV Dicey) • Supremasihukum-- > tidakbolehadakesewenangansehinggaoranghanyabolehdihukumjikaterbuktimelanggar • Kedudukansamadidepanhukum • Terjaminnya HAM dalamUU/keputusanpengadilan

  11. International Commision of Jurist (Bangkok, 1965) • Perlindungankonsitusional -- > selainmenjaminhakindividujugamenentukancaraproseduraluntukmemperolehperlindunganatashak yang dijamin. • Badankehakiman yang bebasdantidakmemihak • Kebebasanuntukmenyatakanpendapat • Pemilu yang free dan fair • Kebebasanberorganisasidanberoposisi • Pendidikankewarganegaraan

  12. KASUS INDONESIA • Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 : “Negara Indonesia adalahnegarahukum” • Menganutnegarahukummateriil • PembukaanUUD 1945 : “negaramelindungisegenapbangsa, memajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsadanikutmelaksanakanketertibandunia”. • Pasal 33 UUD 1945 : “negaramenguasaicabang-cabangdansumberdayauntukkesejahteraanrakyat, ekonomididasarkanatasprinsipkebersamaan, efisiensiberkeadilan, keberlanjutan, berwawasanlingkungan, dst. • Pasal 34 UUD 1945 : “fakir miskindananakterlantardipeliharaolehnegara, jaminansosial, negarabertanggungjawabataspenyediaanfasilitaspelayanankesehatandanpelayananumum yang layak. • SumberhukumnasionaladalahPancasila yang terdapatdalampembukaanUUD 1945

  13. Prinsip Negara Hukum IndonesiamenurutUUD 1945 • Norma hukumbersumberpadaPancasiladanadanyahirearkijenjangnormahukum (stufenbouw theory) • UUD 1945 memuataturan-aturanpokokdimanaaturanlebih detail dibuatoleh organ negarasesuaidengandinamikapembangandanperkembangankebutuhanmasyarakat • Rakyat berdaulat • Kesamaankedudukandalamhukumdanpemerintahan • Adanya organ pembentukUndang-Undang (PresidendanDPR) • Sistempemerintahanpresidensiil • Kekuasaankehakiman yang bebasdarikekuasaan lain • Hukumbertujuansebagaimanatujuannegaradalamaline IV UUD 1945 • Adanyajaminanakan HAM.

  14. PenegakanHukum • Faktorhukumnyasendiri. • Faktorpenegakhukum, yaknipihak-pihak yang membentukmaupunmenerapkanhukum. • Faktorsaranaataufasilitas yang mendukungpenegakanhukum. • Faktormasyarakat, yaknilingkungandimanahukumtersebutberlakuatauditerapkan. • Faktorkebudayaan, yaknisebagaihasilkarya, cipta, dan rasa yang didasarkanpadakarsamanusiadidalampergaulanhidup. Kelimafaktortersebutsalingberkaitandenganeratnya, olehkarenamerupakanesensidaripenegakanhukum, jugamerupakantolakukurdaripadaefektivitaspenegakanhukum.

More Related