1 / 34

RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

This strategic plan outlines Indonesia's path towards self-reliant, progressive, fair, and prosperous communities by accelerating development across various sectors. It emphasizes robust economic structures and competitive advantages. The plan aims to achieve key targets related to national importance, income equality, employment rates, poverty reduction, improving human resources, economic structure, infrastructure, natural resource management, biodiversity preservation, and community involvement in natural resource conservation.

kovach
Download Presentation

RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 Biro Perencanaan, Setjen, KKP Surabaya, 18 Juni 2019

  2. Rancangan RPJMN 2020-2024 MUATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2

  3. ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV) Mewujudkanmasyarakat Indonesiayangmandiri, maju, adil, danmakmurmelaluipercepatanpembangunan di berbagaibidangdenganmenekankanterbangunnyastrukturperekonomian yang kokohberlandaskankeunggulankompetitif di berbagaiwilayahyang didukungolehSDM berkualitasdanberdayasaing TIGA KATA KUNCI: Struktur Perekonomian yang Kokoh Keunggulan Kompetitif Wilayah SDM Berkualitas

  4. SASARAN POKOK RPJPN 2005-2025 TERKAIT PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Indonesia sebagainegarakepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskankepentingannasional: Terwujudnyabangsa yang berdayasaing: Terwujudnya Indonesia yang asridanlestari: • Pendapatan per kapitasetaradengannegara upper-middle income padatahun 2025 • Tingkat penganggurantidak lebih 5% • Jumlahrakyatmiskintidak lebih 5% penduduk • Kualitas SDM termasukperanperempuandalampembangunan • Strukturekonomikokoh • Tersusunnyajaringaninfrastrukturperhubungan yang handaldanterintegrasisatusama lain • Membaiknyapengelolaandanpendayagunaan SDA danpelestarianfungsilingkunganhidup • Terpeliharanyakekayaankeragamanjenisdankekhasan SDA untukmewujudkannilaitambah, dayasaingbangsa, serta modal pembangunannasional • Kesadaran, sikapmenataldanperilakumasyarakatdalampengelolaan SDA danpelestarianfungsilingkunganhidup • Terbangunnyajaringansaranadanprasaranasebagaiperekatsemuapulaudankepulauan Indonesia • Meningkatnyadanmenguatnya SDM bidangkelautan yang didukung IPTEK • Menetapkanwilayah NKRI, asset dalamkerangkapertahanannegara • Membangunekonomikelautansecaraterpadudenganmengoptimalkanpemanfaatansumberkekayaanlautsecaraberkelanjutan

  5. KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024 VISI 2045 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing 2020-2024 RPJPN Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1 1 Sentra-Sentra Pertumbuhan Transportasi 1 Hukum dan Regulasi 1 Pangan 1 PelayananDasardanPerlindunganSosial 2 Telekomunikasi 2 Energi 2 Pertahanan dan Keamanan 2 Komoditas Unggulan Daerah 2 3 Sumber Daya Air SDM BerkualitasdanBerdayaSaing 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital 3 Politik 3 Pertumbuhan Perkotaan 4 Industri Manufaktur 4 Perumahan dan Pemukiman 3 Pembangunan KarakterBangsa 5 Kelautan dan Kemaritiman Development Constraints : Kondisi Sumber Daya Alam KondisiPembiayaan PENGARUSUTAMAAN Pembangunan Berbasis Teknologi Digital Kesetaraan Gender Modal Sosial Budaya Tata Kelola (Governance) KerentananBencana dan Perubahan Iklim Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan Menjamin Keadilan

  6. KEMARITIMAN DAN KELAUTAN DALAM RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN IV (2020-2024) • KonsumsidanProduksi • kelautan dan perikanan • Destinasi Wisata Bahari • Konservasi perairan, integrasi RTRW-RZ • Pengelolaan WPP • EksporHasilPerikanan • Perlindungan nelayan • Kawasan strategis • Sektor unggulan • Kawasan perkotaan • Pelayanan dasar • Daerah tertinggal, perbatasan, dan perdesaan EKONOMI KEWILAYAHAN SDM KEMARITIMAN DAN KELAUTAN • Diplomasi luar negeri • Keamanan laut • budaya bahari dan sumber daya maritim KEBUDAYAAN DAN KARAKTER BANGSA LH, KETAHANAN BENCANA & PI POLHUKHANKAM • Pengentasan kemiskinan • perlindungan sosial • pemenuhan layanan dasar • Peningkatan produktivitas dan daya saing • Pendidikan dan pelatihan • Peningkatankualitas LH • Peningkatanketahanbencanadaniklim • Pembangunan rendahkarbon pesisir dan laut Keterangan: = Agenda Pembangunan INRASTRUKTUR • Konektivitas laut • Transformasi digital • Energi dan ketenagalistrikan Slide - 6

  7. Tujuh Agenda Pembangunan

  8. Agenda 1 MemperkuatKetahananEkonomiuntukPertumbuhan yang Berkualitas

  9. Agenda 3 MeningkatkanSumberDayaManusia yang BerkualitasdanBerdayaSaing

  10. Agenda 6 MembangunLingkunganHidup, MeningkatkanKetahananBencanadanPerubahanIklim

  11. Agenda 7 MemperkuatStabilitasPolhukhankam dan TransformasiPelayananPublik

  12. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN :KEMARITIMAN DAN KELAUTAN DALAM RANCANGAN RPJMN 2020-2024 ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN KONDISI SAAT INI Pengembanganekonomimaritimdankelautan 01 02 Pengembangan cluster industri perikanan dan kelautan Pemantapan sarpras perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan: bioteknologi (marine bioproduct) Pengembangan konektivitas laut Belumterintegrasinyaantara RTRW (daratan) dan RTRLN dan RZWP3K Masih terjadinya pencemaran laut  e.g. Sampah Plastik di Laut No. 2 setelah China (1,29 juta ton/tahun) 01 6,04% sumbangan PDB Maritimyangtermasukdalamkategorirendah 03 04 Terbatasnya SDM kelautan (knowledge dan skill) dandiseminasiteknologi Masihtingginyabiayalogistik PengelolaanEkosistemLaut 01 Kawasan konservasi perairan seluas 20,8 juta ha (6,12% wilayah perairan) PengembanganSustainableFisheries Pengintegrasian tata ruang darat dan laut Pengembangan kawasan konservasi perairan Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut Rehabilitasi Kawasan dan ekosistempesisir Penanggulangan pencemaran & sampah laut 05 06 Masihtingginyatingkatkehilangankehati(biodiversity loss) kelautanbaik di tingkatekosistem, jenismaupungenetik Produktivitaskemaritimanbelum optimal

  13. STRATEGI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANCANGAN RPJMN 2020-2024 PengembanganIndustriPerikanan dan Kelautan PengelolaanEkosistemKelautan • Pengelolaan Konservasi Perairan • PeningkatanLuasan dan EfektivitasPengelolaanKawasan • Perlindungandanpelestariankeanekaragamanhayatilaut (mangrove, terumbukarang, padanglamun – karbonpesisir), biota lautsertapenanganganmamaliaterdampar • Pemanfaatanuntukkegiatanekonomi (ekowisata) • Penataan ruang laut dan pesisir • Integrasi RTRW dan rencana zonasi (RZ) • Penyelesaian RZ pada kawasan strategis nasional • Penanggulangan Pencemaran Laut • Penanggulanganpencemaran laut secaraterintegrasi (dari sumber darat dan laut) • Pengembangan sistem pemantauan kualitas air laut dan sistem peringatan dini pencemaran air laut • Mendorong pertumbuhan ekspor hasil perikanan yang berdaya saing • Mengembangkansistemjaringannasionaluntukmendukungekspor • penetrasipasareksporbarudanmempertahankandominasiuntukpasar yang sudahada • Kebijakan yang bersifatinsentif • Modernisasi untuk Mendorong Daya Saing Industri Perikanan Tangkap • Peningkatan armada perikanan tangkap • Pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan dan penggunaan teknologi modern • Peningkatan kapasitas industri galangan kapal • Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis WPP • Mengembangkan budidaya perikanan terintegrasi dalam sistem bisnis akuakultur • Pengembangan komoditas unggulan berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah • Strategi peningkatan sarana produksi utama: benih, pakan dan infrastruktur: irigasi, listrik, transportasi • Penyediaan dan diseminasi teknologi yang modern dan berkelanjutan • Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan • Mengendalikanbiaya produksi dan penambahan barang modal • DiversifikasisumberpendapatanKeluargadari Usaha Non-perikanan • Penyusunaninstrumenpengukurankesejahteraannelayandanpembudidayaikan Dukunganlintassektor • Mendorong produksi garam dan kesejahteraan petambak garam • Ektensifikasi dan intensifikasi lahan garam • Peningkatan nilai tambah garamdansertifikasi • Pengembangan percontohan kawasan ekonomi garam • Stabilitas harga garam melalui perbaikan tata niaga • Pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan • Pemenuhanbahanbakuindustripengolahan • Efisiensirantaipasokindustridalamsistemlogistik • Penyiapaninfrastrukturdasar (listrik, transportasi, komunikasidan air bersih) bagiindustriperikanan Teknologi, riset , SDM untuk produksi dan daya saing dan lingkungan  LIPI, BPPT, KKP, ristekdikti Penataan ruang laut dan darat untuk mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang  KemenATR Infrastuktur dasar (listrik, air, komunikasi, transportasi) dan sistem logistik Kemenhub, Kemen PUPR,ESDM Insentif untuk investasi usaha  Kemenkeu, OJK Diplomasi untuk ekspor  Kemenlu, Kemendag

  14. Rancangan Renstra 2020-2024 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 14

  15. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA K/L PROSES POLITIK (OKTOBER-DESEMBER 2019) PROSES PENETAPAN (JANUARI 2020 –APRIL 2020) PROSES TEKNOKRATIK (JANUARI–SEPTEMBER 2019) RANCANGAN AWAL K/L Penetapan • AspirasiMasyarakat • Evaluasi Pembangunan Sektor • Background Study Kementerian/Lembaga RANCANGAN TEKNOKRATIK RENSTRA K/L Penyempurnaanrenstra K/L RENSTRA K/L RANCANGAN AWAL RPJMN PenelaahanRancanganRenstra K/L terkait : SubstansiRenstra K/L, Kesesuaiandengan RPJM dan KebutuhanSumberdaya 1.Rancangan Teknokratik RPJMN 2.Pedoman PenyusunanRenstra (Permen PPN/KepalaBappenas) RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN Forum Penyesuaian SE Men PPN/KepalaBappenasPenyusunanRenstra K/L dengandillampiriRancanganAwal RPJM • EvaluasiKinerja • Review Baseline MUSRENBANG Kementerian PPN/Bappenas RENSTRA K/L Visi, Misidan Program PrioritasPresidenTerpilih • Evaluasi RPJMN berjalan • AspirasiMasyarakat • Background Study RANCANGAN RPJMN Rancangan RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN KementerianKeuangan RENSTRA K/L • Review Baseline KementerianDalamNegeri • Review Kewenangan RENSTRA K/L Kementerian PAN dan RB • Review Organisasi RENSTRA K/L

  16. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 ISU STRATEGIS KELAUTAN DAN PERIKANAN IUU Fishing & destructive fishing Daya saingdannilaitambahindustriperikanan 01 04 Daya saing SDM, InovasiTeknologi & Riset Tata kelolasumberdayaperikanan yang berkelanjutan 02 05 Kesejahteraan stakeholders kelautan & perikanan PengembanganSumberDayaKelautan 03 06

  17. KONTRIBUSI PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL Perikananberkontribusiterhadap PDB Nasional (ADHB) Perikananmenyediakankesempatankerjabagimasyarakat KontribusiPerikananterhadap PDB Nasional (%) Keterangan: Perhitungan PDB NasionalberdasarkanAtasDasarHargaBerlaku(ADHB) Sumber: BPS, 2019

  18. PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DUNIA RATA-RATA KONTRIBUSI IKAN TERHADAP SUPPLY PROTEIN HEWANI (2013-2015) Padatahun 2016, sekitar88% dari total produksiperikananduniadimanfaatkanuntukkonsumsipanganmanusialangsung. Kontribusitersebutmeningkatdaritahun 1960an yang hanya 67%. Konsumsiikansebagaibahanpangantelahmeningkatdari 9,0 kg/kapita/tahunpadatahun 1961 menjadi20,2 kg/kapita/tahunpadatahun 2016 (rata-rata meningkatsekitar 1,5% per tahun). Peningkatankonsumsiikantidakhanyadidorongolehpeningkatanproduksi, namunjugaolehkombinasibeberapapeningkatanefisiensiproduksi, perbaikansalurandistribusi, peningkatanpermintaan yang terkaitdenganpertumbuhanpopulasi, peningkatanpendapatandanurbanisasifaktor, diantaranya: Sumber: The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), FAO 2018

  19. PERKEMBANGAN STOK/SUMBER DAYA IKAN (Maximum Sustainability Yield/MSY) Berdasarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), TAC adalah 80% dari MSY (FAO, 1995)

  20. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEDAULATAN Tujuan 1 01 Berdaulat di laut untuk mewujudkan Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF) Tujuan 2 02 KEBERLANJUTAN • Mewujudkanpengelolaansumberdayakelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkeadilanuntukgenerasisekarang dan akandatang Kesejahteraan Tujuan 3 03 KESEJAHTERAAN • Meningkatkantarafdankualitashidupmasyarakatkelautan dan perikanan

  21. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Membangun kedaulatan yang mampu menopangkemandiriandalampengelolaansumberdaya kelautan danperikanan Pemberantasan IUU Fishing,destructive fishing, & Karantina Ikan 01 Peningkatanefektivitastatakelolasumberdayaperikanan yang bertanggungjawabdanberkelanjutan Penguatan daya saing industri perikanan Pengembangan Sumber Daya Kelautan Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaansumberdayakelautandanperikanan yang bertanggungjawab, berdayasaing, danberkelanjutan 02 PeningkatankesejahteraanstakeholdersKP Penguatandayasaing SDM, InovasiTeknologi & Riset Meningkatkan kemampuan dan kemandiriandalammenjagakeberlanjutandan pertumbuhan usaha kelautandanperikanan 03 PENGARUS- UTAMAAN • Modal Sosial Budaya • Transformasi Digital • Tata Kelola • Pembangunan Berkelanjutan • Gender

  22. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Penguatan daya saing industri perikanan Peningkatanefektivitas tata kelolasumberdayaperikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan Pemberantasan IUU Fishing,destructive fishing, & Karantina Ikan 1 2 3 5 4 Pengembangan Sumber Daya Kelautan Peningkatankesejahteraanstakeholders KP Penguatandayasaing SDM, InovasiTeknologi & Riset 6

  23. RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024 PETA STRATEGI 2020-2024 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN • Presiden • DPR • Masyarakat KP SS 1. Masyarakat KP yang MeningkatKesejahteraannya STAKEHOLDERS PERSPECTIVE • Nelayan • Pembudidaya • PengolahdanPemasar • Petambak Garam • K/L • Pemda SS 3. Pengelolaan SDKP secara berkelanjutan dan berdaya saing SS 2. PengelolaanSumberDayaKelautandanPerikanansecaraBerdaulat CUSTOMERRS PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN PELAKSANAAN DALWAS SS 5. Terselenggaranya tata kelolapemanfaatan SDKP yang berkeadilan SS 6. Tersedianya SDMKP, inovasiteknologi dan riset yang berdayasaing SS 4. Tersedianyakebijakan yang berkualitas SS 7. Terselenggaranyapengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif LEARN & GROWTH PERSPECTIVE ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL INFORMATION CAPITAL HUMAN CAPITAL SS 8. ASN KKP yang profesional SS 10. Birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima SS 11. Pengelolaananggaran yang berkualitas SS 9. SistemPemerintahanBerbasisElektronik yang andal

  24. USULAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA RancanganTeknokratik Renstra KKP 2020-2024

  25. KAIDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2020-2024 KERANGKA KELEMBAGAAN KERANGKA REGULASI KERANGKA PENDANAAN Kerangkapendanaanmencakupsumberpendanaan, arahpemanfaatan, dan prinsippelaksanaanpendanaanpembangunan Kerangkakelembagaandifokuskan pada penataanorganisasipemerintahbesertaaturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupunantarorganisasi, yang berfungsiuntukmelaksanakan program-program pembangunan Mengarahkan proses perencanaanpembentukanregulasisesuaikebutuhanpembangunan Meningkatkankualitasregulasidalamrangkamendukungpencapaianprioritaspembangunan Pendanaanpemerintahmencakup APBN, APBD, PNBP, PHLN, SBN/SBSN. Pendanaan non pemerintahmencakup PINA, KPBU, CSR, Filantrofidll Kelembagaan yang tepatfungsi, tepatukuran dan tepat proses yang menekankannilai structure follow strategy, diharapkanakanmendorongefektivitaskelembagaan yang sejalandenganarahpembangunan Meningkatkanefisiensipengalokasiananggaranuntukkeperluanpembentukanregulasi Pengelolaanpendanaan : kualitasalokasi, perkuatpengendalian dan sinergipendanaan

  26. Rancangan Rencana Kerja 2020 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 26

  27. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Usulan Target Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2020 • 58,28 • 50,69 • 54,49 Kg/kap/Thn Kg/kap/Thn Kg/kap/Thn • 4,86 • 5,50 • 6,17 Juta Ton Juta Ton Juta Ton USD Miliar USD Miliar USD Miliar • 115 • 113,28 • 114 Juta Ton Juta Ton Juta Ton • 7,23 • 20,87 • 21,00 • 22,27 Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ha Juta Ha Juta Ha Juta Ton Juta Ton Juta Ton • 2,85 Juta Ton Juta Ton Juta Ton 27

  28. TERIMAKASIH

  29. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia • Usulan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2020 30 unit 10 lokasi 216,17 Juta ekor Benih dan Calon Induk ikan dan udang Kapal Perikanan 5 GT Pengelolaan Irigasi Perikanan Partisipatif (PITAP) PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA 500 unit Alat Penangkapan Ikan 80 paket Kebun Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan 250 paket 200 ton Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) 150.000 premi Asuransi Nelayan 2.000 paket 15.000 bidang Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan 30 PaketExcavator Sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 40 lokasi 5.000 ha FasilitasiKampung Nelayan Percontohan 251 paket Bioflok Nila dan Lele Asuransi Usaha Budidaya 7 WPP 10.000 sampel Partisipasi RFMO & kerjasama perikanan tangkap internasional Monitoring ResiduProdukBudidaya 200 paket Minapadi 20.000 hari layar Observer di atas kapal perikanan 3 Lokasi SKPT 4 Lokasi SKPT 60 paket Mesin dan Bahan Baku Pakan Mandiri 1.500 ton 11.000 orang Sertifikasi awak kapal 22 lokasi Pelayanan Pelabuhan Perikanan OperasionalPabrikPakanSkala medium 29 29

  30. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia • Usulan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2020 7 lokasi Dermaga Apung 25 unit Ice Flake Machine 5 ton 12 kawasan Wisata Bahari 30 unit Kendaraan berpendingin PENGELOLAAN RUANG LAUT PENGUATAN DAYA SAING 600 ha Integrasi pegaraman 2 unit Integrated Cold Storage 74unit Sarana Niaga Garam Rakyat 50 unit Kendaraan pemasaran (roda 2/3) 10 unit Cold Storage (Gudang Beku) 700.000 ha Pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan 300 unit SaranaSistemRantaiDingin (Chest freezer) 51 Rencana Zonasi 6 unit Pasar Ikan dan Sentra Kuliner 14 jenis Konservasi Jenis Ikan 5 unit Pasar Ikan Bersih 20 juta ha pengelolaan kawasan konservasi 5 unit Pasar Ikan Tradisional 10 paket Penyediaan dan optimalisasi Unit Pengolahan Ikan 40 kelompok Bantuan Kelompok Masyarakat PenggerakKonservasi 4 Lokasi SKPT 2.250 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 15 pulau Sertifikasi Pulau Terluar 68 paket Gemarikan 12 lokasi Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 4 paket Promosi hasil KP (skala Internasional) 2 Lokasi SKPT 30 30

  31. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia • Usulan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2020 Penanganankasuspelanggaranperkarantinaandankeamananhayatiikan 47 satker 12 unit Operasional Kapal Pengawas 130hari Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun PENGAWASAN SUMBER DAYA 183 lokasi KARANTINA IKAN Operasional pengawasanekspor, impordandomestik 100hari Operasional Pesawat Patroli .Pencegahan/Pengawasanekspor, impor, antar area jenisikan yang dilarang, dilindungidandibatasi 86 lokasi 6 unit 1tahun Kapal Pengawasan OperasionalPemantauan SDKP Pusdal) 30 lokasi Pengawasanmutu di sentraperikanan 11 unit Speed Boat PengawasdanSearider Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat 34 provinsi 50hari Operasionalpengawasanmutuprodukhasilperikanan 41 lokasi 300paket Pengawasan di perbatasan Operasional pengawasan destructive fishing 502orang Operasional Awak Kapal Pengawas 47 UPT Saranadanprasaranapengujianmutu 1 lab 1tahun LaboratoriumAcuan HPIK dan MKHP Operasional Satgas 5 lab LaboratoriumDestructive Fishing 34unit Perawatan Kapal Pengawas 1.010Pokmaswas 167 unit kerja 42 lokasi Operasionaldan Pembinaaan Akreditasilembagainspeksi, (ISO 17010, 17025, 9001) Saranadanprasaranapelayanan 17.100unit kapal perikanan 31 Diawasi kepatuhannya 31

  32. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia • Usulan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2020 11 WPP 8PUD Kajian Stok SumberDayaIkan 8.293 orang Pendidikan Vokasi KP 500 scene RISET & SDM 25.000 orang Citra Radar Satelit Pelatihan Masyarakat KP 7 unit Sarana pelatihan dan penyuluhan KP 1 unit Operasional Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar 3 lokasi InovasiTeknologiAdaptifLokasi Perikanan 30 lokasi 1 paket Penerapan teknologi pada penyuluh InovasiTeknologiAdaptifLokasi Garam 1 paket InovasiTeknologiAdaptifLokasi Pengolahan 6 paket InovasiTeknologiPengolahanProdukdanBioteknologiKelautandanPerikanan 6.000 orang Sertifikasi Kompetensi KP 7 unit SarprasRisetKelautan 4 unit SarprasRisetPerikanan 1 paket 5.239 orang SarprasSosek KP Tenaga Penyuluh KP 1 paket SarprasRiset Pengolahan Pengolahan Produk dan Biotek KP 19 unit Sarpras Pendidikan KP 41.000 kelompok KelompokPelaku Utama/Usaha yang mendapatkanpenyuluhan 2 paket Produk rekayasa Alsinkan 7.620 unit Fasilitasi pembentukan UMKM & Koperasi 5 paket Produk rekayasa Alsinkel 32

  33. Kerangka Kelambagaan dalam Rancangan Renstra 2020-2024 Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari production oriented ke people oriented Prinsip kerangka kelembagaan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses 04 01 Mandat yang akan diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi 02 Tata laksana dan sumber daya aparatur 05 Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan 03

More Related