1 / 14

RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS. Disampaikan Dalam Rapat Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo , Kamis, 20 Pebruari 2014. Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan. UU No. 17/2003, tentang Keuangan Negara UU No. 25/2004, t entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

odele
Download Presentation

RENCANA STRATEGIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RENCANA STRATEGIS Disampaikan Dalam Rapat Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo, Kamis, 20 Pebruari 2014

  2. LandasanHukum Perencanaan Pembangunan • UU No. 17/2003, tentang Keuangan Negara • UU No. 25/2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 32/2004, tentang Pemerintah Daerah • Pp NO. 40/ 2006 tentang tata cara Penyusnan Perencanaan Pembangunan Nasional • PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

  3. Pengertian Renstra (UU No. 25/2004, SPPN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif

  4. Pemerintah Pusat Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pedoman Diacu RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabar kan Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Perencanaan Pengenggaran AlurPerencanaandanPenganggaran Pedoman Pemerintah Daerah

  5. Latarbelakang Renstra: Penting untuk masa depan, karena : Menentukan posisi sekarang Menyusun tujuan dan sasaran Menetukan cara mencapai tujuan dan mengukur kemajuannya Karena sumber daya terbatas Dalam praktiknya, bila sebuah organisasi tdak menyusun rencana strategis, maka : Bersikap reaktif terhadap setiap masalah dan krisis yang datang Mengalokasikan sumber daya seolah-olah lingkungan dan situasi sekitar tidak berubah. Menggunakan taktik dan strategi yang tidak efektif Terjebak dalam struktur yang menhalang-halangi tercapainya tujuan.

  6. Renstra & SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Renstra merupakan salah satu komponen SAKIP

  7. Instrumen SAKIP Rencana Strategis RencanaKinerja PenetapnKinerja Laporan AkuntabilitasKinerja

  8. Keterkaitan Renstra Dalam InstrumenSAKIP IKU PermenPAN 9 RENSTRA Renja RKT PK Dokumen Penganggaran LapKeu LAKIP

  9. PentingnyaIndikatorKinerja Sbg Instrumen Pengendalian Alat ukur Alat konsensus Alat koordinasi Dalam draft pedoman penyusunan Renstra: Indikator Kinerja merupakan keharusan Untuk pengukuran & akuntabilitas kinerja

  10. Penyusunan Renstra kementrian/Lembaga sesuai Pasal 15 (ayat 1 dan 2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN • Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). • (2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional

  11. SISTEMATIKA RENSTRA • PENDAHULUAN • Kondisi Umum • Dasar Hukum • Kedudukan Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi • Identifikasi Potensi dan Permasalahan • VISI MISI DAN TUJUAN • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran Strategis • Indikator Kinerja Utama • ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Arah Kebijakan • Startegi • PENUTUP

  12. Penjabaran Renstra dalam Dokumen Perencanaan Tahunan 2019 2020 2018 2016 2017 Rencana Strategis 2016-2020 Rencana Kinerja 2016 Rencana Kinerja 2017 Rencana Kinerja 2018 Rencana Kinerja 2019 Rencana Kinerja 2020 Penetapan Kinerja 2016 Penetapan Kinerja 2017 Penetapan Kinerja 2018 Penetapan Kinerja 2019 Penetapan Kinerja 2020 . . . . . . LAKIP 2016 LAKIP 2017 LAKIP 2018 LAKIP 2019 LAKIP 2020

  13. Persandingan Visi

  14. Maturnuwun Terimakasih

More Related