200 likes | 488 Views
Bab 2 Model , Strategi, dan Roadmap e-Government. Perencanaan Strategis e-Government Implementasi dan Penilaian e-Government Anggaran e-Government. Proses Perencanaan Strategis e-Government. 2. Proses Perencanaan Strategis e-Government.
E N D
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government Perencanaan Strategis e-Government Implementasi dan Penilaian e-Government Anggaran e-Government
ProsesPerencanaanStrategise-Government Strategi yang baikpentinguntukimplementasie-government yang efektif. Perencanaanstrategismenyediakansebuahroadmapbagiorganisasiuntukbergerakdarikondisisekarangkekondisi yang diinginkandalamjangkamenengahataupanjang. 3
ProsesPerencanaanStrategise-Government 1) Analisiskeadaansaatinidengan SWOT (Strengths, Weaknesses,Opportunities, Threats) 2) Menyatakansebuahvisi Contoh: Visie-governmentRepublik Korea adalahuntukmenjadiOpene-GovernmentTerbaikdiDuniadengancara: • Meningkatkanlayananpublik online hingga 85 persen • Berusahamenjadi 10 besarduniadalamhaldayasaingdukunganbisnis. • Mengurangikunjunganpengurusanlayanansipilhinggatigakunjungan per tahun; dan • Meningkatkantingkatutilisasi program e-governmenthingga 60 persen 3) Mewujudkanvisikedalamtujuan-tujuan Contoh: TujuannasionalRepublik Korea adalahsebagaiberikut: Membangundemokrasibersamarakyat Membangunmasyarakatdenganpertumbuhansosial yang seimbang Berkontribusiterhadap era perdamaiandankemakmurandi Asia TimurLaut Mencapaipendapatan (GNP) per kapitahingga US$ 20,000.Tujuaninitercapaiditahun 2007. 4
ProsesPerencanaanStrategise-Government Tujuane-governmentRepublik Korea adalah Menginovasi cara kerja pemerintah Menginovasi layanan masyarakat Menginovasi manajemen sumber daya informasi Mereformasi sistem hukum 4) Menentukanstrategiuntukmengatasitemuandarihasilanalisis SWOTdanmencapaitujuan-tujuanspesifik 5) Formulasikanobjektif yang dapatdiukurdankonkritdaristrategi 6) Komunikasikandantinjauulangrencanastrategis 5
ImplementasidanPenilaiane-Government PBB kembali merilis peringkat pengembangan e-government dari 193 negara. Laporan pemeringkatan kali ini bertajuk: E-Government for the People
PBB mendefinisikan e-government sebagaipenggunaanteknologiinformasidankomunikasi (TIK) danpenerapannyaolehpemerintahuntukmenyediakaaninformasidanlayanan public kemasyarakat. Pengembangandaninovasi e-government menempatkansektorpubliksebagaipendorongpermintaanuntukinfrastruktur TIK danaplikasinyauntukmendukungperekonomiansecaraluas.
Sejaktahun2003 PBB mengembangkanindekspengembangan e-government (e-government development index-disingkatEGDI) EGDIadalahindikatorkomposit yang mengukurkemauandankapasitasadministrasipemerintahanuntukmenggunakan TIK untukmenyediakandanmemberikanlayananpublik
EGDI untukedisi 2012 diukurberdasarkan 3 sub index, yaitu: • online service index, • telecommunictaion index, • human capital index. EGDI = (⅓OL service index)+(⅓ Telec. index)+(⅓Human capital index)
Berikutperingkat Negara denganjumlahpendudukdiatas 100 jutaorang
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai.
Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi : • Pembuatansitusinformasidisetiaplembaga • Penyiapan SDM • Penyiapansaranaakses yang mudahmisalnyamenyediakansarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll • Sosialisasisitusinformasibaikuntuk internal maupununtukpublik
lanjutan… Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi : • Pembuatansitusinformasipublikinteraktif • Pembuatanantarmukaketerhubungandenganlembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi : • Pembuatansitustransaksipelayananpublik • Pembuataninteroperabilitasaplikasimaupun data denganlembaga lain Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi : • Pembuatanaplikasiuntukpelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi
ANGGARAN E-GOVERNMENT Pengembangan e-government disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertangungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien, dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan pamong yang baik. Diperlukan suatu siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.
Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, maka perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran seperti dapat dilihat pada gambar. (sumber:kementerian KOMINFO)