Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA) : Studi Kasus Sektor Kehutanan

1. KajianSistemPerizinan di SektorSumberdayaAlam (SDA):StudiKasusSektorKehutanan PenelitiansebagaiPelaksanaan Program Litbang KPK HariadiKartodihardjodanGrahatNagara Jakarta, Februari 2014

2. Isi Presentasi • Pendahuluan, Tujuan dan Metoda • KinerjaIzin dan LingkupKebijakan • TigaFaktorPerbaikanKinerja • Analisis CIA & IdentifikasiTerjadinya BT • TemuanPokokdan Agenda • Penutup: Pengendalian BT

3. Pendahuluan, Tujuan, Metoda 1 1.1. LatarBelakang • Pengelolaan SDA—hutan—belum mengarahpadapengelolaanhutanlestari yang berkeadilan; • Tigafaktorsebagaihambatanutama: biayatransaksitinggi, ketidak-pastian status kawasanhutannegara, monopsoniperdagangankayubulat; • Isi dan pelaksanaan kebijakan PSDA, khususnya kehutanan, telah diketahui menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan korupsi (TI, 2010; Callister,1992, 1999; Contreras-Hermosilla, 1997; Krishnaswamy, A. & Hanson, A. 1999; deBohan, V., Doggart, N., Ryle, J., Trent, S. & Williams, J. 1996; Human Rights Watch , 2009).

4. 1.2. T u j u a n • Memetakanpermasalahanregulasidankebijakanpengelolaansumberdayaalam di Indonesia khususnyaterkaitsistemperizinan di sektorkehutanan, kawasanhutandanperdagangankayubulat; • Memetakantitik-titikrentan korupsidalamproses pemberianizin kehutanandanmengidentifikasiakarmasalahnya; • Membangun agenda perbaikankebijakandalamkoordinasipelaksanaan NKB-KPK-UKP4.

5. 1.3. MetodadanPengumpulan Data • Kajian pustaka untuk menentukan status kajian governance dan korupsi di perizinan kehutanansertakajian lain yang terkait (perdaganganhasilhutan); • Peraturan serta perkembangan IUPHHK-HA. IUPHHK-HT dan IPPKH diperoleh dari Kementerian Kehutanan; • Wawancara: • Dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan sosialisasi dan followup kajian Tata Kelola Hutan dan Lahan oleh Tim Gabungan di bawah SC UKP4-Kemenhut-Bappenas; • FGD dengan peserta dari anggota APHI pada tanggal 26 Oktober 2013; • Wawancara individual dengan pelaku usaha kehutanan.

6. Agenda NKB -12 Kementerian /Lembaga, Koord. KPK & UKP42013-2015 Agenda One Map, Klaim & Verifikasi, Review KebijakanPerizinan

7. REKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/L Sumber: KPK, 2013

8. RAPATKONSOLIDASI Tim NKB 12 KL Penyelesaian Agenda B09/Sept, 2013 Jakarta 11-12 Okt 2013 Sumber: Tim Koordinasi dan Supevisi Monitoring dan Evaluasi NKB 12 KL

9. KinerjaIzin &LingkupKebijakan 2 2.1. KinerjaPerizinan USAHA HUTAN ALAM USAHA HUTAN TANAMAN JUMLAH PERUSAHAAN HTI YANG DAPAT MENANAM 50% & UP DARI TARGET (2012) : 21% 34 juta ha openaccess Sumber: APHI, 2013

10. Perkembangan Perizinan di Kehutanan USAHA HA DAN HT 10 TH TERAKHIR LuasHutan Tanaman (HA) USAHA PINJAM PAKAI 5 TH TERAKHIR

11. Perkembangan pengesahan RKT IUPHHK-HA Tahun 2008 sampai dengan Desember 2012 Sumber : Direktorat Bina Usaha Hutan Alam, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, 2013

12. Realisasivs.Potensialproduksi kayu bulat(Realisasi produksi sekitar 26% untuk periode 1995-2012) Sumber: Ditjen BUK, 2013

13. KONDISI KAWASAN HUTAN PRODUKSI Kebun = 10 Juta Ha Kawasan Hutan Alam Produksi tidak dibebani hak (“terlantar”) = Sekitar 40 Juta Ha HT =9 ,6 Juta Ha HPH = 23 Juta Ha 338 unit, 233.029 Ha IUPPHK

14. a. Ketidak-pastian dan konflik kawasan hutan, 2012 2.2. Driver Factor-1

15. b. Keberadaan IPPKH di Dalam IUPHHK 338 unit, 233.029 Ha Sumber: Kemenhut, 2012

16. Jawabankondisisaatini – no 2 • Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan STATUS 26 SEPTEMBER 2013 KETERANGAN: EKS: TAHAP EKSPLORASI OP: TAHAP OPERASI PRODUKSI Sumber: DitjenMinerba, 2013

17. 2.3. Driver Factor-2 Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013 Sumber: Kemenhut, 2013

18. 2.4. Driver Factor-3 MasalahEfisiensi & HargaRendah di Tingkat ProdusenKayuBulat Sumber kayu bulat Log Quality Konsumsi produk industri IUPHHK-HA solid wood product 1 Log: 120-300 E IUPHHK-HT 2 Log: 23-33 Log HA: 300-800 Log HT : 60-75 SawnT: 1300-2200 WW: 581 3 IPK A panels- fiber product 4 HUTAN RAKYAT B 5 KAYU ILEGAL Mis-alokasi kayu bulat—hargarendah di tingkatprodusen. Kehilangan peluang pasar kayu solid gergajian dengan harga tinggi SumberHargaImpor:Tropical Timber Market Report: Vol 17 Number 10, 16th-31st May 2013

19. InefisiensiPerumPerhutani • Disparitas harga log jati Rp400 ribu sdRp18 juta, industri hanya bisa membeli rata-rata Rp 6 juta/m3. • Log K-Premium tidak terserap pasar.K-Premium terpaksapanel/plywood (teakwood) maupun housing component, yang semestinyacukup denganmenggunakanK-Lokal. • Benchmark harga kayu log jati internasional: Myanmar K-Premium harga Rp50 juta/ m3. • K-Premium Perhutaniyang dapat diekspor sekitar 25.000 m3 dari total produksi kurang lebih 450.000 m3sertakayubersertifikat FSC sebesar 30% dari total produksiPerumPerhutani.

20. Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Perkakas Sumber: Simangunsong, 2013) Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis

21. Upaya memacu pembangunan hutan tanaman: Mencabut Larangan Ekspor dan atau Pengenaan Pajak Ekspor Kayu Bulat Pulp Sumber: Simangunsong, 2013) Metode: A Partial Equilibrium Model – A Welfare Analysis

22. TARGET &REALISASI PNBP SDA KEHUTANAN , 2009 – 2013 Sumber: Kemenhut, 2014 *) Realisasi s.d. Desember2013

23. 2.5. Driver Factor-4 Indeks Tata Kelola • Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); • Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80; • Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

24. 2.6. IdentifikasiPeraturan-Perundangan Peraturan/kebijakanperizinan(IUPHHK-HA-HT, IUPPKH) Sumber: Kemenhut, 2013

25. Kebijakan PNBP & PerdaganganHasilHutanKayu

26. TigaFaktorPerbaikan Kinerja 3 c). a). KemKeu, KemIndus, Kemendag Kemenhut, Kemdagri, Pemda PASAR & INSTRUMEN HARGA TATA KELOLA 12 K/L- NKB-KPK KLAIM KAWASAN HUTAN DAN LAHAN b). BIG, Kemdagri, BPN, ESDM, Kementan, Pemda

27. 4 Analisis CIA dan Identifikasi BT Titik Korupsi dalam Alur Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu (UPHHK) Bisnis proses dan sendi-sendi tata kelola usaha PHHK PERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN EVALUASI & WASDAL TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU Persiapan permohonan Sertifikasi PHPL/LK IHMB RKU Working Area Permohonan Pengalihan Izin&Saham RKT LHP LHC Penilaian Sanksi Administratif Tata Batas RENTE HASIL HUTAN KAYU TATA USAHA PENGANGKUTAN Sanksi Pidana SKSKB DR-PSDH Izin Rekonsiliasi PNBP RENTE IZIN Indikasi statecapture IIUP Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh

28. Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013yang difasilitasi UNDP Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam Rp. 50 sd 100 ribu/ha Rp. 2 sd 6 milyard Revisi 50-100 juta & Unofficial sd 200 jt Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

29. Lanjutan ... Biaya monitoringpra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt. Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt Biaya unofficial sd 100 jt Biaya pelatihan 30-40 jt/orang Unofficial , kasus 15 juta Double tax dng beragam pungutan Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

30. Lanjutan ... Konsultan ±500jt, 50-500rb/pos (20-30 pos), Monev100-150 x SPT ke pershn Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M Biaya unofficial untuk mendapat izin Membayar biaya perjalanan dan akomodasi Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

31. Analisis Kebijakan—Berdasarkan variableCIA Analisis ini diperoleh dari hasil content analysis peraturan yang terkait dan hasil wawancara terhadap pelaksanaan 6kelompok pengaturan yang telahdiuraikan di atas

32. Lanjutan ...

33. Penyebab Adanya Biaya Transaksi Diperoleh dari himpunan hasil wawancara Penyebab Langsung: • Peraturan, izin dan pengesahan. • Rekomendasi Gubernur/Bupati & pengesahan2 oleh berbagai pejabat • Multi-interpretasi peraturan • Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti • Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan • Penetapan jumlah produksi • Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dan lainnya Penyebab Tidak Langsung: • Kualitas birokrasi. • Sistem sangsi/hukuman. • Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit. • Hilangnya transparansi. • Kurangnya contoh dari pimpinan.

34. Penyebab Suap/Pemerasan & State Capture Regulasi pelanggaran hukum tumpang tindih “monitoring” dan “pembinaan” tidak jelas prosedurnya sehingga mudah diselewengkan untuk menjadi ajang pemerasan Regulasi yang ada saling bertentangan Suap/ pemerasan/ tradinginfluence Regulasi yang ada memberikan diskresi yang luas Standar layanan yang tidak jelas State capture Keberadaan pihak ketiga Asimetri informasi Afiliasi dengan pejabat berwenang Beban dan biaya pelaksanaan tata kelola dikeluarkan oleh swasta Konflik kepentingan

35. 5 Temuan pokokdan Agenda 1 6 Tidakadastandarwaktukegiatanpenatausahaanhasilhutan, termasukpengesahan LHP, SKSKB, FA-KB. Ketentuan pembebanan penataan batas kepada pemegang izin bertentangan dengan UU 41/1999 dan memberikan beban yang berlebihan 7 2 Pengangkatan petugas LHP &FA-KB oleh DinhutProp rentan menjadi peluang nepotsime dan pemerasan. Pengaturan pencad.pemanfaatan HHK dlm PP 6/2007 memberi ruang diskresi yang terlalu luas. Informasilengkaptdkmenjadistandarpelayanan 8 Lemahnya pengawasan dan pengendalian atas ketertiban pelaporan penyetoran PNBPsertaupayapeningkatan PNBP kehutanan 3 Tidak adanya ketentuan yang mengatur batas maksimal luas izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang dapat diberikan 9 4 Kebijakanmembatasiekspor log rentanmemberikanperlakuanmemihakkepadaindustritertentuuntukmendominasipasarkayubulat Tidak ada standar waktu yglengkapdan biaya dalam proses perizinan UPHHK (P.50/2010 jo. P.26/2012). 10 5 Pelanggaran hukum administratif & pidana yang diatur dalam UU 41/1999, UU 18/2013, PP 45/2004, P. P.39/2008 perludiselaraskan. Tidak ada standar biaya penyusunan IHMB. Tidakadastandarwaktupengesahanperencanaanproduksi, termasukRKU-RKT, BaganKerja.

36. ImplikasiterhadapRenaksi-NKB 1 2 DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR TERPISAH 3

37. 4 DISAMPAIKAN DALAM LEMBAR TERPISAH 5 6 7

38. 6 Penutup : Pengendalian BT PENGENDALIAN/ KONTROL KELENGKAPAN PERMOHONAN IZIN REKOMENDASI/PENETAPAN/ PENGESAHAN PERSETUJUAN Cek peralatan kerja Cek inventarisasi Cek produksi Pengamanan hutan Informasi dan peta Rekomendasi izin, Penetapan luas izin Pengesahan RKU-RKT Alih saham Kerjasama operasi Izin Pemanfaatan Kayu Letak Biaya Transaksi PELAKSANAAN KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI-VERIFIKASI Tata batas izin IHMB Pembuatan koridor Isi Peraturan PerUUan Etika Hub. Transaksional Pengendalian Biaya Transaksi Institusi Ekstra Legal Reformasi Birokrasi Pencegahan dan Peemberantasan Korupsi/PPKKemenhut Pelaksanaan P 2/2011, P 7/2011 dan P 13/13 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (wistleblower) & Eksternal (masy) atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kemenhut, Diklat Budaya Anti Korupsi.

39. T e r i m a k a s i h