1 / 18

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011

MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. MEI 2011. A. PENGERTIAN REVISI ANGGARAN. Ditjen Pendidikan Dasar. I. JENIS REVISI ANGGARAN.

earl
Download Presentation

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 49/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 MEI 2011

  2. A PENGERTIAN REVISI ANGGARAN Ditjen Pendidikan Dasar

  3. I. JENIS REVISI ANGGARAN Ditjen Pendidikan Dasar

  4. II. ALASAN REVISI ANGGARAN Ditjen Pendidikan Dasar

  5. Kewenanganrevisianggaranadapada: DPR, sepertiadanyapenambahan PHLN, pergeserananggaranantar program selainbiayaoperasional, pergeserananggaranantarkegiatanbukanhasiloptimalisasi, pencairanblokir, pergeserandiluarkesepakatanhasilrapatkerja APBN. Menkeu, sepertipergeseranantarkegiatandalamsatu program hasiloptimalisasi, danrealokasianggarandalamrangkatanggapdaruratbencana. DJA, sepertipercepatanpenarikandanpenguranganalokasi PHLN, perubahan volume kegiatan, revisipencairanblokiroleh DJA. DJPBN, sepertipergeseranantarjenisbelanjadalamsatukegiatan, ralatkodeakun, ralatkode KPPN, ralatkode register PHLN, ralatkodekewenangan, ralatkodelokasi. KPA, sepertipergeseranantarkomponendalamsatukeluaransepanjangtidakmenambah honorarium barudanbesaran honor yang sudahada, pergeseranantarkomponendanantarkeluarandalamsatukegiatandalamjenisbelanja yang sama. III. KEWENANGAN REVISI ANGGARAN Ditjen Pendidikan Dasar

  6. B MEKANISME REVISI ANGGARAN Ditjen Pendidikan Dasar

  7. Dokumen yang diperlukandalamprosesrevisianggaranadalah: Persandingansebelumdansesudahrevisi, bisadibuatdalam format excel yang sesuaidanditandatanganiolehpejabat yang berwenangditingkatsatker. RKA-KL sesudahrevisi, RKA-KL yang sudahdirevisidiperlukandalambentuk softcopy dan hardcopy. SuratPermohonanRevisi, suratpengantar yang menjelaskanperlunyadilakukanrevisianggarandanditandatanganiolehpejabat yang berwenangditingkatsatker. Data pendukung, seperti TOR, RAB, landasankebijakanrevisidanlainnya. I. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN Ditjen Pendidikan Dasar

  8. Tahapanprosesrevisianggaranadalahsebagaiberikut: PengelolaKegiatanditingkatsatkermempersiapkan data-data yang diperlukandalamprosesrevisisepertipadapoinsebelumnyadanmenyampaikanpermohonanrevisikeBagianPerencanaandanPenganggaran, SetditjenDikdas. BagianPerencanaandanPenganggaranmenelitikelengkapandokumenrevisi, bilabelumlengkapakandikembalikankePengelolaKegiatan. Bilasudahlengkap, BagianPerencanaandanPenganggaranmemeriksadanmemprosesrevisiberdasarkanjeniskewenangan, yaitukewenangan KPA, DJPBN, DJA, Menkeu, atau DPR. Bilakewenanganadadi KPA, BagianPerencanaanmenyampaikanpermohonanrevisikepadaDirjenDikdassebagai KPA. Bilakewenanganadadiluar KPA, DirjenDikdasakanmenyampaikanpermohonanrevisidenganpengantardariSekjenKemdiknaskepadainstansi yang memilikikewenanganrevisitersebut. II. TAHAPAN PROSES REVISI Ditjen Pendidikan Dasar

  9. IIa. PengajuanRevisiAnggaran BagianPerencanaandanPenganggaran Dirjen DIKDAS PengelolaKegiatan Tingkat Satker Kewenangan KPA ? DokumenLengkap? Setuju? UsulRevisi RKA-K/L Ya Ya Ya Tidak Tidak Dokumenpendukung Tidak DIRJEN DIKDAS ProsesIIc (DJPBN) ProsesIIb. Suratpermohonanrevisi ProsesIId (DJA) ProsesIIe (MENKEU) SEKJEN KEMDIKNAS ProsesIIf (DPR) Suratpengantarrevisi Ditjen Pendidikan Dasar

  10. IIb. Revisi AnggaranpadaSatuanKerjaoleh KPA melakukan perubahan RKA-Satker sesuai dengan kewenangannya KPA DIPA berubah? Cetak POK 2 No 1 ADK RKA-Satker Yes 6 Cetak DIPA Revisi Cetak POK 2a ADK RKA-Satker 5 3 Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 4 5 harikerja

  11. IIc. Revisi Anggaranpada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA-Satker Cetak DIPA Revisi DJPBN 1 3 2 melakukan penelaahan ADK RKA-Satker Dokumenpendukung 4 7 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi DIPA Cetak POK No 5 harikerja Yes 6 Pengesahan DIPA Revisi

  12. IId. Revisi Anggaranpada DJA • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 7 4 5 harikerja 5 Cetak DIPA Revisi PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L Setuju? No ADK RKA-KL Yes 6a PenetapanRevisi RKA-K/L 8 6b Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 9

  13. IIe. Revisi Anggaran yang memerlukanpersetujuanMenkeu • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No 6a Yes No Setuju? Menkeu DJPBN PenetapanRevisi RKA-K/L 6 6b Yes

  14. IIf. Revisi Anggaran yang memerlukanpersetujuan DPR RI • Prosespenelaahanuntmenilai : • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No Yes No 8a No Setuju? Menkeu Setuju? DPR 6 7 Yes Yes PenetapanRevisi RKA-K/L DJPBN 8b

  15. Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Output-1 Jenis Belanja-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Komponen-3 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Ketentuan : Pergeseran antarkomponendalamsatu Output  tdkmnmbh honorarium dandlmjenisbelanjaygsama.

  16. Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-2 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Ketentuan :Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama.

  17. Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN) Komponen 001 Output LayananPerkantoran Satker A Komponen 002 Kegiatan A Komponen-1 Output-2 Komponen-2 Target kinerja tidak berubah Komponen-3 Komponen 001 Output LayananPerkantoran Satker B Komponen 002 Kegiatan B Komponen-1 Output-2 Komponen-2

  18. TERIMA KASIH Ditjen Pendidikan Dasar

More Related