PELUANG PEMANFAATAN LULUSAN DIKNAKES MELALUI JALUR PEMERINTAH

1. PELUANG PEMANFAATAN LULUSAN DIKNAKES MELALUI JALUR PEMERINTAH DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013 DI BATAM, OKTOBER 2013

2. DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 43 Tahun 1999 • PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 1996 tentangTenagaKesehatan • PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 • Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil • KeputusanPresidenNomor 37 Tahun 1991 tentangPengangkatanDokterSebagaiPegawaiTidakTetapselamaMasaBakti • KeputusanPresidenNomor 23 Tahun 1994 tentangPengangkatanBidanSebagaiPegawaiTidakTetapsebagaimanatelahdiubahdenganKeputusanPresidenNomor 77 Tahun 2000 • PeraturanMenteriKesehatanNomor 7 Tahun 2013 tentangPedomanPengangkatan Dan PenempatanDokter Dan BidanSebagaiPegawaiTidakTetap • PeraturanMenteriKesehatanNomor 9 Tahun 2013 tentangPenugasanKhususTenagaKesehatan • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 163/2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013 • KeputusanMenteri PAN-RB Nomor 216 Tahun 2013 tentangPanitiaPengadaan CPNS NasionaldariTenagaHonorerdanPelamarUmumTahun 2013 • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

3. Lulusandiknakespoltekkesdan non poltekkes PP No. 32 Thn 1996

4. PELUANG PEMANFAATAN TENAGA KESEHATAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KEMKES PEMDA PERMANEN : • Pengangkatan CPNS Daerah (DilingkunganPemda) PERMANEN : • Pengangkatan CPNS Pusat (DilingkunganKemenkes) SEMI PERMANEN : • Penugasan senior PPDS & drspes • Pengangkatandrspes/drgspes/dr/drg/bidan PTT Pusat SEMI PERMANEN : • PengangkatanPTT Daerah TEMPORER : • PenugasanKhusus D-3 Kesehatan Di Puskesmas • PenugasanKhusus Di RS Bergerak • PenugasanResiden Di RS

5. Pengangkatancpns TAHUN 2013

6. ARAH KEBIJAKAN FORMASI PNS KebijakanumumalokasiformasiadalahZERO GROWTH secaranasionaldalamartialokasiformasinasionalsebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiunsecaranasional Arahkebijakanpertambahan PNS secaranasionaltetapdiusahakanZERO GROWTH menujuMINUS GROWTH sampaiselesainyarencanapengankatanTenagaHonorer K-1 dan K-2 sertaterwujudnyaorganisasi yang RIGHT SIZING. Penduduk Indonesia tahun 2010 237.556.363, Angkapertumbuhanpenduduk per tahun 1.48%

7. POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL Minus Growth, alokasiformasi < PNS yang pensiun Zero Growth, alokasiformasi= PNS yang pensiun Growth, alokasiformasi> PNS yang pensiun

8. Minus growth ALOKASI FORMASI < JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagiinstansi yang: • Jumlahpegawaisudahkelebihanhasilanalisisbebankerja disbanding pegawai yang ada (bezetting) • Rasioanggaranbelanjanpegawailebihdaari 50% dalam APBD bagiKab/Kota • Rasioanggaranbelanjapegawailebihdari 30% dalam APBD bagiProvinsi

9. ZERO GROWTH ALOKASI FORMASI = JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagiinstansi yang: • Jumlahpegawaicukup (berdasarkanhasilanalisisbebankerja di banding denganpegwai yang ada/bezetting) • Rasioanggaranbelanjapegawaiantara 40% - 50% dalam APBD bagiKab/Kota • Rasioanggaranbelanjapegawaiantara 25% - 30% dalam APBD bagiProvinsi

10. GROWTH ALOKASI FORMASI > JUMLAH PNS YANG PENSIUN bagiinstansi yang: • Jumlahpegawaisangatkurangberdasarkanhasilanalisisbebankerja di banding denganpegawai yang ada (bezetting) • Rasioanggaranbelanjapegawaikurangdari 40% dalam APBD bagiKab/Kota • Rasioanggaranbelanjapegawaikurangdari 25% dalam APBD bagiProvinsi

11. PrioritasjENIS JABFUNG KESEHATAN

12. Kebijakanpengangkatanptt

13. Kebijakanpengangkatanptt

14. Kebijakanpengangkatanptt

15. Kebijakanpengangkatanptt

16. Kebijakanpengangkatanptt

17. Keberadaanptt

18. Penugasankhusus • PemenuhankebutuhanFasyankesterutamajenisnakestertentudalamjangkawaktutertentu • Percepatanpencapaian target MDG’s padatahun 2015 RenstraKementerianKesehatan Th. 2010-2014 PelaksanaanpengangkatanPenugasanKhususdilaksanakansampaitahunanggaran 2014 SesuaiSuratEdaranMenteriKesehatan No. KP/Menkes/427/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 bahwa : • Mulaitahun 2015, Pemerintah Daerah wajibmembiayaisendiriproses pengangkatan dan pembayaraninsentif Penugasan Khusus D-III TenagaKesehatan apabila masih dibutuhkandalampelayanankesehatan. • Padatahun 2015, khususuntuk D-III tenagakesehatan yang diangkatdengan SK penugasankhusus yang diterbitkanpadatahun 2014, makaKementerianKesehatanmasihmembayarkaninsentifnyasampaidenganberakhirnyamasapenugasan.

19. PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS

20. seleksiadministrasi& jenistenagatugsus • TenagaKesehatandenganpendidikan Diploma III yaitubidan, perawat, sanitarian, tenagagizi, dananaliskesehatan; • ResidenPascaJenjang I yaitudokter/doktergigi yang mendapatkanbantuanpendidikandokterspesialis/doktergigispesialisdariKementerianKesehatan yang telahmenyelesaikanpendidikanjenjang I; • Residen Senior adalahdokter/doktergigi yang sedangmenempuhpendidikanklinis yang khususdansudahmemasukitahapakhirpendidikan di rumahsakitpendidikaataupunrumahsakitlainnya yang ditunjukolehKementerianKesehatan.

21. RENCANA PENGANGKATAN penugasankhusus 2014

22. DATA KEBERADAAN PENUGASAN KHUSUS

24. Chusun – akfar bumi husada jkt Akreditasi BAN-PT, inst Diknakes rata2 C. Utk mjd PNS min. Akreditasi B Apakah sudah pernah dibahas utk diknakes disamakan dg lain Kriteria PNS bagaimana? Formasi PNS nakes 2013 hy utk dr, perawat, bidan, kesling, dan dosen poltekkes. Standar PNS min. tes 60% dan lulus wawasan kebangsaan. Pola seleksi CPNS  ketat Agar mengusahakan akreditasi lebih baik  kualitas PNS Kriteria PNS Kemenkes, dulu ada syarat surat keterangan HIV/AIDS dan Hepatitis C  tidak boleh krn bertentangan dg UU.

25. ANDRIANTO – AKZI SURABAYA • Pengangkatan dosen utk BLUD? • Persyaratan yang berbeda antar daerah, • Persyaratan IPK min. 2,75 • Akreditasi min. B. Lebih dari 60% akreditasi kurang dr B. • Persyaratan 1 desa 1 perawat, gaji sharing  apakah tidak korupsi. • RUU nakes lambat? • BLU boleh mengangkat Pegawai BLU non PNS, dasar PP 30/2005. Hak2nya sama dg PNS. • Persyaratan IPK, jaminan kualitas ilmu, ketrampilan dan akhlak bkn hy nilai. • 1 desa 1 perawat, hrs ada Perda yg melandasi sebagai dasar pembayaran gaji. • RUU nakes  penting dan msh berproses. Masuk AMPRES.

26. Illah sursilah - Akbid muh cirebon Pemerataan tenaga bidan, apakah agenda alumni D3 Kebidanan di Jawa disalurkan ke daerah2 yang butuh bidan. Bagaimana alurnya? Ide yang baik. Papua dan papua barat membutuhkan. Maluku utara jg. Tidak ada yg bersedia utk ditempatkan di sana. Yg berminat dpt lsg menghubungi Ropeg. Penugasan khusus jg demikian.

27. Ninis – iik kediri IIK punya 12 prodi, 1 program D3 Anafarma dr tahun ke tahun semakin turun. D3 Anafarma sdh masuk PNS, tdk ada jabfungnya. Rekrutmen agar ditempatkan di tempat yg sesuai. Semua uji kompetensi nakes ada, bagaimana dg Farmasi. Dari pertemuan ini, semua kebijakannya sama utk exit exam. Uji kompetensi D3 Anafarma, tidak bisa mengerjakan. Dasarnya PP 51, TTK. Formasi tidak match. Anafarma agar berbeda, dikelompokkan dlm jabfung. Untuk uji kompetensi diserahkan ke MTKI utk diselesaikan.

28. Pemanfaat jalur pemerintah tambh sedikit, minus growt. Kt teteap optimis, dan tetap menghasilkan lulusan berkualitas. KKNI, semua dik learning outcome wawasan kebangsaan. Nomenklatur sedang ditata ulang. Jenis dan jenjang semua profesi. Anafarma msh ada kemiripan dg analis kesehatan dan farmasi.