BAB X

1. BAB X HUKUM KETENAGAKERJAAN

2. A. PENDAHULUAN • KATA KUNCI • Ketenagakerjaanadalahsegalahal yang berhubungandengantenagakerjapadawaktusebelum, selama, dansesudahmasakerja. • Tenagakerjaadalahsetiaporang yang mampumelakukanpekerjaangunamenghasilkanbarangdan/ataujasabaikuntukmemenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. • Pekerja/buruhadalahsetiaporang yang bekerjadenganmenerimaupahatauimbalandalambentuk lain.

3. b. PengertianHukumKetenagakerjaan /HukumPerburuhan • Ada berbagai rumusan tentang arti dari istilah Hukum Ketenagakerjaan. TermuatdibukuImanSoepomo yang berjudulPengantarHukumPerburuhanbeberapapengertian yang diambildariahlihukumperburuhan. Beberapadiantaranyaadalah: Molenaar; sarjanaBelandainimengatakanbahwa "arbeidsrecht“ (HukumPerburuhan) adalahbagiandarihukum yang berlaku yang padapokoknyamengaturhubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

4. Istilah "Arbeidsrecht"menurutnyaharusdibatasipada hukum yang bersangkutandenganorang‐orang yang berdasarkan perjanjian‐kerja, bekerja pada orang lain. Apabila mereka tidak ataupun tidak lagi atau pun belum bekerja pada orang lain, tidak termasuk dalam pembahasanhukumperburuhan. • M.G. Levenbach ; merumuskahukumperburuhanatauarbeidsrechtsebagaisesuatu yang meliputihukum yang berkenaandengankeadaanpenghidupan yang langsungadasangkut‐pautnyadenganhubungan‐kerja, dimaksudkannyaperaturan‐peraturanmengenaipersiapanbagihubungan‐kerjayaitupenempatandalamarti‐kata yang luas, latihandanmagang, mengenaijaminan social buruhsertaperaturanperaturanmengenaibadandanorganisasi‐organisasidilapanganperburuhan.

5. N.E.H van Esveld ; beliautidakmembatasilapangan "arbeidsrecht" padahubungankerjadimanadilakukandibawah pimpinan (pengusaha/ majikan), namun menurutnya meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawabdanresikosendiri. • Pendapatnyainidisandarkanpadapenyangkalanatasteori Marx di mana dalam Hukum Perburuhan yang menjadipusatperhatianadalahsoalpekerjaandanbukankedudukanparaburuh (dibawahperintahmajikan). Pendapat ini dipengaruhi oleh ajaran Katolik yang memaknakanpekerjaandalampengertian yang luas, walaupun yang utamatentangpekerjaan yang dilakukanolehpekerja/buruh.

6. Mr. MOK ; berpendapatbahwa “arbeidsrecht” adalahhukumyang berkenaandenganpekerjaan yang dilakukandibawahpimpinanorang lain dandengankeadaanpenghidupan yang langsungbergandengandenganpekerjaantersebut. • Iman Soepomo; dari berbagai pengertian di atas beliau membuat rumusan tentang arti kata Hukum Perburuhanadalahhimpunanperaturan, baiktertulismaupuntidak yang berkenaandengankejadiandimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerimaupah.

7. Perkembanganistilahdewasainimenunjukkanbahwapenggunaankata “Perburuhan”, “buruh”, “majikan” dansebagainya yang dalamliteratur lama masihseringditemukan sudah digantikan dengan istilah “Ketenagakerjaan” sehingga dikenal istilah “Hukum Ketenagakerjaan” untukmenggantikanistilahHukumPerburuhan, jugasejaktahun 1969 dengandisahkannya UU No. 14 Tahun 1969 TentangKetentuanPokokMengenaiTenagaKerjaistilahburuhdigantikandenganistilah “tenagakerja” yang artinyaadalahorang yang mampumelakukanpekerjaanbaikdidalammaupundiluarhubungankerjagunamenghasilkanjasaataubaranguntukmemenuhikebutuhanmasyarakat. Suatu perumusan yang luas karena meliputi siapa saja yang mampubekerjabaikdalamhubungankerja(formal) maupun diluar hubungan kerja (informal) yang dicirikandenganbekerjadibawahperintahorang lain denganmenerimaupah.

8. Kelompok yang lebihmemilihistilahburuhdanHukumPerburuhanmenyatakanbahwaistilahinilebihfokusdanmenjelaskanlangsungpadamaknasesungguhnya yang dimaksudkandalamHukumPerburuhanyaitusegalahal yang berkaitan dengan persoalan kerja upahan dan kerja tersebut atas perintah orang lain yang disebut majikan/pengusaha. Bagi kelompokiniistilahHukumKetenagakerjaanmencakuppengertian yang luas, mencakupsiapasaja yang mampubekerjauntukmenghasilkanbarangdanjasa, tidakterbatasapakahitumanusia (human being), hewan, ataumesin‐mesin.

9. KiniistilahHukumPerburuhansemakintidakpopulerdengandiundangkannya UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) yang menjadi UU payungbagimasalah‐masalah yang terkaitdenganHukumPerburuhan/HukumKetenagakerjaan. Di beberapaperguruan tinggi di Indonesia mata kuliah Hukum Perburuhan juga telah banyak digantikan dengan istilah lain sepertiHukumKetenagakerjaandanHukumHubungan Industrial.

10. c. Pengertianketenagakerjaan • UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaanmerumuskanpengertianistilahKetenagakerjaanadalahsegalahal yang berhubungandengantenagakerjapadawaktusebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang di atur dalam UU Ketenagakerjaan adalahsegalahal yang berkaitandenganpekerja/buruhbaikitumenyangkuthal‐hal yang adasebelummasakerja (preemployment) antara lain menyangkutpemagangan, kewajibanmengumumkan lowongan kerja, dan lain‐lain. Hal‐hal yang berkenaanselamamasabekerja (duringemployment) antara lain menyangkutperlindungankerja: upah, jaminan social, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lainlain. Hal‐halsesudahmasakerjaantara lain pesangon, danpensiun/jaminanharitua.

11. D. UNSUR- UNSUR KETENAGAKERJAANPerbedaanantarapekerja, swapekerjadanpegawai

12. HukumKetenagakerjaanadalahperaturanhukum yang mengaturhubungankerjaantarapekerja/buruhdanpengusaha/majikandengansegalakonsekuensinya. Hal inijelasbahwaHukumKetenagakerjaantidakmencakuppengaturan: • (1) Swapekerja (2) Kerja yang dilakukanuntukorang lain atasdasarkesukarelaan. (3) Kerjaseorangpengurusatauwakilsuatuorganisasi/ perkumpulan.

13. E. Tujuandansaifathukumketenagakerjaan • Tujuanhukumperburuhanadalahmelaksanakankeadilansosialdalambidangperburuhan yang diselenggarakandenganjalanmelindungiburuhterhadapkekuasaanmajikan.

14. PerkembanganSifatHukumPerburuhan • Sifat Hukum secara umum ada dua yaitu: a. Hukummengaturdan b. Hukummemaksa • Hukum perburuhan awalnya merupakan bagian dari Hukum Perdata oleh karena hubungan kerja adalah hubungan privatyang masukdalamlingkupHukumPerjanjian (kerja). Perkembanganmasyarakatdanperkembanganpemikirantentangfungsi Negara danhukumkhususnyamenyangkutperanNegara dalammewujudkanmasyarakatsejahtera (welfare state) telahmeninggalkankonsep Negara “penjagamalam”. Wujudcampurtangan Negara dalammengupayakankesejahteraanmasyarakatnyaantara lain denganmembuataturan‐aturanuntukmasalahhubungankerja (perburuhan) dimana hubungan kerja merupakan hubungan/peristiwa privat.

15. a. SifatHukumPerburuhansebagaiHukuMengatur (Regeld) CiriutamadariHukumPerburuhan/ketenagakerjaanyang sifatnyamengaturditandaidenganadanyaaturan yang tidaksepenuhnya memaksa, dengan kata lain boleh dilakukan penyimpanganatasketentuantersebutdalamperjanjian(perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama). Sifat Hukum mengatur disebut juga bersifat fakultatif(regelendrecht/aanvullendrecht) yang artinyahukum yang mengatur/melengkapi, sebagaiContohaturanketenagakerjaan/perburuhanyang bersifatmengatur/ fakultatifadalah:

16. Pasal 51 ayat (1) Undang‐UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, mengenaipembuatan penjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. DikategorikansebagaiPasal yang sifatnyamengaturolehkarenatidakharus/wajibperjanjiankerjaitudalambentuktertulisdapatjugalisan, tidakadasanksibagimerka yang membuatperjanjian secara lisan sehingga perjanjian kerja dalambentuktertulisbukanlahhalyang imperative/memaksa;

17. Pasal 60 ayat (1) Undang‐UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, mengenaiperjanjiankerjawaktutidaktertentudapatmensyaratkanmasapercobaan 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga bersifat mengatur oleh karena pengusahabebasuntukmenjalankanmasapercobaan atau tidak ketika melakukan hubungan kerjawaktutidaktertentu/permanen. • Pasal 10 ayat(1) Undang‐UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, bagipengusahaberhak membentuk dan menjadi anggota organisasipengusaha. Merupakanketentuanhukummengaturolehkarenaketentuaninidapatdijalankan (merupakan hak) dan dapat pula tidak dilaksanakanolehpengusaha. • Buku III Titel 7A Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Buku II Titel 4 Kitab Undang‐UndangHukumDagang (KUHD).

18. b. SifatMemaksaHukumPerburuhan Hukumperburuhan/Ketenagakerjaanmengaturhubungankerjaantarapekerja/buruhdanpengusaha, yang berartimengaturkepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah, maka HukuPerburuhan/Ketenagakerjaanbersifatprivat (perdata). Di sampingitu, dalampelaksanaanhubungankerjauntukmasalah‐masalahtertentudiperlukancampurtanganpemerintah. Campurtanganinimenjadikanhukumketenagakerjaanbersifatpublik.

19. SifatpublikdariHukumPerburuhan/Ketenagakerjaanditandaidenganketentuan‐ketentuanmemaksa (dwingen), yang jikatidakdipenuhimakanegara/pemerintahdapatmelakukan aksi/tindakan tertentu berupa sanksi. Bentuk ketentuanmemaksa yang memerlukancampurtanganpemerintahituantara lain: a. Adanyapenerapansanksiterhadappelanggaranatau tindakpidanabidangketenagakerjaan. b. Adanyasyarat‐syaratdanmasalahperizinan, misalnya : • Perizinan yang menyangkutTenagaKerjaAsing; • Perizinan menyangkut Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ;

20. Penangguhanpelaksanaanupah minimum denganizindansyarattertentu; • Masalahpenyelesaianperselisihanhubunganindustrial ataupemutusanhubungankerja; • Syaratmempekerjakanpekerjaanak, dansebagainya.

21. F. Asas - asasHukumPerburuhan • “SumberHukumadalahsegalaapasaja yang dapatmenimbulkanaturan-aturan yang mempunyaikekuatan yang bersifatmemaksa, yakniaturan-aturan yang kalaudilanggarmengakibatkansanksi yang tegasdannyata”. • Jadisumberhukumperburuhan yang dimaksudkandisiniadalahtempatditemukannyaaturan-aturanmengenaimasalahperburuhan.

22. AzasHukumPerburuhan • UUD’45 Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghasilan yang layakbagikemanusiaan”. • Pasal 28 Ayat (2) “Kemerdekaanberserikatdanberkumpul, mengeluarkanpikirandenganlisanmaupuntulisandansebagainyaditetapkandenganUndang-Undang”. • ObjekPerjanjianKerjadanPerjanjianPerburuhan Yang dimaksuddenganobjekperjanjianadalahisidariperjanjianitu, yang menyangkuthak-hakdankewajibanparapihak yang membuatperjanjianitu.

23. G. PerjanjianPerburuhan • PerjanjianPerburuhanadalahperjanjian yang merupakanhasilperundinganantaraSerikatPekerja / SerikatBuruhataubeberapaSerikatPekerja / SerikatBuruh yang tercatatpadaInstansi yang bertanggungjawabdibidangketenagakerjaandenganpengusahaataubeberapapengusahaatauperkumpulanpengusaha.

24. Ketentuan yang terkait : • DisusundandisepakatibersamaolehkeduabelahpihakyaituantarapengusahadenganSerikatPekerja • Didasaridenganitikadbaik • Dilakukansecaramusyawarahuntukmufakat • Memuatsyarat – syaratkerja, hakdankewajibankeduabelahpihak

25. H. PerlindunganKerja TUJUAN PERLINDUNGAN KERJA Tujuanperlindungankerjaadalahuntukmenjaminberlangsungnyasistemhubungankerjasecaraharmonistanpadisertaiadanyatekanandaripihak yang lemah. Untukitupengusahawajibmelaksanakanketentuanperlindungantenagakerjatersebutsesuaiperundang – undangan yang berlaku.

26. Dasarhukumperjanjiankerja Undang – UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Undang – UndangNomor 3 Tahun 1951 tentangPernyataanBerlakunyaUndang – UndangNomor 23 Tahun 1948 tentangPengawasanPerburuhandariRepublik Indonesia untukSeluruh Indonesia. Undang – UndangNomor 1 Tahun 1970 tentangKeselamatanKerja

27. Undang – UndangNomor 7 Tahun 1981 tentangWajibLaporKetenagakerjaan. Undang – UndangNomor 3 Tahun 1992 tentangJaminanSosialTenagaKerja Undang – UndangNomor 21 Tahun 2000 tentangSerikatPekerja / SerikatBuruh Undang – UndangNomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanPerburuhan

28. 8) Undang – UndangNomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatandanPerlindunganTenagaKerja Indonesia diLuarNegeri 9) PeraturanPemerintanhNomor 13 Tahun 1950 tentangWaktuKerjadanWaktuIstirahat 10) PeraturanPemerintahNomor 21 Tahun 1954 tentangIstirahatTahunanBagiBuruh 11) KeputusanBersamaMenteriTenagaKerja RI danKepalaKepolisian RI Nomor Kep-275/Men/1989 danNomor Pol-04/V/1989 tentangPengaturan Jam Kerja, Shift, danKerjaIstirahat, sertaPembinaanTenaga

29. LATIHAN SOAL 1. JelaskanpengertianHukumKetenagakerjaanmenurutsarjana dan menurut UU No. 13 Tahun 2003? 2. Jelaskancakupanpengaturanketenagakerjaanyang dimuatdalam UU No. 13 Tahun 2003? 3. Apabedaantarapekerja/buruh, swapekerjadan pegawai? 4. KapandikatakanHukumKetenagakerjaanbersifatmengaturdankapandikatakanbersifatmemaksa? Sifat manakah yang dominan saat ini? Jelaskan disertaicontoh yang relevan. 5. Jelaskantujuan/objekdariHukumKetenagakerjaan? 6. JelaskantentanglandasanHukumKetenagakerjaan menurutUU No. 13 Tahun 2003?