REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

1. REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

2. Dasar Hukum • PP 23 tahun 2005 Pasal 36: • Remunerasidiberikanberdasarkantingkattanggungjawabdantuntutanprofesionalisme; • RemunerasiditetapkanberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan/Gubernur/Bupati/Walikota • PMK 10/PMK.02/2006 jo PMK No 73/PMK.05/2007 tentangPedomanPenetapanRemunerasi BLU. • Sampaisaatinidari 133 Satker BLU baru 8 satker yang telahmempunyairemunerasi

3. Kedudukan BLU pada Kementerian/Lembaga/Pemda : • Sesuaipasal 1 PP 23 tahun 2005 : BadanLayananUmumadalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang dijualtanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkanpadarinsipefisiensidanproduktivitas; • Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintahdaerahuntuktujuanpemberianlayananumum yang pengelolaannyaberdasarkankewenangan yang didelegasikanolehinstansiinduk yang bersangkutan.; • Dalamkedudukansebagaimanatersebutdiatasmakasatker BLU jugamerupakansalahsatubentukdansekaligusmenjadisasarandarireformasibirokrasi;

4. Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi • Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. • Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. • Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. • Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

5. BLU SEBAGAI BAGIAN REFORMASI BIROKRASI • BLU merupakansalahsatubentukreformasibirokrasidalamrangkameningkatkanpelayanankepadamasyarakat • Melaluibentuk BLU, satkerdiberikanfleksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktek-praktekbisnis yang sehatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatsebagaipengecualiandariketentuanpengelolaankeuangannegarapadaumumnya • Sesuaipasal 36 PP 23 tahun 2005, Pejabatpengelola, DewanPengawas, danpegawai BLU dapatdiberikanremunerasi

6. Kriteria Pemberian Remunerasi • Remunerasidapatdiberikanberdasarkantingkattanggungjawabdantuntutanprofesionalisme. • Bentukremunerasiyaituberupaimbalankerja yang dapatberupagaji, tunjangantetap, honorarium, insentif, bonus atasprestasi, pesangon, dan/ataupensiun • Penetapanremunerasimempertimbangkan: prinsipproporsionalitas, kesetaraaan, kepatutan, dankinerjaoperasional BLU.

7. Pertimbangan Penetapan Besaran Remunerasi • Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan; • Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis; • Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan; • Kinerja Operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

8. Data Pasar Survai Remunerasi Penilaian Jabatan Siklus Manajemen Remunerasi Performance Management System Analisa & Uraian Jabatan Struktur Remunerasi Penilaian Prestasi Kerja Administrasi Remunerasi Komunikasi & Evaluasi

9. Substansi Usulan Remunerasi Usulanremunerasimemuat: • Penyusunanstrukturdanskalagaji • Penentuanindikatorkinerja • Kebijakanremunerasi • Analisaremunerasi

10. Contoh Penyusunan Struktur dan Skala Gaji • PembuatanBobotJabatan • AnalisisJabatan (Job Analysis) • DokumentasiJabatan (Job Description) • EvaluasiJabatan (Job Evaluation) • PembuatanStrukturdanSkalaUpah • JenjangBobotJabatan • StrukturUpah • SkalaUpah

11. Analisa Jabatan Dokumentasi Jabatan Evaluasi Jabatan STRUKTUR UPAH MEMPERLUKAN SEBUAH JENJANG BOBOT JABATAN Skala Upah Struktur Upah Jenjang Bobot Jabatan

12. AnalisaJabatan(Job Analysis) Adalahprosessecarasistimatisuntukmendapatkaninformasi-informasi yang pentingdanrelevanmengenaisuatuJabatan • MengidentifikasikanJabatan-jabatandanme”review”dokumentasi yang ada • Menjelaskanprosesnyakepadaparamanagerdanpekerja • MelaksanakanAnalisaJabatan • MendokumentasikanUraiandanSpesifikasiJabatan • MaintaindanUpdate UraianJabatan

13. DokumentasiJabatan (Job Description) Menjelaskan : • mengenai apa yang harus dikerjakan, • mengapa dikerjakan, • di mana dikerjakan • dan secara ringkas bagaimana mengerjakannya

14. SpesifikasiJabatan(Job Specification) • Knowledge: Berkaitan dengan aspek mental • Skill: Berkaitan dengan aspek manual • Abilities: Berkaitan dengan bakat (natural talent)

15. PenilaianJabatan(Job Evaluation) Adalah proses secara sistematis untuk menilai besar-kecilnya atau bobot (secara relatif) jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi

16. CONTOH JENJANG BOBOT JABATAN

17. TujuanStrukturdanSkalaUpah • Tujuan strategis: mendukung filosofi perusahaan • Tujuan kesetaraan internal: menerapkan prinsip keadilan (equity) • Tujuan kesetaraan eksternal: merekrut dan mempertahankan pegawai • Tujuan administrasi: mencapai kesederhanaan pelaksanaan

18. CONTOH STRUKTUR & SKALA UPAH

19. Tata Cara PenyusunanRemunerasi Alur Penyusunan Remunerasi • Penyusunan Usulan remunerasi • Penelaahan Usulan remunerasi • Penetapan Usulan remunerasi

20. Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi I. PENDAHULUAN • LatarBelakang • Urgensidanpertimbanganpengusulanremunerasi II. KarakteristikSatker BLU • Visi, misi, tujuan, danbudayaorganisasi • Tupoksi, strukturorganisasi, uraianjabatan • Jumlahpegawai PNS danProfesional Non PNS

21. Sistematika Penyusunan Usulan Remunerasi III. IdentifikasiFaktor-faktorPenentuRemunerasi (Position, Performance) • Analisa (Job Description) danevaluasijabatan (Job Evaluation) • Pembentukanstrukturdanskalagaji (Grading) • Pengukuranindikatorkinerja IV Kinerja BLU (KinerjaOperasionalditetapkanMenteri/PimpinanLembaga) • Keuangan • Layanan

22. SistematikaPenyusunanUsulanRemunerasi V. UsulanRemunerasi • KebijakanRemunerasi yang sudahberjalan • Remunerasi yang diusulkan (Gaji, tunjangan. Insentifdengankomposisi yang bisamemacukinerjaindividudanorganisasisejalandenganreformasi. Jugamekanismeinsentifdandisinsentif) VI. ANALISA Remunerasi • Analisaremunerasiterhadapfaktorproporsionalitas • Analisaremunerasiterhadapfaktorkesetaraan • Analisaremunerasiterhadapfaktorkepatutan • Analisaremunerasiterhadapfaktor kinerjaoperasional VII. PENUTUP Lampiran-Lampiran

23. Penelaahan Usulan Remunerasi • PenelaahanUsulanRemunerasidiKementerian/Lembaga. • PenelaahanUsulanmelaluitrilateral meeting yang melibatkanSatker BLU, Kementerian/Lembaga & Tim RemunerasiKementerianKeuangan . Titikberatdianalisa 4 aspek (proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dankinerjaoperasional BLU)

24. DATA PENDUKUNG USULAN REMUNERASI Usulan remunerasi dilengkapi dengan data pendukung antara lain: • Realisasi pendapatan BLU tahun sebelumnya dan proyeksi pendapatan yang akan datang • Neraca tahun sebelumnya dan proyeksi neraca tahun yang akan datang • Kinerja BLU tahun sebelumnya • Struktur organisasi dan uraian jabatan • Standard kompetensi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU • Beban kerja Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai secara umum • Hasil survei remunerasi industri sejenis (bisa diperoleh dari lembaga penyedia informasi) • Hasil penelaahan dari Menteri/Pimpinan lembaga atas usulan remunerasi BLU

25. ALUR PENETAPAN REMUNERASI Pimpinan BLU mengajukanusulanremunerasi Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi melakukan penilaian usulan remunerasi Menteri Keuangan menetapkan tarif melalui KMK Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas

26. Sekian Terima Kasih