230 likes | 1.06k Views
Kinerja Pegawai Remunerasi. Agustus 2014 Lilik Wahyudi. Aturan Terkait Kinerja Pegawai. PP 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010
E N D
KinerjaPegawaiRemunerasi Agustus 2014 LilikWahyudi
AturanTerkaitKinerjaPegawai • PP 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS • Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 • PP No. 46 Tahun 2011: l; pengganti PP No.10 Tahun 1979. Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipi • Perka BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (membatalkan SE Kepala BKN No. 02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka ini: 01 Januari 2014. • PP No 23 Tahun 2005 • PMK No 10 Tahun 2006 • PMK No 73 Tahun 2007 • KMK Remunerasi UNS
Proses di UNS • Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja di UNS dilakukan pada 17 April 2013, • SuratRektornomor 4879/UN27/KP/2013 tanggal 2 Mei 2013 TentangPersiapanPelaksanaanPenilaianPrestasiKerjaprosesnyasebagaiberikut: • Pembentukan Tim PenataanPegawai • AnalisisJabatan • AnalisisBebanKerja • StandarKompetensiJabatan • PemutakhiranJabatan • Tindak lanjut Penilaian Prestasi Kerja melalui surat edaran Rektor No 8874/UN27/KP/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja. TMT 1 Januari 2014 wajib dilaksanakan oleh seluruh CPNS/PNS • Perlakuan PNS dan Non PNS sama, disampaikan melalui Surat Edaran Rektor No 1151/UN27/KP/2014 tanggal 27 Januari 2014 • Sudah ada Peta Jabatan UNS hasil validasi TIM PerumusPenataanPegawai UNS pada 1 April 2014
Kendala Lapangan • Beberapa Fakultas/Unit/Lembaga belum menyusun SKP. • Dari yang sudah menyusun SKP, belum banyak yang menyusun secara Tepat. • Laporan hasil kerja belum tersusun dengan baik. • Uraian aktivitas dalam Peta Jabatan belum semuanya menunjukkan aktivitas kerja riil di lapangan.
KMK Remunerasi UNS • Insentif kinerja diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai berdasarkan capaian KPI yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. • Kontrak kinerja ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan
Alur Remunerasi Kontrak Kinerja Laporan Kinerja Nilai Kinerja Insentif Kinerja
Pendekatan • Memfokuskan pada proses individu • Memfokuskan pada proses pengembangan Top Down Bottom Up Pendekatan Berbasis Tugas Pendekatan Umum
Alur Tambahan Upload Laporan Kinerja 1 Periode Penyusunan Sasaran Kinerja Evaluasi Sasaran Kinerja Revisi & Perbaikan Kontrak Kinerja Pelaporan Kinerja Penilaian Kinerja